Jakarta, Setelah tiga kali diusulkan memperoleh gelar pahlawan, Presiden ke-2 RI Soeharto akhirnya memperoleh gelar pahlawan nasional. Pengumuman penganugerahan gelar tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Senin (10/11/2025). Soeharto menjadi satu dari 10 tokoh yang menerima gelar tersebut.

Banyak elemen yang menyambut baik keputusan pemerintah atas penganugerahan Soeharto menjadi pahlawan nasional, termasuk dari elemen mahasiswa dalam wadah Barisan Muda Nusantara (BMN).

Hal terkait, Barisan Muda Nusantara gelar Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional, Pelajaran Sejarah dan Visi Pembangunan ” di Hotel Neo Tendean Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Pahlawan ini menghadirkan tiga narasumber yang berkompeten dari latar belakang berbeda, seperti Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hj Dr Karmila Sari, S. Kom, M.M, Ganjar Darussalam (Pengamat) dan Sahal Mubarok (Akademisi) dengan diikuti 150 peserta terdiri dari aktivis mahasiswa yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN), Universitas Nasional (UNAS), Universitas Pancasila, Universitas Nusa Mandiri, Institut Agama Islam Al Aqidah Al Hasimiyyah, dan aktivis yang tergabung dalam Cipayung.

Dalam paparannya, Karmila Sari menyampaikan bahwa dirinya melihat alasan empirik, stabilitas politik dan keamanan nasional. Seperti pada tayangan video maupun film G30S PKI yang sering ditonton. Saat peristiwa tersebut, Soeharto berhasil menata ulang tatanan politik nasional, menegakkan stabilitas keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Soeharto juga berhasil menyelamatkan bangsa dan negara sekaligus memulihkan keamanan dan ketertiban dari Gerakan 30 September.

“Pak Harto berhasil menata ulang tatanan politik nasional, menegakkan stabilitas keamanan dan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Jadi kalau kita lihat secara kepemimpinan ini bukanlah hal mudah. Kalau tidak ada kemampuan seorang leader untuk mengambil alih, maka kita akan terus-menerus ataupun mungkin berkembang yang namanya paham komunisme,” ujar Karmila.

Sebagai presiden, Soeharto dinilai berhasil menanamkan fondasi pembangunan nasional melalui konsep Trilogi Pembangunan yang menekankan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan (program transmigrasi).

“Soeharto adalah seorang pahlawan yang tidak dilihat dari presidennya, tapi sebagai pejuang nasional. Kita harus bisa membedakan antara pejuang dan seorang presiden, karena presiden itu sarat dengan politik, namun kita harus bisa melihat sisi perjuangan beliau, walaupun beliau mendapat status pahlawan nasional di bidang perjuangan dan politik,” ulasnya.

Ditempat yang sama, Ganjar Darussalam menambahkan, penganugerahan gelar pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 oleh presiden Prabowo yang salah satunya diberikan kepada Soeharto itu sangat layak.

“Sudah layak penganugerahan gelar pahlawan nasional disematkan kepada Soeharto. Ini sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, bukan sebagai presiden, tapi sebagai pejuang putra Bangsa yang mempertahankan Indonesia karena jasa-jasanya hingga saat ini,” imbuhnya.

Tidak dipungkiri tambahnya, dari sisi lain memang ada kontroversinya karena kalau kita mahasiswa masuk kampus masuk organisasi akan membaca sejarah dan juga diajarkan fase-fase perjuangan kemahasiswaan fase tahun 1965 – 1966 menumbangkan orde lama kemudian tahun 1998 reformasi bermuatan Orde Baru.

“Kita tidak menutup mata terhadap pelanggaran HAM di masa itu. Tapi kita juga harus jujur, banyak hal baik yang diwariskan Soeharto bagi pembangunan dan stabilitas bangsa. Soeharto semasa beliau presiden Republik Indonesia, banyak sekali yang dilakukan untuk negara ini, mulai dari program peningkatan kesehatan, pendidikan swasembada pangan hingga pembangunan infrastruktur yang bisa kita nikmati hingga saat ini,” ucap mantan Ketua HMI Jawa Barat ini.

Sementara, Sahal Mubarok mengulas dari dua narasumber yang melihat perspektif, capaian-capaian dan fakta-fakta yang sampai saat ini rakyat Indonesia bisa rasakan.

