JAKARTA – Mari bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dengan menggunakan Bendera Merah Putih, dan bukan justru sekadar menggunakan simbol hiburan saja seperti bendera One Piece.

Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, publik terus ramai memperbincangkan adanya fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece.

Aksi tersebut dinilai oleh sebagian pihak sebagai bentuk ekspresi secara kreatif saja, namun sejumlah tokoh nasional mengingatkan mengenai betapa pentingnya untuk terus mengutamakan penggunaan simbol negara, yakni Bendera Merah Putih.

Sangat penting untuk menjunjung simbol negara tersebut, utamanya pada saat momentum sakral perayaan HUT RI ke-80 seperti sekarang ini.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, menilai bahwa adanya fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut sebagai salah satu bentuk aspirasi sosial yang tidak bisa diabaikan dari masyarakat.

“Yang mereka lakukan itu bukan pemberontakan. Mereka hanya ingin didengar,” katanya.

“Sama seperti di One Piece, banyak karakter memberontak bukan karena benci, tapi karena kecewa dan ingin perubahan,” ujar Noel dalam keterangan tertulis

Ia kemudian menggarisbawahi bahwa Merah Putih sejatinya adalah simbol yang sakral dan tidak boleh digantikan oleh apapun.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa negara juga perlu hadir secara langsung untuk lebih mendengar dan merangkul masyarakat, bukan hanya sekadar menegur saja.

“Kalau anak-anak muda merasa nilai-nilai itu tidak ada dalam kehidupan nyata, itu artinya kita harus evaluasi cara kita hadir,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece tersebut dengan pendekatan yang lebih lunak.

“Saya kira itu ekspresi kreativitas, ekspresi inovasi, dan pasti hatinya adalah Merah Putih, semangatnya Merah Putih,” ucap Muzani di Jakarta, Minggu (3/8).

Ia tetap yakin bahwa seluruh generasi muda bangsa sejatinya tetap menyimpan semangat nasionalisme mereka di tengah arus budaya global.

Senada, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyerukan agar masyarakat menghindari simbol-simbol hiburan yang berpotensi disalahartikan.

“Kita harus fokuskan ke peringatan kemerdekaan. Jangan sampai ada salah persepsi,” kata Fadli di Depok.

Peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum menegaskan identitas kebangsaan.

Merah Putih bukan sekadar bendera, melainkan lambang keberanian, kesucian, dan sejarah panjang perjuangan bangsa.

Mengibarkannya berarti merawat semangat persatuan, bukan menggantinya dengan simbol fiksi. (*)

Oleh: Fitra Rizal )*

Sekolah rakyat merupakan program pemerintah dalam mewujudkan akses pendidikan yang berkualitas khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Selain itu, Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Pengentasan Kemiskinan Ekstrem menjadikan Sekolah Rakyat sebagai bagian instrumen terintegrasi untuk memutus siklus kemiskinan di Indonesia.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, Sekolah Rakyat memainkan peran strategis. Ketika sekolah formal belum menjangkau daerah-daerah terpencil, atau ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak dapat melanjutkan sekolah karena biaya, Sekolah Rakyat hadir sebagai jembatan harapan. Tidak ada uang pangkal, seragam, atau iuran bulanan yang memberatkan. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk belajar dan semangat untuk tumbuh bersama. Dengan prinsip inklusif ini, Sekolah Rakyat berhasil menciptakan ruang aman bagi semua, tanpa diskriminasi.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pihaknya mendukung penuh terhadap sekolah rakyat. Program ini juga pelengkap strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu..

Lebih dari sekadar ruang alternatif, Sekolah Rakyat sejatinya adalah investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan yang menghargai nilai-nilai kebersamaan, kesederhanaan, dan kepedulian akan memiliki karakter kuat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral. Mereka tumbuh menjadi individu yang peka terhadap masalah sosial dan memiliki semangat untuk berkontribusi pada perubahan positif di lingkungannya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Sekolah Rakyat adalah upaya negara untuk menyalakan harapan keluarga kurang mampu melalui pendidikan gratis model asrama. Program ini diharapkan memberi dampak ekonomi lokal melalui multipliers effect dimulai dari tenaga pendidik hingga pengelola asrama dan penyedia layanan lainnya.

Tenaga pendidik atau guru dalam sekolah rakyat dilakukan perekrutan oleh Kemendikdasmen yang telah merekrut jumlah besar tenaga pendidik, termasuk prioritas bagi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada tahap awal, sebanyak 60.000 guru akan disiapkan untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Dalam sekolah rakyat ini guru tidak sekadar hanya mengajar, tetapi juga berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak sosial untuk meningkatkan kesadaran pendidikan di komunitas. Pemerintah pun menjamin kesejahteraan mereka agar program berkelanjutan dan berkualitas.

