Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau 20 juta warga sebelum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025.

Presiden Prabowo Subianto, mengatakan jumlah penerima MBG saat ini telah mencapai 6,7 juta orang. Melihat progres tersebut, ia meminta agar pelaksanaan dipercepat agar target dapat tercapai lebih cepat dari jadwal semula pada akhir Agustus.

“Rencananya, akhir Agustus baru kita akan mencapai 20 juta penerima manfaat, tetapi saya minta bagaimana caranya, pikirkan, bagaimana kita bisa mempercepat, mereka laporkan Pak ternyata kita mungkin bisa mempercepat,” kata Presiden Prabowo.

Meski mendorong percepatan, Presiden tetap menekankan pentingnya menjaga kualitas program. Ia mengingatkan agar pengelolaan dapur, administrasi, dan keuangan dilakukan secara profesional. Untuk itu, pelatihan pengelola harus terus diperkuat. Presiden optimistis angka tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun. Ia berharap pada Desember mendatang, jumlah penerima MBG bisa menyentuh 82,9 juta orang.

“Mereka lapor ke saya, Pak ini bisa dipercepat, kemungkinan besar kita bisa mencapai angka 20 juta, Insya-Allah sebelum 17 Agustus, dan sesudah itu akan naik terus, dan kita berdoa, kita berharap bulan Desember tahun ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat,” jelas Prabowo Subianto.

Program MBG juga mendapat perhatian luas di tingkat internasional. Beberapa pemimpin negara dikabarkan tertarik mempelajari program ini. Presiden pun membandingkan capaian Indonesia dengan Brasil yang membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk menjangkau puluhan juta anak penerima makan bergizi.

“Waktu saya ke luar negeri, banyak pemimpin bertanya, dan bahkan banyak yang mau ngirim tim ke Indonesia belajar bagaimana kita mencapai hal ini,” ungkap Presiden Prabowo.

Selain itu, dukungan sektor swasta semakin memperkuat pelaksanaan program MBG. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyatakan pihaknya siap mendukung percepatan melalui inisiatif Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin. Kadin menargetkan pembangunan 1.000 titik dapur bergizi sebagai tahap awal.

“Tadi kami update, kami melaporkan perkembangan Makan Bergizi Gratis Gotong Royong Kadin, antusiasmenya luar biasa. Kadin berniat untuk ikutan 1.000 titik SPPG, dan kami akan mulai dengan pilot project,” ucap Anindya.

Menurutnya, proyek ini akan diperluas dengan buku panduan yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Dunia usaha siap mendukung pembangunan dapur bergizi, termasuk melibatkan UMKM untuk memperkuat rantai pasok pangan.

“Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat memastikan program MBG berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi jutaan masyarakat di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Melalui peningkatan profesionalisme seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi anak-anak Indonesia, khususnya pelajar dari keluarga rentan.

Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda), Nofalia Heikal Safar menanggapi polemik beberapa insiden kasus keracunan massal dalam program MBG yang diluncurkan pemerintah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak pelajar, terkadang mendapat sorotan publik.

“Apalagi setelah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis data temuan di lapangan hingga pertengahan bulan Mei 2015 lalu, tercatat ada 17 kejadian luar biasa yang tersebar di 10 provinsi, di Indonesia,” ujar Nofalia.

Nofalia menambahkan, dalam menjalankan seluruh program proyek strategis nasional yang ditetapkan berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo, khususnya program MBG, diperlukan pengelolaan yang profesionalisme, dengan tata kelola yang mumpuni, kedisiplinan dan kebersihan dalam kinerja. Mulai dari pengadaan, penyeleksian barang baku yang berkualitas, persiapan, proses pemasakan, pemorsian hingga pengiriman sampai tujuan.

“Harapan saya sebagai ketum Garuda kedepannya semoga tidak ada lagi Dapur-Dapur MBG yang bermasalah hingga menyebabkan keracunan pada anak-anak pelajar,” katanya.

Nofalia juga mengajak kepada mitra atau penyelenggara Dapur MBG di seluruh Indonesia, wajib mendukung sepenuhnya Program MBG arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan pendistribusian makanan dengan kualitas terbaik 4 sehat 5 sempurna dilakukan secara cermat, cepat dan efisien. BPOM juga telah berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur.