“Saya ingin melihat dalam konteks perdebatan dan kontroversi Sebenarnya soal pemberian penghargaan pahlawan nasional terhadap pak Harto, teman-teman semua pasti punya akun IG dan Tiktok, pasti tahu perdebatan dan kontroversi penyematan gelar kepahlawanan ini. Namun begitu, kita harus menilai kelayakan penyematan gelar Pahlawan Nasional mesti dilihat secara objektif,” ujarnya.

Namun begitu, perlu disadari bahwa hal yang paling menjadi catatan penting adalah soal kapasitas building menjadi pemimpin itu bukan hal yang mudah, karena apa sekali salah mengambil keputusan kebijakan, maka dampaknya bukan hanya untuk diri pribadi tetapi itu kepada masyarakat publik dan negara. Sosok Soeharto pun begitu, beliau paham keputusan kebijakan yang telah ditetapkan pada masanya, tidak semua diterima oleh rakyat Indonesia.

Soeharto berhasil menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut, selama Orde Baru, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 7 persen, inflasi terkendali, dan kebutuhan pokok relatif terjangkau.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan status pahlawan nasional kepada Soeharto, presiden Indonesia kedua ini.

Dalam seremoni di Istana Negara, Jakarta, status pahlawan nasional diserahkan secara simbolis kepada dua anak Soeharto, yaitu Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut dan Bambang Trihatmodjo.

Jakarta – Dukungan deras terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat untuk gelar Pahlawan Presiden RI – 2 Soeharto. Salah satunya dari Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Firman Soebagyo menegaskan agar bangsa ini berani bersikap adil terhadap sejarah. Presiden RI ke – 2 layak untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.

“Saya sudah sampaikan Pak Harto bukan hanya layak, tapi memang seharusnya diberikan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Firman, saat ditanya awak media di Jakarta 6/11.

“Ini bukan soal politik, tapi soal kejujuran kita membaca sejarah dan menghormati jasa besar seseorang yang telah membawa Indonesia bangkit,” jelasnya.

Menurutnya, Soeharto adalah arsitek pembangunan nasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi, membangun ketahanan pangan, dan menata pondasi ekonomi kerakyatan yang bertahan hingga kini.

Firman mengingatkan bahwa pengakuan terhadap jasa besar Soeharto bukanlah glorifikasi buta, tetapi bentuk kedewasaan bangsa dalam menghargai kerja keras yang telah mengubah wajah negeri.

“Jangan jadikan gelar pahlawan sebagai alat politik. Penghargaan semacam itu harus diberikan dengan objektif, atas dasar jasa dan kontribusi nyata terhadap bangsa dan negara,” tegasnya.

Soeharto, kata Firman, memimpin Indonesia di masa yang sangat sulit. Tahun 1967, ketika ia mengambil alih kepemimpinan, Indonesia tengah menanggung utang luar negeri sekitar US$700 juta dan menghadapi inflasi hingga 650 persen.

Namun dengan kebijakan ekonomi yang terukur dan dukungan tim ekonomi nasional, termasuk Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Prabowo Subianto, Soeharto berhasil menstabilkan ekonomi dan menorehkan prestasi luar biasa: swasembada pangan tahun 1984, yang membuat Indonesia disegani dunia.

“Pak Harto membangun dengan disiplin dan keberanian. Ketika lembaga dunia menolak pendirian pabrik pupuk karena alasan intervensi, beliau menantangnya. Itu bentuk kedaulatan sejati, berani berdiri di atas kaki sendiri,” kata Firman.

Stabilitas ekonomi juga menjadi ciri kuat era kepemimpinannya. Nilai dolar hanya Rp378 pada 1971, harga barang terjangkau, dan pembangunan menjangkau pelosok Nusantara.

Bagi Firman, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto adalah bentuk rekonsiliasi moral antara masa lalu dan masa depan.

Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon. Menurutnya Presiden ke-2 Soeharto memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

“Tentu dari kami, dari tim GTK ini, telah melakukan juga kajian, penelitian, rapat ya, sidang terkait hal ini. Jadi telah diseleksi tentu berdasarkan, kalau semuanya memenuhi syarat ya. Semua yang telah disampaikan ini memenuhi syarat,” kata Fadli Zon.

