Oleh : Ricky Rinaldi

Gelombang proteksionisme kembali menerpa perdagangan global. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk asal Indonesia. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang yang lebih luas, termasuk pembelian energi, pertanian, dan pesawat Boeing oleh Indonesia.

Langkah ini merupakan penurunan dari ancaman sebelumnya yang sempat mencapai 32 persen. Menurut laporan Indonesia Business Post, kesepakatan tersebut mencakup pembelian energi senilai USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing.

Pemerintah Indonesia pun segera merespons perkembangan ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa kedua negara sedang menyiapkan pernyataan bersama yang akan menjelaskan secara rinci mengenai produk yang terdampak, hambatan non-tarif yang dihapus, serta ketentuan teknis perdagangan yang disepakati. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan informasi tersebut kepada publik setelah dokumen final tersedia.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tarif baru tersebut bisa mulai berlaku lebih awal dari tenggat 1 Agustus 2025, tergantung pada proses penyelesaian dokumen bilateral. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat masih bersifat dinamis.

Dalam negosiasi lanjutan, pemerintah Indonesia juga sedang berupaya agar sejumlah komoditas unggulan—seperti minyak sawit, kopi, karet, nikel, dan produk perikanan—dapat dikecualikan dari penerapan tarif. Komoditas-komoditas tersebut merupakan bagian penting dari struktur ekspor Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan.

Meskipun tarif 19 persen memberikan tekanan pada daya saing produk Indonesia di pasar Amerika, sejumlah pengamat menilai bahwa ini juga bisa menjadi momentum untuk memperbaiki fondasi perdagangan nasional. Harga produk yang naik akibat tarif memang dapat mengurangi minat konsumen AS, namun Indonesia dinilai memiliki kekuatan dalam kualitas, ketahanan rantai pasok, dan keberlanjutan sumber daya.

Pengamat Perdagangan Internasional dari INDEF, Dr. Fithra Faisal Hastiadi berpendapat bahwa Indonesia tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap kebijakan ini. Ia menekankan bahwa meskipun pasar AS penting, Indonesia memiliki banyak mitra dagang lain yang potensial, termasuk kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Ia juga menilai bahwa diversifikasi pasar dan penguatan kualitas produk ekspor merupakan langkah strategis yang perlu segera diperkuat.

Sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat, diperkirakan akan terdampak langsung oleh kebijakan tarif tersebut. Namun, laporan dari Financial Times menunjukkan bahwa Indonesia juga memperoleh keuntungan melalui penghapusan berbagai hambatan non-tarif oleh AS, seperti pelonggaran aturan konten lokal dan inspeksi teknis.

Kesepakatan ini pun membuka akses lebih luas bagi produk Amerika ke pasar Indonesia. Berdasarkan informasi dari White House Fact Sheet, I Indonesia membuka hampir seluruh produk AS demi menciptakan perdagangan yang lebih seimbang, sembari tetap melindungi kepentingan pelaku industri nasional.

Dalam konteks kekuatan nasional, Indonesia tetap memiliki posisi strategis. Sebagai penghasil komoditas penting dunia seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan sawit untuk bahan bakar terbarukan, Indonesia memiliki daya tawar tinggi. Upaya hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah juga dianggap dapat memperkuat posisi tawar dengan meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menilai bahwa kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat tidak akan menggoyahkan arah ekspor Indonesia. Ia menyatakan bahwa pemerintah justru melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki struktur ekspor nasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi industri dalam negeri.

Dengan respons cepat dari pemerintah, kerja diplomasi yang aktif, dan kesiapan sektor industri, Indonesia diyakini tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah dinamika kebijakan global. Tantangan seperti tarif 19 persen ini juga menjadi pengingat penting bahwa ketergantungan pada satu pasar harus dikurangi, dan bahwa ketahanan serta daya saing dalam negeri harus terus diperkuat untuk menghadapi era perdagangan yang semakin tidak pasti.

Di luar aspek perdagangan, kebijakan ini juga memberi sinyal penting bagi posisi tawar Indonesia dalam arena diplomasi ekonomi global. Dengan semakin berani mengambil langkah negosiasi timbal balik, Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan nasional tetap dijaga, bahkan dalam situasi asimetris seperti relasi dagang dengan negara adidaya.

