Arsip Kategori: Uncategorized

Papua — Tokoh muda Papua sekaligus Ketua DPC Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Waropen, Kaleb Woisiri, menyampaikan dukungan terhadap upaya aparat keamanan dalam membebaskan masyarakat sipil yang menjadi sandera di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Ia berharap seluruh sandera dapat segera diselamatkan dan kembali berkumpul bersama keluarga dalam kondisi aman.

Kaleb menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi di Jila, terutama karena masyarakat sipil turut menjadi korban. Menurutnya, tindakan kelompok yang disebutnya sebagai OPM tersebut telah menimbulkan keresahan dan berdampak langsung terhadap keamanan masyarakat.

“Saya turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi, khususnya terhadap masyarakat sipil yang menjadi korban. Saya mengutuk tindakan OPM di Distrik Jila yang telah menimbulkan korban dan berdampak terhadap masyarakat sipil,” kata Kaleb dalam pernyataannya.

Ia menilai keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam menghadapi situasi keamanan di wilayah tersebut. Karena itu, Kaleb mendukung langkah aparat keamanan untuk melakukan upaya pembebasan para sandera secara terukur dengan mengutamakan keselamatan warga sipil dan mencegah munculnya korban tambahan.

“Saya mendukung upaya pembebasan para sandera agar dapat segera dilakukan dengan baik dan seluruh sandera dapat kembali dalam keadaan selamat kepada keluarga masing-masing,” ujarnya.

Kaleb juga mengimbau masyarakat, khususnya di Kabupaten Waropen, agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait perkembangan situasi di Jila. Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya berpotensi memperkeruh keadaan dan memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Waropen agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta tidak takut terhadap OPM,” katanya.

Ia mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Kaleb berharap proses pembebasan sandera berlangsung aman, terukur, dan mengedepankan keselamatan seluruh pihak sehingga para korban dapat segera kembali kepada keluarga masing-masing.

Oleh: Ricky Rinaldi*)

Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu instrumen strategis perlindungan sosial yang dihadirkan negara guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang stabilitas perekonomian nasional secara berkelanjutan. Di tengah dinamika harga minyak mentah dunia serta tantangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menjadi keharusan moral dan konstitusional. Kebijakan subsidi tepat sasaran membuktikan komitmen nyata pemerintah agar alokasi anggaran energi yang bernilai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat rentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani tradisional, serta nelayan kecil di seluruh pelosok tanah air.

banner 336×280
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus mematangkan formulasi dan skema distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya berkeadilan serta tidak lagi dinikmati oleh kalangan masyarakat berekonomi mapan. Penataan skema ini diarahkan untuk memastikan anggaran subsidi energi tepat guna dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus mencegah kebocoran kuota bahan bakar yang selama ini membebani ruang fiskal keuangan negara.

Bahlil menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kriteria penerima dan mekanisme penyaluran terus dilakukan secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penajaman subsidi, termasuk pemanfaatan sistem pendataan terintegrasi berbasis teknologi informasi dan pembatasan spesifikasi kendaraan bermotor yang berhak mengisi BBM penugasan maupun bersubsidi di lapangan. Langkah ini bertujuan menciptakan rasa keadilan sosial sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang menggantungkan mata pencaharian harian pada bahan bakar terjangkau mendapatkan kepastian pasokan secara berkesinambungan.

Penataan distribusi bahan bakar bersubsidi bukan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak masyarakat atau memangkas anggaran perlindungan sosial, melainkan meluruskan sasaran belanja negara agar tepat kepada mereka yang berhak. Pemerintah perlu memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa keberlanjutan fiskal dan prinsip keadilan distributif harus berjalan beriringan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar anggaran subsidi energi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu yang mengendarai kendaraan pribadi berkapasitas mesin besar di kawasan perkotaan.

Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan membiarkan anomali penyaluran energi tersebut terus berlanjut karena anggaran subsidi merupakan hak fundamental rakyat kecil yang harus dijaga dengan penuh amanah. Penghematan dari penertiban subsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan untuk membiayai sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti bantuan sosial bersyarat, pembangunan infrastruktur pedesaan, penciptaan lapangan kerja padat karya, serta peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Penguatan tata kelola distribusi bahan bakar di tingkat operasional juga didukung penuh oleh pembenahan sistem rantai pasok dan pemanfaatan platform digital. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya siap mengawal serta menyukseskan kebijakan strategis pemerintah melalui penguatan pengawasan digital di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurutnya, integrasi sistem registrasi digital konsumen dan pencatatan transaksi secara langsung menjadi instrumen utama dalam memastikan setiap liter BBM bersubsidi disalurkan tepat volume dan tepat sasaran kepada penerima yang sah.

