Jakarta – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat untuk meneguhkan kembali semangat persatuan, kebersamaan, dan optimisme menuju masa depan bangsa yang lebih maju. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPP BMP RI), Ali Kabiay, menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 dengan penuh harapan agar Indonesia terus tumbuh sebagai negara yang pesat dan bermartabat.

Ali Kabiay menegaskan bahwa momentum delapan dekade kemerdekaan adalah saat yang tepat bagi seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam mencari solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan nasional. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah akan mempercepat terwujudnya cita-cita bangsa yang maju dan sejahtera.

“Ini tentunya merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi kita semua sebagai warga negara untuk bagaimana kita selalu bersama-sama dengan pemerintah memberikan kontribusi mencari solusi, bagi perkembangan bangsa kita ke depannya. Tentunya Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju dan pesat, serta masyarakat di seluruh Indonesia menjadi sejahtera, bermoral, dan bermartabat,” ungkap Ali Kabiay.

Sebagai putra asli Papua, Ali Kabiay juga memberikan perhatian khusus bagi kemajuan tanah kelahirannya. Ia berharap seluruh masyarakat, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, turut mendoakan dan mendukung Papua agar semakin damai, maju, serta menjadi daerah yang mampu memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Sebagai putra asli Papua, Ali Kabiay juga memberikan perhatian khusus bagi kemajuan tanah kelahirannya. Ia berharap seluruh masyarakat, baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri, turut mendoakan dan mendukung Papua agar semakin damai, maju, serta menjadi daerah yang mampu memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Sementara itu, Johni Saiba, SE, MM, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Merah Putih Kabupaten Manokwari Selatan, juga turut menyampaikan harapan serupa dalam momentum bersejarah ini. Ia menekankan bahwa peringatan HUT RI ke-80 harus menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen menuju Indonesia Emas 2045.

“Biarlah momen RI yang ke-80 Tahun ini Indonesia semakin maju, rakyat sejahtera, untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Dukungan dan doa dari para tokoh masyarakat serta organisasi kemasyarakatan seperti Barisan Merah Putih diharapkan dapat memperkokoh semangat nasionalisme di tengah berbagai dinamika global. Pemerintah saat ini telah menyiapkan berbagai program strategis, mulai dari penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi digital, hingga pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang akan menjadi fondasi kokoh bagi Indonesia di masa depan.

Dengan semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa, peringatan HUT RI ke-80 menjadi pengingat bahwa cita-cita Indonesia sebagai negara maju dan sejahtera hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Harapan yang disampaikan Ali Kabiay dan Johni Saiba mencerminkan tekad kuat masyarakat Papua, sekaligus menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa menuju Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur.

Jayapura – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam menjaga keutuhan bangsa. Tahun emas kemerdekaan ini diharapkan dapat menjadi titik balik bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersatu membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua atau Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay mengatakan dalam memperingati HUT ke-80 RI, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Papua untuk mendukung pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.

“Saya sebagai warga negara Indonesia sebagai generasi muda Indonesia dan sebagai pemuda asli Papua, saya berharap teman-teman di luar sana, di luar negeri, teman-teman di seluruh Indonesia mari doakan dan dukung Tanah Papua menjadi daerah yang lebih damai lebih maju lebih indah,” ujarnya.

Ali Kabiay juga mengajak, dalam momentum 80 Tahun kemerdekaan ini sebagai warga negara harus bersatu dan mendukung pemerintah dalam membangun bangsa serta menciptakan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

“Dalam peringatan HUT ke-80 RI ini merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi kita semua sebagai warga negara untuk bagaimana kita selalu bersama-sama dengan pemerintah memberikan kontribusi mencari solusi, bagi perkembangan bangsa kita kedepannya,” lanjut Ali.