Ke depan, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor manufaktur berbasis ekspor serta memperluas akses pasar melalui perjanjian dagang regional dan bilateral lainnya. Langkah-langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi nasional sekaligus melindungi pelaku usaha domestik dari ketidakpastian kebijakan luar negeri negara mitra.

*)Pengamat Isu Strategis

Oleh : Andhika Utama

Pemerintah Indonesia menyambut dengan optimisme keputusan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang akhirnya menetapkan tarif impor sebesar 19 persen atas sejumlah produk ekspor unggulan dari Indonesia. Keputusan ini datang setelah ketegangan diplomatik beberapa bulan terakhir, menyusul ancaman Trump untuk mengenakan tarif hingga 32 persen bagi komoditas Indonesia.

Di tengah situasi global yang semakin proteksionis, langkah diplomasi ekonomi yang ditempuh pemerintah dinilai berhasil mengamankan kepentingan nasional. Kantor Komunikasi Presiden (PCO) menilai hasil ini sebagai capaian strategis yang membuktikan kemampuan Indonesia menjaga daya saing produk ekspor, meski dihadapkan pada tekanan eksternal yang tidak ringan.

Tarif 19 persen ini berlaku untuk sejumlah produk utama ekspor Indonesia, termasuk alas kaki, minyak sawit (CPO), elektronik ringan, suku cadang otomotif, hingga beberapa hasil pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Dalam perundingan terakhir yang digelar di Washington pada awal Juli lalu, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berhasil menegosiasikan penurunan signifikan dari angka awal yang diajukan AS. Keberhasilan itu tidak terlepas dari komitmen strategis Indonesia untuk membuka akses pasar bagi produk-produk Amerika Serikat, termasuk pembelian pesawat Boeing, produk pertanian seperti gandum dan kedelai, serta kesediaan memperlonggar sejumlah hambatan perdagangan nontarif.

PCO melalui Kepala Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa Indonesia mampu menghindari tarif maksimum dengan tetap menjaga posisi tawar sebagai negara berkembang yang memiliki peran penting dalam rantai pasok global. Dalam pernyataannya kepada media, Nasbi mengatakan bahwa tarif 19 persen ini masih dalam rentang yang memungkinkan produk-produk Indonesia tetap kompetitif di pasar AS, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang dikenakan tarif lebih tinggi. PCO menekankan bahwa keberhasilan ini adalah hasil dari diplomasi cerdas dan koordinasi lintas kementerian yang terukur serta berbasis pada data ekonomi yang kuat.

Meski hasil diplomasi dinilai positif, pemerintah juga mewaspadai dinamika jangka panjang yang memerlukan antisipasi kebijakan lanjutan. Muhammad Zulfikar Rakhmat, peneliti ekonomi dari CELIOS, mengingatkan bahwa pemberian akses bebas tarif terhadap hampir semua produk AS ke pasar Indonesia dapat menimbulkan tekanan serius terhadap industri domestik, khususnya sektor pertanian dan manufaktur ringan.

Pemerintah terus memantau potensi dampak harga dari masuknya produk-produk pertanian AS agar petani lokal tetap terlindungi. Menurut Zulfikar, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme perlindungan yang tegas agar dampak dari pembanjiran produk impor ini tidak mengganggu stabilitas sosial-ekonomi masyarakat pedesaan.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh akademisi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang menilai perlunya kehati-hatian agar kerja sama dagang tidak meningkatkan ketergantungan impor, sehingga penting bagi pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan nasional. Sebagian pengamat menilai bahwa insentif dagang dari AS perlu diimbangi dengan posisi negosiasi yang kuat agar saling menguntungkan. Menurutnya, yang terpenting sekarang adalah memastikan bahwa perjanjian lanjutan atau pernyataan bersama (joint statement) yang sedang disusun pemerintah, benar-benar mengikat secara hukum dan memberikan kepastian teknis dalam implementasi aturan tarif serta aturan asal barang (rules of origin).

Di sisi lain, analis industri menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Tarif 19 persen menjadi tantangan untuk melakukan transformasi pada struktur ekspor, dari sekadar komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Pemerintah pun disebut tengah menyiapkan insentif pajak dan kemudahan investasi di kawasan industri strategis agar pelaku usaha nasional dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar global yang baru.

