Oleh: Nur Meilani )*

Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai sovereign wealth fund kedua Indonesia, dengan mandat mengelola aset BUMN sebesar sekitar US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14-15 ribu triliun. Danantara didukung sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi nasional melalui investasi jangka panjang di sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur maju, dan ketahanan pangan.

Direktur Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Haryati, menegaskan bahwa investasi ini adalah kabar baik untuk masyarakat Indonesia, dan Tim Teknis Kementerian PKP sedang membahas detail lebih lanjut mengenai skema pendanaan dari Danantara. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan target ambisius hingga 8 % pertumbuhan tahunan, berkat transfer investasi ke sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, hilirisasi industri, manufaktur berteknologi tinggi, dan ketahanan pangan. Danantara dinilai memiliki potensi besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan membuka jalan menuju Indonesia yang mandiri.

Keseriusan pemerintah dalam menjalankan Danantara dapat dilihat dari sinergi antara pembiayaan strategis dengan program nyata, melalui komitmen investasi sebesar Rp 130 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, juga menyatakan Danantara siap mendukung penuh sektor perumahan rakyat. Pihaknya juga menyebut bahwa dukungan pembiayaan mencapai sekitar RP 130 triliun, dan akan melakukan koordinasi teknis dengan berbagai pihakmulai dari Bank BUMN, swasta, bahkan Bank Central Asia (BCA) untuk memperkuat Program 3 Juta Rumah.

Danantara juga membantu memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan inklusif di sektor perumahan rakyat, ini adalah bukti komitmen pemerintah untuk hadir nyata dalam kehidupan rakyat dan bukan hanya slogan semata. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan bahwa Danantara diharapkan mampu menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa pembentukan Danantara sejalan dengan UU dan PP terkait pengelolaan aset negara.

Selain itu, profesionalisme dan transparansi merupakan pilar utama. Pemerintah menegaskan bahwa Danantara bisa diaudit kapan saja oleh lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan pihak eksternal, dengan laporan kinerja laporan terbuka secara publik. Efisiensi dan investasi jangka panjang pun dilakukan dengan dana yang dikumpulkan dari efisiensi belanja negara (Rp 308 triliun) dialihkan ke Danantara guna membiayai sekitar 20 proyek nasional skala besar, seperti PLTU, industri hilir, pusat data, dan akuakultur serta energi baru terbarukan. Strategi ini menandai transformasi fiskal dari konsumtif menjadi produktif.

Danantara juga dapat menjadi faktor pendorong dalam investasi domestik dan global diawali dengan melakukan investasi domestik senilai US$ 11–15 miliar di tahun pertama dalam kerjasama dengan investor global di sektor seperti mobil listrik, baterai, plasma darah, dan pusat data. Hal ini meningkatkan daya saing nasional dan membawa modal internasional ke Tanah Air. Selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa dengan keberadaan Danantara, Indonesia mampu berdiri sejajar di antara negara maju, membuktikan kemandirian bangsa dalam mengelola aset nasional secara berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa Danantara adalah wujud nyata semangat “Indonesia berdikari secara ekonomi”.

Dalam pelaksanaannya pemerintah telah menetapkan berbagai mekanisme pengawasan yang serius, melibatkan lembaga eksternal, tokoh independen, dan audit berkala. CEO Danantara, Rosan Roeslani, secara publik memastikan keterlibatan KPK dan BPK bersyarat atas permintaan DPR, serta sistem akuntabilitas publik sebagai fondasi tata Kelola. Presiden Prabowo pun menyatakan bahwa pendirian Danantara sebagai bagian dari reformasi birokrasi efektif yang bersih dari korupsi. Sehingga danantara ini akan berdampak nyata bagi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Dengan fokus investasi pada sektor strategis, Danantara mampu menghasilkan beberapa dampak nyata yakni dengan penciptaan lapangan kerja dalam proyek berskala besar seperti hilirisasi tambang, energi bersih, dan teknologi digital, lalu ketahanan pangan dan energi yakni dengan investasi ke sektor produk strategis yang menjadi kebutuhan nasional, selanjutnya pertumbuhan industri domestik, terutama manufaktur berteknologi tinggi yang mendukung nilai tambah produk lokal, serta optimalisasi aset BUMN, dengan jangka panjang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, sehingga BBM APBN bisa dialokasikan untuk sektor sosial.

