Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Langkah bersejarah kembali hadir di Tanah Papua pada 10 November 2025, ketika Arius Tabuni, Komandan Lapangan OPM Kodap II Baliem Muaragame, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi yang dilakukan di Honai Merah Putih, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, menjadi momentum simbolik yang menguatkan semangat perdamaian, persatuan, dan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran pribadi seorang mantan tokoh perlawanan, tetapi juga menjadi tanda nyata bahwa Papua semakin menatap masa depan dengan langkah damai dan konstruktif bersama pemerintah.

Keputusan Arius untuk meninggalkan jalan konflik dan memilih kembali ke pangkuan NKRI merupakan hasil refleksi panjang atas realitas sosial dan harapan akan masa depan generasi Papua. Ia menyadari bahwa perjuangan yang sejati bukan lagi terletak pada perpecahan, melainkan pada kemampuan bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan tekad untuk meninggalkan segala aktivitas yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berkomitmen mendukung pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata dari semangat rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial yang kini terus menguat di wilayah timur Indonesia.

Deklarasi ikrar kesetiaan tersebut juga memiliki makna kultural yang mendalam. Honai Merah Putih, tempat acara berlangsung, bukan sekadar bangunan adat, tetapi simbol kehormatan dan kedaulatan lokal yang berpadu dengan semangat nasionalisme. Pemilihan lokasi itu menunjukkan penghormatan terhadap budaya Papua sekaligus penegasan bahwa adat dan kebangsaan dapat berjalan berdampingan dalam harmoni. Pelaksanaan ikrar di tempat yang memiliki nilai simbolik ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun Papua semakin menekankan kolaborasi, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pendekatan humanis.

Dalam pernyataannya, Arius Tabuni menegaskan empat komitmen penting: kesetiaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; meninggalkan seluruh aktivitas OPM; mendukung program pembangunan pemerintah; serta menjaga adat dan budaya sebagai landasan perdamaian yang bermartabat. Empat poin ini bukan sekadar janji simbolis, tetapi mencerminkan paradigma baru bahwa perdamaian harus dibangun di atas nilai-nilai lokal yang diperkuat dengan semangat nasional. Dengan demikian, ikrar Arius menjadi manifestasi nyata dari integrasi kultural dan politik antara Papua dan Indonesia.

Momentum ini juga menjadi bukti keberhasilan pendekatan persuasif pemerintah dalam membangun Papua. Program-program pembangunan yang menjangkau hingga daerah pegunungan dan pedalaman telah membuka akses bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran negara. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kini semakin dirasakan manfaatnya. Melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog, pemerintah memperlihatkan bahwa pembangunan adalah jalan paling efektif untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat persatuan. Kembalinya Arius menjadi sinyal bahwa strategi humanis ini berhasil membangun jembatan antara negara dan masyarakat di wilayah konflik.

Langkah Arius juga memberi pesan moral yang kuat bagi kelompok lain yang masih bertahan di jalur bersenjata. Kesadaran untuk berhenti dari lingkaran kekerasan dan bergabung dengan arus pembangunan menjadi teladan bagi generasi muda Papua agar tidak lagi terjebak dalam konflik tanpa akhir. Keberaniannya menempuh jalan damai memperlihatkan bahwa perubahan tidak datang dari tekanan, melainkan dari niat tulus untuk memperbaiki masa depan. Melalui keputusan tersebut, ia membuka pintu bagi rekonsiliasi yang lebih luas dan mendorong terciptanya stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan.

Deklarasi ini juga memperkuat pesan nasional bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Dengan bergabungnya kembali tokoh seperti Arius, semangat kebangsaan di wilayah ini semakin kokoh. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bukti bahwa ideologi Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman. Pembangunan di Papua kini bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga proyek kemanusiaan untuk mengembalikan rasa saling percaya dan solidaritas nasional. Dukungan tokoh-tokoh lokal seperti Arius menunjukkan bahwa Papua semakin memilih masa depan yang damai, inklusif, dan produktif.

Pernyataan Arius yang menegaskan dirinya sebagai bagian dari Indonesia menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Kalimat “Saya Papua, Saya Indonesia” bukan hanya penegasan identitas, melainkan juga seruan moral bahwa persatuan adalah kekuatan. Dari Wamena, pesan itu bergema ke seluruh penjuru negeri sebagai pengingat bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup dan menjadi fondasi bagi keutuhan bangsa. Kembalinya Arius adalah cermin keberhasilan transformasi sosial di Papua, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi menjadi energi untuk membangun masa depan bersama.

Kini, Papua menatap masa depan dengan keyakinan baru. Deklarasi kesetiaan Arius Tabuni menjadi bab penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan menjaga keamanan yang inklusif. Semangat ini diharapkan akan melahirkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Dengan langkah seperti ini, harapan untuk mewujudkan Papua damai bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang terus tumbuh dari hati masyarakatnya sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Loa Murib
Langkah bersejarah kembali hadir di Tanah Papua pada 10 November 2025. Arius Tabuni, Komandan Lapangan OPM Kodap II Baliem Muaragame, secara resmi menyatakan diri kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keputusan ini bukan sekadar simbol, melainkan tonggak penting yang menegaskan bahwa perjuangan separatisme di Papua tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat untuk kemajuan, persatuan, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Arius menekankan bahwa keputusannya kembali ke NKRI dilandasi kesadaran pribadi. Ia menyatakan bahwa pilihan ini dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Ia percaya bahwa masa depan Papua akan lebih baik jika dibangun melalui persatuan, dialog damai, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Keputusan ini juga menunjukkan kepedulian terhadap generasi Papua selanjutnya, yang membutuhkan lingkungan aman dan stabil untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam perjalanan hidupnya, Arius mengaku bergabung dengan Kodap II pada tahun 2016 untuk meneruskan perjuangan tokoh sebelumnya. Namun, dengan pengalaman yang diperoleh dan kesadaran akan tantangan Papua ke depan, ia memilih untuk kembali ke pangkuan NKRI demi masa depan anak-anak Papua. Ia menegaskan bahwa langkah ini bukanlah penyesalan, melainkan bentuk tanggung jawab dan komitmen untuk memberikan contoh positif bagi generasi muda. Arius mendorong adik-adik dan rekan-rekannya di OPM untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memilih kontribusi nyata bagi masyarakat, meyakini bahwa akan ada hikmat bagi mereka yang menempuh jalan damai.