Simon menjelaskan bahwa Pertamina secara berkesinambungan memperluas sosialisasi registrasi kendaraan bersubsidi serta meningkatkan kesiapan infrastruktur teknologi informasi di seluruh pelosok negeri. Pihak operator menjamin keandalan stok BBM bersubsidi bagi sektor-sektor prioritas nasional, mulai dari armada transportasi publik, kendaraan logistik sembako, perahu motor nelayan tangkap tradisional, hingga mesin pompa dan traktor kelompok tani. Upaya pemutakhiran data secara berkala serta verifikasi ketat dinilai efektif mempersempit ruang gerak spekulan dan oknum penimbun BBM bersubsidi.

Penertiban dan penajaman sasaran subsidi energi ini menjadi semakin mendesak seiring dengan percepatan pemulihan aktivitas ekonomi nasional dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Tanpa sistem pengendalian yang ketat, kuota BBM bersubsidi yang telah ditetapkan berisiko terlampaui sebelum akhir tahun anggaran, yang pada gilirannya dapat menambah beban belanja negara secara tidak terencana. Efisiensi yang tercipta dari tata kelola penyaluran yang presisi akan memperkuat bantalan fiskal pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global.

Di sisi lain, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran ini. Kalangan masyarakat mampu dan pelaku usaha besar diharapkan memiliki tanggung jawab moral untuk secara sukarela beralih menggunakan BBM non-subsidi, sehingga kuota bersubsidi dapat terjaga utuh bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara ketegasan regulator, kesiapan teknis operator penyalur, dan kepedulian sosial warga negara merupakan fondasi utama terciptanya ekosistem energi yang berkeadilan.

Dengan demikian, kebijakan BBM subsidi tepat sasaran merupakan bukti nyata kehadiran serta keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan digital di lapangan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan alokasi energi, serta edukasi publik yang konsisten merupakan pilar-pilar penting yang saling menguatkan. Tujuannya bukan semata-mata penghematan anggaran belanja negara, melainkan memastikan bahwa seluruh sumber daya energi bangsa benar-benar didayagunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat harkat martabat rakyat kecil, mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Muhammad Dava Firdaus

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama bertahun-tahun menjadi salah satu bentuk kehadiran negara yang paling mudah dirasakan masyarakat. Ketika harga energi meningkat, subsidi berfungsi sebagai bantalan agar biaya transportasi, distribusi barang, dan kebutuhan sehari-hari tetap terkendali. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat persoalan yang perlu dibenahi, yakni subsidi belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang paling membutuhkan.

banner 336×280
Karena itu, reformasi subsidi BBM tidak semestinya dipandang sekadar sebagai upaya mengurangi pengeluaran negara. Reformasi merupakan langkah memperbaiki mekanisme perlindungan agar lebih adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pemerintah menempatkan reformasi subsidi sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran perlindungan sosial.

Keberanian melakukan reformasi terlihat dari kesediaan pemerintah menata kembali kebijakan yang telah berjalan selama bertahun-tahun. Subsidi berbasis harga memang memberikan manfaat luas karena masyarakat dapat memperoleh BBM dengan harga lebih rendah. Namun, mekanisme tersebut juga membuat kelompok masyarakat yang secara ekonomi lebih mampu ikut menikmati manfaat subsidi. Akibatnya, anggaran yang seharusnya dapat diprioritaskan bagi masyarakat miskin dan rentan belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal.

Dalam konteks tersebut, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, berpandangan bahwa prinsip keadilan dalam reformasi subsidi bukan berarti seluruh masyarakat memperoleh bantuan dalam jumlah yang sama. Menurutnya, perlindungan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kerentanan masyarakat. Rumah tangga berpenghasilan rendah, pekerja informal, pelaku usaha kecil, nelayan, dan petani memiliki tingkat ketergantungan terhadap energi yang berbeda dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa subsidi yang lebih terarah justru dapat membuat kehadiran negara menjadi lebih bermakna. Negara tidak meninggalkan masyarakat ketika melakukan reformasi, tetapi memperbaiki mekanisme bantuan agar manfaatnya lebih banyak diterima kelompok yang membutuhkan.

Pemerintah juga terus mendorong penggunaan basis data sosial ekonomi sebagai fondasi penyaluran subsidi. Data yang akurat diperlukan agar penerima manfaat dapat diidentifikasi secara lebih tepat. Reformasi berbasis data sekaligus dapat mengurangi potensi kebocoran dan memastikan anggaran publik tidak terlalu banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.