Dengan pertimbangan manfaat jangka panjang, profesionalisme, serta manajemen transparan, mengambil sikap mendukung kebijakan pemerintah dalam pembentukan Danantara adalah langkah yang rasional dan patriotik. Lembaga ini membuka peluang transformasi besar bagi perekonomian Indonesia menuju pertumbuhan inklusif dan kemandirian ekonomi sejati. Meskipun terdapat beberapa tantangan, kebijakan ini tetap sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Jika dijalankan dengan tata kelola normatif, Danantara memiliki potensi menjadi salah satu tonggak sejarah pembangunan Indonesia, menjadikan bangsa kita lebih mandiri, sejahtera, dan dihormati di pentas global. Oleh karena itu masyarakat harus yakin bahwa kebijakan Danantara pantas didukung sebagai langkah strategis nyata menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya secara ekonomi.

)*Penulis Merupakan Pengamat Kebijakan Publik

Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi membentuk holding investasi dan operasional bernama Danantara, sebagai langkah strategis mempercepat transformasi BUMN dan meningkatkan daya saing korporasi negara di tingkat global. Pembentukan ini diresmikan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengalihan saham sejumlah BUMN ke dalam struktur holding baru tersebut.

Danantara dirancang sebagai perusahaan induk yang akan mengelola dan mengonsolidasikan portofolio investasi negara di beberapa BUMN non-klaster. Per Juli 2025, holding ini mengelola lebih dari 10 perusahaan, termasuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), serta entitas lain yang sebelumnya belum tergabung dalam klaster industri tertentu. Total nilai aset yang dikelola Danantara diperkirakan mencapai Rp1.250 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa Danantara menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekosistem BUMN yang adaptif dan bernilai tambah.

“Holding ini bukan hanya wadah konsolidasi, tetapi juga motor penggerak reformasi tata kelola dan investasi negara agar lebih efisien, transparan, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya.

Selain memperkuat tata kelola dan efisiensi operasional, Danantara juga mengusung prinsip investasi berkelanjutan berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance), serta membuka ruang bagi kemitraan strategis global.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Aviliani menilai pembentukan Danantara sebagai langkah penting untuk menjawab kompleksitas pengelolaan BUMN.

“Selama ini banyak BUMN yang bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi. Dengan holding ini, pemerintah bisa lebih fokus menciptakan nilai investasi dan mendorong efisiensi. Tapi tantangannya adalah memastikan Danantara tidak hanya menjadi entitas administratif, melainkan juga mampu menghasilkan nilai ekonomi nyata,” tegasnya.

Holding Danantara juga menjadi bagian dari roadmap BUMN 2020–2034, yang bertujuan menjadikan BUMN sebagai agen pencipta nilai sekaligus lokomotif pembangunan nasional yang kompetitif secara global. Pemerintah berharap melalui integrasi ini, kontribusi BUMN terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dengan terbentuknya Danantara, transformasi BUMN memasuki babak baru yang menandai pergeseran paradigma dari sekadar pengelolaan aset menuju penciptaan nilai strategis bagi negara dan masyarakat.-

[edRW]

Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara, sebagai entitas yang ditugaskan mengelola portofolio investasi negara secara profesional, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembentukan holding perusahaan negara. Pembentukan holding investasi ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Regulasi tersebut mengatur struktur baru pengelolaan kekayaan negara melalui dua entitas utama di bawah Danantara, yakni holding investasi dan holding operasional.