“Apalagi komitmen BPOM tak hanya berhenti di evaluasi, melainkan menyertakan pendampingan teknis langsung kepada petugas dapur. Pasalnya Langkah ini dinilai sangat penting untuk memutus rantai risiko dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Pemerintah daerah turut dilibatkan aktif dalam penyusunan rencana pelaksanaan program MBG di wilayah masing-masing, termasuk dalam menjalin kerja sama dengan UMKM lokal sebagai penyedia bahan pangan segar dan berkualitas. Kolaborasi ini tidak hanya mendukung pelaksanaan program, tetapi juga memberi dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar.

Dengan fondasi profesionalisme yang kokoh dan kolaborasi lintas sektor yang kuat, program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menjadi langkah nyata dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

Oleh : Wiliam Pratama

Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kepedulian negara terhadap masyarakat yang terdampak situasi ekonomi. Di tengah tekanan daya beli akibat fluktuasi harga kebutuhan pokok, bansos menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial, membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, serta menjadi penguat daya tahan rumah tangga. Namun di balik niat baik itu, terdapat tantangan serius: penyalahgunaan bansos untuk praktik Judi Daring yang merusak sendi ekonomi dan moral masyarakat.

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara tegas mengingatkan masyarakat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tidak menyalahgunakan dana bantuan untuk aktivitas yang kontraproduktif. Dalam kunjungannya ke Kota Pekanbaru, Wapres meninjau langsung proses penyaluran BSU yang diberikan kepada pekerja sektor informal dan buruh terdampak ekonomi. Ia menekankan bahwa bansos ini bukan untuk dibelanjakan pada kegiatan spekulatif seperti Judi Daring, tetapi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memperkuat ekonomi keluarga.

Peringatan Wapres Gibran bukan tanpa dasar. Praktik Judi Daring saat ini telah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam tekanan ekonomi. Dengan dalih “mencari keberuntungan,” sebagian masyarakat justru terjebak dalam pusaran hutang dan ketergantungan. Hal ini sangat ironis, karena dana yang disediakan negara sebagai penopang hidup justru berpotensi menjadi jalan kehancuran jika tidak digunakan secara bijak.

Hal senada juga ditegaskan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Saat menyalurkan bantuan sosial senilai Rp5,8 miliar di Kabupaten Gresik, ia mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam menggunakan dana bantuan. Gubernur Khofifah menyoroti maraknya praktik Judi Daring yang bisa menyabotase manfaat dari bantuan sosial. Ia menyerukan agar bantuan benar-benar dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab demi menunjang kehidupan sehari-hari dan kebutuhan yang lebih esensial.

Contoh penerima bantuan yang memanfaatkannya dengan bijak datang dari Muhammad Rizky, warga Tenayan Raya, Pekanbaru. Rizky mengaku menggunakan dana BSU untuk keperluan anak sekolah, membeli perlengkapan belajar, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini merupakan praktik ideal dalam pemanfaatan bansos, yang semestinya dicontoh oleh seluruh penerima. Dana bantuan yang digunakan secara tepat tidak hanya memberikan manfaat langsung, tetapi juga membantu menjaga ketahanan sosial dalam lingkup keluarga.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan bersifat ekonomi, tetapi juga memberikan dukungan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem melalui program Sekolah Rakyat. Dalam kunjungan kerjanya ke Rumbai, Wapres Gibran memastikan langsung fasilitas belajar, tempat tidur, dan makan bagi siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Seluruh fasilitas disediakan secara gratis, menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam membuka akses pendidikan bermutu secara merata.

Upaya ini menjadi bukti bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk dana, tetapi juga lewat program-program jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Namun, semua inisiatif tersebut akan kehilangan dampak jika masyarakat tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral dalam mengelola bantuan yang diberikan. Judi Daring bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga merusak psikologis, menghancurkan ekonomi keluarga, dan mengikis nilai-nilai produktivitas.