Jangkauan dan distribusi wilayah sekolah rakyat pun merata, saat ini lokasi sekolah rakyat tersebar merata di berbagai provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Kalimantan, dan Papua. Dalam mendukung kebijakan ini pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas 5–10 hektare per sekolah untuk pembangunan sekolah rakyat. Dalam pembiayaan dan alokasi anggaran setiap sekolah diperkirakan menelan biaya pembangunan sekitar Rp 100 miliar. Dimana pemerintah telah mengalokasikan dana melalui APBN 2025, bekerja sama dengan pemerintah daerah serta mitra strategis untuk memastikan pembangunan dan operasional berjalan lancar. Pendekatan fleksibel ini merupakan adaptasi cepat, entah melalui revitalisasi aset eksisting atau pembangunan baru tergantung kesiapan lapangan.

Manfaat sosial serta pendidikan akan dirasakan oleh para siswa yakni mencakup biaya sekolah, seragam, alat tulis, dan kebutuhan harian, sehingga anak tidak terkendala biaya sejak awal bergabung di sekolah rakyat. Selain itu, pendidikan berasrama dapat memberikan lingkungan belajar yang intensif tanpa gangguan, memberi kesempatan bagi siswa dari daerah terpencil atau masyarakat yang sangat kurang fasilitas untuk belajar secara optimal dan setara, serta dengan adanya kurikulum yang memiliki muatan keterampilan hidup, peserta didik diharapkan bisa menjadi tenaga produktif dan mandiri setelah lulus sehingga mampu mengangkat peluang keluar dari lingkaran kemiskinan keluarga.

Pemerataan akses Pendidikan dalam sekolah rakyat juga memastikan anak dari keluarga miskin ekstrem tetap mendapatkan pendidikan layak dan gratis, tidak lagi menjadi korban keterbatasan ekonomi. Penguatan karakter serta kemampuan hidup di ajarkan dalam sekolah rakyat dengan dikombinasikannya kurikulum akademik dan pembinaan kepemimpinan serta keterampilan hidup menjadikan lulusan lebih siap menghadapi dunia nyata.

Selain itu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Kolaborasi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat memberi dasar kuat untuk cakupan program yang luas dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memutus siklus kemiskinan yakni dengan pendidikan berkualitas, pemerintah memberikan pijakan konkret agar anak-anak keluarga ekonomi lemah bisa meraih kesempatan lebih baik di masa depan.

Program sekolah rakyat bukan hanya inisiatif pendidikan, melainkan strategi integratif pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan dan membangun generasi berkualitas berdaya saing tinggi. Dukungan saya penuh bagi program ini sebagai bagian nyata dari kehadiran negara untuk anak-anak rakyat yang paling membutuhkan. Dengan pelaksanaan yang transparan, inklusif, dan berbasis sinergi multi-stakeholder, Sekolah Rakyat akan menjadi warisan kebijakan strategis yang mampu mengangkat harkat hidup bangsa Indonesia secara merata.

)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Erlangga Syahid Walidayn *)

Pemerintah berkomitmen dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berkualitas melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya menjadi pelengkap sistem pendidikan nasional, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke akar rumput, memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal dalam akses pendidikan.

Program Sekolah Rakyat digagas oleh pemerintah melalui sinergi antara kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil. Sekolah ini mengusung prinsip inklusivitas, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal, dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, serta menggunakan tenaga pengajar dari komunitas yang telah mendapatkan pelatihan khusus dari pemerintah.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa Sekolah Rakyat merupakan solusi adaptif dalam merespons tantangan pemerataan pendidikan di Indonesia. Pemerintah menghadirkan solusi pendidikan alternatif yang tetap mengedepankan kualitas. Sekolah Rakyat menjadi wadah yang dirancang untuk membangkitkan motivasi belajar, meningkatkan kemampuan literasi, serta menanamkan keterampilan hidup yang relevan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera.

Dengan metode pembelajaran yang lebih kontekstual, Sekolah Rakyat mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal, baik dari sisi budaya, sosial, maupun kondisi geografis. Hal ini menjadikannya sangat efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan dari sistem pendidikan formal. Lebih dari sekadar tempat belajar, Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang pembinaan karakter, pemberdayaan komunitas, dan pembuka harapan baru bagi generasi muda desa dan daerah terpencil.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mencetak generasi emas Indonesia 2045. Pendidikan adalah landasan utama untuk membangun masyarakat yang produktif, inovatif, dan memiliki daya saing global. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong agar inisiatif seperti ini diperluas cakupannya, termasuk dengan memberikan dukungan anggaran, modul pembelajaran, pelatihan tutor, serta sarana prasarana sederhana namun fungsional yang menunjang proses belajar-mengajar.