Berdasarkan Pasal 3A UU BUMN, kekuasaan atas kedua holding berada di tangan Menteri BUMN sebagai pemegang saham seri A Dwiwarna dan Danantara sebagai pemegang saham seri B.

Sementara Pasal 3AB menyebutkan bahwa holding investasi berbentuk perseroan terbatas dengan mandat strategis untuk mengelola investasi negara, memberdayakan aset, dan menjalankan penugasan pemerintah.

“Sudah ditunjuk, sudah eksisting (BUMN-nya). Akan kami umumkan ke publik nanti. Tahun ini, mudah,” ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir.

Langkah strategis ini dinilai sebagai elemen penting dalam mendorong akselerasi investasi nasional dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Pembentukan holding bukan sekadar penggabungan administratif perusahaan-perusahaan pelat merah dalam satu payung. Lebih dari itu, inisiatif ini merupakan transformasi struktural yang bertujuan mengonsolidasikan kekuatan bisnis negara agar lebih fokus, terarah, dan mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Melalui holding, berbagai badan usaha milik negara (BUMN) dengan bidang usaha sejenis atau yang memiliki kesamaan tujuan strategis akan dikelompokkan dalam satu entitas, sehingga proses pengambilan keputusan dan manajemen aset menjadi lebih terintegrasi.

Danantara menilai bahwa kecepatan dalam membentuk dan menjalankan holding akan menjadi kunci dalam menciptakan daya tarik investasi yang lebih besar. Dengan struktur holding yang ramping dan efisien, investor akan lebih mudah menilai potensi bisnis BUMN serta meminimalisir risiko akibat fragmentasi struktur kepemilikan dan tata kelola yang selama ini menjadi hambatan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengungkapkan bahwa BUMN terkait telah mulai mengemban peran baru di sektor investasi sebagai bagian dari restrukturisasi kelembagaan. Struktur tersebut juga diproyeksikan menjadi fondasi tata kelola investasi jangka panjang yang lebih profesional dan strategis.

”Pemerintah melalui Danantara menargetkan efisiensi, transparansi, dan peningkatan nilai tambah dari aset negara melalui pembentukan holding ini,”ujar Misbakhun.

Kebijakan percepatan pembentukan holding ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menekankan peran sektor investasi dalam menciptakan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Investasi yang kuat dan terarah merupakan fondasi bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, serta penguatan ketahanan ekonomi nasional menghadapi dinamika global.

*

Oleh: Aulia Sofyan Harahap)*

Upaya pemberantasan judi daring di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. PT Visionet Internasional (OVO) kembali meluncurkan program Gerakan Bareng Ungkap Judi Daring (Gebuk Judol) ronde kedua sebagai wujud nyata dukungan perusahaan terhadap langkah pemerintah menutup ruang gerak aktivitas ilegal ini.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, menjelaskan bahwa perusahaannya ingin berperan tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan digital, tetapi juga sebagai bagian dari solusi menghadapi tantangan nasional seperti judi daring. Ia menyampaikan bahwa aktivitas ini tidak sekadar melanggar hukum, tetapi juga mengancam masa depan generasi emas Indonesia, sehingga membutuhkan upaya bersama untuk menanganinya.

Karaniya memaparkan bahwa pada pelaksanaan Gebuk Judol ronde pertama, OVO menerima puluhan ribu laporan dari masyarakat, dengan sekitar 11 ribu laporan yang valid. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.500 akun terbukti terlibat dalam aktivitas judi daring. Akun-akun itu langsung diblokir dan informasinya diteruskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk proses hukum lebih lanjut. Ia menilai hasil ini membuktikan bahwa kerja sama antara swasta, regulator, dan publik dapat memberikan dampak positif nyata dalam memberantas praktik terlarang tersebut.