Tindakan preventif melalui edukasi literasi keuangan menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman ini. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media harus berperan aktif mengedukasi masyarakat agar dana bantuan digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi rumah tangga. Literasi ini mencakup cara mengelola uang, merencanakan pengeluaran, hingga menanamkan prinsip bahwa tidak ada keuntungan instan yang bisa menggantikan kerja keras dan perencanaan.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan bansos juga perlu diperketat. Pemerintah pusat dan daerah bisa membangun sistem pemantauan berbasis komunitas untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Di tingkat desa dan kelurahan, aparat bisa dilibatkan untuk memberikan edukasi berkala dan memfasilitasi pendampingan kepada penerima manfaat. Transparansi dan akuntabilitas perlu dijaga dengan pendekatan yang humanis, tanpa membuat masyarakat merasa diawasi secara represif.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum terhadap penyedia platform Judi Daring juga harus menjadi prioritas. Masyarakat tidak boleh dibiarkan terpapar secara bebas oleh situs atau aplikasi judi. Dengan memutus akses digital terhadap jaringan perjudian serta memberikan hukuman tegas kepada pelaku, negara menunjukkan ketegasannya dalam melindungi warga dari jebakan ekonomi semu yang merusak.

Pada akhirnya, bansos adalah jaring pengaman sosial, bukan peluang untuk berjudi. Setiap rupiah yang diberikan negara kepada masyarakat harus dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab bersama: negara menunaikan kewajibannya, masyarakat pun harus menjaga kepercayaan tersebut. Saat bansos digunakan untuk pendidikan anak, membeli sembako, atau membayar kebutuhan rumah tangga, di situlah manfaat nyata dari program ini akan terasa.

Sebaliknya, ketika bantuan sosial dibelanjakan untuk Judi Daring, maka bukan hanya bantuan yang hilang makna, tetapi juga masa depan yang ikut tergerus. Sudah saatnya seluruh pihak menyuarakan dengan lantang: bansos untuk hidup, bukan untuk Judi Daring.

*Penulis adalah Pegiat Anti Judi Daring

[edRW]

Riau – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memastikan bantuan sosial (bansos), termasuk Bantuan Subsidi Upah (BSU), benar-benar dimanfaatkan secara tepat dan produktif oleh masyarakat.

Salah satu pesan tegas disampaikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat meninjau langsung penyaluran BSU di Kota Pekanbaru, Riau, pada Senin (28/7/2025). Ia mengingatkan agar dana bantuan tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan seperti Judi Daring yang kini marak dan menimbulkan keresahan sosial.

“Pesan saya, gunakan uangnya sebaik-baiknya. Jangan dipakai buat Judi Daring dan tentu kita berharap bantuan ini menjadi stimulus kecil yang membantu meringankan beban rumah tangga,” ujar Gibran saat berdialog dengan para penerima bantuan.

Penegasan tersebut mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap fenomena penyalahgunaan dana bansos di tengah meningkatnya kasus keterlibatan masyarakat dalam praktik judi daring. Padahal, bantuan tersebut bertujuan untuk meringankan beban hidup, terutama bagi pekerja sektor informal yang terdampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Peringatan serupa juga datang dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyalurkan bansos senilai Rp5,8 miliar kepada warga Kabupaten Gresik. Dalam program “Sapa Bansos Gubernur Khofifah”, ia menekankan pentingnya penggunaan bantuan secara bertanggung jawab.

“Mohon dijaga bantuan sosial ini, jangan sampai dipakai judi daring. Jangan sampai kepikiran, apalagi dipraktekkan,” ujar Khofifah.

Pesan dari dua tokoh ini menjadi alarm penting di tengah gencarnya upaya pemerintah menekan angka kemiskinan dan memperluas perlindungan sosial. Judi Daring bukan hanya merusak tatanan ekonomi rumah tangga, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap efektivitas bansos bila penyalahgunaan marak terjadi.

Di sisi lain, masyarakat penerima bantuan seperti Muhammad Rizky dari Pekanbaru merasa bersyukur atas hadirnya BSU. Ia mengaku bantuan sebesar Rp600 ribu yang diterima sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah.

Seruan Gibran dan Khofifah menjadi pengingat bahwa upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan harus disertai dengan kesadaran penuh dari masyarakat untuk menggunakannya secara produktif. Judi Daring harus dijauhi karena berpotensi menggagalkan tujuan mulia dari program bansos, bahkan memperparah kemiskinan yang ingin diatasi.

Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat, untuk turut serta mengedukasi warga agar menjauhi praktik judi daring dan menjaga kebermanfaatan bantuan sosial demi kesejahteraan bersama. {}

Oleh: Bara Winatha )*

Penyelundupan masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional Indonesia. Aktivitas ilegal ini bukan hanya merugikan negara secara finansial, namun juga membuka celah masuknya barang-barang berbahaya, termasuk narkotika, ke dalam wilayah hukum Indonesia. Menyikapi dinamika ini, pemerintah terus memperkuat sinergi lintas sektor, melibatkan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum, demi mempersempit ruang gerak para pelaku penyelundupan yang kian lihai memanfaatkan celah regulasi dan geografis negara kepulauan seperti Indonesia.

Asisten Deputi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Politik Keamanan, Brigjen TNI Muhamad Sujono, mengatakan pemerintah saat ini sedang memperkuat kerangka kolaborasi antar instansi melalui operasionalisasi Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan. Inisiatif tersebut digagas oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan melibatkan Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait.

Pertemuan lintas kementerian yang berlangsung di Jakarta ini juga merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Wakil Menteri Koordinator Polkam. Pemerintah tengah mengharmonisasi revisi atas Keputusan Menko Polkam Nomor 177 Tahun 2024 yang mengatur struktur dan fungsi Desk tersebut. Dalam kerangka ini, fokus utama diarahkan pada penguatan deteksi dini di wilayah rawan, termasuk wilayah perbatasan laut dan pelabuhan-pelabuhan kecil yang kerap luput dari pengawasan intensif.

Di sisi operasional, Direktorat Jenderal Bea Cukai turut menunjukkan komitmen nyata dalam penindakan langsung di lapangan. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam, Muhtadi, mengatakan pihaknya berhasil menggagalkan penyelundupan 266 koli barang kiriman ilegal yang tidak disertai dokumen kepabeanan sah. Penindakan dilakukan oleh Kapal Patroli Bea Cukai 1403 yang mendeteksi pergerakan mencurigakan di perairan Batam menuju Tanjung Uban.

Muhtadi menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepatuhan tersebut merupakan bentuk kontribusi nyata dalam perlindungan industri dalam negeri serta pembangunan nasional. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung pemberantasan penyelundupan, karena sinergi antara pemerintah dan publik akan memperkuat sistem pengawasan nasional secara menyeluruh.

Sementara itu, penyelundupan tidak hanya terbatas pada barang konsumsi umum, tetapi juga menjangkau sektor yang jauh lebih berbahaya seperti narkotika. Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kaltara) dalam beberapa waktu terakhir berhasil mengungkap empat kasus penyelundupan narkoba sepanjang Juli 2025 dengan total barang bukti mencapai 21.328,15 gram sabu. Temuan ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman penyelundupan terhadap ketahanan sosial dan keamanan wilayah perbatasan.

Kapolda Kaltara, Irjen Pol Hary Sudwijanto, mengatakan para pelaku kini telah mengganti metode penyelundupan narkoba mereka. Dari sebelumnya menggunakan kemasan teh bermerek China berwarna hijau, kini beralih ke kemasan bergambar durian berwarna coklat dan emas untuk mengelabui aparat penegak hukum. Perubahan kemasan ini merupakan indikasi bahwa sindikat penyelundupan telah memodifikasi strategi untuk menghindari deteksi.

Upaya pengawasan kini tidak hanya berbasis pada lokasi dan volume barang, tetapi juga harus responsif terhadap perubahan pola dan taktik para penyelundup. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama terhadap kemasan mencurigakan yang menyaru sebagai produk konsumsi legal. Bahkan, media turut diajak untuk menyebarkan informasi ini agar meningkatkan literasi publik terkait modus-modus penyelundupan terbaru.

Hasil penyidikan menunjukkan bahwa mayoritas narkoba yang masuk ke Kalimantan Utara berasal dari negara tetangga Malaysia, memanfaatkan jalur laut dan celah pengawasan perbatasan yang terbuka. Oleh sebab itu, perlunya sinergi antara kepolisian, TNI, Bea Cukai, serta lembaga lainnya menjadi sangat mendesak dalam konteks menjaga integritas perbatasan negara dan melindungi masyarakat dari dampak narkotika.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga mengusulkan penetapan wilayah prioritas penindakan berdasarkan intensitas kasus penyelundupan yang terdeteksi. Daerah seperti Tanjung Priok, Medan, dan Kalimantan Barat masuk dalam daftar tersebut. Fokus penindakan akan diarahkan pada pelabuhan strategis, jalur tikus, serta lokasi yang rentan terhadap pemanfaatan sebagai titik masuk barang-barang ilegal.