Salah satu contoh keberhasilan program ini dapat dilihat di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, di mana Sekolah Rakyat telah berjalan secara aktif selama dua tahun terakhir. Dengan dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat, sekolah ini berhasil menampung lebih dari 120 anak usia sekolah yang sebelumnya tidak memiliki akses pendidikan formal. Mereka kini mendapatkan pembelajaran dasar seperti membaca, menulis, berhitung, serta materi kewarganegaraan dan kecakapan hidup.

Bupati Wakatobi, Haliana mengatakan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat telah menjadi solusi konkret untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah kepulauan. Anak-anak yang sebelumnya belum memiliki kemampuan membaca kini telah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat, ditambah dengan dukungan konkret dari pemerintah, mampu membawa pendidikan menjangkau hingga ke pelosok negeri dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN‑RB), Rini Widyantini, menegaskan dukungannya penuh terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya kolektif membangun pendidikan inklusif dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang memberi peran strategis kepada KemenPAN‑RB untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga kependidikan serta memperkuat struktur kelembagaan di level operasional sekolah rakyat

Pihaknya menyatakan bahwa KemenPAN‑RB bertanggung jawab atas pemenuhan guru dan tenaga pendidikan melalui sejumlah skema, termasuk redistribusi ASN dan skema seleksi khusus berdasarkan prinsip meritokrasi. Pihaknya memastikan bahwa KemenPAN‑RB memobilisasi ASN untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa mengganggu distribusi guru di sekolah yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab program tidak hanya dilimpahkan kepada satu kementrian saja, melainkan banyak pihak juga terlibat sehingga membuat sinergi yang aktif terhadap kemajuan bangsa.

Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa pemerataan pendidikan bukan sekadar wacana, melainkan komitmen yang diwujudkan secara konkret oleh pemerintah. Dengan menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani pendidikan formal secara optimal, Sekolah Rakyat membuka jalan bagi lahirnya generasi muda yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Program ini tidak hanya menciptakan akses pendidikan yang lebih luas, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi pembangunan manusia Indonesia yang unggul dari desa hingga kota.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Sekolah Rakyat juga membantu mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah-daerah marginal. Dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan biaya yang sangat minim bahkan gratis Sekolah Rakyat membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk tetap memperoleh pendidikan

Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Sekolah Rakyat akan terus menjadi pilar penting dalam membentuk SDM unggul di Indonesia. Pemerintah menunjukkan bahwa membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung megah, tetapi juga tentang menjangkau hati dan potensi anak-anak bangsa, di mana pun mereka berada. Karena pendidikan yang merata dan berkualitas adalah fondasi utama menuju Indonesia Maju.

*) Penulis Merupakan Pemerhati Bidang Pendidikan

[edRW]

LEBAK — Sebanyak 8.000 siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia menjalani program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan kondisi kesehatan peserta didik di sekolah berasrama. Program ini juga dilakukan di Kabupaten Lebak, Banten, dan akan terus diperluas ke daerah lainnya.

Menteri Sosial Saefullah Yusuf mengatakan, pemeriksaan kesehatan ini bersifat wajib bagi seluruh siswa Sekolah Rakyat yang sebagian besar menerapkan sistem boarding school. Langkah ini diambil untuk menjamin lingkungan belajar yang sehat dan aman.

“Semua siswa Sekolah Rakyat itu harus menjalani cek kesehatan karena sistem sekolah berasrama,” kata Saefullah Yusuf.

Ia menjelaskan, kewajiban pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu ketentuan penting yang perlu diketahui oleh siswa dan orangtua.

“Sekolah Rakyat itu, ada beberapa yang harus diketahui oleh siswa maupun orangtua, yakni pertama wajib melakukan cek kesehatan,” ujar Saefullah.

Program CKG merupakan hasil kolaborasi antarkementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdig), yang berperan dalam pengelolaan data dan sistem komunikasi program tersebut.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan infrastruktur digital yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan program ini, terutama dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data siswa secara nasional.

“Kementerian Komunikasi dan Digital hadir karena tentu program pemerintah perlu disampaikan dan dikomunikasikan dengan baik, dalam rangka transparansi dan pertanggungjawaban publik,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, selain komunikasi publik, pihaknya juga menyiapkan jaringan konektivitas digital untuk mempercepat pemrosesan data kesehatan para siswa.

“Nanti ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak. Maka penting untuk dilakukan sistem pendataan dengan baik dan terkoneksi secara nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa setiap siswa akan menerima kartu kecil berisi informasi hasil pemeriksaan kesehatan. Kartu tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut oleh pihak Puskesmas setempat jika ditemukan indikasi masalah kesehatan.