Menurut Karaniya, Gebuk Judol ronde kedua digelar untuk memperkuat semangat gotong royong digital dan mendukung ekosistem keuangan yang aman. Ia menambahkan bahwa program ini juga selaras dengan nilai-nilai bangsa yang menolak perjudian sebagai ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menilai inisiatif yang dilakukan OVO mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi daring. Berdasarkan data PPATK, jumlah transaksi judi daring menurun hingga 80 persen pada periode Januari–Maret 2025, dengan total transaksi sekitar 39,82 juta kali. Ia menyebut langkah seperti ini perlu diperluas karena terbukti memperkuat ekosistem pelaporan dan mendukung upaya pemerintah menciptakan ruang digital yang aman serta terpercaya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengambil langkah tegas untuk menutup akses perbankan yang digunakan pelaku judi daring. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta perbankan memblokir 25.912 rekening yang diduga terkait aktivitas judi daring. Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat 17.026 rekening. Data tersebut diperoleh dari Komdigi dan menjadi dasar langkah pencegahan yang dilakukan sektor perbankan.

Dian menjelaskan bahwa OJK juga meminta bank menutup rekening yang sesuai dengan nomor identitas kependudukan pemiliknya dan memperketat pengawasan melalui Enhanced Due Diligence (EDD). Ia menilai bahwa ancaman siber terhadap sektor keuangan kini semakin terorganisir, sehingga perbankan diminta meningkatkan sistem deteksi dini terhadap transaksi anomali yang berpotensi fraud. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal tersebut.

Program Gebuk Judol ronde kedua, yang berlangsung sejak 21 Juli hingga 20 Agustus 2025, membuka kanal pelaporan melalui situs resmi Gebuk Judol maupun pusat bantuan di aplikasi OVO. Sebagai bentuk apresiasi, tiga pelapor dengan jumlah laporan valid terbanyak akan mendapatkan hadiah total Rp60 juta berupa OVO Cash dan OVO Points.

Karaniya menegaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar kampanye perusahaan, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral mendukung kebijakan pemerintah dalam memerangi judi daring. Menurutnya, keterlibatan sektor swasta dalam upaya ini menjadi bagian penting strategi nasional memberantas aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat dan perekonomian.

Pemerintah berharap kolaborasi semacam ini dapat menjadi model kerja sama strategis ke depan dalam menghadapi tantangan serupa. Sinergi antara regulator, perbankan, perusahaan swasta, dan masyarakat diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku judi daring, menjaga stabilitas sektor keuangan, dan menciptakan ruang digital yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan langkah-langkah yang semakin terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, pemberantasan judi daring di Indonesia menunjukkan hasil yang semakin nyata. Program Gebuk Judol ronde kedua yang diinisiasi OVO, ditambah dengan tindakan tegas OJK memblokir puluhan ribu rekening terkait judi daring, menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas sektor mampu menutup ruang gerak para pelaku secara lebih efektif.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemutusan akses transaksi ilegal, tetapi juga membangun kesadaran publik untuk terlibat aktif dalam menjaga ekosistem digital yang sehat. Sinergitas yang terjalin diharapkan menjadi pondasi kuat dalam menekan angka perjudian daring di masa mendatang, sekaligus mendukung terciptanya ruang digital yang aman, ekonomi nasional yang stabil, dan perlindungan generasi muda dari bahaya aktivitas ilegal tersebut.

)* Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

[edRW]

Papua Tengah – Pasca Peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, program ini bukan sekadar program ekonomi, melainkan menjadi simbol nyata dari semangat gotong royong yang menjadi akar budaya bangsa Indonesia.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa koperasi memainkan peran vital dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi fondasi demokrasi ekonomi yang berlandaskan prinsip kebersamaan.

“Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi manifestasi semangat gotong royong dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dengan prinsip satu orang satu suara, koperasi mencerminkan demokrasi ekonomi yang memberi hak setara bagi setiap anggota untuk menentukan arah masa depan bersama,” ujar Nawipa.

Program Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi desa yang terintegrasi. Koperasi ini akan mengelola berbagai sektor penting seperti penyediaan sembako bersubsidi (gas, beras, minyak goreng), pelayanan kesehatan melalui gerai klinik dan apotek desa, serta logistik pertanian lewat gudang hasil panen dan fasilitas distribusi. Model ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari tingkat paling bawah secara berkelanjutan.

