Category Archives: Uncategorized

Oleh: Arief Santoso )*

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani dampak kebangkrutan PT Sritex terhadap para pekerja. Sejumlah langkah konkret telah diambil untuk memastikan hak-hak buruh terpenuhi serta menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi industri tekstil nasional. Pendekatan yang mengutamakan stabilitas ekonomi ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan dunia usaha. Keputusan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan industri tekstil yang menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa para pekerja terdampak PHK akan kembali bekerja dalam waktu dua minggu. Kepastian ini memberikan ketenangan bagi ribuan karyawan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada PT Sritex. Langkah ini diambil setelah Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan berbagai pihak guna menemukan solusi terbaik. Pemerintah juga memastikan bahwa proses ini dikawal secara menyeluruh agar seluruh hak pekerja dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan adanya kepastian ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa perlindungan tenaga kerja merupakan prioritas utama dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pembayaran pesangon, tunjangan, serta hak-hak lainnya yang mungkin timbul akibat restrukturisasi perusahaan.

Dalam proses penyelesaian, tim kurator turut memainkan peran penting. Tim Kurator PT Sritex, Nurma Sadikin, menyatakan bahwa proses rekrutmen kembali karyawan yang terdampak PHK akan menjadi prioritas investor baru. Penyewaan aset perusahaan oleh investor bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional dan mempersiapkan skema bisnis yang lebih baik di masa depan. Para pekerja yang sebelumnya terdampak PHK akan didata ulang agar dapat segera kembali bekerja sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Selain itu, skema bisnis yang lebih modern dan adaptif diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri tekstil nasional di pasar global. Restrukturisasi ini juga diharapkan mampu menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan efisiensi produksi sehingga perusahaan dapat bersaing dengan industri tekstil dari negara lain.

Pemerintah juga mendorong PT Sritex untuk tetap beroperasi di sektor tekstil dengan pendekatan bisnis yang diperbarui. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyebut bahwa komunikasi dengan investor telah berlangsung guna memastikan alih kelola perusahaan berjalan dengan baik. Dukungan terhadap industri tekstil terus diberikan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah juga mendorong agar perusahaan-perusahaan tekstil lainnya dapat melakukan diversifikasi produk guna memperkuat ketahanan industri di tengah tantangan global. Dengan adanya diversifikasi ini, industri tekstil nasional diharapkan lebih tahan terhadap fluktuasi permintaan global dan perubahan tren pasar.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menggandeng berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat ekosistem industri tekstil nasional. Langkah ini mencakup kebijakan fiskal yang mendukung industri, pemberian insentif bagi investor yang ingin mengembangkan bisnis di sektor tekstil, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keterampilan. Dengan demikian, tenaga kerja yang terdampak tidak hanya dapat kembali bekerja tetapi juga memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghadapi persaingan industri.

Kondisi ini mencerminkan hubungan industrial yang kondusif, di mana pekerja, serikat buruh, dan pemerintah memilih pendekatan solutif ketimbang aksi yang dapat memperkeruh situasi. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan aksi unjuk rasa karena situasi yang tetap terkendali. Strategi advokasi dan negosiasi dipilih sebagai langkah utama dalam menghadapi situasi ini, mencerminkan kematangan dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini menjadi contoh bahwa dialog yang konstruktif dan berbasis solusi lebih efektif dibandingkan dengan aksi konfrontatif. Dengan komunikasi yang baik antara pekerja, manajemen, dan pemerintah, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menguntungkan semua pihak.

Selain itu, pemerintah juga mendorong sinergi antara sektor swasta dan lembaga keuangan untuk mendukung revitalisasi industri tekstil. Skema pembiayaan yang fleksibel dan insentif pajak bagi investor baru menjadi salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi industri tekstil dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan industri tekstil di luar negeri untuk meningkatkan akses pasar bagi produk tekstil Indonesia. Ini diharapkan dapat memperluas ekspor dan menjadikan industri tekstil nasional lebih kompetitif di tingkat global.