Dampak jangka pendek dari kebijakan ini juga terlihat di pasar keuangan. Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen untuk menjaga likuiditas dan mendorong aktivitas sektor riil. Meski inflasi tercatat stabil di angka 3,2 persen, para ekonom memperingatkan kemungkinan tekanan harga jika impor barang konsumsi dari AS meningkat secara drastis. Apalagi, nilai tukar rupiah sempat melemah ke level Rp16.400 per dolar AS sebelum kemudian menguat kembali seiring masuknya arus portofolio asing ke pasar obligasi pemerintah.

Dalam situasi yang penuh dinamika ini, langkah PCO untuk tetap menjaga narasi optimistis menjadi penting guna memelihara kepercayaan publik dan dunia usaha. Namun, optimisme itu harus dibarengi dengan langkah konkret berupa perlindungan industri lokal, penyusunan kebijakan tarif balasan yang cermat, serta komunikasi publik yang transparan. Pemerintah juga didorong untuk membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, asosiasi petani, serta serikat pekerja agar transisi menuju fase perdagangan baru ini tidak menimbulkan gejolak sosial.

Kesepakatan dagang dengan AS merupakan langkah besar yang penuh risiko sekaligus peluang. Kesepakatan ini adalah bagian dari langkah strategis yang menuntut pengelolaan dampak ekonomi-politik secara hati-hati demi hasil maksimal bagi rakyat. Kini tantangan terbesar ada pada bagaimana pemerintah mengelola dampak domestiknya, menegosiasikan implementasi teknis yang adil, serta memastikan bahwa kesepakatan ini benar-benar menguntungkan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.

)* Pengamat Isu Strategis

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa hasil diplomasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berhasil menurunkan tarif dagang produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.

“Semua sudah kita hitung. Semua kita berunding. Kita juga memikirkan. Yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Prabowo, kesepakatan ini lahir dari proses negosiasi yang panjang dan alot, namun berhasil menghasilkan keputusan yang berpihak pada kepentingan nasional, terutama untuk sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan peralatan listrik.

“Kita harus pastikan ekspor kita tetap kompetitif. Dan dengan tarif 19 persen, kita sekarang punya posisi yang lebih kuat dibandingkan negara-negara lain. Vietnam masih 20%, India 26%, bahkan China 55%. Ini pencapaian besar bagi bangsa kita,” tegasnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pernyataannya mengonfirmasi penurunan tarif untuk produk Indonesia, dan menyebut bahwa sebagai bagian dari kesepakatan, sejumlah barang asal AS akan masuk ke Indonesia tanpa tarif tambahan.

Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe, memuji langkah Presiden Prabowo.

“Saya melihat ini sebagai tonggak penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi mitra sejajar dengan kekuatan besar seperti AS,” ucap Farhan.

Ia menilai, capaian tersebut bukan hanya berdampak pada angka perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan.

“Ini kemenangan diplomatik yang berdampak langsung pada UMKM, eksportir nasional, dan sektor riil lainnya. Tambang, tekstil, dan komponen elektronik akan sangat terbantu,” katanya.

Farhan juga menyebut bahwa pembelian pesawat Boeing dan impor pangan dari AS dilakukan dengan kalkulasi yang matang.

“Kesepakatan ini tidak menunjukkan kita tunduk. Justru kita menyusun strategi yang saling menguntungkan,” tambahnya.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menanggapi bahwa Indonesia saat ini punya ruang besar untuk menjaga daya saing ekspor.

“Penurunan tarif ini membuka peluang untuk mempertahankan posisi kita di pasar AS, terutama untuk tekstil, furniture, dan perikanan,” ujarnya.

Namun Shinta mengingatkan bahwa beberapa negara lain juga sedang bernegosiasi dengan AS.

“Kita perlu cermat memantau posisi akhir mereka karena itu akan mempengaruhi persaingan ekspor global,” jelasnya.

Terkait masuknya barang AS tanpa tarif, Shinta menjelaskan sebagian besar produk tersebut memang sebelumnya sudah dikenai tarif rendah.