Gubernur Nawipa menyampaikan bahwa Papua Tengah memiliki peran strategis dalam menyukseskan visi Indonesia Emas 2045. Ia melaporkan progres signifikan dalam implementasi program Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Dari 1.208 desa dan kelurahan yang telah disosialisasikan, sebanyak 847 desa/kelurahan (70,1%) telah menggelar Musyawarah Desa sebagai tahap krusial, dan 581 koperasi (48,1%) telah resmi terbentuk dan mengantongi badan hukum.

“Angka-angka ini adalah bukti nyata kerja keras kita bersama. Ini juga bagian dari kontribusi Papua Tengah untuk pencapaian nasional lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk melalui Musyawarah Desa Khusus di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Acara peluncuran turut dihadiri oleh Pj Sekda Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Forkopimda, serta perwakilan dari enam kabupaten lainnya seperti Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya. Momen ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tanah Papua melalui koperasi sebagai wadah kolektif yang menjunjung tinggi semangat gotong royong

*Oleh : Frans Telenggen

Pembangunan ekonomi yang adil dan merata adalah impian seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di tanah Papua. Namun, dalam realitasnya, ketimpangan akses ekonomi dan dominasi struktur distribusi yang tidak adil masih menjadi tantangan besar, terutama bagi warga desa di pelosok Papua. Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini merupakan ikhtiar nyata untuk menghadirkan keadilan ekonomi di tingkat akar rumput, sekaligus mengikis ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir yang selama ini menghisap keuntungan dari keringat rakyat kecil.

Koperasi Desa Merah Putih hadir bukan semata sebagai lembaga ekonomi, tetapi sebagai gerakan kolektif yang menghidupkan kembali semangat gotong royong, kemandirian, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi desa. Di tanah Papua, kehadiran koperasi ini membawa harapan baru bagi petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal lainnya yang selama ini berada dalam tekanan sistem distribusi yang panjang dan tidak menguntungkan. Rantai distribusi yang terlalu panjang telah menyebabkan harga produk pertanian dan kebutuhan pokok tidak seimbang, merugikan produsen di desa dan konsumen di perkotaan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, melihat Koperasi Desa Merah Putih sebagai solusi konkret untuk memotong mata rantai distribusi yang tidak adil. Dengan koperasi ini, petani di desa tidak lagi harus menjual hasil panen mereka melalui perantara yang kerap memanfaatkan posisi tawar rendah petani. Koperasi akan menjadi pusat produksi, penyimpanan, hingga distribusi produk pertanian dan kebutuhan pokok, sehingga petani mendapatkan harga yang layak dan konsumen memperoleh harga yang stabil. Ini adalah langkah revolusioner dalam menciptakan struktur ekonomi desa yang berpihak pada rakyat kecil.

Pendirian koperasi ini juga sejalan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa koperasi bukan hanya entitas ekonomi, melainkan perwujudan demokrasi ekonomi. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi, tanpa memandang besar kecilnya modal yang ditanamkan. Prinsip “satu orang satu suara” menjadi pondasi moral dalam membangun sistem ekonomi yang setara dan inklusif.

Peluncuran koperasi ini di Papua Tengah menandai momentum penting dalam perjalanan pembangunan Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan komitmen tinggi dalam mengakselerasi pembentukan koperasi di wilayahnya. Dengan lebih dari 1.200 desa dan kelurahan telah disosialisasikan, 847 desa sudah melaksanakan musyawarah desa, dan 581 koperasi telah berbadan hukum, ini menjadi bukti bahwa inisiatif ini bukan sekadar wacana, melainkan sudah berjalan secara konkret di lapangan. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa masyarakat Papua menyambut baik kehadiran koperasi ini sebagai wahana pemberdayaan ekonomi lokal.