Besarnya anggaran subsidi menunjukkan pentingnya pembenahan tersebut. Dalam RAPBN 2026, pemerintah memproyeksikan anggaran subsidi mencapai Rp318,9 triliun, termasuk subsidi energi sekitar Rp210,1 triliun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa subsidi merupakan bagian besar dari pengelolaan APBN. Setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Apabila subsidi dapat diarahkan secara lebih tepat, ruang fiskal negara juga dapat digunakan untuk membiayai sektor yang memiliki dampak jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, reformasi subsidi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi juga bagaimana negara mengubah belanja publik menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, reformasi subsidi harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo, menilai bahwa penataan subsidi tidak boleh sekadar memindahkan beban kepada masyarakat. Pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menjaga keterjangkauan energi, terutama bagi kelompok rentan. Karena itu, reformasi perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat yang berhak tidak kehilangan perlindungan akibat persoalan administrasi atau ketidakakuratan data. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data secara berkala, menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah, serta memperkuat pengawasan di lapangan. Digitalisasi dapat membantu mempersempit ruang kebocoran, tetapi harus diikuti koordinasi antarlembaga dan komunikasi publik yang terbuka.

Masyarakat juga perlu memperoleh penjelasan yang sederhana mengenai alasan dan tujuan reformasi. Kebijakan akan lebih mudah diterima apabila publik memahami bahwa perubahan subsidi bukan semata-mata untuk menghemat anggaran, melainkan untuk memastikan bantuan negara diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi subsidi BBM tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya penghematan APBN. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat miskin dan rentan memperoleh perlindungan lebih kuat, apakah subsidi benar-benar tepat sasaran, dan apakah anggaran negara dapat digunakan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih produktif.

Reformasi subsidi merupakan ujian keberanian sekaligus keadilan bagi pemerintah. Berani melakukan perubahan berarti berani memperbaiki sistem yang belum sempurna dan mengambil keputusan yang mungkin tidak selalu mudah diterima dalam jangka pendek. Namun, keberanian tersebut harus disertai keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil.

Subsidi yang tepat sasaran bukan berarti negara meninggalkan rakyat. Sebaliknya, kebijakan tersebut menunjukkan upaya negara memastikan setiap rupiah uang publik benar-benar digunakan untuk melindungi mereka yang paling membutuhkan. Dengan data yang akurat, pengawasan kuat, komunikasi terbuka, dan perlindungan memadai, reformasi subsidi BBM dapat menjadi langkah penting menuju APBN yang lebih sehat sekaligus kebijakan energi yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

*) Penulis merupakan Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara keseluruhan. Pemerintah justru ingin memastikan subsidi BBM benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

banner 336×280
“Enggak, nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti beberapa bulan ke depan, yang Desil 10 kita batasi dulu,” ujarnya

Menurut Purbaya, penerapan pembatasan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah masih menghitung dampak kebijakan terhadap konsumsi BBM subsidi sekaligus besaran penghematan anggaran yang dapat diperoleh negara.

Ia memperkirakan pembatasan terhadap kelompok desil 10 berpotensi memberikan penghematan sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

“Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau tidak salah,” kata Purbaya.

Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengendalikan belanja subsidi energi agar lebih efektif. Dalam APBN 2026, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp210,1 triliun. Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan pengurangan kuota BBM tertentu bersubsidi dalam RAPBN 2027 menjadi 20,09 juta kiloliter dari 48,43 juta kiloliter pada 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan pembatasan Pertalite untuk kelompok desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Artinya, mekanisme pembelian Pertalite saat ini belum berubah dan masih mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” kata Bahlil.

Bahlil juga mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak mengambil hak kelompok yang memang membutuhkan subsidi.

Kebijakan pembatasan ini pada akhirnya akan diuji dari akurasi data penerima dan kesiapan sistem distribusi. Pemerintah perlu memastikan klasifikasi desil berjalan tepat agar pembatasan tidak justru menyasar masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan.

Dengan pendekatan berbasis data tersebut, subsidi BBM diharapkan semakin tepat sasaran, sementara ruang fiskal negara dapat digunakan untuk membiayai program lain yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Jakarta – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Tahap awal kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 10, termasuk dalam pembelian BBM jenis Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut bukan ditujukan untuk memperketat penyaluran BBM subsidi, melainkan memastikan manfaat subsidi diterima oleh masyarakat yang memang berhak. Pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme pembatasan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

banner 336×280
“Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang desil 10, kita batasin dulu,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi juga berpotensi memberikan efisiensi terhadap anggaran negara. Pemerintah masih melakukan penghitungan untuk mengetahui besaran penghematan yang dapat diperoleh, namun secara kasar penghematannya diperkirakan mencapai sekitar 10 persen.