Dalam semangat peringatan kemerdekaan, seluruh elemen bangsa diajak untuk terus menumbuhkan toleransi, mempererat solidaritas, dan menguatkan komitmen persaudaraan. Kebersamaan yang terjalin tidak hanya memperkokoh keutuhan NKRI, tetapi juga menjadi jalan menuju Papua yang lebih maju dan sejahtera.

“Tentunya Indonesia diharapkan menjadi negara yang maju pesat masyarakat di seluruh Indonesia menjadi sejahtera bermoral bermartabat,” ujar Ali.

Sementara itu, Ketua DPC Barisan Merah Putih Kabupaten Manokwari Selatan, Johni Saiba mengatakan HUT ke-80 RI menjadi momentum untuk Indonesia semakin maju, sejahtera untuk menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan mengambil tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera untuk Indonesia Maju. Biarlah momen HUT Kemerdekaan RI yang ke-80 Tahun ini Indonesia semakin maju rakyat sejahtera untuk menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Johni.

Dengan spirit kebersamaan di usia ke-80 tahun kemerdekaan, Indonesia menegaskan tekad untuk menciptakan Papua yang aman, damai, dan sejahtera, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Oleh: Muhammad Daffa Darmawan

Pemerintah pusat terus menguatkan langkah strategis melalui peluncuran 15 Aksi Pencegahan Korupsi untuk periode 2025–2026. Program ini menitikberatkan pada digitalisasi administrasi, penguatan tata kelola, dan sinergi antar lembaga. Kebijakan tersebut mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah di berbagai provinsi yang secara proaktif menerapkan instrumen pengawasan antikorupsi.

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama KPK RI bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel berkomitmen penuh dalam menjalankan arahan KPK. Ia menegaskan bahwa setiap masukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia juga menyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh jajaran pemerintahan, bukan sekadar formalitas. Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, sekretaris, serta pejabat teknis yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran.

Hal serupa, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Jakarta, bahwa seluruh kepala perangkat daerah diminta untuk segera memenuhi indikator MCSP sesuai target KPK sebesar 78% untuk triwulan III dan IV tahun 2025. Ia menegaskan bahwa Indeks Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Kaltara pada tahun sebelumnya masih berada di angka 66%, sehingga percepatan langkah sangat diperlukan. Instrumen seperti MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi bagian utama dalam memperkuat sistem antikorupsi di wilayah tersebut.

Kebijakan nasional yang dijalankan oleh pemerintah melalui 15 aksi pencegahan korupsi menitikberatkan pada integrasi digital, auditabilitas, dan transparansi. Pelaksanaan platform seperti SPBE, Krisna, Sakti, MCSP, dan SIPD menjadi sarana praktis untuk memastikan setiap tahapan penganggaran dan pelayanan tercatat dengan rapi. Pemerintah daerah seperti Kalimantan Utara telah mengadopsi MCSP sebagai instrumen evaluasi triwulanan, sedangkan Kalimantan Selatan memastikan koordinasi aktif dengan KPK guna mendukung pelaksanaan yang konsisten.

Optimalisasi digital ini membangun sistem audit internal yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, dan pelaporan pencapaian disampaikan kepada presiden setiap enam bulan sebagai bagian dari mekanisme pengukuran keberhasilan program. Transparansi dalam proses pengadaan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan operasional yang nyata. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya dipandang sebagai modernisasi, melainkan sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi secara sistemik.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan KPK dirancang untuk memperkuat koordinasi pelaksanaan Stranas-PK. Rakor yang diikuti oleh berbagai kepala daerah membuktikan semangat kolaborasi. Provinsi seperti Babel, Lampung, serta DKI Jakarta terlibat aktif dalam forum koordinasi dengan KPK, memperkuat komitmen tata kelola bersih.

Provinsi seperti Kaltara dan Kalsel mengambil langkah lanjutan dengan menerapkan indikator teknis dan budaya integritas di internal ASN dan lingkungan birokrasi. Dukungan penuh dari tokoh setingkat gubernur atau wakil gubernur memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi menjadi agenda nasional yang juga diimplementasikan oleh pemimpin daerah.