Pemerintah menyadari bahwa penindakan saja tidak cukup untuk menanggulangi kompleksitas penyelundupan. Diperlukan pendekatan yang mencakup pencegahan, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi deteksi, serta pembinaan terhadap pelaku ekonomi kecil yang rentan terjerumus menjadi bagian dari rantai penyelundupan. Pendidikan dan literasi publik mengenai dampak negatif penyelundupan terhadap ekonomi nasional, stabilitas sosial, serta integritas negara juga harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Langkah kolaboratif antar lembaga yang dilakukan pemerintah hari ini menjadi titik terang bagi penguatan sistem pengawasan nasional. Dengan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian sektor keuangan, dan koordinasi lintas kementerian, Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan penyelundupan bukan semata-mata penindakan represif, melainkan juga tindakan sistematis yang terencana, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Upaya sinergis ini diharapkan akan semakin menekan angka penyelundupan dalam berbagai sektor, termasuk barang konsumsi, narkotika, hingga aktivitas ilegal lainnya. Keberhasilan penindakan yang sudah dicapai menjadi bukti nyata dari kerja sama lintas sektor yang terus diperkuat, serta menjadi pondasi bagi sistem keamanan nasional yang lebih tangguh dan adaptif di masa depan.

)* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kemasyarakatan

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional kembali menunjukkan hasil positif. Kolaborasi lintas kementerian yang solid berhasil menekan angka penyelundupan barang ilegal di berbagai titik rawan di Indonesia. Keberhasilan ini menjadi bukti konkret bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci utama dalam melawan kejahatan terorganisir yang merugikan negara, masyarakat, dan pelaku usaha yang taat aturan.

Aksi penyelundupan kerap kali menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Praktik ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga berdampak negatif pada industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga negara menggencarkan upaya pencegahan dan penindakan.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan mencatatkan capaian signifikan sepanjang Januari-Juni 2025, salah satunya adalah pencegahan kerugian negara sebesar Rp 125,9 M.

Kepala Bidang Intelijen Keamanan Kemenko Polkam, Mada Indra Laksanta mengatakan momentum keberhasilan operasional semester pertama Tahun 2025 ini menjadi dasar penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam penyelarasan dan evaluasi pelaksanaan kinerja. Kolaborasi melalui desk ini terbukti efektif selamatkan aset negara. Pihaknya kini meningkatkan dengan strategi terukur melalui 4 indikator kinerja terpadu.

Tercatat capaian desk hingga saat ini meliputi Penyitaan barang ilegal bernilai Rp7,9 triliun, penindakan 1.152 kasus dengan pengamanan 272 tersangka, barang bukti dominan, seperti narkoba, rokok/tembakau, benih lobster, elektronik, alkohol, benih tanaman, dan satwa liar, dan juga pencegahan kerugian negara sebesar Rp 125,9 M.

Sementara itu, Satuan tugas (Satgas) Patroli Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, menggagalkan penyelundupan 266 koli barang kiriman tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah (ilegal). Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Batam Muhtadi mengatakan pihaknya menerima informasi dari masyarakat terkait kapal yang diduga meninggalkan perairan Batam tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Pada 21 Juli 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, Kapal Bea Cukai 1403 mengidentifikasi objek mencurigakan yang sedang berlayar menuju Tanjung Uban.

Dalam pengejaran itu, Satgas Patroli Bea Cukai Batam berkoordinasi dengan unit kapal lainnya, hingga berhasil menghentikan Nasya di perairan Batu Ampar. Petugas pun melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut yang dinakhodai oleh inisial S dengan satu ABK inisial S berencana hendak berangkat dari Batu Ampar menuju Mentigi, Tanjung Uban, Binan. Kapal tersebut membawa muatan 266 koli barang kiriman tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Untuk nilai barangnya masih dalam proses penghitungan.

Muntadi mengatakan, atas penindakan kapal tersebut dilakukan pencegahan dan penyegelan. Pihaknya membawa ke Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam tahap pengembangan untuk menelusuri jenis barang, jalur distribusi dan potensi pelanggaran lainnya. Untuk itu, Bea Cukai Batam mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi ketentuan dan bidang kepabeanan dan cukai.