“Nantinya, hasil kesehatan per anak akan diserahkan ke Puskesmas. Kalau ada yang perlu ditindaklanjuti, akan ditindaklanjuti di Puskesmas,” kata Mu’ti.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus, Puskesmas dan sekolah akan bekerja sama melakukan tindak lanjut secara kolektif, terutama jika ditemukan masalah yang bersifat kelompok, seperti tingkat kebugaran yang rendah.

“Nanti Puskesmas dengan sekolah akan melakukan tindak lanjut yang sifatnya kelompok. Jadi misalnya yang kebugarannya kurang, akan ada intervensi secara bersama,” ujarnya.

Pemerintah berharap, melalui program CKG ini, kesehatan peserta didik dapat terpantau secara menyeluruh, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pendidikan yang sehat dan inklusif. Sekolah Rakyat, yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu, menjadi prioritas dalam kebijakan perlindungan sosial dan penguatan sumber daya manusia nasional.

Dengan pelaksanaan program ini, pemerintah tidak hanya berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dari sisi akademik, tetapi juga memastikan kesiapan fisik dan mental siswa sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia. Ke depan, program serupa direncanakan terus diperluas dan diperkuat, termasuk dengan integrasi layanan gizi, kesehatan mental, serta pemantauan berkala, sehingga Sekolah Rakyat benar-benar menjadi model pendidikan berasrama yang holistik dan berkelanjutan.-

[edRW]

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Sosial meluncurkan Program Sekolah Rakyat sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan inklusif bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Program ini merupakan bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum terfasilitasi secara optimal dalam pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum tersentuh oleh sistem pendidikan formal. Ia menyatakan, program ini menjadi langkah konkret pemerintahan saat ini dalam menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

“Program Presiden Prabowo melalui Sekolah Rakyat ini ingin menjangkau yang belum terjangkau. Banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dalam proses pembangunan, termasuk di bidang pendidikan,” ujar Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul.

Berbeda dari sekolah umum, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran terbuka. Program ini dirancang berdasarkan Data Tunggal Ekonomi Nasional untuk memastikan hanya masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang mendapatkan manfaatnya. Pendekatan berbasis data ini diyakini lebih tepat sasaran dalam upaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan.

Dukungan terhadap program ini datang dari berbagai kepala daerah. Gubernur Banten, Andra Soni, menilai keberadaan Sekolah Rakyat sebagai langkah besar dalam perjuangan menghadirkan pendidikan bagi semua kalangan. Ia menyebut bahwa masih banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu di wilayahnya yang menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan formal.

“Sekolah Rakyat ini adalah langkah besar menjawab tantangan akses pendidikan, khususnya bagi saudara-saudara kita yang selama ini belum terjangkau,” ujar Andra Soni.

Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak menjadi hak istimewa bagi yang mampu saja, melainkan menjadi jembatan keadilan sosial yang bisa diakses setiap anak bangsa, tanpa memandang latar belakang ekonomi.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, turut menyatakan apresiasinya terhadap kehadiran program ini. Ia menilai Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi strategis dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan, sekaligus mencegah meningkatnya angka anak putus sekolah.

“Harapannya kalau Sekolah Rakyat dibangun, benar-benar bisa memberikan peluang kepada masyarakat, mudah-mudahan bisa meringankan beban masyarakat dan tidak ada yang putus sekolah lagi,” ungkapnya.

Dengan konsep pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan nasional. Program ini juga membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkeadilan.

[edRW]

Oleh: Wiratama Ardianto )*

Stabilitas harga pangan, khususnya beras, menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang fluktuatif, pemerintah bersiap meluncurkan operasi pasar besar-besaran guna menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan beras yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah strategis ini digagas sebagai respons cepat terhadap potensi kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, terutama menjelang akhir tahun.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah siap menggelar operasi pasar skala nasional. Pernyataan ini disampaikan seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti berbagai aspek penting terkait produksi beras nasional, mulai dari ketersediaan pupuk dan benih, perbaikan sistem irigasi, hingga efisiensi distribusi hasil panen. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok pangan berjalan lancar dan mendukung kestabilan harga.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 mengalami peningkatan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi modal penting dalam menjaga suplai beras domestik. Saat ini, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, yang disebut sebagai angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyiapkan total 1,5 juta ton beras yang terdiri dari 1,3 juta ton untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta 365 ribu ton untuk bantuan sosial.