Chairman dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, memberikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat kunjungannya ke Istana Merdeka. Forbes menilai bahwa langkah strategis Presiden, termasuk reformasi ekonomi, deregulasi, dan penguatan sektor strategis, telah membentuk fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan global. Ia juga memuji upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan efisien. Sebagai pengakuan atas keberhasilan tersebut, Steve Forbes mengundang Presiden menjadi pembicara utama dalam Forbes CEO Global Forum yang akan digelar pada Oktober 2025, yang akan dihadiri oleh lebih dari 400 CEO dan pemimpin bisnis dunia.

Transformasi digital yang dijalankan oleh pemerintah diyakini mampu mengatasi peluang terjadinya praktik korupsi. Setiap proses administrasi, mulai dari perencanaan hingga pengesahan anggaran, kini memiliki jejak audit yang jelas. Indikator seperti MCSP, SPI, serta transparansi layanan publik membuka kesempatan bagi pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen.

Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan secara sistematis, akuntabel, dan memberikan dampak jangka panjang bagi budaya antikorupsi. Evaluasi berkala, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sinergi antar seluruh elemen pemerintah di pusat maupun daerah menjadi dasar bagi tata kelola publik yang bersih, efektif, dan mendapat kepercayaan masyarakat.

Kebijakan baru pemerintah dalam penindakan korupsi patut mendapat apresiasi karena tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata oleh pemerintah daerah di berbagai provinsi. Upaya digitalisasi administrasi dan penguatan budaya integritas di kalangan ASN menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang modern dan bersih.

Penerapan indikator teknis seperti MCSP semakin memperjelas arah strategis yang terukur dalam pemberantasan korupsi. Sinergi yang kuat antara pemerintah, KPK, dan pemerintah daerah menjadi bukti nyata komitmen bersama yang tulus untuk membangun negeri yang lebih baik, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan langkah-langkah progresif tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat, sekaligus membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial

*) Oleh : Frizka Amanda

Pemerintah resmi meluncurkan program perumahan subsidi baru tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraannya di hadapan DPR dan DPD. Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam pidatonya, Presiden menekankan pentingnya pemerataan pembangunan serta akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk perumahan yang terjangkau dan memadai.

Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan jutaan keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah sendiri. Dalam data terbaru yang dirilis Kementerian perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), backlog perumahan di Indonesia masih cukup tinggi, dengan jutaan kepala keluarga tinggal di tempat yang tidak layak atau masih menumpang. Pemerintah menyadari bahwa tanpa dukungan konkret, kepemilikan rumah akan tetap menjadi impian yang sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat menengah ke bawah.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengatakan, program perumahan subsidi akan diluncurkan pada September mendatang. Program perumahan baru bisa dieksekusi setelah APBN 2026 sudah mulai mengakomodir seluruh program Presiden Prabowo Subianto.

Skema subsidi ini mencakup beberapa bentuk bantuan, mulai dari subsidi selisih bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bantuan uang muka, hingga keringanan biaya administrasi. Dengan dukungan ini, masyarakat bisa membeli rumah dengan cicilan yang ringan dan jangka waktu pembayaran yang panjang. Pemerintah juga bekerja sama dengan bank-bank pelaksana dan pengembang lokal untuk memastikan bahwa proses pengajuan dan pembangunan berjalan dengan cepat serta transparan.

Menariknya, lokasi-lokasi perumahan subsidi ini tersebar di berbagai wilayah strategis di luar kota besar, seperti di pinggiran Jabodetabek, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Pemerintah memastikan bahwa rumah-rumah ini dibangun dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, tempat ibadah, dan akses transportasi umum. Hal ini bertujuan agar para penghuni tetap dapat menjalani kehidupan produktif meskipun tinggal di wilayah penyangga.