“Nanti ada penghematan, tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya tidak salah,” tuturnya.

Dari sisi kesiapan distribusi, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyebut Pertamina sebagai penyalur utama energi nasional pada dasarnya telah siap mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kesiapan tersebut mencakup infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan pelayanan dan distribusi energi tetap berjalan.

“Pertamina sudah siap mengikuti keputusan pemerintah, baik jika nantinya mekanisme penyaluran menggunakan skema berbasis desil ekonomi masyarakat maupun berdasarkan kriteria spesifik kendaraan bermotor,” ungkap Saleh.

Lebih lanjut, Saleh menilai kepastian waktu pelaksanaan regulasi BBM menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan subsidi dapat berjalan efektif. Kejelasan regulasi diperlukan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan diterapkan secara lebih luas.

“Keputusan terkait kebijakan subsidi di antaranya revisi Perpres 191 Tahun 2014 atau kebijakan baru subsidi tepat harus sudah jelas di tahun ini sehingga bisa melewati proses sosialisasi dan transisi di 2026 menuju penerapan yang lebih luas di 2027,” jelasnya.

Kepastian regulasi dan kesiapan infrastruktur dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi penyaluran subsidi energi. Melalui kebijakan yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat mengurangi potensi kebocoran subsidi, menjaga efisiensi anggaran, serta memastikan bantuan energi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Oleh Ralina Siahaan )*

Upaya memperkuat ketahanan fiskal negara membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin beragam di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Untuk itu, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah. Bukan sekadar menjadi setoran penerimaan negara, dividen BUMN dapat diarahkan sebagai cadangan fiskal yang membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

banner 336×280
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) telah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat menjadi cadangan fiskal pemerintah. Meski demikian, skema dan besaran alokasi tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut bersama BPI Danantara. Purbaya memastikan keputusan mengenai penyerahan cadangan fiskal tersebut akan ditetapkan pada tahun ini.

Langkah itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan yang dikelola Danantara dapat dicadangkan untuk memperkuat keuangan negara. Purbaya menyebut gagasan tersebut penting karena cadangan dari keuntungan Danantara diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pemerintah untuk menarik utang baru. Dengan demikian, optimalisasi keuntungan perusahaan negara tidak berhenti pada peningkatan kinerja korporasi, tetapi juga memiliki dampak langsung terhadap kesehatan fiskal.

Gagasan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat target dividen BUMN yang terus meningkat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan dividen BUMN pada 2026 mencapai Rp200 triliun. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan capaian dividen pada 2024 dan menunjukkan ekspektasi pemerintah terhadap peningkatan kontribusi perusahaan negara kepada perekonomian nasional.

Target Rp200 triliun tersebut diproyeksikan dapat dicapai tanpa adanya Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan dari APBN. Bagi pemerintah, kondisi itu menjadi indikator bahwa BUMN mulai dituntut untuk semakin mandiri, efisien, produktif, dan mampu menghasilkan keuntungan dengan mengandalkan kapasitas bisnisnya sendiri. Jika target tersebut terealisasi, kontribusi perusahaan negara terhadap APBN akan semakin kuat tanpa harus diikuti tambahan beban modal dari anggaran pemerintah.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya melihat kontribusi BUMN secara bersih. Perhitungan dividen tidak cukup hanya dengan melihat besarnya setoran perusahaan negara kepada pemerintah, tetapi juga harus memperhitungkan PMN yang sebelumnya diterima dari APBN. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai seberapa besar kontribusi nyata BUMN terhadap keuangan negara.

Pada 2024, misalnya, keuntungan BUMN tercatat sekitar Rp186 triliun dengan dividen sebesar Rp85,5 triliun. Namun, setelah memperhitungkan PMN yang diterima dari APBN, kontribusi dividen bersih berada di kisaran Rp53 triliun. Sementara itu, pada 2025, keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun dengan dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp142,3 triliun. Setelah memperhitungkan PMN, dividen bersih yang menjadi kontribusi kepada negara berada di sekitar Rp138 triliun.

Proyeksi 2026 memperlihatkan arah yang lebih kuat. Dengan target dividen Rp200 triliun tanpa PMN, kontribusi bersih BUMN terhadap negara berpotensi meningkat signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan BUMN juga diarahkan untuk menghasilkan manfaat fiskal yang lebih besar bagi negara.