Langkah konkret lainnya yang disiapkan pemerintah adalah distribusi beras melalui Gerakan Pangan Murah SPHP di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat membeli beras dengan kualitas baik seharga Rp12.500 per kilogram, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk wilayah Jawa. Harga yang terjangkau ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global serta menahan laju inflasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menegaskan urgensi percepatan operasi pasar ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia tengah memasuki masa panen gadu, yang secara historis menghasilkan volume produksi lebih rendah dibandingkan panen raya pada bulan Maret hingga Mei. Hal ini menyebabkan kebutuhan beras menjadi lebih tinggi dibandingkan pasokannya, yang berpotensi mendorong harga naik dan memicu inflasi.

Sebagai bentuk intervensi, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera mengguyur pasar dengan beras SPHP. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi yang ketat guna mencegah praktik penyalahgunaan seperti pengoplosan beras. Penyaluran beras SPHP harus dilakukan secara transparan dan konsisten dalam bentuk aslinya, sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat bawah yang menjadi sasaran utama program ini.

Perum Bulog, sebagai pelaksana teknis distribusi beras SPHP, telah menyatakan komitmennya untuk memastikan program ini berjalan optimal. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai mitra strategis, termasuk PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta didukung instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan mempercepat proses distribusi hingga ke pelosok daerah, termasuk kawasan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Tidak hanya berfokus pada langkah jangka pendek, pemerintah juga telah menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian menyebutkan bahwa program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian akan terus diperluas. Ini mencakup upaya modernisasi pertanian, pencetakan sawah baru di wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan, serta revitalisasi sistem irigasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mengantisipasi gangguan rantai pasok global.

Dengan sinergi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang ini, pemerintah meyakini bahwa ketahanan pangan Indonesia dalam posisi aman. Menteri Pertanian optimistis bahwa stok beras nasional hingga akhir tahun akan tetap terjaga di angka minimal 2,5 hingga 3 juta ton, memastikan ketersediaan pangan pokok bagi seluruh rakyat.

Kebijakan operasi pasar beras bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, langkah-langkah proaktif seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi tantangan pangan.

Keberhasilan program ini tentu membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan, distribusi yang tepat sasaran, dan edukasi publik menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan operasi pasar. Masyarakat juga diharapkan bijak dalam membeli dan mengonsumsi beras agar stabilitas harga tetap terjaga.

Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia dapat mengatasi tekanan harga pangan dan menjaga kesejahteraan rakyat. Operasi pasar besar-besaran ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa beras, sebagai kebutuhan pokok, tetap tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan menuju masa depan yang lebih mandiri dan berdaulat.

)* penullis merupakan pengamat kebijakan pangan nasional

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Dalam upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, pemerintah kembali menunjukkan komitmennya melalui pelaksanaan operasi pasar besar-besaran di berbagai daerah. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam merespons gejolak harga kebutuhan pokok, terutama di tengah fluktuasi pasar global dan dinamika pasokan domestik.

Langkah pemerintah ini tidak hanya bersifat reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka menengah dan panjang untuk mengendalikan inflasi pangan serta menjamin keterjangkauan harga bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan, sekaligus mencegah praktik spekulasi dan penimbunan yang merugikan rakyat.

Tujuan utama dari pelaksanaan operasi pasar besar-besaran ini adalah untuk menstabilkan harga pangan dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok, terutama menjelang momen tertentu seperti tahun ajaran baru, masa panen yang tertunda, atau menjelang hari besar keagamaan.

Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tanpa harus mengorbankan pos pengeluaran lain yang juga penting, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, operasi pasar juga mendorong daya beli masyarakat, sehingga konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dampak lainnya adalah tertekannya praktik spekulasi dan penimbunan barang yang kerap menjadi penyebab utama kelangkaan dan lonjakan harga. Ketika pemerintah mampu memasok barang dalam jumlah besar dan mendistribusikannya secara merata, maka ruang gerak spekulan otomatis menyempit.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan menggelar operasi pasar secara besar-besaran guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di tengah masyarakat.

Amran menjelaskan bahwa berdasarkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional hingga Juli 2025 meningkat sebesar 14 persen. Selain itu, ketersediaan beras nasional saat ini tercatat mencapai 4,2 juta ton.

Pemerintah telah menyiapkan cadangan beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton serta beras bantuan sosial (bansos) sebanyak 365 ribu ton. Total keseluruhan beras yang telah disiapkan pemerintah berjumlah 1,5 juta ton.