Dengan pendekatan yang sistematis, pemerintah membuktikan keseriusannya dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Upaya ini tidak hanya mengamankan nasib para karyawan PT Sritex, tetapi juga menjadi preseden positif bagi industri lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa mendatang. Keberhasilan dalam menangani kasus ini dapat menjadi acuan bagi berbagai sektor industri lainnya agar tetap menjaga keseimbangan antara profitabilitas perusahaan dan kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, industri nasional dapat terus berkembang tanpa mengabaikan hak-hak tenaga kerja yang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah berharap model penanganan ini dapat menjadi referensi bagi industri lainnya dalam menyusun strategi keberlanjutan usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing.

)* Penulis merupakan Pengamat Industri dan Kebijakan Publik

JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

“Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.
Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

“Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

“Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.
BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.{}

Palangkaraya – Dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera, Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya bersama Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sosialisasi bertema “Bijak dalam Bermedia Sosial dan Bahaya Judi Online.”

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, baik di kalangan personel kepolisian maupun masyarakat, terkait dampak negatif dari judi online yang semakin marak di dunia digital.

Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya, Kompol dr. Budi Satria, Sp. DVE., yang hadir mewakili Kepala Rumah Sakit Bhayangkara AKBP dr. Anton Sudarto, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam bermedia sosial.

“Media sosial adalah platform yang sangat besar pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakannya, agar terhindar dari praktik-praktik buruk seperti judi online yang bisa merusak kehidupan banyak orang,” ujar dr. Budi Satria.

Kompol dr. Budi Satria juga menambahkan bahwa banyak orang, terutama generasi muda, yang masih belum sepenuhnya memahami bahaya dari perjudian online. Hal ini bisa disebabkan oleh promosi atau iklan yang sering muncul di media sosial yang tampaknya tidak berbahaya.

““Kami ingin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana praktik judi online dapat merusak mental dan ekonomi seseorang, dan bagaimana cara melindungi diri agar tidak terjerumus ke dalamnya,” tambahnya.

Sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber penting, yaitu Ketua Tim Virtual Police Bidhumas Polda Kalteng, Ipda H. Samsudin, S.HI., M.H. Ia menyampaikan bahwa perang melawan judi online memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat.

““Judi online kini bukan lagi hal yang bisa dianggap sepele. Dampaknya sangat luas, terutama bagi keluarga dan masyarakat. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas praktik ini, termasuk dengan melaporkan setiap iklan atau promosi yang tidak wajar di media sosial,” tegas Ipda Samsudin.

Sosialisasi yang diadakan menjadi sarana penting untuk menyebarkan informasi yang lebih luas tentang bahaya judi online dan pentingnya sikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Edukasi tentang bahaya judi online dan penggunaan media sosial secara bijak sangat relevan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas digital dan terhindar dari pengaruh negatif dunia maya. Melalui kegiatan ini, aparat keamanan berharap bisa menciptakan kesadaran kolektif dalam menghindari praktik judi online yang merugikan banyak pihak.

Oleh : Ricky Rinaldi

Kesehatan dan kesejahteraan siswa merupakan investasi penting bagi masa depan Indonesia. Untuk mewujudkan generasi yang lebih sehat dan cerdas, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu langkah strategis. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga dapat mendukung pertumbuhan fisik dan kecerdasan secara optimal. Dengan distribusi makanan bergizi secara gratis, pemerintah berharap dapat mengurangi angka stunting atau tengkes dan meningkatkan fokus belajar siswa di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki program ini agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh siswa di Indonesia.

Dalam konferensi pers, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan secara bertahap agar semua anak sekolah di Indonesia bisa menikmati manfaat dari program ini. Meskipun ada tantangan dalam pendistribusiannya, pemerintah terus bekerja keras supaya program ini bisa menjangkau seluruh wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa.

Beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi tantangan ini meliputi perbaikan infrastruktur distribusi makanan, kerja sama dengan mitra lokal seperti UMKM dan organisasi sosial, serta pengoptimalan sistem logistik agar makanan sampai tepat waktu dan dalam kondisi terbaik. Selain itu, pemerintah juga mengawasi ketat setiap tahapan produksi hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah agar kualitas makanan tetap terjaga dan sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.

Salah satu isu yang sempat mencuat adalah usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program ini. Namun, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menyatakan ketidaksetujuannya dengan ide tersebut.

Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa dana zakat memiliki mekanisme dan peruntukan sendiri yang harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis bukanlah solusi yang tepat. Sebagai gantinya, pemerintah mencari solusi pendanaan lain yang lebih sesuai, seperti memaksimalkan anggaran negara, bekerja sama dengan BUMN dan swasta, serta mendorong penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung program ini.

Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan pembiayaan berbasis pajak, di mana sebagian dana dari pajak sektor makanan atau industri kesehatan bisa dialokasikan untuk mendukung program ini. Dengan strategi ini, diharapkan program Makan Bergizi Gratis bisa terus berlanjut tanpa mengganggu mekanisme pendanaan lain yang sudah ada.

Program ini bukan hanya tentang makanan gratis, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak Indonesia. Program ini dapat membantu mencegah stunting dan malnutrisi dengan memastikan asupan gizi yang cukup, sehingga anak-anak tumbuh lebih sehat dan kuat. Selain itu, anak-anak yang mendapatkan makanan bergizi cenderung lebih fokus dalam belajar, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Selain berdampak pada kesehatan siswa, program ini juga mendukung ekonomi lokal. Bahan makanan diperoleh dari petani, peternak, dan nelayan lokal, sehingga meningkatkan pendapatan dan membantu mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Program ini juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dengan memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi.

Dampak positif lainnya adalah penciptaan efek domino dalam perekonomian. Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan lokal, sektor pertanian dan peternakan ikut berkembang, menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat juga meningkat seiring dengan keberlanjutan program ini.

Pemerintah sudah menyusun strategi untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat infrastruktur dan logistik, seperti memastikan distribusi makanan sampai ke semua sekolah dengan cepat dan aman, serta menyediakan fasilitas penyimpanan yang layak agar kualitas makanan tetap terjaga.

Selain itu, pemerintah juga melibatkan komunitas lokal dengan menggandeng petani, peternak, dan nelayan sebagai pemasok bahan makanan. Dapur-dapur lokal juga ikut berperan dalam mengolah makanan agar lebih segar dan sehat bagi anak-anak. Pengawasan dan evaluasi rutin juga dilakukan dengan memantau jalannya program, melakukan perbaikan di setiap tahapannya, serta menerapkan sistem umpan balik dari sekolah dan siswa untuk meningkatkan kualitas makanan yang disediakan.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi dan komitmen semua pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat. Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi model yang menginspirasi negara lain dalam menangani isu gizi dan kesehatan anak-anak sekolah.

Pemerintah juga dapat terus mengembangkan inovasi dalam penyajian makanan untuk meningkatkan efektivitas program ini. Salah satu inovasi yang bisa diterapkan adalah penggunaan aplikasi digital untuk mengontrol distribusi makanan secara lebih efisien. Selain itu, melibatkan influencer kesehatan dan gizi dalam edukasi makanan sehat bagi anak-anak juga dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis bisa menjadi pilar utama dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kuat. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu bersinergi untuk mendukung program ini agar dapat berjalan dengan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa di Indonesia.

*)Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta – Pemerintahan Indonesia memberikan jaminan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dilakukan tidak akan mempengaruhi kualitas kinerja. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Tahun 2025 Presiden memiliki prioritas sehingga wajar melakukan efisiensi anggaran.

Langkah efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mengarahkan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp306,7 triliun. Pemangkasan anggaran terutama dilakukan pada belanja operasional dan non-operasional di berbagai kementerian dan lembaga, tetapi tidak akan mengurangi anggaran belanja pegawai maupun program bantuan sosial yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dalam keterangannya, Wamenkeu Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah memiliki target yang harus disesuaikan dengan hal-hal prioritas yang harus dilaksanakan. “Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujarnya.