Jakarta – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif atas seluruh barang impor dari Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen. Sebagai kompensasi, sejumlah produk asal AS akan masuk ke pasar Indonesia dengan tarif nol persen.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Yoseph Billie Dosiwoda, menyambut positif langkah tersebut.

“Tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump sangat berdampak bagi industri padat karya seperti alas kaki. Anggota Aprisindo menyerap tenaga kerja langsung sekitar 960 ribu orang di Pulau Jawa, dan didukung oleh 1,3 juta pekerja lainnya,” ujar Yoseph.

Ia menilai bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting.

“Keberlangsungan industri sangat dipengaruhi faktor eksternal, dan penurunan tarif ini jelas mendorong ekspor alas kaki. Tahun lalu saja ekspornya ke AS mencapai 2,39 miliar dolar. Dengan tarif baru, kami berharap nilainya meningkat signifikan,” jelasnya.

Yoseph juga menyebut tarif 19 persen menempatkan Indonesia dalam posisi lebih kompetitif dibanding Vietnam (20%), Malaysia dan Jepang (25%), Thailand (36%), Laos (40%), hingga China (55%).

“Produk kita dibuat secara telaten dan rapi, dan pembeli internasional mencari kualitas seperti itu dengan harga bersaing,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti peluang ini melalui pembenahan dalam negeri.

“Kami mendorong pemerintah menjaga iklim investasi yang kondusif melalui deregulasi, kemudahan perizinan, kebijakan energi terjangkau, dan sistem ekspor-impor yang efisien,” tegas Yoseph.

Research Director Prasasti Center, Gundy Cahyadi, menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan penting.

“Kesepakatan ini didasari prinsip timbal balik. Tarif kita turun, tapi kita juga membuka pintu untuk barang produktif dari AS. Ini bisa menarik relokasi industri dan investasi asing langsung,” katanya.

Namun, ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum dan tata kelola ekspor yang bersih.

“Trump tegas terhadap praktik transhipment. Kita harus berhati-hati dan transparan agar tidak terkena sanksi,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menyatakan dukungan. “Kami menyambut baik capaian ini. Ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, neraca perdagangan, dan investasi dalam negeri,” kata Perry.

Presiden Prabowo sebelumnya juga menyelesaikan perjanjian CEPA dengan Uni Eropa, yang membuka akses pasar dengan tarif nol persen.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, AS adalah mitra dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai 38,3 miliar dolar pada 2024.

Oleh : Astrid Widia )*

Koperasi Desa Merah Putih yang terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kini beroperasi dengan sangat lancar setelah sebelumnya sempat menghadapi polemik berupa kemunculan isu dan narasi yang bernada provokatif mengenai penutupan mendadak.

Sebelumnya, beredar narasi mengenai penutupan Kopdes Merah Putih di Tuban tersebut terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan peresmian pada koperasi tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membuka hingga sebanyak 80.000 koperasi desa di seluruh pelosok Indonesia.

Kejadian tersebut memang sempat menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat desa dan mitra usaha yang bersangkutan, namun kini, semua pihak telah memastikan bahwa seluruh persoalan sudah terselesaikan dengan baik melalui terjalinnya komunikasi yang terbuka.

Kepala Desa Pucangan, Santiko, menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya pada saat acara peresmian Kopdes Merah Putih tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun.

Sebagai Ketua Pengawas Koperasi, Santiko merasa memang pada waktu itu sedang grogi saat berbicara langsung di depan Presiden Prabowo Subianto sehingga ucapannya terdengar kurang tepat di hadapan para mitra.

Ia menyatakan bahwa perkataan tersebut memang hanya muncul secara spontan saja tanpa adanya rencana sebelumnya. Santiko juga menyadari terkait dengan bagaimana pentingnya untuk tetap menjaga kualitas komunikasi agar ke depannya tidak sampai menimbulkan interpretasi berbeda yang dapat berdampak pada hubungan antar pihak.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa permasalahan yang menimpa Koperasi Merah Putih hanya bersumber dari miskomunikasi antara Kepala Desa dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) selaku mitra koperasi saja.