Untuk jangka panjang, pemerintah akan memperkuat program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian sebagai solusi permanen. Langkah ini mencakup perbaikan jaringan irigasi dan pencetakan lahan sawah baru di beberapa wilayah seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

Amran juga menegaskan bahwa ketahanan pangan Indonesia saat ini berada dalam kondisi aman. Pihaknya optimistis cadangan beras nasional pada akhir tahun nanti bisa mencapai antara 2,5 hingga 3 juta ton.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan mengatakan Bulog melakukan operasi pasar karena terdapat beberapa daerah yang mengalami kenaikan harga. Sebelumnya, Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serentak di 5.000 titik seluruh Indonesia. Gerakan ini hadir untuk menekan gejolak harga di sejumlah daerah.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal mengatakan bahwa program SPHP merupakan instrumen penting pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan. Bulog berkomitmen untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusinya secara merata. GPM SPHP diluncurkan secara serentak di lebih dari 5.000 titik di seluruh Indonesia, dengan menyediakan beras SPHP berkualitas dan terjangkau.

Sebagai upaya memperluas jangkauan distribusi, Perum Bulog menjalin kerja sama dengan PT Pos Indonesia, PT Pupuk Indonesia, ID Food, dan PT Perkebunan Nusantara III, serta instansi pemerintah lainnya. Kolaborasi ini bertujuan memastikan beras SPHP dapat menjangkau masyarakat hingga ke pelosok negeri.

Lebih lanjut Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa prosedur distribusi yang ketat demi ketepatan sasaran. Upaya tersebut dilakukan dengan memperketat saluran distribusi SPHP melalui beberapa jalur distribusi utama, yakni pengecer pasar, Koperasi Desa Merah Putih, Kios Pangan binaan Pemda, dan kegiatan GPM oleh instansi pemerintah. Setiap pengecer wajib membuat surat pernyataan tidak menyelewengkan beras SPHP, yang hanya boleh dijual maksimal dua pack (10 kg) per konsumen dengan harga per pack (5 kg) sebesar Rp 62.500.

Keberhasilan operasi pasar tidak lepas dari koordinasi lintas kementerian dan kerja sama erat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan umum dan memastikan ketersediaan stok nasional, sementara pemerintah daerah berperan dalam distribusi dan pemetaan kebutuhan masyarakat setempat.

Operasi pasar menjadi bagian dari sistem pengendalian harga terpadu yang fleksibel namun terukur. Pemerintah dapat dengan cepat merespons gejolak harga tanpa harus mengintervensi secara berlebihan yang dapat mendistorsi mekanisme pasar. Pelaksanaan operasi pasar besar-besaran membuktikan bahwa pemerintah hadir dan tanggap terhadap dinamika pasar yang memengaruhi kesejahteraan rakyat. Ini adalah bentuk perlindungan nyata terhadap hak masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dengan harga yang wajar.

Di tengah ketidakpastian global dan tantangan pangan ke depan, kebijakan seperti ini tidak hanya menjadi solusi taktis, tetapi juga menegaskan bahwa negara tidak tinggal diam dalam menghadapi gejolak ekonomi yang berdampak pada rakyat kecil. Operasi pasar adalah salah satu wujud kehadiran negara dalam ekonomi, untuk menjamin keadilan, kestabilan, dan kesejahteraan bersama. Ini adalah kebijakan yang ditawarkan untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat ditengah kondisi ekonomi global yang belum stabil.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menjaga stabilitas stok dan harga beras nasional dengan menggencarkan operasi pasar secara besar-besaran. Hal ini dilakukan sebagai respons atas kenaikan harga beras yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

“Stok kita banyak sehingga kita melakukan operasi pasar besar-besaran,” kata Amran seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Amran menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras hingga Juli 2025 mencapai 4,2 juta ton. Stok tersebut memungkinkan dilakukannya intervensi langsung melalui program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan sosial.

“Akhir tahun nanti stok kita minimal 2,5 atau 3 juta ton. Dan, ini cukup tinggi, (sehingga) ketahanan pangan kita aman,” ujarnya.

Sebanyak 1,3 juta ton beras akan disalurkan melalui program SPHP dan 365 ton lainnya melalui program bantuan sosial. Amran memastikan, seluruh stok akan terserap secara optimal ke masyarakat agar daya beli tetap terjaga dan harga tidak melonjak lebih jauh.

“Kita tidak hanya menjaga pasokan, tapi juga menjaga harga agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas,” katanya.

Langkah penambahan stok juga dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian di sejumlah wilayah strategis seperti Merauke, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Kita cetak sawah baru dan perbaiki irigasi agar produktivitas meningkat. Ini strategi jangka panjang kita untuk menjaga ketersediaan beras nasional,” ujar Amran.

Selain menjaga ketersediaan dan harga, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi beras guna mencegah penyimpangan dan manipulasi kualitas.

Upaya menindak peredaran beras oplosan yang dikemas seolah-olah sebagai beras medium bahkan premium juga terus dilakukan. Dalam aturan pemerintah, beras premium hanya boleh mengandung 15 persen beras patah, sementara beras medium hingga 25 persen.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, ada 212 merek yang tidak sesuai standar yang ditentukan pemerintah. Broken-nya ada yang 30 persen, 35 persen, 40 persen, bahkan ada yang sampai 50 persen,” ungkap Amran.