Lebih lanjut Suahasil menegaskan bahwa Presiden Prabowo melihat adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan. Efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif. Salah satu langkah yang menjadi fokus Kemenkeu adalah digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati.

Sedangkan Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat menyampaikan kebijakan efisiensi yang dilakukan Prabowo bisa menjadi langkah positif dalam pengelolaan keuangan negara dilakukan secara optimal. Dampak efisiensi ini akan sangat luas anggaran yang digunakan bisa optimal.

Pemerintah harus tetap menyusun strategi agar implementasi kebijakan yang dilakukan tidak menghambat kinerja dan program pemerintah telah rancang sebelumnya. Efisiensi harus tepat sasaran terhadap program-program pemerintah seperti infrastruktur publik, bantuan sosial bagi kelompok rentan dan penciptaan lapangan kerja.

Kebijakan efisiensi anggaran akan berdampak langsung ke masyarakat. Instruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Efisiensi anggaran juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia. ”Kebijakan ini akan membantu menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok, sehingga masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan fiskal yang terlalu ketat,” terangnya.

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari visi Asta Cita Presiden RI dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul terus mendapat dukungan berbagai pihak. Salah satu faktor utama keberhasilan program ini adalah sinergitas antara pemerintah dan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan merata.

Dukungan penuh TNI terhadap program ini ditunjukkan oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, saat meninjau pelaksanaan MBG di SD Negeri Pasir Kaliki Mandiri 2, Kota Cimahi. Dalam kunjungannya, Panglima TNI menegaskan komitmen institusinya untuk mendampingi dan mengawal program agar berjalan sesuai rencana.

“TNI berkomitmen untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis melalui pendampingan maupun lainnya untuk memastikan program berjalan sesuai rencana pemerintah,” ujar Panglima TNI.

Selain memastikan kelancaran distribusi makanan, kehadiran TNI dalam program ini juga bertujuan untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan efektivitas implementasi MBG di berbagai daerah. Panglima TNI juga berinteraksi dengan siswa dan guru untuk melihat langsung dampak positif dari program tersebut.

Tidak hanya TNI, Polri juga berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan MBG. Polri melalui Polda Maluku telah ditunjuk sebagai percontohan penyelenggaraan dapur umum MBG di wilayah timur.

Dalam rapat kesiapan pelaksanaan MBG, Irwasum Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menekankan pentingnya koordinasi di seluruh jajaran kepolisian guna memastikan program berjalan optimal.

“Melalui rapat ini, diharapkan koordinasi dan kesiapan setiap jajaran kepolisian dalam menjalankan program MBG semakin optimal, sehingga kontribusi Polri dalam mendukung kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional dapat terus ditingkatkan,” ujar Dedi.

Sementara dari sisi pendanaan, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menilai bahwa solusi terbaik dalam mendukung keberlanjutan MBG adalah dengan mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

“Kami percaya bahwa solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Selly.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga sektor swasta, program MBG diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat luas bagi anak-anak Indonesia. Sinergitas yang terjalin erat menjadi kunci utama dalam mewujudkan generasi sehat dan cerdas demi Indonesia Emas 2045.{}

Oleh : Mayang Dwi Andaru )*

Hilirisasi kini menjadi salah satu langkah strategis yang diandalkan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia. Di tengah tantangan global dan ketimpangan yang masih terasa di berbagai daerah, hilirisasi bukan hanya sekadar soal proses pengolahan sumber daya alam, tetapi juga soal menciptakan peluang yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah, dengan memprosesnya di dalam negeri untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar. Dengan begitu, hilirisasi bukan hanya berfokus pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa berbagai proyek besar akan segera dimulai dalam rangka mendorong hilirisasi dan industrialisasi secara besar-besaran. Dalam pandangannya, langkah ini bukan hanya penting bagi kemajuan nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan dampak signifikan bagi perekonomian global.