Koperasi Merah Putih juga dirancang multifungsi. Tidak hanya berperan dalam mengelola hasil pertanian dan kebutuhan pokok, koperasi ini juga menjadi sentra layanan publik. Kehadiran gerai sembako untuk barang subsidi, klinik desa dan apotek untuk layanan kesehatan, serta gudang logistik dan transportasi, menjadikan koperasi sebagai simpul utama dalam aktivitas sosial ekonomi desa. Dengan begitu, masyarakat desa tidak perlu lagi bergantung pada kota untuk memenuhi kebutuhan dasar, karena semua sudah tersedia di lingkungan mereka sendiri.

Implementasi Koperasi Merah Putih didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Ini memperlihatkan bahwa koperasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kebijakan nasional yang memiliki kerangka hukum kuat. Pemerintah pusat menaruh perhatian besar pada percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa, terutama di daerah-daerah tertinggal seperti Papua. Diharapkan, dalam beberapa tahun ke depan, seluruh desa di Papua memiliki koperasi yang aktif dan produktif, sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Namun, tantangan tentu tidak sedikit. Mengubah paradigma masyarakat dari pola konsumtif menjadi produktif, menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem koperasi, serta membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel merupakan pekerjaan rumah yang harus dijalankan secara konsisten. Dibutuhkan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga generasi muda desa yang melek teknologi dan memiliki semangat wirausaha.

Koperasi Desa Merah Putih adalah simbol kebangkitan ekonomi desa di Papua. Ia mencerminkan semangat kemandirian dan keberanian untuk menciptakan perubahan dari bawah. Dalam konteks Papua, di mana tantangan geografis, sosial, dan ekonomi begitu kompleks, koperasi ini menjadi bukti bahwa dengan niat tulus dan kebijakan yang berpihak pada rakyat, ketimpangan bisa dikurangi dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Papua tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek utama yang menggerakkan perubahan dari dalam.

Dengan mengedepankan prinsip keadilan, partisipasi, dan gotong royong, Koperasi Desa Merah Putih menjadi jalan baru menuju Papua yang mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Inilah momentum emas bagi tanah Papua untuk menata ulang sistem ekonominya dengan menempatkan rakyat sebagai pemilik, pengelola, dan penerima manfaat utama pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah harus menjaga nyala semangat ini, memastikan koperasi bukan hanya lahir di atas kertas, tetapi tumbuh dan berkembang sebagai institusi ekonomi rakyat yang kuat, modern, dan berkeadilan.

*Penulis Pengamat Ekonomi Papua

JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah resmi diluncurkan serentak pada Senin (4/8/2025) sebagai bagian dari akselerasi layanan kesehatan nasional. Program ini menyasar 53,8 juta siswa di seluruh Indonesia, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, pesantren, sekolah rakyat, dan SLB.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa sekolah rakyat menjadi yang pertama mengimplementasikan program ini karena sifatnya yang berasrama.

“Karena sekolah rakyat itu adalah sekolah berasrama jadi kemarin kita mulainya duluan. Kita sudah melakukan cek kesehatan gratis sekolah rakyat di 72 sekolah,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Pelaksanaan CKG Sekolah bukan hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga kesehatan jiwa peserta didik. Hasil awal menunjukkan bahwa masalah gigi merupakan keluhan paling umum, disusul gangguan mata dan anemia.

“Saya juga terkejut, ternyata banyak anak kita memiliki masalah gigi, mata, dan kecemasan akibat penggunaan gadget,” pungkas Budi.

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan gangguan mental menjadi bagian penting dalam program ini, mengingat minimnya deteksi dini terhadap gangguan psikologis di kalangan pelajar.

“Kita mulai ukur (tingkat) kecemasan, depresi, agar bisa ditindaklanjuti lebih awal,” jelas Menkes.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, menyampaikan bahwa pemeriksaan disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan usia siswa, mulai dari 7 hingga 17 tahun.