Ia menegaskan bahwa Soeharto telah memenuhi syarat dari tingkat yang paling bawah, dari usulan masyarakat di tingkat kabupaten/kota hingga diusulkan kepada pemerintah provinsi. Artinya, kata dia, bukan hanya Tim GTK yang dipimpinnya yang menyatakan sosok Presiden ke-2 RI itu memenuhi ketentuan.

Jakarta, Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun ini telah mengajukan sejumlah nama tokoh nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) untuk dipertimbangkan menjadi pahlawan nasional. Ada 49 tokoh yang disiapkan untuk menerima status sebagai pahlawan nasional. Dari total nama tokoh yang diajukan, 24 di antaranya diprioritaskan untuk memperoleh tanda kehormatan tersebut. Namun tidak semua pihak menyetujui hal tersebut. Terjadi pro-kontra soal penyematan mantan Presiden RI, Soeharto, sebagai salah satu figur yang diusulkan sebagai salah satu penerima status tersebut

Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyatakan dukungannya terhadap usulan Kemensos kepada Dewan Gelar untuk menetapkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

“Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur di Jakarta.

Senada, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Ditambahkannya, keberhasilan kepemimpinan Soeharto antara lain tercermin dari swasembada beras pada dekade 1980-an, program Keluarga Berencana (KB) yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk, serta stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan yang terjaga selama masa pemerintahannya.

“Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan, bahwa tidak ada bukti menunjukan presiden ke-2 RI, Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida 1965-1966. Menurutnya, tudingan terhadap Soeharto tidak pernah dibuktikan secara hukum maupun fakta sejarah yang valid.

“Tidak ada bukti yang menunjukan keterlibatan beliau dalam genosida. Jadi, siapa yang bisa membuktikan hal itu. Pemberian gelar pahlawan nasional harus didasarkan pada penilaian objektif terhadap jasa dan kontribusi seseorang bagi negara,” tegasnya.

Dari kalangan akademisi, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah menjabat Presiden RI. Terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat, Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” tutur Marsuki.

Dari tokoh partai, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Menurutnya, banyak peninggalan yang baik saat Soeharto memimpin RI. Ia menilai kontra dari masyarakat dapat diterima, tetapi ia meminta publik untuk melihat sisi baiknya.

“Menurut kami selama beliau menjabat, sudah banyak juga legacy baik yang beliau tinggalkan untuk Indonesia. Jika ada pro dan kontra menurut kami sah-sah saja, namun kita juga harus melihat sisi sisi baik yang beliau lakukan dalam memimpin bangsa ini,” ungkap Irma.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf memastikan sebagian besar nama tersebut merupakan hasil pembahasan dari tahun-tahun sebelumnya dan proses penetapan calon itu dilakukan melalui seleksi berlapis yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga tim ahli tingkat pusat. [*]

Jakarta — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, berbagai tokoh nasional dari kalangan ulama, akademisi, dan politisi sepakat bahwa Presiden ke-2 RI, Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Mereka menilai jasa dan pengabdian Soeharto terhadap bangsa Indonesia patut dihargai sebagai bagian dari perjalanan panjang sejarah kemerdekaan dan pembangunan nasional.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa setiap mantan presiden yang telah wafat layak diangkat sebagai pahlawan nasional karena telah berjuang dan berkorban demi bangsa.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional. Mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujarnya.

Asrorun juga mengajak masyarakat untuk tidak menyimpan dendam terhadap para pemimpin masa lalu.

“Tidak ada manusia yang sempurna. Sudah sepatutnya kita mengenang jasa, bukan mengungkit kekurangan,” tambahnya.

Senada, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menegaskan bahwa Soeharto adalah sosok penting dalam sejarah Indonesia.

“Soeharto layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya, baik saat masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” tuturnya.

Ia menambahkan bahwa Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi tonggak pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, turut menegaskan bahwa tudingan terhadap Soeharto terkait peristiwa 1965–1966 tidak pernah terbukti secara hukum.

“Tidak ada bukti yang menunjukkan Soeharto terlibat dalam peristiwa genosida. Tuduhan itu tidak pernah didukung fakta sejarah yang valid,” kata Fadli.

Dari kalangan politik, Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, menilai masa kepemimpinan Soeharto membawa stabilitas bagi bangsa.

“Di masa beliau, Indonesia aman dan politik relatif tenang. Kita juga pernah mencapai swasembada pangan di era beliau,” ujar Irma.

Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menyebut masa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari 30 tahun penuh dengan pencapaian pembangunan.

“Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa organisasinya mendukung penuh pemberian gelar tersebut. “Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” katanya.

Para tokoh juga sepakat bahwa menjelang Hari Pahlawan, masyarakat diajak untuk meneladani semangat perjuangan para pendiri bangsa dengan menjaga persatuan dan kedamaian.

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus mengalir dari berbagai lapisan masyarakat. Kalangan akademisi, tokoh agama, hingga organisasi kemasyarakatan menyuarakan pandangan senada bahwa jasa besar Soeharto dalam perjuangan dan pembangunan bangsa layak mendapat penghormatan negara.

Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menjadi salah satu tokoh akademik yang secara terbuka mendukung usulan tersebut. Ia menilai Soeharto bukan hanya pemimpin pemerintahan yang kuat, tetapi juga tokoh bersejarah yang meletakkan dasar-dasar penting bagi kemajuan bangsa.
“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujar Prof. Marsuki.

Menurutnya, peran Soeharto tidak berhenti pada masa perjuangan kemerdekaan. Ia turut memastikan arah pembangunan nasional berjalan sistematis melalui berbagai kebijakan strategis. “Pengabdian beliau tidak hanya terbatas pada masa perjuangan, tetapi juga dalam membangun fondasi ekonomi, pertanian, dan infrastruktur yang masih dirasakan hingga kini,” imbuhnya.

Senada dengan itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengusulkan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menghargai pemimpin yang telah memberikan kontribusi besar bagi persatuan dan kemajuan.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” ujar Gus Fahrur.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Dadang Kahmad, menilai Soeharto merupakan sosok penting yang mengabdi bagi bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era pembangunan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” kata Dadang.

Ia juga menegaskan bahwa kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menjadi bukti nyata kontribusinya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. “Keberhasilannya mewujudkan swasembada beras, program Keluarga Berencana, serta menjaga stabilitas politik dan ekonomi merupakan warisan besar yang tak boleh dilupakan,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan pemberian gelar tersebut telah melalui proses dari bawah dan memenuhi seluruh syarat administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari masyarakat dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,” kata Mensos.

Dukungan luas dari berbagai kalangan ini memperlihatkan semangat kolektif bangsa untuk menghargai jasa para pemimpin yang telah berjasa besar. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersatu memberi penghormatan kepada Soeharto sebagai sosok yang berperan besar membangun Indonesia menjadi negara yang stabil, kuat, dan disegani di dunia.

Jakarta- Momentum peringatan Hari Pahlawan tahun ini kembali menggugah kesadaran bangsa akan pentingnya meneladani jasa para tokoh yang telah berperan besar dalam sejarah Indonesia. Di tengah semangat nasionalisme yang menguat, sejumlah kalangan menyuarakan dukungan agar Presiden ke-2 Republik Indonesia, Jenderal (Purn) H. M. Soeharto, dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas dedikasi dan kontribusinya yang luar biasa bagi pembangunan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Dukungan tersebut datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, organisasi keagamaan, hingga tokoh masyarakat. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menyatakan bahwa Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan Indonesia. Ia menilai, selama lebih dari tiga dekade memimpin, Soeharto berhasil membawa bangsa ini menuju masa stabilitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” ungkap Prof. Marsuki.

Ia menambahkan, di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami masa pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, dan kemajuan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di Asia Tenggara. “Ekonomi Indonesia saat itu dikenal kuat dan disegani. Dengan banyaknya usulan dari berbagai pihak, saya pikir beliau pantas mendapat gelar itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Muhadjir Effendy, juga menyampaikan dukungan penuh atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang bisa memungkiri jasa besar Soeharto terhadap negara, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun dalam mengawal pembangunan nasional.

“Muhammadiyah mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto. Tidak ada satu pun orang yang bisa memungkiri andil beliau terhadap bangsa Indonesia,” ujar Muhadjir.

Ia menuturkan bahwa dukungan ini bukan tanpa dasar. Selain peran pentingnya dalam Serangan Umum 1 Maret yang menjadi momentum strategis dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Soeharto juga tercatat memimpin Operasi Mandala yang berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.