Namun, kebijakan peningkatan dividen harus berjalan beriringan dengan penguatan fundamental perusahaan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mendorong pemerintah untuk melanjutkan efisiensi BUMN agar perusahaan negara dapat bekerja lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

Anis Byarwati juga menilai BUMN memiliki posisi strategis sebagai instrumen kehadiran negara dalam mengelola sumber daya dan sektor-sektor yang memiliki kepentingan publik. Karena itu, optimalisasi BUMN harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Prinsip tersebut penting agar orientasi terhadap penerimaan negara tidak membuat perusahaan negara kehilangan fungsi sosial dan strategisnya.

Pada titik inilah reformasi BUMN menjadi kunci. Pemerintah perlu memastikan perusahaan negara memiliki tata kelola yang transparan, struktur bisnis yang efisien, manajemen profesional, serta strategi investasi yang menghasilkan nilai tambah. BUMN yang sehat akan mampu menghasilkan keuntungan lebih besar, memberikan dividen yang lebih kuat, sekaligus tetap menjalankan mandat pembangunan.

Peningkatan dividen BUMN juga berpotensi memberikan efek positif terhadap pengelolaan APBN. Semakin besar penerimaan yang berasal dari kinerja perusahaan negara, semakin luas pula ruang pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan program pembangunan lainnya. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pembiayaan defisit.

Karena itu, gagasan menjadikan sebagian keuntungan Danantara sebagai cadangan fiskal patut dipandang sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan keuangan negara. Pemerintah tetap perlu menjaga disiplin dalam menentukan besaran dividen agar tidak mengganggu kebutuhan investasi dan pengembangan BUMN. Keseimbangan antara kepentingan fiskal jangka pendek dan keberlanjutan bisnis perusahaan harus menjadi landasan utama.

Jika dikelola secara konsisten, dividen BUMN dapat berkembang menjadi salah satu pilar baru ketahanan fiskal nasional. Perusahaan negara tidak hanya dituntut menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi sumber kekuatan keuangan negara. Sebab, BUMN yang efisien, sehat, dan produktif bukan hanya menguntungkan negara sebagai pemilik, tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

)* penulis merupakan pengamat kebijakan ekonomi

*) Oleh : Gavin Asadit

Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki arah baru seiring penguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam mengelola aset strategis negara. Rencana mengalokasikan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal merupakan langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan keuangan negara sekaligus memastikan keuntungan aset negara tetap memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

banner 336×280
Penempatan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal menjadi langkah cerdas karena negara dapat memanfaatkan keuntungan dari aset strategis tanpa mengurangi ruang Danantara untuk mengembangkan investasi. Kebijakan ini memperlihatkan upaya menyeimbangkan kepentingan penguatan aset dengan kebutuhan menjaga kesehatan APBN. Dengan demikian, dividen BUMN tidak hanya berperan sebagai hasil pengelolaan perusahaan negara, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BPI Danantara tengah menyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat ditempatkan sebagai cadangan fiskal. Kebijakan tersebut masih dibahas bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dengan keputusan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun ini. Langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan keuntungan BUMN tetap berjalan selaras dengan kepentingan investasi dan kebutuhan fiskal negara.

Kebijakan ini menjadi semakin penting setelah seluruh perusahaan BUMN dialihkan ke dalam pengelolaan Danantara sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang BUMN. Sebelumnya, dividen BUMN disetorkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan (KND). Dengan hadirnya Danantara, pengelolaan keuntungan BUMN diarahkan untuk memperkuat nilai aset sekaligus mendukung investasi jangka panjang.

Arah baru tersebut tidak berarti manfaat fiskal dari BUMN berkurang. Sebaliknya, sebagian keuntungan Danantara dapat dikembalikan dalam bentuk cadangan bagi keuangan negara. Gagasan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun pengelolaan fiskal yang semakin efisien dan berkelanjutan. Cadangan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kebutuhan penarikan utang baru, terutama ketika biaya pembiayaan negara perlu dikelola secara cermat.

Dengan demikian, dividen BUMN dapat menjalankan dua fungsi strategis sekaligus. Sebagian keuntungan dapat tetap dimanfaatkan Danantara untuk investasi, pengembangan aset, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, sebagian lainnya dapat menjadi cadangan fiskal yang memperkuat kapasitas APBN. Pola ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mengembangkan aset negara dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal.