Dalam ikrarnya, Arius menyampaikan empat poin penting yang menjadi pedoman langkahnya. Pertama, kesetiaan kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, komitmen untuk meninggalkan seluruh aktivitas yang terkait dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ketiga, dukungan terhadap program pembangunan pemerintah di wilayah Papua. Keempat, pelestarian adat dan budaya serta penguatan perdamaian yang bermartabat. Keempat poin ini bukan hanya pernyataan formal, tetapi merupakan pijakan nyata untuk membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Deklarasi ini dianggap sebagai simbol harapan baru. Kembalinya Arius menjadi contoh bahwa meninggalkan konflik dan memilih jalan konstruktif adalah langkah tepat demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai langkah ini mencerminkan semangat kebangsaan dan menjadi bukti nyata bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Kesetiaan yang ditunjukkan Arius bukan hanya soal pengakuan formal, tetapi juga wujud kontribusi aktif terhadap pembangunan dan persatuan.

Pernyataan tegas Arius, Saya Papua. Saya Indonesia, menjadi pesan kuat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kalimat sederhana ini mengandung makna mendalam bahwa identitas Papua dan Indonesia tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Pesan ini menegaskan bahwa persatuan dan perdamaian adalah fondasi utama bagi generasi Papua dalam menghadapi tantangan masa depan, serta menjadi pilar untuk membangun kesejahteraan yang merata.

Kembalinya Arius ke pangkuan NKRI juga menjadi dorongan moral bagi kelompok lain yang pernah terlibat dalam konflik. Langkah ini menunjukkan bahwa meninggalkan aktivitas separatis dan memilih jalan damai bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi justru membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia memberikan contoh bahwa rekonsiliasi dapat dilakukan dengan cara yang bermartabat, menghormati adat dan budaya, serta tetap menjaga identitas sebagai bagian dari Papua dan Indonesia.

Langkah Arius Tabuni membuka peluang bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat program pembangunan di Papua. Dukungan mantan anggota OPM terhadap pembangunan menunjukkan kesadaran bahwa kemajuan daerah tidak dicapai melalui konflik, melainkan melalui kontribusi nyata bagi masyarakat. Komitmen ini turut memperkuat stabilitas dan keamanan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh warga secara merata. Dengan adanya contoh positif seperti ini, masyarakat Papua memiliki motivasi tambahan untuk terlibat aktif dalam program pembangunan dan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi kesejahteraan kolektif.

Deklarasi ini menegaskan bahwa perjuangan separatisme Papua tidak membawa kebaikan dan tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. Persatuan, pembangunan, dan pelestarian adat menjadi kunci untuk menghadirkan masa depan Papua yang aman, makmur, dan berbudaya. Semangat rekonsiliasi yang ditunjukkan Arius diharapkan menjadi inspirasi bagi kelompok lain untuk menempuh jalan damai, meninggalkan aktivitas yang merugikan masyarakat, dan berkontribusi pada kemajuan Papua dalam bingkai NKRI.

Dengan ikrar ini, Arius memberikan contoh bahwa Papua dapat meninggalkan bab konflik dan membuka lembaran baru untuk masa depan. Persatuan dan pembangunan menjadi jalan terbaik bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkontribusi positif, sekaligus menunjukkan bahwa integrasi dalam NKRI adalah solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Deklarasi ini menegaskan bahwa perjuangan separatisme tidak benar dan bahwa perdamaian serta kolaborasi adalah kunci bagi Papua yang maju, damai, dan berbudaya.

Kembalinya Arius Tabuni ke pangkuan NKRI menjadi bukti nyata bahwa perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) selama ini salah arah dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Langkah ini menegaskan bahwa konflik dan pemisahan tidak pernah menjadi jalan untuk kesejahteraan, sementara kesetiaan terhadap NKRI, dukungan terhadap pembangunan, dan penghormatan terhadap adat dan budaya adalah jalan yang benar untuk membawa Papua menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan bermartabat.

*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur

Wamena – Suasana haru dan penuh makna mewarnai deklarasi Arius Tabuni, mantan Komandan Lapangan (Danlap) Kodap II Muaragame, Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang secara terbuka menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Wamena, 10 November 2025. Pernyataan itu menandai babak baru dalam perjalanan hidupnya, sekaligus menjadi simbol kuat dari upaya rekonsiliasi dan perdamaian di Tanah Papua.

Dalam pengakuannya, Arius menceritakan bahwa ia bergabung dengan Kodap II pada 2016 untuk meneruskan perjuangan sang ayah. Namun, setelah hampir sepuluh tahun bergabung, ia menyadari bahwa perjuangan bersenjata hanya menimbulkan penderitaan dan perpecahan di antara sesama orang Papua. Kini, ia memilih bergabung dengan NKRI demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Saya memiliki anak buah sebanyak tiga puluh. Saya tidak menyesal untuk bergabung ke NKRI. Untuk adik-adik dan teman-teman, boleh bergabung NKRI, nanti ke depannya ada hikmat,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.