Menteri PKP. Maruarar Sirait  menyampaikan bahwa proyek perumahan subsidi akan dilakukan secara bertahap. Tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, pemerintah juga akan melakukan pendampingan sosial bagi warga yang menempati rumah subsidi tersebut, termasuk pelatihan kewirausahaan kecil dan pembinaan komunitas warga. Langkah ini bertujuan agar kawasan hunian tersebut menjadi lingkungan yang mandiri dan harmonis.

Program ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak. Rektor UNPAR, Prof. Ir. Tri Basuki Joewono mengatakan masyarakat akan terbantu dengan program ini karena bisa mendapatkan rumah layak tanpa harus terbebani biaya tinggi. Langkah pemerintah ini menjadi bukti nyata bahwa sektor perumahan terus menjadi perhatian utama dalam pembangunan nasional. Melalui program subsidi ini, pemerintah berharap bisa mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran rumah layak dan terjangkau bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga merupakan pondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih stabil, sehat, dan produktif. Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan mampu memperkuat struktur sosial ekonomi Indonesia secara menyeluruh.

Peluncuran program perumahan subsidi ini bukan hanya bentuk tanggapan atas kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah dalam membangun fondasi kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat. Dengan menyediakan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau, pemerintah turut mengurangi beban hidup masyarakat serta membuka peluang bagi mereka untuk lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarganya. Rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga simbol keamanan dan masa depan.

Ke depan, kesuksesan program ini akan sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pengembang, serta masyarakat itu sendiri. Komitmen bersama untuk menjaga kualitas pembangunan, transparansi dalam distribusi bantuan, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial akan menjadi kunci agar program ini benar-benar membawa perubahan nyata. Diharapkan, langkah ini bisa menjadi titik awal bagi transformasi jangka panjang dalam sistem perumahan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Tak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, program perumahan subsidi ini juga diperkirakan akan memberikan efek domino positif bagi sektor lain, seperti konstruksi, tenaga kerja, dan industri bahan bangunan lokal. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, akan tercipta lapangan pekerjaan baru dan perputaran ekonomi di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa investasi di sektor perumahan tak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih luas dan merata.

Dengan segala peluang dan tantangannya, masyarakat diharapkan turut aktif mengawasi dan menjaga keberlangsungan program ini. Partisipasi publik, baik dalam bentuk masukan, pengawasan, maupun kepedulian sosial terhadap sesama, akan menjadi penopang utama keberhasilan kebijakan ini di lapangan. Pada akhirnya, program perumahan subsidi ini bukan hanya soal memiliki rumah, tetapi tentang membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia

*) Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Darma Persada Jakarta

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat pekerja. Dalam respons cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait resmi mengumumkan peningkatan kuota rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit hingga akhir 2025. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap buruh memiliki kesempatan tinggal di hunian yang layak dan terjangkau.

Pengumuman ini disampaikan pada konferensi pers bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Jakarta. Maruarar, atau yang akrab disapa Ara, mengungkapkan bahwa lonjakan kuota ini lahir dari tingginya animo buruh terhadap program rumah subsidi. Awalnya, kuota hanya 20.000 unit, lalu naik menjadi 35.000 unit, namun tetap diserbu peminat. Atas masukan Menaker, angka itu langsung dinaikkan menjadi 50.000 unit tanpa ragu.

“Kami langsung menyetujui penambahan kuota ini karena ini untuk rakyat, terutama buruh yang menjadi tulang punggung pembangunan,” tegas Ara.

Langkah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga menjadi instrumen strategis mengurangi backlog kepemilikan rumah yang pada 2024 masih mencapai 9 juta unit. Pemerintah menyadari bahwa kepemilikan rumah adalah hak mendasar setiap warga negara, dan program ini menjadi jawaban konkret.