Ia juga memastikan bahwa kondisi tersebut tidak berdampak secara permanen pada keberlangsungan koperasi saat ini. Menurutnya, persoalan tersebut telah diselesaikan secara bersama oleh seluruh pihak yang bersangkutan melalui terjalinnya komunikasi dan klarifikasi yang baik, sehingga kini Kopdes Merah Putih di Tuban itu dapat kembali beroperasi tanpa adanya hambatan berarti.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan teknis seperti ini harus dijadikan pelajaran untuk ke depannya bisa membangun pola komunikasi yang jauh lebih rapi dan bisa saling menghargai kontribusi setiap pihak yang terlibat.

Di sisi lain, Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni, menuturkan bahwa pihaknya telah mendukung secara penuh adanya pendirian Koperasi Merah Putih sejak awal. PT PPSD selalu terlibat secara aktif dalam segala proses legalitas dan operasional koperasi agar dapat berfungsi secara optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat desa.

Anas Al Khifni menekankan bahwa dinamika yang terjadi pada saat terjadinya peresmian tersebut menjadi refleksi yang sangat penting bagi semua pihak untuk ke depannya mampu menjaga keharmonisan komunikasi antar berbagai pihak.

Menurutnya, kontribusi PT PPSD selama proses pendirian koperasi belum sepenuhnya diakui dalam acara peresmian, sehingga hal tersebut menimbulkan miskomunikasi. Namun, Anas memastikan bahwa PPSD akan terus mendukung pengembangan Koperasi Merah Putih Tuban karena koperasi tersebut memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi pedesaan.

Ia menyebut bahwa koperasi desa menjadi wadah strategis untuk menekan panjangnya rantai distribusi kebutuhan pokok. Selama ini, masyarakat desa kerap menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat margin distribusi yang habis di tangan perantara.

Dengan adanya koperasi, harga dapat ditekan karena distribusi barang menjadi langsung dari produsen ke konsumen di desa. Selain menurunkan harga barang kebutuhan pokok, koperasi juga akan menciptakan sistem logistik mandiri melalui pembangunan gudang penyimpanan dan penyediaan armada transportasi di tingkat desa. Langkah tersebut akan mengurangi ketergantungan desa pada distribusi dari kota yang seringkali memakan waktu dan biaya tinggi.

Kehadiran koperasi Merah Putih di Tuban menjadi harapan baru bagi perekonomian rakyat pedesaan. Koperasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pemberdayaan warga melalui konsep ekonomi sirkular berbasis potensi lokal.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah desa, pemerintah pusat, mitra usaha, dan anggota koperasi, pembangunan ekonomi desa akan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Anas Al Khifni menekankan bahwa pihaknya bersama para mitra koperasi mengambil pelajaran penting dari kejadian penutupan mendadak tersebut. PT PPSD berkomitmen membangun kerjasama lebih kuat agar ke depan tidak terjadi lagi kesalahpahaman yang dapat menghambat operasional koperasi.

Zulkifli Hasan memandang bahwa kehadiran koperasi desa seperti Kopdes Merah Putih akan menjadi alternatif sistem distribusi kebutuhan pokok yang lebih efisien dan adil. Dengan harga barang yang lebih terjangkau, masyarakat desa dapat meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa terbebani mahalnya harga pokok. Santiko pun menyatakan bahwa seluruh pihak di desa siap memperkuat komunikasi dengan mitra koperasi demi menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan publik.

Operasional Koperasi Merah Putih Tuban yang berjalan lancar hingga saat ini menunjukkan bahwa komunikasi antar sektor menjadi kunci utama keberhasilan program strategis tersebut. Dukungan penuh dari PT PPSD juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kelangsungan koperasi.

Kolaborasi yang harmonis antara pemerintah desa, kementerian, dan mitra usaha akan menciptakan ekosistem koperasi yang kuat, sehat, dan mampu memberdayakan masyarakat desa secara optimal. (*)
)* penulis adalah kontributor Pertiwi Institute

Oleh : Fauzi Ramadhan )*

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sempat memicu kehebohan publik setelah beredarnya isu dengan narasi yang provokatif mengenai penutupan mendadak oleh PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) sehari pasca peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto.

Namun, gejolak tersebut kini berubah menjadi pembelajaran berharga yang justru semakin memperkuat terjalinnya komunikasi antar sektor sehingga hal tersebut dapat memastikan bahwa berjalannya koperasi tetap eksis dan beroperasi sebagaimana mestinya, bahkan menjadi jauh lebih lancar dari sebelumnya.