Menurut Muntadi, kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku bukan hanya menjamin kelancaran arus barang, tetapi juga bagian penting dari kontribusi terhadap pembangunan nasional dan perlindungan industri dalam negeri. Dengan dukungan dan peran aktif masyarakat, pihaknya optimistis upaya pemberantasan penyelundupan dapat berjalan semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan bangsa.

Senada, Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam, Zaky Firmansyah, mengatakan Bea Cukai Batam akan terus memperkuat pengawasan, baik di pintu masuk udara maupun laut. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pengguna jasa logistik untuk taat terhadap ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai. Kepatuhan bukan hanya soal kelancaran arus barang. Ini tentang perlindungan masyarakat dan industri dalam negeri, juga kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

Zaki juga menambahkan, kolaborasi dengan masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal. Dengan peran aktif masyarakat, upaya pemberantasan penyelundupan bisa berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak nyata bagi kemajuan Indonesia.

Keberhasilan ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum dan ekonomi, tetapi juga memberi rasa aman kepada masyarakat dan pelaku usaha legal. Industri dalam negeri merasa lebih terlindungi dari praktik curang yang dilakukan oleh pelaku penyelundupan yang merusak harga pasar.

Keberhasilan kolaborasi lintas kementerian ini menjadi model yang akan terus diperkuat dan direplikasi. Pemerintah secara tegas menyatakan bahwa aksi penyelundupan adalah bentuk kejahatan ekonomi dan sosial yang tidak bisa ditoleransi. Dalam berbagai forum nasional dan internasional, Indonesia menyuarakan pentingnya kerja sama global dalam melawan perdagangan ilegal lintas negara.

Program reformasi birokrasi juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah praktik korupsi yang berpotensi membuka celah bagi penyelundupan. Pelayanan publik seperti pengurusan izin ekspor-impor juga dibuat lebih transparan dan berbasis digital guna mengurangi interaksi langsung yang rawan penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah Indonesia berhasil menunjukkan bahwa dengan kolaborasi yang solid antar-kementerian dan pemanfaatan teknologi, tantangan besar seperti penyelundupan bisa ditekan secara signifikan. Ini bukan hanya kemenangan dalam angka statistik, tetapi juga kemenangan dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat, bersih, dan responsif terhadap ancaman nasional.

Ke depan, kolaborasi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan semua pihak, Indonesia bisa bergerak menuju negara yang berdaulat, aman, dan bebas dari penyelundupan.

)* Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta, – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan keberhasilan strategi pencegahan penyelundupan pada semester pertama tahun 2025, sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan laporan terkini, langkah Bea dan Cukai, bekerja bersama aparat penegak hukum dan intelijen, telah membuahkan hasil yang signifikan.

Dalam laporan terbaru yang dipublikasikan 28 Juli 2025, Bea Cukai Tanjungpinang bersama aparat gabungan membongkar penyelundupan 7.680 kaleng minuman beralkohol ilegal yang disamarkan dalam kardus air mineral di Pelabuhan Tarempa, Kabupaten Anambas. Sebanyak 1.104 kaleng diduga produk impor ilegal tanpa dokumen resmi—sementara sisanya meskipun bergelang cukai, tidak memiliki izin edar dari Disperindag setempat.

Di Batam, petugas Bea Cukai secara sukses menggagalkan penyelundupan sebanyak 266 koli barang kiriman ilegal tanpa dokumen kepabeanan yang sah. Operasi ini berlangsung pada 21–25 Juli 2025 setelah informasi dari masyarakat, dengan kapal Nasya yang mengangkut barang ilegal ke Tanjung Uban segera dihentikan dan disegel untuk pemeriksaan lanjutan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama, menyatakan bahwa DJBC akan memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai langkah konkret dalam menutup celah-celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menugaskan DJBC untuk mengawal secara ketat kinerja kepabeanan demi meningkatkan kontribusi terhadap penerimaan negara.

“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan aparat penegak hukum seperti TNI dan Polri, menjadi kunci utama untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara akibat praktik penyelundupan, baik yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia,” ujarnya.