Menaker Yassierli menekankan, pembangunan rumah subsidi juga menjadi penggerak ekonomi nasional. Dengan keterlibatan 183 sektor industri dari bahan bangunan hingga usaha kecil sekitar lokasi manfaatnya meluas, menghidupkan roda perekonomian di berbagai lapisan.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, program ini akan berjalan seiring target besar pemerintah: renovasi 2 juta rumah, membangun 1 juta hunian vertikal, dan memastikan penyaluran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Skema off-taker yang digagas bersama Menteri BUMN Erick Thohir akan menjamin setiap unit terserap tanpa hambatan pemasaran, sehingga rakyat hanya perlu menunggu giliran sesuai antrean yang adil dan transparan.

Kenaikan kuota ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak sekadar berjanji, tetapi bekerja nyata. Dari pusat hingga daerah, semua bergerak demi memastikan buruh dan pekerja Indonesia dapat mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri. Ini adalah langkah bersejarah yang memperkuat keyakinan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kesejahteraan rakyat benar-benar menjadi prioritas utama.

Jakarta — Pemerintah memastikan program perumahan subsidi akan segera diluncurkan pada September mendatang, sebagai respon cepat terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan yang menekankan pentingnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya buruh dan pekerja.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah mengungkapkan, program ini baru bisa dieksekusi setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai mengakomodir secara penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo. Meski demikian, persiapan teknis sudah dimatangkan agar pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.

“Bulan depan kita akan mulai membangun 25 ribu rumah, dan pada Desember 2025 target 50 ribu unit akan tercapai,” jelas Fahri.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menambahkan bahwa target awal penyediaan rumah subsidi yang semula 20 ribu unit kini direvisi menjadi 50 ribu unit hingga akhir 2025. Menurutnya, revisi target ini dilakukan karena tingginya minat dari pekerja.

“Minat pekerja terhadap program ini sangat tinggi, sehingga kami memutuskan menaikkan target secara signifikan,” kata Yassierli.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari kolaborasi lintas kementerian dan dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan nasional.

“Ini adalah kolaborasi yang indah antara kementerian dan seluruh pemangku kepentingan perumahan. Salah satunya terwujud melalui program subsidi rumah yang nyata manfaatnya bagi buruh dan pekerja,” ujarnya.

Maruarar juga menilai bahwa kebijakan sektor perumahan saat ini mendapat sambutan positif dari masyarakat. Peningkatan minat tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo yang menaikkan kuota rumah subsidi nasional dari 220 ribu unit menjadi 350 ribu unit.

Selain itu, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong akses kepemilikan rumah, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp2 miliar, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kebijakan ini adalah bentuk intervensi negara yang efektif dalam membantu masyarakat memiliki hunian layak,” tutur Maruarar.

Program rumah subsidi ini, lanjutnya, tidak hanya ditujukan untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi hunian tidak layak. Upaya tersebut akan dilakukan melalui bantuan stimulan, penataan kawasan kumuh, serta pembangunan prasarana dan sarana permukiman di berbagai daerah.

Dengan peluncuran resmi pada September, pemerintah optimistis program ini akan menjadi tonggak penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, sekaligus menjawab tantangan penyediaan hunian yang terjangkau dan berkualitas. (*)

Oleh: Diki Rahman)*

Pemerintah melalui langkah kolaboratif antar lembaga meluncurkan program perumahan subsidi khusus untuk para jurnalis. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya strategis meningkatkan kesejahteraan insan pers sekaligus memperkuat demokrasi tanah air. Program ini menjadi bukti nyata bahwa negara tak hanya hadir dalam wacana, melainkan dalam tindakan yang inklusif dan tepat sasaran.

Program rumah subsidi ini dilaksanakan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dijalankan dengan syarat yang dirancang pro-rakyat. FLPP memiliki bunga fix sebesar 5%, uang muka hanya 1%, hingga tenor hingga 20 tahun. Tak hanya itu, FLPP juga mendapat dukungan teknis berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta kemudahan administrasi lainnya.