Menanggapi kasus yang menjadi bahan perbincangan itu, Kepala Desa Pucangan, Santiko, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat terjadi. Sebagai Ketua Pengawas Koperasi, ia mengaku memang merasa grogi pada saat berbicara secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto ketika peresmian Kopdes Merah Putih berlangsung sehingga hal tersebut menjadikan ucapannya tidak sesuai dengan harapan mitra.

Santiko kemudian menegaskan bahwa pernyataannya memang hanya bersifat spontan belaka tanpa sama sekali maksud untuk menyinggung pihak manapun. Ia menilai terkait bagaimana pentingnya komunikasi yang lebih terstruktur bisa terjalin agar ke depan tidak lagi menimbulkan salah paham yang dapat berujung pada misinterpretasi kebijakan seperti sebelumnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memandang bahwa persoalan yang terjadi hanyalah sebatas kesalahpahaman belaka antara Kepala Desa dengan mitra PPSD.

Menurutnya, situasi tersebut saat ini sudah selesai dengan terjalinnya komunikasi yang sangat baik antar berbagai pihak yang bersangkutan, sehingga koperasi dapat kembali dibuka tanpa adanya hambatan sedikitpun.

Zulkifli Hasan menegaskan bahwa penutupan koperasi sama sekali bukan disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau keputusan sepihak apapun, melainkan memang murni akibat dari adanya miskomunikasi.

Ia menambahkan bahwa pemilik PT Pondok Pesantren Sunan Drajat adalah sahabatnya dan persoalan tersebut telah terselesaikan dengan damai. Kondisi tersebut menjadi bukti yang sangat nyata bahwa komunikasi antar lintas sektor yang solid memang mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan, bahkan tanpa menimbulkan kerugian apapun bagi masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni, menegaskan bahwa pihaknya bersama dengan seluruh mitra koperasi telah mengambil pelajaran yang sangat berharga dari adanya dinamika yang terjadi.

Menurutnya, kesalahpahaman tersebut menjadi bahan untuk melakukan refleksi penting agar ke depannya komunikasi antara seluruh pihak dapat terjalin lebih intensif dan strategis lagi. Ia berharap agar kejadian di Kopdes Merah Putih Tuban itu dapat menjadi contoh bagi koperasi lain di Indonesia dalam membangun kerja sama, kolaborasi, dan kesadaran kolektif untuk memajukan ekonomi kerakyatan.

Anas Al Khifni menilai bahwa keberadaan koperasi memiliki potensi besar dalam memberdayakan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, hingga mendukung kesejahteraan kolektif yang berkeadilan.

Ia memandang bahwa koperasi tidak hanya berperan sebagai badan usaha semata, melainkan juga sebagai medium peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia menggarisbawahi pentingnya menjaga komunikasi dan keselarasan visi antar pihak agar koperasi dapat terus tumbuh secara berkelanjutan.

Penutupan koperasi yang sempat menimbulkan kebingungan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kesadaran bersama untuk saling menghargai kontribusi setiap elemen yang terlibat.

Keberadaan Koperasi Merah Putih di Tuban sejatinya merupakan bagian dari program strategis nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi berbasis desa.

Sebagai salah satu dari 80.000 koperasi desa yang diresmikan secara nasional, koperasi tersebut diharapkan mampu memangkas rantai pasok kebutuhan pokok sehingga harga-harga di tingkat konsumen desa menjadi lebih terjangkau.

Selain itu, koperasi juga berperan dalam menciptakan kemandirian logistik desa melalui pembangunan gudang penyimpanan, pengadaan armada transportasi, dan integrasi sistem informasi distribusi.

Kehadiran koperasi Merah Putih menjadi simbol harapan baru bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks. Program ini dinilai mampu mengatasi persoalan distribusi yang selama ini menempatkan petani dan pelaku UMKM dalam posisi tawar lemah akibat panjangnya rantai pasok. Dengan koperasi, produsen desa dapat terhubung langsung dengan konsumen akhir tanpa melalui banyak perantara yang mengambil margin terlalu besar.