“Kalau Bung Karno adalah penggali Pancasila, maka Pak Harto-lah yang menegakkannya sebagai satu-satunya asas. Setelah peristiwa G30S/PKI, beliau berperan besar menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga keutuhan NKRI dari ancaman ideologi lain,” jelas Muhadjir.

Momentum Hari Pahlawan tahun ini, menurut berbagai kalangan, menjadi waktu yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk memberikan penghargaan tertinggi kepada sosok yang telah mengabdikan hidupnya demi negara.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan hanya bentuk penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga pengakuan atas jasa dan pengorbanannya dalam membangun bangsa. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, semangat kepemimpinan, ketegasan, dan komitmen Soeharto terhadap persatuan bangsa dinilai relevan untuk kembali dihidupkan.

Sebagaimana semangat Hari Pahlawan yang mengajarkan untuk terus bergerak dan melanjutkan perjuangan, bangsa ini diajak meneladani keteguhan dan dedikasi Soeharto dalam menjaga kedaulatan, membangun ekonomi, serta menegakkan Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jakarta – Dukungan terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terus menguat dari berbagai lapisan masyarakat. Tokoh agama, akademisi, hingga organisasi kemasyarakatan menilai pengabdian Soeharto bagi bangsa sangat besar dan layak mendapat penghargaan negara. Mereka memandang, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi bentuk apresiasi atas jasanya menjaga stabilitas dan membangun fondasi kemajuan Indonesia.

Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Sosial yang mengajukan nama Soeharto bersama Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ke Dewan Gelar. Menurutnya, bangsa Indonesia harus belajar menghargai pemimpin yang berjasa bagi kemajuan dan persatuan nasional.
“Pak Harto berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” ujar Gus Fahrur.

Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad juga menilai Soeharto memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan bangsa, baik di masa revolusi kemerdekaan maupun saat memimpin pembangunan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Dadang menjelaskan, kiprah Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 menunjukkan perannya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia. Selain itu, keberhasilannya membawa Indonesia mencapai swasembada beras dan menekan laju pertumbuhan penduduk lewat program Keluarga Berencana merupakan bukti nyata keberhasilan kepemimpinannya.

Dukungan senada disampaikan Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, yang menilai pengabdian Soeharto layak diabadikan dalam sejarah bangsa. “Selama lebih dari 30 tahun memimpin, Soeharto telah membawa bangsa ini melewati masa-masa sulit. Dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, mulai dari swasembada pangan, stabilitas ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat, beliau sangat layak mendapatkan gelar Pahlawan Nasional,” ujarnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bahwa usulan gelar tersebut berasal dari masyarakat dan telah memenuhi ketentuan administratif. “Usulan gelar Pahlawan Nasional untuk mantan Presiden Soeharto berasal dari bawah dan sudah memenuhi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar,” katanya.

Dukungan ini menjadi simbol semangat bangsa untuk menghargai jasa pemimpin terdahulu. Pada momentum Hari Pahlawan, masyarakat diajak bersama meneladani sosok Soeharto sebagai bagian dari penghormatan terhadap perjuangan dan pengabdian bagi Indonesia.

Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menyatakan semua mantan presiden layak mendapatkan gelar pahlawan tanpa terkecuali. Menurutnya, semua tokoh yang pernah memimpin Indonesia adalah pahlawan, termasuk presiden kedua, Soeharto.

“Pak Karno Pak Harto, Pak Habibie, dan Gus Dur (Abdurahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan”, ujar Niam di Jakarta, Kamis 6 November 2025.

Niam merespons usulan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang menyerahkan 40 nama tokoh yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional.

“Saya rasa itu langkah bagus ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan usulan pahlawan dari para tokoh berbagai latar belakang itu menunjukkan kenegarawanan Presiden Prabowo untuk merangkul dan membangun harmoni serta kebersamaan,” tambahnya.

Dirinya menjelaskan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, termasuk para pemimpin negara yang sudah mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara.

“Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemajuan bangsa. Dalam Islam, diperintahkan untuk mengingat jasa dan kebaikan orang yang telah wafat, terlebih itu adalah pemimpin yang secara nyata telah berjasa dan menanam kebaikan bagi bangsa”, tegas Niam.

Menurutnya, Presiden RI ke-2 Soeharto yang telah memimpin Indonesia puluhan tahun terbukti membawa kemajuan bangsa.