Program ini berlaku tidak hanya untuk jurnalis di kota besar, tetapi menyentuh hingga mereka yang berada di wilayah pedalaman, dengan begitu program ini menjadikannya inklusif secara geografis. Dua fase nyata penyerahan sudah berlangsung. Tahap awal dimulai pada 6 Mei 2025, dengan penyerahan simbolis 100 unit rumah subsidi bagi wartawan di beberapa kota, termasuk Cibitung, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, menyatakan bahwa meski awalnya ditargetkan 1.000 unit, antusiasme tinggi memicu peningkatan kuota hingga 3.000 unit, ini menjawab langsung kebutuhan lebih dari 70.000 wartawan yang belum memiliki hunian layak. Meskipun jurnalis diberi perhatian khusus, skema ini juga mendorong agar seluruh masyarakat berpenghasilan rendah mendapat akses yang mudah dan setara. Hal ini dikarenakan program subsidi perumahan nasional memiliki target total mencapai 3 juta unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam penyerahan simbolis perumahan bersubsidi mengatakan akan menyerahkan kunci rumah bersubsidi untuk para wartawan. Pihaknya ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Selain itu, Menteri PKP juga mengapresiasi Menkomdigi yang memiliki semangat dalam menyediakan hunian yang layak bagi para wartawan.

Dalam pelaksanaannya program perumahan bersubsidi ini melalui beberapa mekanisme yang ada. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bagaimana mekanisme inklusif dalam kriteria penerima, yakni dengan menyesuaikan batas penghasilan agar lebih banyak jurnalis yang berdomisili khususnya di Jabodetabek dapat merasakan manfaatnya dari program ini.

Pihaknya juga mengatakan pada awalnya penetapan batas penghasilan maksimal sekitar Rp7–8 juta. Namun, setelah mempertimbangkan realitas lapangan dan urgensi peran jurnalis sebagai pilar demokrasi, batas ini kami longgarkan sehingga jurnalis berkeluarga dengan penghasilan hingga Rp13 juta, dan jurnalis lajang dengan penghasilan antara Rp11–12 juta, tetap bisa mengakses program subsidi ini.

Di tengah dinamika digital, peran jurnalis sebagai penyampai informasi kredibel sangat vital. Namun, realitas ekonomi sering kali menghambat mereka dengan 70% dari sekitar 100.000 jurnalis di tanah air belum memiliki rumah layak. Pemerintah melalui Komdigi merespons dengan cepat, selain dengan memberi akses fisik berupa subsidi hunian, kehadiran negara juga memperkuat rasa aman bagi insan pers untuk tetap kritis dan profesional, tanpa tekanan ekonomi.

Lebih dari sekadar subsidi, ini adalah afirmasi terhadap nilai demokrasi. Ketika pemerintah menyediakan hunian yang layak dan terjangkau, jurnalis tidak lagi dibelenggu oleh ketidakpastian hidup sehari-hari. Mereka pun menjadi lebih fokus dalam tugas mencari dan menyebarkan kebenaran sebuah fondasi bagi demokrasi yang sehat.

Menggenggam masa depan media yang tangguh dengan rumah layak sebagai fondasi kehidupan, jurnalis mampu menghasilkan karya yang lebih berkelas tanpa terbelenggu oleh kekhawatiran ekonomi. Kehadiran negara di ranah kesejahteraan pers turut mempertegas komitmen terhadap demokrasi dan kebebasan media. Dengan jaminan kesejahteraan dan perlindungan dari negara, jurnalis dapat bekerja dengan tenang yakni menggali dan menyuarakan kebenaran, memperkuat fungsi pers sebagai pilar demokrasi yang kritis, independen, dan terpercaya.

Namun dalam pelaksanaannya beberapa pihak memang menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan konflik kepentingan misalnya, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) yang mempertanyakan jalur khusus untuk jurnalis dalam skema subsidi, khawatir berdampak pada independensi pers. Namun, pemerintah merespons dengan menekankan transparansi, keterlibatan lembaga verifikator seperti Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta target jangka panjang yang melibatkan masyarakat luas, sehingga program ini tidak eksklusif melainkan bagian dari prioritas nasional yang inklusif.