Arius kemudian membacakan ikrar setia yang berisi komitmen untuk tunduk dan setia kepada NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menegaskan niatnya meninggalkan seluruh bentuk perjuangan OPM dan mendukung penuh langkah pemerintah dalam membangun Papua.

“Saya berjanji untuk meninggalkan segala bentuk perjuangan OPM dan mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam membangun wilayah Papua,” tegasnya.

Lebih dari sekadar janji, Arius juga menyampaikan keinginan tulus untuk ikut menjaga nilai-nilai adat dan budaya Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.

“Saya berjanji untuk mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat dan menjaga adat istiadat Papua untuk mewujudkan Papua damai dan sejahtera,” ujarnya.

Deklarasi tersebut ditutup dengan seruan emosional, “Saya Papua, saya Indonesia.” Kalimat itu menggema sebagai simbol persatuan dan harapan baru bagi seluruh masyarakat Papua.

Langkah Arius sebagai momentum penting yang menunjukkan bahwa semangat kebangsaan dan rekonsiliasi terus tumbuh di hati anak-anak Papua. Langkahnya diharapkan menginspirasi anggota kelompok bersenjata lain untuk meninggalkan kekerasan, kembali ke pangkuan NKRI, dan bersama-sama membangun Papua menuju masa depan yang damai, maju, dan berdaulat. #

Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Langkah bersejarah kembali hadir di Tanah Papua pada 10 November 2025, ketika Arius Tabuni, Komandan Lapangan OPM Kodap II Baliem Muaragame, menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Deklarasi yang dilakukan di Honai Merah Putih, Distrik Pyramid, Kabupaten Jayawijaya, menjadi momentum simbolik yang menguatkan semangat perdamaian, persatuan, dan pembangunan di Bumi Cenderawasih. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan kesadaran pribadi seorang mantan tokoh perlawanan, tetapi juga menjadi tanda nyata bahwa Papua semakin menatap masa depan dengan langkah damai dan konstruktif bersama pemerintah.

Keputusan Arius untuk meninggalkan jalan konflik dan memilih kembali ke pangkuan NKRI merupakan hasil refleksi panjang atas realitas sosial dan harapan akan masa depan generasi Papua. Ia menyadari bahwa perjuangan yang sejati bukan lagi terletak pada perpecahan, melainkan pada kemampuan bersama membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan penuh keyakinan, ia menyampaikan tekad untuk meninggalkan segala aktivitas yang berkaitan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan berkomitmen mendukung pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata dari semangat rekonsiliasi dan rekonstruksi sosial yang kini terus menguat di wilayah timur Indonesia.

Deklarasi ikrar kesetiaan tersebut juga memiliki makna kultural yang mendalam. Honai Merah Putih, tempat acara berlangsung, bukan sekadar bangunan adat, tetapi simbol kehormatan dan kedaulatan lokal yang berpadu dengan semangat nasionalisme. Pemilihan lokasi itu menunjukkan penghormatan terhadap budaya Papua sekaligus penegasan bahwa adat dan kebangsaan dapat berjalan berdampingan dalam harmoni. Pelaksanaan ikrar di tempat yang memiliki nilai simbolik ini memperlihatkan bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun Papua semakin menekankan kolaborasi, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan pendekatan humanis.

Dalam pernyataannya, Arius Tabuni menegaskan empat komitmen penting: kesetiaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; meninggalkan seluruh aktivitas OPM; mendukung program pembangunan pemerintah; serta menjaga adat dan budaya sebagai landasan perdamaian yang bermartabat. Empat poin ini bukan sekadar janji simbolis, tetapi mencerminkan paradigma baru bahwa perdamaian harus dibangun di atas nilai-nilai lokal yang diperkuat dengan semangat nasional. Dengan demikian, ikrar Arius menjadi manifestasi nyata dari integrasi kultural dan politik antara Papua dan Indonesia.

Momentum ini juga menjadi bukti keberhasilan pendekatan persuasif pemerintah dalam membangun Papua. Program-program pembangunan yang menjangkau hingga daerah pegunungan dan pedalaman telah membuka akses bagi masyarakat untuk merasakan kehadiran negara. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi kini semakin dirasakan manfaatnya. Melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog, pemerintah memperlihatkan bahwa pembangunan adalah jalan paling efektif untuk memulihkan kepercayaan dan memperkuat persatuan. Kembalinya Arius menjadi sinyal bahwa strategi humanis ini berhasil membangun jembatan antara negara dan masyarakat di wilayah konflik.

Langkah Arius juga memberi pesan moral yang kuat bagi kelompok lain yang masih bertahan di jalur bersenjata. Kesadaran untuk berhenti dari lingkaran kekerasan dan bergabung dengan arus pembangunan menjadi teladan bagi generasi muda Papua agar tidak lagi terjebak dalam konflik tanpa akhir. Keberaniannya menempuh jalan damai memperlihatkan bahwa perubahan tidak datang dari tekanan, melainkan dari niat tulus untuk memperbaiki masa depan. Melalui keputusan tersebut, ia membuka pintu bagi rekonsiliasi yang lebih luas dan mendorong terciptanya stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan.