Meskipun di awal perjalanan sempat terjadi dinamika, faktanya koperasi tersebut justru memperlihatkan kekuatan kolaborasi lintas sektor. Santiko, sebagai Kepala Desa Pucangan, menyadari bahwa perannya sangat penting dalam menjaga komunikasi dan memastikan seluruh kebijakan desa sejalan dengan visi pemerintah pusat dan mitra usaha.

Zulkifli Hasan menekankan bahwa komunikasi yang baik selalu menjadi kunci penyelesaian persoalan di lapangan. Sedangkan Anas Al Khifni menegaskan pentingnya pembangunan kesadaran kolektif di antara pelaku koperasi agar koperasi Merah Putih dapat menjadi pionir transformasi ekonomi desa yang lebih mandiri.

Ke depan, Koperasi Merah Putih Tuban diharapkan mampu terus menjaga eksistensinya melalui sinergi yang solid antara pemerintah desa, pemerintah pusat, mitra usaha, dan seluruh anggota koperasi.

Kolaborasi yang harmonis akan menciptakan ekosistem koperasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Dengan begitu, koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi desa, melainkan juga pilar kemandirian ekonomi nasional yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan. (*)

)* penulis adalah pegiat sosial ekonomi

JAWA TIMUR — Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali beroperasi setelah sebelumnya beredar kabar mengenai penutupan yang memicu kegaduhan publik.

Fakta terbaru mengungkapkan bahwa isu penutupan koperasi tersebut hanyalah kesalahpahaman yang diprovokasi oleh kepentingan segelintir pihak tertentu.

Bermula dari adanya miskomunikasi antara pihak mitra dan pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Pucangan, Santiko, menegaskan permintaan maafnya atas polemik yang muncul.

Ia mengaku sedang grogi saat berbicara di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada acara peresmian Kopdes Merah Putih yang berlangsung meriah kala itu.

“Saya hanya menyampaikan hal yang spontan dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga memberikan klarifikasi atas isu tersebut.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi semata-mata akibat miskomunikasi antara Kepala Desa dengan pihak PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD) selaku mitra.

“Sudah selesai kok, hanya masalah salah paham. Mungkin Kadesnya grogi,” ungkap Zulhas.

Ia memastikan bahwa Kopdes Merah Putih Tuban telah kembali beroperasi normal setelah komunikasi di antara pihak terkait berjalan lancar.

“Pemilik pondoknya itu teman saya, dan sudah selesai. Sudah-sudah buka lagi,” tegasnya usai pertemuan di Jakarta.

Direktur PT PPSD dan para mitra koperasi menganggap insiden tersebut sebagai pelajaran berharga untuk membangun kerja sama yang lebih solid ke depan.

Mereka berharap komunikasi antarpihak dapat berjalan lebih baik agar tidak ada lagi kesalahpahaman yang berujung pada provokasi penutupan usaha.

Kopdes Merah Putih diyakini menjadi contoh kolaborasi dan kesadaran kolektif koperasi di Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR Ahmad Najib Qodratullah menilai Kopdes Merah Putih sebagai harapan baru bagi sistem ekonomi rakyat pedesaan.

“Kopdes Merah Putih bukan hanya harapan baru terhadap sistem ekonomi bagi rakyat pedesaan tetapi juga menjadi alternatif bagi masyarakat desa,” katanya.

Menurutnya, koperasi tersebut akan memangkas jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga harga lebih terjangkau, sekaligus memperkuat kemandirian logistik desa melalui pembangunan gudang, armada transportasi, dan sistem informasi yang efisien.

Najib menegaskan bahwa meskipun tantangan profesionalisme dan dominasi oligopoli masih ada, Kopdes Merah Putih merupakan pemecah kebuntuan perdagangan pedesaan jika dijalankan sesuai konsep awal.

“Mari kita dukung secara bersama-sama Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya. (*)

JAWA TIMUR — Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di Desa Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, kembali beroperasi dengan lancar setelah bergulirnya isu penutupan mendadak pada 21 Juli 2025.

Isu penutupan sehari setelah peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut sempat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan pihak terkait, mengingat peluncuran awal berlangsung meriah dalam rangka pembukaan 80.000 Koperasi Desa se-Indonesia.

Kepala Desa Pucangan, Santiko, menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut.