Salah satu faktor pendorong utama dari rencana ini adalah keberhasilan pemerintah dalam melakukan penghematan anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa efisiensi di berbagai sektor telah menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk mendanai proyek-proyek prioritas.

Sebagai bagian dari komitmen pemerataan ekonomi, pemerintah berupaya keras untuk memberikan akses listrik ke seluruh pelosok negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan bahwa masih ada ribuan dusun dan ratusan kecamatan yang belum teraliri listrik.

Dalam lima tahun ke depan, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 48 triliun untuk mengatasi masalah ini. Pendanaan ini dipandang realistis berkat langkah-langkah efisiensi anggaran yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo.

Efisiensi anggaran menjadi salah satu prioritas utama sejak Oktober 2024. Kementerian Keuangan melaporkan penghematan Rp 3,6 triliun dari anggaran negara 2024, dengan pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, termasuk perjalanan dinas dan pengeluaran operasional lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengeluarkan surat edaran yang mengarahkan semua kementerian dan lembaga untuk memangkas belanja hingga 50 persen. Dengan kebijakan ini, pemerintah tidak hanya berhasil menciptakan ruang fiskal, tetapi juga menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Di sisi lain, hilirisasi juga menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menegaskan pentingnya hilirisasi dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dalam World Economic Forum (WEF) 2025 yang berlangsung di Davos, Swiss, Rosan menyampaikan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia adalah peluang besar untuk menggerakkan perekonomian.

Namun, agar bonus ini dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa pengelolaan yang tepat, bonus demografi justru bisa menjadi hambatan dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hilirisasi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Dengan memproses sumber daya alam di dalam negeri, nilai tambah yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif yang besar, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun penguatan industri nasional. Selain itu, industrialisasi menjadi pilar utama dalam strategi pembangunan yang berkelanjutan, memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Partisipasi Indonesia dalam WEF 2025 menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mempromosikan negara sebagai destinasi investasi berkelanjutan. Paviliun Indonesia di forum ini digunakan untuk menunjukkan berbagai peluang investasi kepada pemimpin ekonomi dunia.

Menteri Rosan juga mengadakan pertemuan dengan investor global, membahas potensi kerjasama yang dapat mendukung transformasi ekonomi Indonesia. Kebijakan hilirisasi dan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi daya tarik utama bagi investor yang memiliki visi serupa.

Upaya ini juga menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menarik investasi asing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan investasi yang tepat, hilirisasi dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Proyek-proyek hilirisasi tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan yang ada, memberikan harapan baru bagi masyarakat.

Pada akhirnya, hilirisasi dan industrialisasi bukan hanya sekadar strategi ekonomi, tetapi juga langkah nyata menuju pemerataan dan kemajuan. Transformasi besar ini membawa harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih kuat, adil, dan kompetitif.

Oleh karena itu, langkah besar ini perlu didukung oleh seluruh elemen masyarakat, karena keberhasilannya akan menjadi landasan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dengan komitmen dan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, tidak ada yang mustahil untuk dicapai.

Mari kita bersama-sama mendukung langkah strategis ini untuk mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045. Masa depan yang lebih cerah bukanlah mimpi yang jauh, tetapi tujuan nyata yang dapat kita capai dengan kerja keras dan dedikasi. Transformasi menuju hilirisasi adalah kunci untuk membuka pintu pemerataan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Sadawira Utama

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Indonesia, sebagai negara agraris dengan tanah yang subur, memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan potensi pertanian yang luar biasa, Indonesia memiliki peluang besar untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Namun, tantangan besar dalam sektor pertanian telah membuat ketergantungan pada impor pangan menjadi masalah yang terus dihadapi. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras dan memperkuat program swasembada pangan menjadi langkah strategis yang perlu didukung penuh oleh semua pihak.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk membenahi sektor pertanian Indonesia. Menurutnya, sektor pertanian tengah mengalami kemajuan signifikan. Sudaryono menjelaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya mencakup beras, tetapi juga berbagai komoditas lainnya. Pemerintah, katanya, memulai fokusnya dengan beras sebagai bahan pokok utama masyarakat Indonesia.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah memastikan semua komponen yang mendukung pertanian, seperti pupuk, penyuluh, irigasi, dan benih telah dikelola dengan baik. Pemerintah, lanjutnya, tengah bekerja keras untuk memastikan komoditas pangan utama Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Dalam kurun waktu tiga bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, ia menyebutkan bahwa hasil positif mulai terlihat dengan adanya peningkatan signifikan dalam produksi pangan nasional.