Deklarasi ini juga memperkuat pesan nasional bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia. Dengan bergabungnya kembali tokoh seperti Arius, semangat kebangsaan di wilayah ini semakin kokoh. Pemerintah menilai langkah tersebut sebagai bukti bahwa ideologi Pancasila tetap relevan dan mampu menjadi perekat bangsa di tengah keberagaman. Pembangunan di Papua kini bukan sekadar proyek fisik, melainkan juga proyek kemanusiaan untuk mengembalikan rasa saling percaya dan solidaritas nasional. Dukungan tokoh-tokoh lokal seperti Arius menunjukkan bahwa Papua semakin memilih masa depan yang damai, inklusif, dan produktif.

Pernyataan Arius yang menegaskan dirinya sebagai bagian dari Indonesia menjadi simbol rekonsiliasi nasional. Kalimat “Saya Papua, Saya Indonesia” bukan hanya penegasan identitas, melainkan juga seruan moral bahwa persatuan adalah kekuatan. Dari Wamena, pesan itu bergema ke seluruh penjuru negeri sebagai pengingat bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup dan menjadi fondasi bagi keutuhan bangsa. Kembalinya Arius adalah cermin keberhasilan transformasi sosial di Papua, di mana perbedaan tidak lagi menjadi alasan perpecahan, tetapi menjadi energi untuk membangun masa depan bersama.

Kini, Papua menatap masa depan dengan keyakinan baru. Deklarasi kesetiaan Arius Tabuni menjadi bab penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan menjaga keamanan yang inklusif. Semangat ini diharapkan akan melahirkan Papua yang aman, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI. Dengan langkah seperti ini, harapan untuk mewujudkan Papua damai bukan lagi sekadar wacana, melainkan kenyataan yang terus tumbuh dari hati masyarakatnya sendiri.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Oleh : Ricky Rinaldi

Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pemerataan ekonomi melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Langkah ini bukan hanya memperkuat daya saing lokal, tetapi juga memastikan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, UMKM terbukti menjadi penopang ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global, mulai dari fluktuasi harga komoditas hingga dinamika geopolitik dunia. Karena itu, pemerintah menjadikan pemberdayaan sektor ini sebagai prioritas utama untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dukungan pemerintah terhadap UMKM semakin konkret melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus meningkat. Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi KUR telah mencapai sekitar Rp217,20 triliun atau 76,86 persen dari target tahunan, dengan penerima manfaat mencapai 3,69 juta debitur. Airlangga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bentuk nyata dukungan negara terhadap para pelaku usaha kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, pembiayaan inklusif melalui KUR tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan agar UMKM dapat bertransformasi menuju usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga kelancaran distribusi pembiayaan agar tidak ada pelaku usaha yang tertinggal.

Di sisi lain, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan peluang pasar global. Dalam sebuah kegiatan di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung, ia menyampaikan bahwa UMKM perlu memperkuat aspek kualitas produk, kemasan, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Menurutnya, keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh dukungan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan inovasi dan adaptasi dalam menjawab perubahan tren ekonomi modern. Sandiaga menekankan bahwa pengembangan UMKM juga membutuhkan sinergi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperluas pangsa pasar sekaligus menciptakan nilai tambah bagi produk lokal.

Langkah pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan UMKM tidak berhenti pada pembiayaan, tetapi juga mencakup kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada pelaku usaha kecil. Pemerintah telah menyiapkan skema penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen tanpa batas waktu bagi UMKM orang pribadi maupun perseroan perorangan. Kebijakan ini merupakan bagian dari rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dengan tujuan meringankan beban administrasi pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Pendekatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem ekonomi rakyat, agar UMKM dapat berkembang secara formal dan berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

Pemerintah juga mendorong integrasi kebijakan lintas sektor agar pemberdayaan UMKM berjalan berkesinambungan. Melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perindustrian, pelaku usaha kecil didorong untuk memanfaatkan digitalisasi guna memperluas jangkauan pasar. Program pendampingan dan literasi digital terus diperkuat, terutama bagi pelaku UMKM di daerah agar mereka mampu memasarkan produknya secara daring melalui berbagai platform e-commerce nasional. Dengan strategi ini, produk lokal diharapkan dapat menembus pasar internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai basis ekonomi kreatif di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, pemerintah juga terus memperkuat infrastruktur pendukung seperti akses logistik dan pembiayaan berbasis digital. Penggunaan teknologi keuangan (fintech) difasilitasi untuk memberikan akses permodalan alternatif bagi UMKM yang belum terjangkau bank konvensional. Dengan demikian, transformasi ekonomi digital tidak hanya mendorong efisiensi usaha, tetapi juga membuka kesempatan baru bagi wirausaha muda untuk berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Pemerintah memandang bahwa percepatan adopsi digital di sektor UMKM akan menjadi kunci bagi peningkatan produktivitas nasional di masa mendatang.

Kebijakan pemberdayaan UMKM juga menjadi bagian integral dari strategi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah memandang pelaku usaha kecil sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sektor ini, Indonesia diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan mandiri, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Berbagai langkah afirmatif yang ditempuh, mulai dari pembiayaan hingga reformasi regulasi, mencerminkan tekad pemerintah agar ekonomi rakyat benar-benar menjadi basis kesejahteraan nasional.