Data tahunan pun memperlihatkan tren positif. Sepanjang tahun 2024, Bea Cukai berhasil melakukan 1.448 penindakan terhadap narkotika dengan total barang bukti 7,4 ton, meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Unit anjing pelacak (K-9), operasi Bersinar, dan cyber crawling menjadi bagian dari strategi yang menyelamatkan jutaan anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba.

Menanggapi hasil ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama efektivitas penindakan. ”Kebijakan koordinatif lintas kementerian dan instansi telah memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah tekanan global”, Jelasnya.

Pihaknya juga menyatakan sinergi antara Bea Cukai, Polri, BNN, BIN, serta pemerintah daerah sebagai kolaborasi strategis yangi telah terbukti memperkuat ketahanan fiskal, menghadirkan sistem pengawasan yang adaptif, dan menumbuhkan iklim usaha yang sehat.

Secara keseluruhan, capaian Juli 2025 menunjukkan bahwa metode pencegahan dan pendekatan lintas lembaga terbukti efektif. Penindakan barang selundupan telah dilakukan di berbagai pintu masuk baik laut maupun udara dengan skala operasi semakin masif dan respons cepat terhadap modus terbaru. Keterlibatan masyarakat dilaporkan sangat membantu mendeteksi indikasi penyelundupan sejak dini.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan yang selama ini merugikan perekonomian nasional, mengancam industri dalam negeri, serta menciptakan ketimpangan dalam sistem perdagangan. Langkah terbaru yang kini tengah digencarkan adalah transformasi paradigma penanganan penyelundupan dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan proaktif. Perubahan strategi ini mencerminkan respons atas dinamika ancaman penyelundupan yang semakin kompleks, terorganisir, dan melibatkan jaringan lintas batas yang canggih.

Selama bertahun-tahun, pendekatan reaktif dalam penindakan penyelundupan lebih menitikberatkan pada upaya penangkapan dan penyitaan barang setelah pelanggaran terjadi. Pemerintah menyadari bahwa model ini tidak cukup untuk mengimbangi pola kejahatan yang terus berinovasi, baik dari sisi metode operasional, pemanfaatan teknologi, hingga pergerakan ke wilayah-wilayah rawan yang sulit dijangkau oleh aparat pengawas.

Penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu ujung tombak dalam strategi proaktif ini. Dengan sistem ini, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi lebih awal, sehingga intervensi pencegahan dapat dilakukan secara tepat sasaran tanpa menunggu terjadinya pelanggaran nyata.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan mencatatkan kinerja impresif sepanjang semester pertama tahun 2025. Dari Januari hingga Juni, negara berhasil diselamatkan dari potensi kerugian sebesar Rp125,9 miliar.

“Momentum keberhasilan operasional semester pertama Tahun 2025 ini menjadi dasar penguatan sinergi lintas Kementerian/Lembaga dalam penyelarasan dan evaluasi pelaksanaan kinerja,” kata Kepala Bidang Intelijen Keamanan Kemenko Polkam, Mada Indra Laksanta.

Jika sebelumnya pendekatannya bersifat reaktif atau menunggu kejadian, kini strategi yang dikembangkan bersifat proaktif, dengan penekanan pada pencegahan sebagai strategi inti.

“Pencegahan bukan sekadar pendekatan tambahan, melainkan strategi utama yang mengubah paradigma penanganan penyelundupan dari reaktif menjadi proaktif,” tegas Mada.

Selain penguatan teknologi, pemerintah juga meningkatkan sinergi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah diperkuat dalam bentuk operasi gabungan, pertukaran data intelijen, serta penyamaan prosedur pengawasan.

Anggota Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, David mengumumkan rencana patroli gabungan selama 55 hari yang akan dimulai pada 28 Juli 2025. Patroli ini tidak hanya bertujuan mengawasi perairan dan titik-titik penyelundupan strategis, tetapi juga akan menyertakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir dan para pelaku logistik.

“Pengawasan penting, tetapi edukasi dan sosialisasi juga kunci. Kami tidak hanya ingin menangkap pelaku, tapi mencegah lahirnya pelaku baru,” ujar David.