Santiko, yang juga menjabat Ketua Pengawas Koperasi, mengakui bahwa dirinya merasa cukup grogi pada saat memberikan sambutan secara langsung di hadapan Presiden Prabowo ketika peresmian berlangsung.

Ia mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tersebut merupakan hal yang spontan saja dan memang kurang tepat.

“Saya hanya menyampaikan hal yang spontan dan mohon maaf jika ada yang kurang tepat,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa permasalahan yang memicu penutupan koperasi tersebut hanyalah kesalahpahaman antara Kepala Desa dan pihak mitra PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD).

Ia menegaskan bahwa semua permasalahan ini sudah selesai.

“Sudah selesai kok, hanya masalah salah paham. Mungkin Kadesnya grogi,” ucapnya.

Menurut Zulhas, situasi tersebut sudah tuntas dan Koperasi Merah Putih Tuban kini kembali melayani masyarakat setelah proses terjalinnya komunikasi antar pihak berjalan dengan baik.

Ia menambahkan bahwa saat ini Kopdes Merah Putih di Tuban sudah kembali beroperasi dengan lancar.

“Pemilik pondoknya itu teman saya, dan sudah selesai. Sudah-sudah buka lagi,” tambah Zulhas.

Sementara itu, Direktur PT PPSD, Anas Al Khifni, bersama dengan para mitra koperasi menyatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi pelajaran yang berharga dalam membangun kerja sama yang jauh lebih solid ke depannya.

Pihaknya berharap agar seluruh pihak dapat terus menjaga komunikasi dengan lebih baik untuk dapat menghindari kesalahpahaman yang bisa saja berpotensi menimbulkan penutupan usaha serupa.

Menurut Anas, Koperasi Merah Putih di Tuban memiliki potensi besar menjadi contoh bagi koperasi lain di Indonesia dalam membangun kesadaran kolektif dan kolaborasi untuk kesejahteraan anggota maupun masyarakat sekitar.

Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, serta menjadi simbol baru kemajuan koperasi di Indonesia melalui kolaborasi yang harmonis dan komunikasi yang transparan. (*)

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sikap tegas terhadap maraknya praktik judi daring yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN). Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa ASN yang terbukti terlibat dalam aktivitas ilegal ini akan dikenai sanksi berat, berupa larangan promosi jabatan dan pembekuan ke-naikan pangkat.

“Mengenai judi daring itu mendapatkan atensi kita, terutama buat ASN kita. Karena judi daring ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kita,” ujar Pramono.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena ini, mengingat ASN DKI telah meneri-ma tunjangan kinerja (tukin) tertinggi di Indonesia.

“Sudah ASN-nya DKI, tukin-nya paling besar, main judi daring keterlaluan banget,” tam-bahnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengedepankan upaya pembinaan terlebih dahulu terhadap ASN yang terindikasi terlibat. Namun jika tidak ada perbaikan perilaku, sanksi administratif akan diberlakukan secara ketat.

“Saya minta untuk dilakukan pembinaan, dilakukan perbaikan untuk itu. Tetapi kalau memang sudah tidak ya tentunya kami akan mengambil tindakan untuk itu. Termasuk sa-lah satunya tidak memberikan kesempatan promosi jabatan bagi yang bersangkutan,” te-gas Pramono.

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa lebih dari 600 ribu warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi daring, dengan nilai deposit melebihi Rp3 triliun. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan bahwa total transaksi mencapai 17,5 juta kali hanya dalam satu tahun.

“Angkanya itu deposit saja, jadi warga bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu, lebih dari Rp3 triliun deposit saja, di satu tahun lalu. Transaksinya 17,5 juta kali transaksi,” ungkap Ivan.

Menurut Ivan, temuan ini menunjukkan perlunya perhatian serius serta alokasi sumber daya yang besar dari pemerintah untuk memberantas aktivitas ilegal ini. Keterlibatan ok-num ASN dalam transaksi semacam itu memperburuk citra birokrasi dan berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.

Pemprov DKI Jakarta akan terus bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk PPATK dan Kementerian PAN-RB, untuk memperkuat pengawasan internal dan menerap-kan sistem deteksi dini terhadap pelanggaran kode etik di lingkungan ASN. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas aparatur negara dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.-

[edRW]