Konsistensi pemerintah dalam mengawal program pemberdayaan UMKM memperlihatkan keseriusan untuk membangun ekonomi yang merata dan berkeadilan. Program pembiayaan, pelatihan, serta insentif fiskal yang dijalankan telah membuahkan hasil nyata berupa meningkatnya produktivitas dan daya saing produk lokal. Dengan arah kebijakan yang semakin jelas dan dukungan masyarakat yang kuat, pemberdayaan UMKM diyakini akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi nasional di masa depan. Langkah-langkah ini juga menegaskan bahwa komitmen pemerataan ekonomi bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk memastikan kesejahteraan merata di seluruh pelosok negeri.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Ivana Marvelia )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini sedang menyiapkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional yang berfokus pada kesejahteraan rakyat secara merata. Salah satu kebijakan utama yang sedang digodok adalah implementasi “ekonomi konstitusi”, sebuah gagasan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar.

Konsep tersebut dimaksudkan sebagai landasan baru bagi sistem ekonomi nasional yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat kecil, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.

Dalam penutupan Musabaqoh Qiraatil Kutub Nasional (MQKN) 2025 di Jakarta, Muhaimin menjelaskan bahwa ekonomi konstitusi merupakan kebijakan yang berlandaskan pada amanat Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, sebuah prinsip yang menolak dominasi pasar bebas dan menekankan kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Kebijakan tersebut dirancang sebagai respons terhadap sistem liberal yang selama lebih dari 15 tahun terakhir dinilai menimbulkan ketimpangan. Melalui pendekatan ekonomi konstitusi, diharapkan peran negara dapat dikembalikan agar lebih aktif dalam melindungi masyarakat yang terpinggirkan dari persaingan pasar. Tujuan utama kebijakan ini tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ditekankan oleh Muhaimin bahwa peran negara dan pemerintah perlu dikembalikan agar masyarakat yang paling lemah tidak terus menjadi korban dari persaingan pasar. Komitmen tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat fungsi negara sebagai pelindung, bukan sekadar pengamat dalam dinamika pasar global. Melalui sistem yang lebih inklusif ini, ekonomi konstitusi diharapkan dapat menjadi pendorong utama terciptanya ekonomi rakyat yang tangguh dan berkeadilan sosial.

Selain menjelaskan arah kebijakan ekonomi nasional, peran strategis pesantren juga disoroti oleh Muhaimin. Pesantren dinilai memiliki kontribusi besar dalam penguatan demokrasi, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Sebagai lembaga sosial yang telah berakar lama di masyarakat, pesantren dianggap berperan penting tidak hanya dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Muhaimin menyebut bahwa pesantren telah menjalankan dua fungsi utama dalam pengentasan kemiskinan, yaitu pendidikan dan pemberdayaan. Melalui dua fungsi ini, masyarakat diyakini dapat dididik untuk menjadi manusia yang berdaya serta mampu meningkatkan taraf hidupnya. Pesantren telah terbukti mampu menjadi ruang transformasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.

Dengan demikian, peran pesantren dalam ekonomi rakyat semakin diakui sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Jika sinergi antara kebijakan ekonomi konstitusi dan kekuatan sosial seperti pesantren terus diperkuat, maka arah pembangunan ekonomi ke depan akan lebih berakar pada nilai-nilai keadilan sosial, gotong royong, dan kemandirian nasional.

Upaya konkret dalam memperkuat sektor UMKM juga telah dilakukan melalui peran sektor perbankan nasional. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk disebut telah memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hingga September 2025, pertumbuhan kredit segmen menengah tercatat meningkat 14,3% (YoY), sementara kredit UMKM non-KUR tumbuh 13,9% (YoY) menjadi Rp46,3 triliun.

Disampaikan oleh Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal, bahwa BNI terus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor riil melalui dukungan pembiayaan yang produktif dan inklusif. Peran BNI ditegaskan sebagai bank milik negara yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat penyaluran kredit produktif bagi UMKM.

Pembiayaan diarahkan ke sektor-sektor prioritas seperti industri padat karya, pembiayaan perumahan, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di akar rumput.

Selain itu, pelaku UMKM juga difasilitasi agar dapat naik kelas melalui program BNI Xpora dan Diaspora Loan, yang bertujuan memperluas pasar ekspor serta memperkuat daya saing di tingkat global. Sistem credit scoring yang lebih akurat diterapkan sejak 2024 untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, sementara penerapan Tactical Account Planning (TAP) dilakukan untuk mengoptimalkan profitabilitas nasabah secara berkelanjutan.

Dukungan terhadap penguatan UMKM juga diwujudkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan di berbagai daerah. Dalam rangka Kick Off Bulan Literasi Keuangan Provinsi Banten 2025, kegiatan bertema “Keuangan Sehat, UMKM Berdaya Saing dan Tumbuh Berkelanjutan” telah diselenggarakan oleh Kantor OJK Provinsi Banten bekerja sama dengan Pemerintah Kota Cilegon.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai strategis dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Ditekankan pula bahwa pengelolaan keuangan yang sehat merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan usaha. Literasi keuangan disebut bukan hanya terkait kemampuan berhitung, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, perencanaan keuangan, serta kemampuan mengakses produk dan layanan keuangan secara bijak.

Selain itu, dijelaskan oleh Kepala Kantor OJK Provinsi Banten, Adi Dharma, bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama yang dibangun dengan Pemerintah Kota Cilegon. Sinergi ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama dalam mendukung peningkatan daya saing dan kemandirian UMKM.

Melalui strategi ini, Indonesia diarahkan menuju ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berkeadilan, di mana penguatan UMKM dijadikan sebagai instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

)* Pengamat Ekonomi

Jakarta – Pemerintah terus mempertegas komitmen menjadikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga akhir Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp217,2 triliun atau sekitar 77 persen dari target tahunan. Capaian ini mencerminkan tingginya permintaan pembiayaan dari sektor produktif dan padat karya di berbagai daerah.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, lebih dari 30 juta pelaku UMKM telah memperoleh akses pembiayaan melalui KUR. Sebagian besar dana disalurkan ke sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memastikan alokasi pembiayaan terus diperluas hingga akhir tahun guna memperkuat arus modal kerja di tingkat akar rumput.