Meski demikian, Sudaryono menekankan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama terkait dengan kesiapan Perum Bulog dalam menyerap gabah selama panen raya. Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, menilai bahwa kebijakan pemerintah untuk mengejar swasembada pangan dalam 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dicapai dengan mudah. Ia menyebutkan bahwa hal ini merujuk pada alokasi anggaran yang memadai dan pengelolaan sumber daya yang fokus.

Khudori menambahkan bahwa dengan adanya anggaran yang disiapkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, serta subsidi yang mendukung keberlanjutan pertanian, Indonesia memiliki modal besar untuk mencapai swasembada beras. Ia menilai bahwa dukungan ini termasuk penyediaan benih, pupuk, serta infrastruktur yang menjamin ketersediaan air.

Ia juga menekankan pentingnya program swasembada beras yang berkelanjutan. Dengan adanya alokasi anggaran secara kontinu dan pengelolaan yang baik, menurutnya, program ini dapat terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa perlu bergantung pada impor.

Kepala Biotech Center IPB University, Dwi Andreas Santosa  turut memberikan pandangan mengenai target swasembada pangan. Menurutnya, target tersebut perlu diubah dari sekadar mencapai swasembada berbagai komoditas menjadi target mengerem laju impor pangan.

Ia menjelaskan bahwa jika pemerintah mampu mempertahankan impor pangan yang saat ini mencapai 29 juta ton, maka hal tersebut sudah dianggap sebagai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan pengendalian impor yang efektif, Indonesia dapat memperkuat posisi sektor pertaniannya sekaligus memberikan perlindungan kepada petani lokal.

Kebijakan menghentikan impor beras memiliki manfaat besar bagi perekonomian dan ketahanan pangan Indonesia. Pertama, kebijakan ini akan memberikan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi mereka. Dengan adanya jaminan pasar dan harga yang stabil, petani akan lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam pertanian.

Kedua, kebijakan ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar internasional yang sering kali tidak stabil. Fluktuasi harga dan ketidakpastian pasokan di pasar global dapat membahayakan ketahanan pangan nasional. Dengan memproduksi kebutuhan pangan dari dalam negeri, Indonesia dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Ketiga, kebijakan ini juga akan berdampak positif pada perekonomian nasional. Dengan mengurangi impor, devisa negara dapat dialihkan untuk investasi di sektor lain yang mendukung pembangunan nasional.

Dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras. Semua pihak, mulai dari petani, akademisi, pengusaha, hingga konsumen, perlu bersinergi untuk mewujudkan cita-cita ini.

Sebagai konsumen, masyarakat dapat mendukung program ini dengan memilih produk pangan lokal. Langkah kecil ini akan memberikan dampak besar dalam memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kesejahteraan petani.

Pemerintah juga perlu terus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendukung program swasembada pangan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaannya.

Selain itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam membangun infrastruktur pertanian juga sangat penting. Penyediaan teknologi modern dan pelatihan bagi petani harus menjadi prioritas agar produktivitas pertanian semakin meningkat. Dengan adanya dukungan lintas sektor ini, target swasembada pangan yang berkelanjutan akan lebih mudah diwujudkan.

Program swasembada pangan dan kebijakan stop impor beras adalah langkah strategis yang perlu didukung penuh untuk menjaga ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dengan komitmen pemerintah, dukungan anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dari masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung langkah ini demi masa depan pertanian dan ketahanan pangan yang lebih baik.

*) Pemerhati kebijakan publik