Temuan di lapangan menunjukkan banyak produk yang jauh melebihi batas tersebut namun dijual dengan harga premium. Kementerian Pertanian pun telah melaporkan temuan ini kepada aparat penegak hukum yang kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

“Penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Pemeriksaan ulang dari Polri dan Kejaksaan Agung menunjukkan hasil yang sama,” pungkasnya.

[w.R]

[edRW]

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional. Melalui pelaksanaan operasi pasar secara besar-besaran, upaya ini tidak hanya ditujukan untuk menurunkan harga beras di pasaran, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Juli 2025 produksi beras nasional meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, stok beras nasional saat ini tercatat mencapai 4,2 juta ton.

“Insya Allah produksi kita cukup baik tahun ini. Dengan stok yang melimpah, kami akan menggelar operasi pasar besar-besaran,” ujar Mentan Amran.

Lebih jauh, Amran menjelaskan bahwa untuk jangka panjang, pemerintah telah menyiapkan strategi permanen guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Strategi tersebut meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, termasuk perbaikan infrastruktur irigasi serta pencetakan sawah baru di beberapa wilayah potensial seperti Merauke, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwasannya pangan kita posisi sangat aman, karena stok kita tertinggi selama ini,” tegas Amran. Ia juga optimistis bahwa stok beras nasional di akhir tahun dapat tetap terjaga pada kisaran 2,5 hingga 3 juta ton.

Namun demikian, di lapangan, pelaksanaan operasi pasar masih menemui tantangan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw, menyoroti belum optimalnya penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai penyebab utama belum turunnya harga beras meskipun operasi pasar sudah berjalan selama dua pekan terakhir.

“Pantas saja harga beras tak kunjung turun setelah selama dua pekan operasi pasar beras SPHP digulirkan. Saya minta Bulog segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk semakin memasifkan operasi pasar besar,” tegas Tomsi.

Ia mengungkapkan bahwa dari rencana penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP sepanjang Juli hingga Desember 2025, realisasi penyalurannya pada periode 14-29 Juli 2025 baru mencapai 4.496,32 ton, atau sekitar 0,34 persen dari stok yang tersedia. Hal ini tentu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sinergi antarlembaga dan mempercepat distribusi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Aceh turut ambil bagian dalam program ini. Melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Pemprov Aceh menggelar operasi pasar komoditi beras premium di Pasar Bina Usaha Meulaboh, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairuzzadi, menjelaskan bahwa sebanyak 9.800 kilogram beras premium disediakan untuk masyarakat dalam operasi pasar tersebut.

“Tujuan dari kegiatan operasi pasar komoditi beras premium di Kabupaten Aceh Barat ini salah satunya adalah sebagai langkah pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa tingginya minat masyarakat untuk membeli beras yang disediakan dalam kegiatan tersebut membuat stok beras cepat habis.

“Karena jumlah yang terbatas dan minat masyarakat tinggi sehingga mungkin tidak terpenuhi secara keseluruhan, ini menjadi evaluasi bagi kita,” kata Khairuzzadi.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya berencana akan menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Aceh mengenai kebutuhan tambahan pasokan untuk operasi pasar di masa mendatang.

“Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik lagi dan jumlah beras yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar bisa ditambah lagi dari sebelumnya,” pungkasnya.

Langkah konkret yang dilakukan pemerintah pusat hingga daerah ini menunjukkan keseriusan dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan beras nasional. Di satu sisi, petani tetap mendapat insentif dari hasil produksi yang meningkat. Di sisi lain, masyarakat konsumen terbantu dengan harga beras yang lebih terkendali.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan koordinasi yang terus diperkuat, operasi pasar diyakini akan menjadi instrumen efektif dalam menjaga kestabilan harga pangan, melindungi petani, serta memastikan ketersediaan beras yang merata di seluruh pelosok negeri.-

[edRW]

Oleh : Airin Sakinah Maulidiyah )*

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal sebagai Danantara, telah menjadi pusat perhatian sejak resmi berdiri pada 24 Februari 2025. Kehadirannya membawa angin segar dalam pengelolaan investasi strategis negara, terbukti dari berbagai pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Salah satu capaian utamanya adalah keberhasilan memperoleh komitmen pembiayaan senilai US$ 10 miliar (sekitar Rp163,12 triliun) dari 12 lembaga keuangan internasional tanpa jaminan aset, yang menjadi indikator kuat meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, anggota dewan Kawendra Lukistian memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Danantara bersama Kementerian BUMN. Ia menyebut capaian ini sebagai sinyal positif terhadap penguatan posisi ekonomi Indonesia di mata global. Selain dukungan dari sektor perbankan asing, Danantara juga mencatat tambahan pendanaan sebesar US$ 7 miliar dari berbagai lembaga investasi milik negara lain. Tidak kalah penting, keberhasilan ini turut diperkuat oleh peran Presiden Prabowo Subianto dalam membangun jejaring diplomasi ekonomi di tingkat internasional.