Selain mendorong produktivitas, penyaluran KUR diarahkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi, terutama untuk menggerakkan aktivitas usaha di wilayah yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi. Pada November hingga Desember 2025, pemerintah menargetkan tambahan pencairan sekitar Rp40 triliun melalui akad massal KUR bagi 800.000 debitur dengan rata-rata pinjaman Rp50 juta. Dana tersebut diharapkan beredar langsung di masyarakat dan mempercepat sirkulasi ekonomi di sektor riil.

Tak hanya memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia. Program upskilling dan reskilling difokuskan untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri modern, termasuk sektor pertanian digital dan manufaktur hijau. Tahun depan, program magang nasional ditargetkan menjangkau hingga satu juta peserta sebagai bagian dari strategi penyiapan tenaga kerja produktif.

Kebijakan pembiayaan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja ini menjadi dua fondasi utama dalam mendorong target Indonesia Emas 2045. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan ekonomi nasional bergantung pada sinergi antara modal kerja yang inklusif, keterampilan tenaga kerja yang adaptif, serta transformasi digital yang merata di seluruh daerah.

Keterlibatan korporasi dalam mendukung UMKM juga semakin nyata. Ketua Umum Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi), Ingrid Kansil, menegaskan bahwa kolaborasi antara korporasi dan UMKM adalah kunci memperkuat ekonomi nasional yang berdaya saing global. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional yang berperan besar dalam menjaga ketahanan dan pemerataan ekonomi Indonesia,” ujar Ingrid.

Ingrid menambahkan, keberhasilan UMKM tidak hanya didorong oleh kualitas produk, tetapi juga dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga keuangan dan perusahaan besar. Melalui sinergi ini, UMKM diharapkan dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Langkah strategis ini juga didukung lembaga penjaminan seperti PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), yang memperkuat perannya dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan nilai penjaminan mencapai Rp186,76 triliun hingga September 2025, Jamkrindo menjadi mitra penting dalam memperluas akses UMKM terhadap modal usaha.

Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM menjadi langkah konkret pemerintah untuk mendorong pemerataan ekonomi nasional. Dengan dukungan lintas sektor, kemitraan korporasi, dan akses permodalan yang semakin inklusif, UMKM diyakini akan terus menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan ekonomi yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.

Banten – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi nasional melalui penguatan dan pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berbagai program strategis yang dijalankan dalam satu tahun terakhir telah mendorong ribuan pelaku usaha naik kelas, dari sekadar usaha tradisional menjadi unit ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

Salah satu bentuk kegiatan konkret tersebut adalah dengan menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro. Kegiatan ini berlangsung pada 22 Oktober 2025 di Sport Center Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan melibatkan total 1.200 pelaku usaha mikro dari berbagai wilayah dan latar belakang usaha.

Wakil Menteri UMKM RI, Helvi Yuni Moraza, mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya menaikkan kelas UMKM sekaligus menjamin keberlangsungan usaha mereka, melalui pelatihan, perizinan, pembiayaan, hingga literasi keuangan.

“Pemerintah melalui Kementerian UMKM terus berupaya menghadirkan berbagai program nyata untuk memperkuat sektor usaha mikro. Salah satu langkah konkret adalah menghadirkan layanan terpadu dalam festival ini agar pelaku UMKM dapat langsung mengakses berbagai fasilitas yang dibutuhkan,” ujar Helvi.

Sementara itu, Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRI terus memperkuat ekosistem pembiayaan mikro dengan dukungan teknologi, edukasi, serta kemudahan akses layanan perbankan. Melalui keikutsertaan UMKM binaan dalam festival ini, BRI berharap dapat membangun ekosistem usaha mikro yang kuat, tangguh, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

“Sebagai bank yang lahir dan tumbuh bersama rakyat, BRI konsisten untuk menjadi rumah besar bagi pengusaha UMKM. Kami ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan naik kelas,” kata Akhmad.

Akhmad menjelaskan, hingga September 2025 BRI telah mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp130,2 triliun kepada 2,8 juta debitur, atau setara 74,40% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp175 triliun.

Oleh: Sylvia Mote *)

Upaya menurunkan angka stunting di Indonesia terus menunjukkan kemajuan, namun tantangan besar masih mengemuka, terutama di wilayah timur sepertiPapua. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional telah menurun menjadi 19,8% dari 21,6% pada 2022. Meski demikian, target ambisius 14% sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 menuntut kerja ekstra keras dari seluruh elemen bangsa. Papua menjadiwilayah strategis sekaligus kritis dalam misi besar ini karena kompleksitas geografis, sosial, dan kultural yang memengaruhi kualitas gizi anak.

Pemerintah Provinsi Papua telah menegaskan komitmennya melalui peluncuranGerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), sebuah inisiatif kolaboratif yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. Program ini bukan sekadarkegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kepedulian lintas sektor yang dirancang sebagai gerakan sosial berkelanjutan. Melalui Genting, setiap pejabat dan pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah daerah didorong menjadi Orang Tua Asuh bagi anak-anak berisiko stunting di berbagai kabupaten. Langkah tersebutdiharapkan memperkuat pendekatan berbasis komunitas yang menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap tumbuh kembang generasi Papua.