Kinerja Danantara juga menjadi modal optimisme dalam menjalankan strategi tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan laporan mengenai peningkatan pendapatan Danantara sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Presiden juga menekankan pentingnya audit dan pemeriksaan untuk memastikan capaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan apabila angka akhirnya berbeda, peningkatan pendapatan dalam rentang 200 hingga 300 persen tetap menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam waktu relatif singkat.

Besarnya aset yang dikelola Danantara semakin memperlihatkan potensi strategis lembaga tersebut. Total aset BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara disebut mencapai sekitar US$1.000 miliar atau setara Rp17.800 triliun. Dengan skala aset tersebut, optimalisasi kinerja perusahaan negara memiliki peluang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia. Danantara juga ditargetkan mampu menghasilkan keuntungan minimal Rp800 triliun per tahun untuk mendukung kepentingan negara.

Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa komitmen terhadap proses konsolidasi laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset. Konsolidasi tersebut membutuhkan proses karena mencakup sekitar 1.000 perseroan, sekaligus menjadi bagian dari transformasi BUMN yang terus diperkuat. Dukungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terhadap proses transformasi BUMN menunjukkan pentingnya sinergi antara pengelolaan aset dan kebijakan fiskal.

Pandangan positif juga datang dari Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Ia menilai pengalihan sebagian dividen BUMN untuk cadangan APBN merupakan opsi yang masuk akal. Menurutnya, keuntungan BUMN dapat digunakan secara seimbang, yakni sebagian diputar kembali melalui Danantara untuk investasi jangka panjang dan peningkatan nilai aset, sementara sebagian lainnya memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi negara.

Pendekatan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa dividen BUMN bukan sekadar penerimaan negara, melainkan instrumen strategis untuk mengelola kekayaan nasional. Pengaturan alokasi yang seimbang memungkinkan aset negara terus bertumbuh, sementara keuntungannya dapat menjadi bantalan fiskal ketika dibutuhkan. Dengan koordinasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan dividen BUMN dapat menjadi bagian penting dalam membangun APBN yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan.

Kehadiran cadangan fiskal dari dividen BUMN juga memberikan ruang yang lebih luas bagi negara dalam menghadapi dinamika ekonomi tanpa mengurangi agenda pembangunan. Dana tersebut dapat menjadi instrumen penyangga untuk menjaga kesinambungan program prioritas, memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta memastikan manfaat dari aset strategis nasional dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan pembagian keuntungan yang proporsional, Danantara memiliki peluang memperkuat fungsi investasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan fiskal.

Mengarahkan sebagian dividen BUMN ke cadangan fiskal karenanya merupakan langkah cerdas dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut membuka ruang bagi negara untuk mengoptimalkan aset, memperluas investasi, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan baru, sekaligus memastikan kekayaan BUMN tetap memberikan manfaat langsung bagi kepentingan pembangunan. Strategi ini menjadi wujud pengelolaan aset negara yang semakin adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal Indonesia.

)* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan

Jakarta – Pemerintah menyiapkan skema pemanfaatan sebagian dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai cadangan fiskal untuk memperkuat ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja perusahaan negara sekaligus memperluas ruang fiskal pemerintah di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

banner 336×280
Melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemerintah mendorong agar keuntungan BUMN tidak hanya menjadi sumber pembiayaan investasi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai bantalan fiskal ketika negara membutuhkan tambahan kapasitas anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah bersama Danantara telah membahas mekanisme pengembalian sebagian dividen BUMN ke APBN sebagai cadangan fiskal.

Menurutnya, porsi keuntungan yang akan dialokasikan tersebut pada prinsipnya telah tersedia, meski mekanisme dan keputusan final masih dalam pembahasan bersama CEO Danantara Rosan Roeslani.

“Masih dibicarakan dengan Pak Rosan. Diputuskan tahun ini katanya. Dananya sudah ada, tetapi masih dibicarakan,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar sebagian keuntungan Danantara disiapkan sebagai cadangan bagi keuangan negara.

Kebijakan itu dinilai strategis karena dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan melalui penerbitan utang baru, sekaligus menjaga fleksibilitas APBN dalam menghadapi kebutuhan fiskal yang dinamis.

“Ada ide Presiden untuk menempatkan sebagian keuntungan Danantara untuk cadangan pemerintah, sehingga itu yang bisa ngurangin utang kita juga,” ujarnya.

Optimisme pemerintah juga ditopang perkembangan kinerja Danantara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan bahwa pendapatan Danantara meningkat hingga sekitar 400 persen dalam satu tahun sejak diluncurkan pada 2025.