Tidak hanya fokus pada pendanaan, Danantara juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan global. Salah satu yang menonjol adalah kolaborasi dengan perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, yang bertujuan memperkuat sektor hilirisasi mineral nasional. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa Prancis saat ini merupakan salah satu investor terbesar dari Uni Eropa di Indonesia. Dengan adanya kesepakatan perdagangan komprehensif IEU-CEPA, peluang kerja sama antara kedua negara semakin terbuka lebar. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam mendorong investasi kelas dunia di sektor nikel.

Danantara juga berperan aktif dalam upaya restrukturisasi perusahaan pelat merah. Salah satu contohnya adalah restrukturisasi PT Garuda Indonesia yang memerlukan dukungan pendanaan hingga Rp20 triliun, termasuk untuk mendukung anak usahanya, Citilink, dalam pengadaan armada baru. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelamatkan perusahaan strategis dan menjaga kesinambungan layanan transportasi udara nasional.

Di sektor energi, Danantara turut serta dalam restrukturisasi keuangan PT PLN (Persero). Dukungan ini difokuskan untuk mendanai pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), sejalan dengan komitmen Indonesia menuju target net-zero emission pada 2060. Langkah ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat transisi energi hijau.

Selain itu, Danantara juga membantu menstabilkan sektor konstruksi nasional dengan memberikan dukungan kepada BUMN seperti PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya. Kedua perusahaan tersebut tengah menghadapi tekanan keuangan akibat proyek infrastruktur skala besar. Melalui pendekatan restrukturisasi keuangan dan reformasi tata kelola, Danantara memastikan proyek-proyek strategis nasional tetap berjalan tanpa membebani keuangan negara.

Peran Danantara kini melampaui sekadar lembaga keuangan. Ia berfungsi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga agar perusahaan-perusahaan vital tetap beroperasi secara efisien dan berkontribusi terhadap pelayanan publik. Pendekatan berbasis data, transparansi, dan prinsip tata kelola yang baik menjadi fondasi keberhasilan Danantara dalam mendukung transformasi BUMN menuju entitas yang lebih sehat, kompetitif, dan berdampak langsung bagi rakyat. Peran ini semakin strategis mengingat tekanan global yang menuntut adaptasi cepat, inovasi, serta efisiensi tinggi.

Komitmen Danantara dalam membangun masa depan bangsa juga tercermin dari inisiatif pengembangan SDM. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menyatakan bahwa lembaganya tengah membangun sebuah perguruan tinggi baru di Indonesia dengan menggandeng sembilan universitas terkemuka dunia. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kualitas manusia Indonesia, menjadikan pendidikan sebagai fondasi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pihak Danantara turut menyampaikan bahwa universitas korporat yang dinamakan Danantara Indonesia Academy diharapkan menjadi wadah bagi talenta-talenta terbaik Indonesia untuk mendapatkan pendidikan kelas dunia tanpa harus pergi ke luar negeri. Lembaga ini dirancang untuk menjadi pusat pembelajaran unggulan yang mampu mencetak lulusan berdaya saing tinggi, setara dengan lulusan universitas ternama internasional. Dalam satu dekade ke depan, akademi ini ditargetkan mampu berdiri sejajar, bahkan menjadi mitra strategis bagi kampus-kampus global.

Keberadaan Danantara Indonesia Academy tidak hanya akan memperkuat ekosistem pendidikan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menciptakan SDM unggul yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Program yang ditawarkan dirancang dengan pendekatan multidisipliner, kolaboratif, serta berbasis pada kebutuhan industri masa depan.

Perjalanan Danantara sejauh ini membuktikan bahwa dengan visi yang kuat dan tata kelola yang baik, Indonesia mampu menciptakan lembaga strategis yang andal. Sebagai pengelola aset dan mitra transformasi BUMN, Danantara telah menunjukkan kapasitasnya dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global. Dengan keberhasilan restrukturisasi di berbagai sektor vital dan komitmen terhadap pengembangan SDM, Danantara telah menjelma menjadi mitra nyata dalam pembangunan Indonesia. Ke depan, peran lembaga ini akan sangat menentukan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata.

)* Penulis Merupakan Pengamat Bidang Ekonomi