Jakarta, Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan kilang energi strategis di sejumlah wilayah berjalan dalam kondisi aman, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah-langkah strategis telah disiapkan untuk menjaga kesinambungan proyek dan memastikan kesesuaiannya dengan regulasi nasional, guna menjamin kepentingan energi jangka panjang serta kedaulatan ekonomi Indonesia. Melalui program Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara mengawal pelaksanaan proyek pembangunan kilang sebagai bagian dari agenda transisi energi dan ketahanan nasional.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir menegaskan bahwa negara hadir secara penuh dalam mengawasi seluruh proses pembangunan kilang yang strategis. Melalui program ini, Danantara berkomitmen memastikan seluruh proses perizinan, pengawasan lingkungan, serta partisipasi masyarakat berjalan sesuai standar nasional dan internasional.

“Melalui Desk Koordinasi Energi Nasional, Danantara terus menjaga integritas proyek pembangunan kilang agar tidak menyimpang dari kepentingan nasional serta mempercepat transformasi energi Indonesia,” kata Pandu di Jakarta.

Sementara itu, Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam seluruh proses pembangunan kilang. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi kontraktor dan pelaksana proyek, tetapi juga bagi pejabat pemerintahan, aparat pengawasan, dan seluruh pihak yang terlibat.

“Akuntabilitas dan transparansi harus menjadi fondasi dalam setiap tahapan pembangunan kilang. Dalam pelaksanaannya di lapangan, Danantara perlu memastikan penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dengan penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kredibilitas proyek nasional,” ujar Fabby.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan kilang, Danantara memastikan bahwa pelaksana proyek tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk aspek lingkungan hidup, keselamatan kerja, dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

“Setiap tahapan pembangunan kilang harus mematuhi regulasi yang berlaku, mulai dari aspek lingkungan, keselamatan kerja, hingga perlindungan hak masyarakat sekitar. Prinsip good governance menjadi pijakan utama agar proyek bernilai triliunan rupiah ini berjalan transparan, etis, dan membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa,” tegas Rosan.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kilang strategis bukan hanya proyek infrastruktur semata, tetapi juga representasi dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan kemandirian energi dan transformasi industri berbasis nilai tambah. Untuk itu, seluruh pihak diimbau untuk menjaga kekompakan dan menghindari narasi-narasi destruktif, demi kelangsungan pembangunan nasional berkelanjutan yang menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan negara.

JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi mengumumkan rencana kerja sama strategis dengan sejumlah perusahaan asal Amerika Serikat (AS) untuk membangun 17 kilang minyak di Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dari kawasan Asia dan Timur Tengah.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani menyatakan pembangunan kilang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan awal hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah AS. Refinery itu harus sesuai dengan karakteristik dari setiap crude oil yang diimpor. Kalau dari Amerika, maka investasinya dan teknologi kilangnya juga harus disesuaikan

“Mengenai investasi di refinery, memang ini salah satu komitmen kerja sama yang ingin dilakukan bersama perusahaan Amerika. Karena kalau kita lihat, dalam kesepakatan itu kan kita akan melakukan impor crude oil dari AS ke Indonesia, yang tentunya perlu adanya kilang pengolahan,” ujar Rosan.

Meski proyek ini masih dalam tahap awal, Rosan memastikan bahwa Danantara tengah melakukan kajian mendalam, termasuk soal besaran investasi dan lokasi kilang.

“Proses negosiasi masih berlangsung di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,” tambahnya.

Sementara itu, Managing Director Finance BPI Danantara, Djamal Attamimi, menekankan bahwa proyek ini diarahkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 1,3 juta barel minyak per hari, sementara produksi dalam negeri hanya mencapai 600 ribu barel. Kondisi tersebut memaksa Indonesia mengimpor minyak senilai sekitar 100 juta dolar AS setiap hari.

“Kalau kita bisa memiliki ladang minyak yang berproduksi di bawah kepemilikan kita sendiri, maka itu akan mengurangi defisit neraca perdagangan migas dan menekan kebutuhan impor,” ujar Djamal dalam acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta.

Sebagai bagian dari implementasi kerja sama, Danantara juga berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi senilai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp130 triliun dengan KBR Inc. (perusahaan rekayasa asal AS). Proyek ini akan memanfaatkan teknologi kilang modular yang lebih efisien dan fleksibel untuk disebar di berbagai wilayah Indonesia.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, sekaligus menciptakan nilai tambah industri hulu migas di dalam negeri. {}