“Islam memerintahkan untuk mengingat kebaikannya,” jelasnya.

Diwaktu yang bersamaan, Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Irma mengatakan saat kepemimpinan Soeharto Indonesia aman dan situasi politik tenang.

“NasDem melalui Wakil Ketua Umum Pak Saan Mustopa sebelumnya sudah menyampaikan bahwa kami menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan presiden Soeharto,” mata Irma kepada wartawan, Kamis (6/11/2025).

Irma menyebut banyak peninggalan yang baik saat Soeharto memimpin RI. Ia menilai kontra dari masyarakat dapat diterima, tetapi ia meminta publik untuk melihat sisi baiknya.

“Karena menurut kami selama beliau menjabat, sudah banyak juga legacy baik yang beliau tinggalkan untuk Indonesia. Jika ada pro dan kontra menurut kami sah-sah saja, namun kita juga harus melihat sisi sisi baik yang beliau lakukan dalam memimpin bangsa ini,” ungkap Irma.

Jakarta – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Dadang Kahmad mendukung pengusulan Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Ia menilai, Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional.

“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya.

Ketua PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy menambahkan, bahwa sikap Muhammadiyah yang mendukung penuh gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 RI Soeharto. Ia menilai tidak ada satu orang pun bisa memungkiri jasa Soeharto kepada negara.

“Kalau tidak salah, dari PP Muhammadiyah sudah disampaikan oleh Pak Dadang (Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah), Muhammadiyah intinya mendukung penuh pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto,” kata Muhadjir kepada wartawan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025)

Muhadjir menjelaskan sikap ini sejalan dengan pandangan Muhammadiyah pada 2012, ketika Presiden pertama RI Sukarno juga diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Menurutnya, baik Soekarno maupun Soeharto memiliki kontribusi besar dan tidak bisa dipungkiri terhadap perjalanan bangsa.

Sementara, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai Soeharto merupakan salah satu putra terbaik bangsa yang pernah menjabat Presiden RI.

Menurutnya, terlepas dari kontroversi yang ada di tengah masyarakat, Soeharto telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama masa kepemimpinannya.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Marsuki, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, era pemerintahan Soeharto ditandai dengan stabilitas ekonomi, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di kawasan.

Jakarta — Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, menuai dukungan dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh agama dan akademisi menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam membangun fondasi ekonomi, menjaga stabilitas nasional, serta mengangkat harkat bangsa di mata dunia. Mereka sepakat bahwa penilaian terhadap sosok Soeharto harus dilihat secara objektif sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia.

Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh menilai setiap mantan presiden yang telah wafat sejatinya layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional karena telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara.

“Setiap mantan presiden yang telah tiada layak diangkat sebagai pahlawan nasional, sebab mereka telah berjuang dan berkorban saat memimpin negeri,” ujar Asrorun Niam.

Senada dengan itu, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dadang Kahmad menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya.

“Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak memperoleh penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan maupun kepemimpinan nasional,” tegas Dadang Kahmad.

Ia menuturkan bahwa peran Soeharto tidak hanya terbatas pada masa pemerintahan, tetapi juga telah dimulai sejak perjuangan kemerdekaan.

“Soeharto turut berjuang dalam perang gerilya dan memainkan peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di mata dunia,” pungkas Dadang.

Pandangan serupa juga disampaikan kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menilai bahwa kepemimpinan Soeharto selama lebih dari tiga dekade telah meninggalkan jejak pembangunan besar yang tidak bisa diabaikan.

“Selama lebih dari 30 tahun memimpin, dengan berbagai pembangunan yang dilakukan, beliau sangat layak mendapatkan gelar pahlawan nasional,” kata Prof. Marsuki.

Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, I Gede Nandya Oktora, menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin bangsa sebagai bagian dari karakter bangsa yang besar.

“Bangsa yang besar tidak boleh melupakan jasa para pemimpin terdahulu, termasuk Soeharto yang dikenal sebagai bapak pembangunan nasional,” tutup Nandya.

Wacana ini dinilai dapat menjadi momentum untuk meneguhkan semangat kebangsaan, dengan menempatkan sejarah dan jasa para pemimpin terdahulu secara proporsional. Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukan semata pengakuan simbolik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap dedikasi panjang seorang tokoh yang turut membangun pondasi kokoh bagi kemajuan Indonesia.