Aryoko menjelaskan bahwa Genting merupakan bagian dari capaian 100 hari kerjaGubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah diintegrasikan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) transisi. Pendekatan inimenyatukan berbagai program lintas sektor, dari kesehatan, pendidikan, hinggaketahanan pangan, dalam satu sistem kolaboratif. Pemerintah daerah menempatkanpeningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai poros utama pembangunanPapua menuju 2030, dengan stunting sebagai indikator fundamental keberhasilan.

Di lapangan, langkah-langkah nyata juga terlihat di berbagai kabupaten. KabupatenNabire, misalnya, berhasil mencetak prestasi sebagai juara pertama dalam Lomba Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Papua Tengah. Kepala BapperidaKabupaten Nabire, Dr. H. Mukayat, menilai capaian tersebut merupakan hasil kerjakolektif dari semua pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah hinggamitra swasta. Ia menekankan bahwa keberhasilan itu bukan karena kebetulan, melainkan buah dari konsistensi menjalankan regulasi nasional, khususnya Perpres72 Tahun 2021, yang kini diadaptasi secara lebih efisien di daerah.

Kabupaten Nabire menerapkan empat aksi konvergensi utama sebagaipenyederhanaan dari delapan aksi sebelumnya, sehingga koordinasi menjadi lebihcepat dan efektif. Hasilnya, pelaksanaan program gizi, edukasi kesehatan ibu-anak, dan monitoring berbasis data menjadi lebih terintegrasi. Namun, keberhasilanadministratif ini belum sepenuhnya tercermin dalam angka prevalensi. Data SSGI 2024 menunjukkan prevalensi stunting di Nabire berada di angka 21,7%, meskisurvei e-PPGBM internal menunjukkan tren penurunan hingga 12,9%. Perbedaan inimencerminkan adanya tantangan metodologis dalam pengumpulan data, tetapi juga menggambarkan bahwa masih dibutuhkan konsistensi dalam sistem pelaporan dan verifikasi di tingkat lapangan.

Wakil Bupati Nabire, H. Burhanuddin Pawennari, menegaskan bahwa stunting bukansekadar persoalan tinggi badan, tetapi masalah serius yang mengancam kualitassumber daya manusia masa depan. Ia mendorong seluruh pihak agar memahamistunting sebagai isu gizi dan pola asuh, bukan faktor keturunan. Perspektif inipenting untuk mengubah paradigma masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadarankolektif bahwa setiap keluarga memiliki peran vital dalam pencegahan.

Pemerintah pusat sendiri terus memperkuat dukungan bagi Papua melalui kebijakanyang terintegrasi antara sektor kesehatan, pangan, pendidikan, dan pemberdayaanmasyarakat. Pendekatan whole-of-government yang digagas oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menjadipedoman bagi daerah untuk membangun sistem penanganan stunting berbasis data dan aksi nyata. Papua, dengan karakteristik sosial yang unik, membutuhkan adaptasikebijakan yang kontekstual, namun tetap berpijak pada prinsip nasional: percepatanpenurunan stunting harus menempatkan anak sebagai pusat perhatianpembangunan.

Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan. Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Pendudukdan KB, serta lembaga mitra seperti Yayasan Wahana Visi Indonesia dan PT Freeport Indonesia, berperan aktif dalam mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi. Kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud integrasi antara kebijakanpemerintah dan partisipasi masyarakat sipil. Dalam setiap program, pemerintahdaerah menekankan pentingnya inovasi berbasis data agar setiap intervensi dapatterukur dan tepat sasaran.

Kunci keberlanjutan gerakan ini terletak pada empat strategi yang diungkapkanWabup Burhanuddin: koordinasi, komitmen, kerja sama, dan kolaborasi. Empatprinsip ini menjadi pondasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Papua untukmembangun sistem yang kuat, berorientasi hasil, dan responsif terhadap tantanganlapangan. Pemerintah daerah juga terus menyiapkan mekanisme evaluasi tahunanguna memastikan program tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampakyang terukur terhadap penurunan angka stunting.

Melalui kebijakan yang berpihak, kerja kolektif yang terukur, dan komitmen yang konsisten dari semua pihak, Papua memiliki peluang besar untuk menjadi contohsukses dalam percepatan penurunan stunting di kawasan timur Indonesia. Di bawahpayung kebijakan nasional dan dengan dukungan masyarakat yang solid, perjuanganmelawan stunting di Papua bukan sekadar misi kesehatan, tetapi gerakan sosialuntuk memastikan setiap anak tumbuh sehat, cerdas, dan siap menjadi bagian darimasa depan Indonesia yang gemilang.

*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua

Oleh: Yoseph Ishak Wonda*

Penanganan stunting di Papua memasuki era baru dengan hadirnya gerakan besar yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan komunitas lokal. Seluruhkekuatan pembangunan diarahkan untuk membentuk generasi Papua yang sehat, kuat, bergizi seimbang, dan mampu bersaing pada masa depan. Pendekatan inimemperlihatkan optimisme bahwa Papua tidak hanya mampu menurunkan angkastunting, tetapi juga melahirkan sumber daya manusia unggul sebagai pilar kemajuanwilayah.

Pemerintah Provinsi Papua telah menunjukkan langkah nyata melalui peluncuranGerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini tidak hanya menjadibagian dari 100 hari kerja gubernur dan wakil gubernur, tetapi dirancang sebagaigerakan sosial jangka panjang. Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menyampaikan bahwa Genting merupakan bentuk komitmen bersama seluruhorganisasi perangkat daerah untuk mengasuh anak-anak Papua agar tumbuh sehat dan mendapatkan pendampingan gizi yang baik. Ia menegaskan bahwa program tersebuttelah masuk dalam RPJMD transisi dan akan terus disesuaikan dengan arahpembangunan Papua menuju 2030. Pemerintah daerah memandang keberhasilanpenanganan stunting sangat bergantung pada kepedulian seluruh elemen masyarakat.