“Dalam Cek Kesehatan Gratis itu juga sesuai dengan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi anak-anak kita, juga beban penyakit yang besar yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang menentukan apa saja yang nanti kita periksa,” ujar Maria Endang Sumiwi.

Program ini dinilai strategis dalam menyiapkan generasi sehat sejak dini. Pemeriksaan meliputi status gizi, tekanan darah, mata, gigi, telinga, kesehatan reproduksi, hingga hepatitis dan talasemia. Pemeriksaan kesehatan jiwa juga dilakukan menyeluruh untuk mendeteksi potensi gangguan mental sedini mungkin.

Dengan jangkauan dan cakupan yang luas, CKG Sekolah diharapkan menjadi landasan kuat dalam membangun generasi pelajar yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi masa depan.

Jakarta – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah resmi diluncurkan serentak oleh pemerintah pada Senin, 4 Agustus 2025, di 12 sekolah di berbagai daerah. Langkah ini menandai dimulainya perluasan cakupan pelayanan kesehatan gratis yang menyasar siswa sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Adita Irawati menyebut bahwa program ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

“CKG Sekolah merupakan investasi jangka panjang di sektor kesehatan bagi anak dan remaja,” ujar Adita, Minggu (3/8).

Pemerintah menargetkan sebanyak 53,8 juta siswa dari 282 ribu satuan pendidikan akan menjadi penerima manfaat CKG Sekolah. Program ini meliputi jenjang SD, SMP, SMA, madrasah, hingga Sekolah Rakyat. Peluncuran ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, yang mengutamakan pendekatan promotif dan preventif di bidang kesehatan.

Sejak pertama kali diluncurkan pada 10 Februari 2025, program CKG telah menjangkau lebih dari 16 juta orang. Melalui CKG Sekolah, pemerintah semakin aktif menjangkau anak-anak di lingkungan pendidikan agar deteksi dini potensi penyakit bisa dilakukan secara berkala.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa program ini juga bertujuan mengubah kebiasaan masyarakat terkait pemeriksaan kesehatan.

“Dalam keadaan sehat sekalipun, masyarakat didorong untuk datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan dirinya secara gratis. Untuk mencegah hal-hal buruk di kemudian hari sebelum semuanya terlambat,” tegas Hasan.

Ia menambahkan bahwa pelajar menjadi kelompok yang sangat strategis untuk dijangkau, mengingat pentingnya membentuk gaya hidup sehat sejak usia sekolah.

“Diharapkan anak-anak kita bisa dideteksi sedini mungkin potensi penyakit yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih parah di masa depan,” tambah Hasan.

Peluncuran serentak ini menandai keseriusan pemerintah dalam menjadikan pemeriksaan kesehatan sebagai rutinitas yang terintegrasi dalam kehidupan pendidikan.

Oleh : Ivan Hertanto )*

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai dari sekolah hingga pesantren, adalah bukti nyata bahwa pemerintah menjalankan program pembangunan dengan prinsip inklusivitas dan keadilan. Di tengah dinamika dan kompleksitas tantangan dunia pendidikan dan kesehatan, langkah ini menunjukkan bahwa negara hadir menyeluruh, tanpa membedakan latar belakang peserta didik. Pemeriksaan kesehatan secara berkala bukan hanya menyasar siswa di kota-kota besar atau sekolah unggulan, tetapi juga menjangkau santri di pesantren, termasuk yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar. Ini adalah langkah revolusioner dalam memastikan bahwa seluruh anak bangsa memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan dasar.

Pemerintah memahami bahwa kesehatan adalah prasyarat utama dalam proses belajar-mengajar yang efektif. Anak yang sehat akan lebih mudah menyerap pelajaran, lebih aktif dalam kegiatan sekolah, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Dengan menjadikan CKG sebagai program lintas-sektor yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Agama, negara memastikan sinergi yang kuat dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sehat bagi semua. Pendekatan ini mencerminkan semangat transformasi layanan publik yang inklusif, holistik, dan berpihak pada kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto mengatakan pihaknya memandang pelaksanaan CKG di sekolah berperan penting membantu pembangunan ketahanan kesehatan jiwa anak Indonesia. Pihaknya mengingatkan program ini tidak boleh berhenti hanya pada tahap deteksi dini, tetapi harus dibarengi tindakan intervensi selanjutnya.