Program ini juga mencerminkan gaya pemerintahan yang pragmatis dan responsive dengan sisi humanis dalam kebijakan pembangunan, bahwa profesi penting seperti jurnalis layak mendapat perhatian khusus agar mereka dapat mendukung demokrasi secara optimal, tanpa kehilangan independensi. Program rumah subsidi untuk jurnalis adalah langkah strategis dan inklusif yakni dengan memperkuat kesejahteraan insan pers, mendukung demokrasi yang sehat, dan merefleksikan pemerintahan yang tidak hanya hadir lewat pesan, tetapi lewat tindakan nyata.

Melalui sinergi antar lembaga, kuota yang ditingkatkan jadi 3.000 unit, serta skema yang terjangkau dan transparan, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan inklusif ini adalah pelaksanaan nyata yang layak diapresiasi. Keberhasilan ini tidak hanya menghadirkan akses yang lebih merata ke masyarakat luas, tetapi juga menjadi fondasi kuat untuk mempercepat pemerataan manfaat pembangunan di seluruh lapisan masyarakat. Sinergi ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan fondasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, dapat merasakan dampak positif dari pembangunan inklusif ini.

*)Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Bulan kemerdekaan menjadi saat bagi bangsa Indonesia meneguhkan kembali persatuan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih.

Namun, munculnya narasi pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece pada momentum HUT ke-80 RI menuai perhatian pemerintah karena dianggap berpotensi mengaburkan makna perayaan.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menilai narasi tersebut merupakan bentuk provokasi yang dapat merendahkan kehormatan simbol negara.

“Sebagai bangsa besar yang menghargai sejarah, sepatutnya kita semua menahan diri untuk tidak memprovokasi dengan simbol-simbol yang tidak relevan dengan perjuangan bangsa,” ujarnya di Jakarta.

Ia menegaskan, pemerintah menghargai kreativitas masyarakat selama tidak melanggar aturan.

Namun, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas jika ada kesengajaan menyebarkan narasi tersebut. Budi menekankan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara jelas melarang pengibaran Merah Putih di bawah bendera atau lambang lain.

“Konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan Bendera Merah Putih sudah jelas,” tegasnya.

Budi berharap masyarakat menghormati jasa pahlawan dengan menjunjung tinggi Merah Putih sebagai identitas bangsa.

Hal yang sama disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia menyebut Merah Putih bukan pilihan, melainkan keniscayaan.

“Bendera Merah Putih bukan pilihan, dia keniscayaan. Bendera Merah Putih tidak boleh diganti dengan yang lain,” kata Hasan.

Menurut Hasan, masyarakat bebas menyukai atau tidak menyukai pemerintah karena keduanya sah di republik ini.

Namun, ia menekankan perbedaan pandangan itu tidak boleh berimbas pada merendahkan simbol negara.

“Mau suka atau tidak suka sama pemerintah, itu hak,” ujarnya.

Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, juga menyerukan agar para sopir mengibarkan Merah Putih di armada dan rumah masing-masing.

“Mohon bendera, yang namanya memperingati HUT RI, kita sebagai ketua umum menginstruksikan harus bendera Merah Putih,” ucapnya.

Suroso mengingatkan, sopir yang tetap mengibarkan bendera selain Merah Putih harus menanggung risikonya sendiri.

Ia bahkan mendukung pemerintah bila perlu menindak tegas mereka yang tidak patuh.

“Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib pasang di armada dan rumah, untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita,” tambahnya.

Seruan dari pemerintah dan masyarakat menegaskan komitmen menjaga kesucian Merah Putih.

Di usia ke-80 tahun kemerdekaan, Bendera Merah Putih harus tetap berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa yang tidak tergantikan.***