Langkah ini membawa optimisme baru. Untuk pertama kalinya, pendekatanpenanganan stunting dilakukan secara kolektif dan terstruktur lintas sektor, mulai darikesehatan, pendidikan, pangan, hingga pemberdayaan masyarakat. Pemerintahmenargetkan evaluasi komprehensif dalam satu tahun implementasi, sehingga setiapkebijakan dapat dipertajam sesuai kebutuhan lapangan. Melalui gerakan orang tuaasuh, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak Papua memiliki pendampingyang memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang mereka. Semangat inimencerminkan propaganda positif bahwa Papua adalah tanah yang peduli pada masa depan anak-anaknya.

Kekuatan Papua tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari dukungan dunia usaha. PT Freeport Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Nabire meluncurkanProgram PASTI-Papua sebagai bentuk kolaborasi mempercepat penurunan angkastunting. Pihak perusahaan menyatakan bahwa kerja sama ini adalah bentuk nyatadukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. PemerintahKabupaten Nabire memberikan apresiasi karena dunia usaha hadir sebagai mitrastrategis, bukan sekadar pemberi bantuan, melainkan bagian dari upaya peningkatankualitas hidup masyarakat. Program ini berlangsung di tujuh kampung dan kelurahandengan fokus memperkuat status gizi anak dan ketahanan keluarga.

PTFI bekerja bersama Wahana Visi Indonesia dengan pendekatan pemberdayaanmasyarakat. Program ini tidak hanya memberikan intervensi gizi, tetapi juga mengedukasi keluarga, menguatkan tenaga kesehatan, dan memastikan layanankesehatan berjalan efektif. Direktur Nasional Wahana Visi Indonesia menegaskan bahwaprogram tersebut dijalankan dengan pemahaman konteks lokal, sehingga masyarakatsendiri menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Inilah bentukpropaganda positif bahwa masyarakat Papua mampu berdiri kuat, mandiri, dan berdaya.

Di tingkat nasional, pemerintah memberikan perhatian besar kepada Papua melaluiProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipelopori Presiden Prabowo Subianto. Program ini menjadi bukti keseriusan negara dalam menyiapkan generasi emas 2045. MBG hadir sebagai solusi strategis, memberikan makanan sehat untuk anak sekolah, ibuhamil, dan ibu menyusui di seluruh Papua. Pemerintah menilai bahwa generasi yang kuat harus mendapatkan akses pangan bergizi sejak dini. Ribuan dapur layananpemenuhan gizi telah beroperasi dan melibatkan masyarakat setempat sebagai tenagakerja maupun pemasok bahan pangan.

Program ini tidak sekadar memberi makan, tetapi juga menggerakkan ekonomi Papua. Dengan pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan, ubi, kelor, jagung, dan sayur-sayuran khas daerah, petani dan nelayan mendapat manfaat ekonomi. Gubernur Papua Tengah menyampaikan bahwa program bergizi gratis terbukti memberikan keuntunganberlapis: kesehatan meningkat, ekonomi bergerak, dan ketahanan pangan lokalsemakin kuat. Ini membuktikan bahwa Papua memiliki potensi besar dalammenghasilkan bahan pangan berkualitas tinggi.

Dampak positif program sudah terlihat di berbagai wilayah. Kota Jayapura mencatatpenurunan angka stunting signifikan dalam satu tahun. Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayapura terus menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat terhadappola makan bergizi. Pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua menilai bahwaprogram nasional ini membantu mempercepat pembangunan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional juga menilai bahwa setiap dapur mampu menyerap puluhanpekerja dan pemasok lokal sehingga menciptakan peluang ekonomi bagi warga.

Narasi pembangunan di Papua hari ini adalah narasi optimisme. Wilayah ini memilikikekayaan alam berlimpah, tanah subur, laut yang kaya protein, dan masyarakat yang mau bergerak bersama. Seluruh elemen memahami bahwa stunting bukan sekadarpersoalan tinggi badan, melainkan masa depan generasi. Karena itu, semua langkahdilakukan dengan cara paling terhormat: gotong royong, kepedulian, dan kerja nyata. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, tokoh adat, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga sosial menggabungkan kekuatan menjadi satu kesatuan gerakan.

Papua kini berdiri dengan keyakinan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuhsehat dan cerdas. Kebijakan penanganan stunting bukan lagi konsep, tetapi aksi nyatadi lapangan. Dapur-dapur gizi beroperasi setiap hari, program orang tua asuh berjalan, kolaborasi pemerintah dan perusahaan berkembang, dan edukasi masyarakat terusdilakukan. Dengan kerja keras dan semangat kolektif, Papua akan melahirkan generasiunggul yang kelak memimpin tanah ini dengan kebanggaan.

Inilah momentum perubahan besar. Papua sedang membuktikan bahwa ketika seluruhpihak bersatu, tidak ada tantangan yang terlalu besar. Stunting dapat ditekan, kesehatan masyarakat meningkat, ekonomi daerah bergerak, dan masa depan anak-anak Papua semakin cerah. Perjalanan ini belum selesai, tetapi langkah awalnya sudahsangat kuat. Dan Papua akan terus bergerak maju.

*Penulis merupakan Jurnalis Kesehatan Masyarakat Papua