Program CKG tidak hanya berfokus pada deteksi penyakit, tetapi juga berperan penting dalam edukasi dan promosi hidup sehat. Anak-anak di sekolah dan pesantren mendapatkan pemahaman dasar tentang pentingnya menjaga kebersihan diri, pola makan bergizi, pentingnya olahraga, serta mengenali gejala awal penyakit seperti anemia, gangguan penglihatan, atau kelainan pertumbuhan.

Di banyak pesantren, yang sering kali memiliki sistem hidup komunal dan pola makan terbatas, intervensi CKG sangat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan gizi atau kebiasaan yang tidak mendukung kesehatan santri. Dengan pemeriksaan teratur, pemerintah dapat memberikan rujukan atau bantuan lanjutan, seperti pemberian suplemen, layanan lanjutan ke puskesmas, hingga fasilitasi alat bantu kesehatan jika dibutuhkan.

Salah satu kekuatan dari program ini adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Di sekolah, guru dan tenaga pendidik didorong untuk mendampingi proses pemeriksaan dan mencatat perkembangan kesehatan siswa. Di pesantren, pengasuh dan ustaz turut berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ini, menciptakan ruang kolaborasi antara negara dan institusi keagamaan dalam upaya pembangunan sumber daya manusia. Ini memperkuat rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, terutama di komunitas pesantren yang selama ini sering berjalan dengan sistem swadaya. Dengan merangkul pesantren sebagai mitra strategis, pemerintah menunjukkan kesungguhan dalam membangun bangsa secara menyeluruh, tanpa diskriminasi.

Cakupan program CKG juga menandakan keberhasilan dalam membumikan semangat keadilan sosial. Di tengah kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan yang masih dirasakan sebagian masyarakat, kehadiran tim medis langsung ke sekolah dan pesantren menjawab kebutuhan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Banyak cerita inspiratif bermunculan, seperti santri yang selama ini tidak menyadari memiliki kelainan mata, lalu mendapatkan bantuan kacamata gratis, atau siswa yang terdeteksi anemia kemudian dibantu melalui program makanan tambahan bergizi.

Sementara itu, Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengatakan program CKG adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk menyiapkan generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani. Ini sejalan dengan nilai-nilai inti setiap agama yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai bagian dari ibadah dan keberlangsungan hidup.

Lebih jauh, CKG juga memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pada pilar kesehatan yang baik dan kesejahteraan serta pendidikan berkualitas. Dengan melakukan deteksi dini terhadap masalah kesehatan anak dan remaja, pemerintah turut mencegah terjadinya penurunan kualitas pendidikan akibat gangguan kesehatan yang tidak terdeteksi. Strategi ini menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan, siswa dan santri mulai terbiasa memantau kondisi fisiknya secara mandiri, memahami pentingnya pola hidup sehat, serta tidak mengabaikan gejala-gejala awal penyakit. Kebiasaan ini, bila dibentuk sejak dini, akan berdampak positif dalam jangka panjang, karena generasi yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan adalah fondasi bagi masyarakat yang produktif dan tangguh.

Dengan pelaksanaan yang terus meluas dan sistematis, Program CKG di sekolah dan pesantren menjadi representasi nyata dari wajah baru pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat. Ini adalah langkah besar menuju transformasi sosial yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah telah menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga menyentuh dimensi paling esensial, kesehatan dan masa depan anak-anak bangsa. Apresiasi setinggi-tingginya patut diberikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung program ini. Dengan komitmen berkelanjutan, program CKG akan menjadi pilar penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman.

)* Pengamat pendidikan dalam negeri