Namun, Presiden menekankan pentingnya memastikan capaian tersebut melalui proses audit dan verifikasi menyeluruh.

“Dalam satu tahun beroperasi Danantara, saya dapat laporan bahwa revenue atau penghasilan dari Danantara sudah naik 400 persen, saudara-saudara, kurang lebih. Ini terus harus kita audit, terus harus kita cek,” kata Prabowo.

Presiden menilai, sekalipun hasil audit nantinya menunjukkan pertumbuhan lebih rendah, capaian tersebut tetap mencerminkan peningkatan signifikan.

“Kalau pun tidak 400 persen, 300 persen atau 200 persen, ini tetap peningkatan yang sangat signifikan dalam satu tahun bekerja,” ujarnya.

Dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan audit terhadap kinerja Danantara, optimalisasi dividen BUMN diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkokoh fondasi fiskal, menekan kebutuhan utang, serta memastikan APBN tetap memiliki daya tahan dalam menopang agenda pembangunan nasional. (*)

Jakarta – Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengoptimalkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu sumber penguatan fiskal. Sebagian keuntungan yang dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) direncanakan dapat kembali berkontribusi kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama sebagai cadangan fiskal dan untuk membantu pengelolaan kewajiban negara. Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga APBN tetap sehat sekaligus memastikan aset negara memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pembenahan tata kelola BUMN telah menunjukkan hasil signifikan. Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada 14 Agustus 2026, Presiden menyampaikan bahwa keuntungan BUMN pada 2025 mencapai Rp326 triliun atau meningkat 75,3 persen dibandingkan 2024.

banner 336×280
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, perbaikan tata kelola menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi perusahaan negara. Dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 mencapai Rp142,3 triliun, naik 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah juga memproyeksikan setoran dividen BUMN pada 2026 dapat mencapai Rp200 triliun tanpa memperhitungkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang sangat cepat,” ujar Presiden.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa rencana sebagian keuntungan Danantara kembali masuk ke kas pemerintah merupakan gagasan Presiden. Skema tersebut disiapkan untuk membangun cadangan fiskal sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan keuangan negara.

“Gagasan Presiden adalah mengalokasikan sebagian laba Danantara ke cadangan pemerintah,” kata Purbaya.

Purbaya menyampaikan bahwa penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap dan masih membutuhkan pembahasan teknis bersama Danantara. Selain menjadi cadangan fiskal, penerimaan tersebut juga diarahkan membantu pengelolaan utang pemerintah. Dengan demikian, keuntungan perusahaan negara dapat dikelola secara lebih strategis tanpa menghilangkan fungsi Danantara dalam mengembangkan nilai aset melalui investasi.

Penguatan kontribusi BUMN terhadap negara juga didukung perbaikan kinerja sejumlah perusahaan. Pemerintah mencatat peningkatan keuntungan pada beberapa BUMN pada semester I 2026, antara lain PT Semen Indonesia, Pupuk Indonesia, Pertamina, Pegadaian, Pelindo, dan PTPN. Melalui optimalisasi dividen dan pengelolaan keuntungan yang bijak (prudent), pemerintah berupaya menciptakan bantalan fiskal yang lebih kuat. Kebijakan ini diharapkan menjaga kesehatan APBN, memperluas ruang pembiayaan pembangunan, serta memastikan aset dan perusahaan negara dikelola secara produktif untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian nasional.

Oleh: Adhitya Ramadani )*

Rencana anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027 menjadi bukti bahwa menjaga kedaulatan NKRI ditempatkan sebagai prioritas strategis. Alokasi sebesar Rp329,5 triliun bukan sekadar angka anggaran, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memastikan kekuatan pertahanan tetap siap, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia di tengah perubahan lingkungan strategis.

banner 336×280
Berdasarkan Buku Nota II Keuangan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2027 direncanakan mencapai Rp329.472,0 miliar atau sekitar Rp329,5 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp30 triliun dibandingkan outlook anggaran Fungsi Pertahanan pada 2026 yang diperkirakan mencapai Rp299,1 triliun. Peningkatan tersebut mencerminkan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pembangunan postur pertahanan nasional secara terukur dan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

Keseriusan tersebut terlihat dari sasaran penggunaan anggaran yang langsung berkaitan dengan kesiapan menjaga kedaulatan. Anggaran akan mendukung pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) maupun nonalutsista, pembangunan sarana dan prasarana pertahanan, penelitian dan pengembangan industri pertahanan, penguatan komponen cadangan dan pendukung, hingga penyelenggaraan operasi pertahanan di berbagai matra. Seluruhnya diarahkan untuk membangun kemampuan pertahanan yang semakin tangguh dan siap digunakan ketika negara menghadapi tantangan.

Fokus tersebut semakin penting di tengah perubahan geopolitik global yang berlangsung dinamis. Perkembangan teknologi, perubahan pola konflik, ancaman keamanan lintas wilayah, serta munculnya tantangan di ruang digital menuntut pertahanan yang semakin adaptif. Dengan pembangunan kekuatan secara berkelanjutan, negara dapat memperkuat kemampuan deteksi, pencegahan, dan respons sehingga kedaulatan wilayah NKRI tetap terjaga.

Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa kebutuhan pertahanan sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurutnya, dinamika sistem pertahanan terus berkembang mengikuti situasi global sehingga Kementerian Pertahanan bersama TNI menyusun kebutuhan anggaran 2027 dengan mempertimbangkan skala prioritas, perkembangan tugas pertahanan, serta arahan terkait pagu indikatif anggaran.

Peningkatan dukungan anggaran juga memiliki arti penting terhadap kesiapan TNI sebagai instrumen utama pertahanan negara. Kesiapan tersebut diperlukan tidak hanya untuk menghadapi tantangan keamanan, tetapi juga dalam menjalankan tugas lain yang mendukung kepentingan nasional. Dalam situasi tertentu, kemampuan TNI dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan sarana dan prasarana yang terdampak bencana alam, termasuk pembangunan kembali jembatan dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.

Arah kebijakan pertahanan 2027 mencakup modernisasi dan pemeliharaan alutsista, nonalutsista, serta sarana prasarana pertahanan. Selain itu, pembangunan industri pertahanan diarahkan agar semakin sehat, maju, mandiri, dan berdaya saing. Penguatan industri dalam negeri menjadi bagian penting karena kemampuan produksi nasional akan memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya dari luar negeri.

Dimensi pertahanan juga semakin luas dengan adanya penguatan kemampuan siber, sandi, dan sinyal. Perkembangan era digital menjadikan ruang siber sebagai bagian penting dari ketahanan negara. Kemampuan menjaga sistem komunikasi, informasi, dan infrastruktur digital strategis menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan pertahanan modern. Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pertahanan nasional terus beradaptasi dengan bentuk ancaman yang semakin kompleks.

Dalam kurun waktu 2022 hingga 2025, realisasi anggaran Fungsi Pertahanan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp150,3 triliun pada 2022 menjadi Rp348,6 triliun pada 2025. Tren tersebut menggambarkan adanya perhatian berkelanjutan terhadap penguatan sektor pertahanan sekaligus kebutuhan untuk membangun kemampuan nasional secara bertahap dan terencana.

Pada 2027, Kementerian Pertahanan menyiapkan 20 daftar kerja yang terbagi dalam enam program. Penyusunan tersebut didasarkan pada skala prioritas serta dinamika tugas yang diemban Kementerian Pertahanan dan TNI. Dengan perencanaan yang terarah, dukungan anggaran diharapkan dapat menghasilkan kekuatan pertahanan yang semakin profesional, modern, responsif, dan mampu menjalankan tugas secara optimal.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa dukungannya terhadap kebutuhan penguatan anggaran pertahanan. Setelah dilakukan simulasi untuk menjaga akselerasi pembangunan kekuatan TNI dan kemampuan dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, dukungan terhadap tambahan anggaran dinilai penting untuk memastikan kebutuhan strategis pertahanan dapat dipenuhi secara optimal.

Keseluruhan kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa menjaga kedaulatan tidak hanya dilakukan melalui kesiapan menghadapi ancaman, tetapi juga melalui pembangunan sistem pertahanan yang mampu menopang stabilitas nasional. Pertahanan yang kuat menjadi fondasi agar pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dapat berlangsung aman, sementara TNI memiliki kemampuan yang memadai untuk menjalankan tugas pertahanan negara.

Dengan anggaran Fungsi Pertahanan 2027 sebesar Rp329,5 triliun, fokus pertahanan nasional semakin jelas: memastikan kedaulatan NKRI terlindungi melalui kekuatan yang modern, tangguh, mandiri, dan adaptif. Penguatan alutsista, industri pertahanan, komponen cadangan, kemampuan teritorial, hingga pertahanan siber menjadi bukti konkret bahwa negara serius membangun kesiapan pertahanan untuk menghadapi berbagai dinamika keamanan dan memastikan keutuhan wilayah Indonesia tetap terjaga.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta