Jakarta – Dalam upaya mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah menargetkan perluasan akses lapangan pekerjaan melalui implementasi 18 proyek hilirisasi strategis di berbagai sektor. Proyek-proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 270 ribu lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek hilirisasi menjadi instrumen utama untuk mewujudkan keadilan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

“Itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baik dengan upah yang layak,” ujar Bahlil.

Bahlil yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menegaskan bahwa upah yang diberikan tidak lagi berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR), melainkan mengacu pada sistem pengupahan yang lebih adil dan kompetitif.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi penetrasi ekonomi yang bertujuan memberikan kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Satgas Hilirisasi siap terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Danantara, untuk membahas skema pembiayaan, model bisnis, pelaksanaan proyek, hingga penyelesaian kendala seperti izin lahan dan mitigasi sosial-lingkungan.

“Kami akan terus berkoordinasi agar setiap proyek berjalan lancar dan tepat sasaran,” jelasnya.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebutkan bahwa sektor hilirisasi telah memberikan kontribusi signifikan terhadap total investasi nasional.

“Kurang lebih 30 persen dari total investasi Rp950 triliun pada semester kedua berasal dari hilirisasi,” ungkap Rosan.

Ia menambahkan bahwa selama empat bulan sejak Danantara diluncurkan, pihaknya berhasil mengamankan pendanaan sebesar 7 miliar dolar AS dari sejumlah Dana Kekayaan Negara, termasuk dari Qatar, China Investment Corporation, dan Russian Direct Investment Fund.

Berdasarkan data Satgas, delapan dari 18 proyek hilirisasi berada di sektor mineral dan batubara dengan nilai investasi mencapai 20,1 miliar dolar AS dan potensi penyerapan 104.974 tenaga kerja.

Sektor kelautan diperkirakan akan menyerap 67.100 pekerja, sektor pertanian 23.950 pekerja, serta proyek transisi energi menyerap 29.652 pekerja dengan nilai investasi 2,5 miliar dolar AS. Sementara itu, proyek ketahanan energi bernilai 14,5 miliar dolar AS diproyeksikan membuka 50.960 lapangan kerja.

Secara keseluruhan, proyek-proyek ini diperkirakan menciptakan total 276.636 lapangan pekerjaan, menjadikannya salah satu langkah konkret pemerintah dalam memperluas akses kerja dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. *

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan dengan mengoptimalkan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor. Melalui program-program strategis dan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menekan angka pengangguran dan meningkatkan daya serap tenaga kerja, baik di kota besar maupun pedesaan.

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menyampaikan pemerintah tidak tinggal diam terhadap sorotan media internasional terkait angka pengangguran di Indonesia. Berbagai inisiatif tengah digencarkan guna membuka peluang kerja yang luas.

“Pemerintah saat ini sedang memprioritaskan berbagai program yang bertujuan menciptakan lapangan pekerjaan, salah satu adalah Koperasi Desa Merah Putih. Program ini memiliki konsep serupa dengan makan bergizi gratis, karena sama-sama membuka peluang kerja baru,” ujar Noudhy.

Program prioritas pemerintah, tidak hanya menyasar wilayah perkotaan tetapi juga menjangkau hingga ke pelosok desa. Program unggulan yang baru saja diluncurkan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan menciptakan lapangan kerja lokal berkualitas.

“Saat ini, fokus kita adalah menjalankan berbagai program yang sejalan dengan Asta Cita, 17 program prioritas, serta 8 program percepatan hasil unggulan Presiden. Harapannya, semua inisiatif ini bisa memberikan efek berantai yang positif di daerah-daerah,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang layak bagi para sarjana dari berbagai jurusan.

“Artinya, jika ada seorang sarjana yang pergi ke provinsi atau daerah untuk mencari pekerjaan di sektor pertanian, kita harus memastikan bahwa pekerjaan tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak,” ungkap Noudhy.

Noudhy menambahkan bahwa negara bertanggung jawab dalam memastikan kualitas pekerjaan yang diciptakan, agar di berbagai daerah di Indonesia tercipta lapangan kerja yang layak dengan kualitas yang baik

“Inilah tanggung jawab negara dan alasan utama hadirnya program seperti Koperasi Desa Merah Putih, agar tercipta lapangan kerja yang layak,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan pentingnya pendekatan baru dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Ia menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini.

“Upaya menciptakan lapangan kerja saat ini membutuhkan pendekatan yang melampaui sekadar menghubungkan elemen-elemen dasar,” tutur Yassierli.

Ia menggarisbawahi pentingnya kerja bersama dalam menyelesaikan persoalan kebekerjaan. Menurutnya, potensi yang dimiliki oleh kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan harus disatukan dalam visi yang sama.

“Saat semua pihak memiliki visi yang sejalan, akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghadirkan solusi konkret bagi bangsa,” lanjutnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan fokus pembangunan berbasis daerah, pemerintah berharap program-program strategis ini dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan menyeluruh bagi masyarakat.*

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*)

Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simbol transformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembada pangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatan domestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukan sekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia.

Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatan pangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baik yang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadi penguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik guna memenuhi kebutuhan strategis bangsa.

Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalah konsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaan ulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksi pangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kini diarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokok yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber daya berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat.

Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksi yang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksi milik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahan hasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkah ini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan daya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara.

Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasi sektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa dalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaan proses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkan biaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokus pada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secara luas.

Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasi dalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusan Danantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional.

Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atau aset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang.

Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dan komunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalam mempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiap elemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapat berfungsi optimal.

Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi dari tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkan untuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melalui langkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuat sektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung.

Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akan menjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, dan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia.

*Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi

Oleh: Siti Fatimah *)

Komitmen pemerintah dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar pembangunan nasional kini memperoleh dukungan signifikan melalui kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga ini dirancang sebagai superholding yang tidak hanya mereformasi tata kelola perusahaan pelat merah, tetapi juga menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi strategis melalui pendekatan yang lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif.

Dengan menyusun 21 program kerja prioritas dalam lima bulan ke depan, Danantara menempatkan restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan bisnis sebagai titik tumpu transformasi. Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa seluruh program kerja telah disusun secara sistematis berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, Holding Operasional Danantara akan mengelola klasifikasi BUMN sesuai kebutuhan restrukturisasi, konsolidasi, atau pengembangan.

Restrukturisasi diarahkan untuk membenahi sektor-sektor vital seperti maskapai penerbangan, manufaktur baja, kereta api cepat, dan asuransi. Bidang-bidang ini selama bertahun-tahun menghadapi tantangan struktural yang kompleks, mulai dari tumpang tindih peran hingga beban keuangan yang menghambat kinerja. Dengan pendekatan berbasis nilai dan efisiensi, restrukturisasi difokuskan untuk memulihkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Sementara itu, konsolidasi difokuskan pada penggabungan unit-unit usaha BUMN yang selama ini tersebar dan terfragmentasi. Sektor-sektor seperti pupuk, rumah sakit, hotel, gula, manajemen aset, dan kawasan industri menjadi prioritas dalam konsolidasi. Penyatuan ini diharapkan dapat mengurangi duplikasi fungsi, mengefisienkan biaya operasional, serta mempercepat pengambilan keputusan bisnis di lapangan.

Langkah konsolidasi ini diperkuat dengan pengembangan bisnis yang diarahkan pada sektor koperasi, pangan, baterai, semen, perbankan syariah, telekomunikasi, hingga galangan kapal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur bisnis nasional, tetapi juga membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja berbasis inovasi.

Untuk mendukung seluruh program tersebut, Danantara juga membenahi tata kelola internal melalui penyempurnaan sistem human capital, manajemen risiko, prosedur keuangan, dan aspek legal. Seluruh kebijakan ini menjadi fondasi operasional Danantara Asset Management agar dapat bekerja secara profesional dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good corporate governance.

Menteri BUMN, Erick Thohir memastikan bahwa pembagian tugas antara kementerian sebagai regulator dan Danantara sebagai pengelola investasi telah dirancang dengan sistematis dan jelas. Ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan pengawasan yang efektif.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan bahwa kehadiran Danantara merupakan jawaban atas permasalahan struktural yang selama ini menghambat optimalisasi BUMN. Dengan skema superholding, entitas usaha milik negara kini memiliki satu kerangka kerja keuangan yang lebih terkonsolidasi dan selaras dengan kebutuhan ekonomi nasional. Pendekatan ini dinilai telah melampaui ekspektasi awal parlemen dalam membenahi tata kelola BUMN.

Model pengelolaan sebelumnya yang bergantung pada dua pintu anggaran, yakni anggaran murni dan anggaran perubahan, seringkali menyebabkan hilangnya peluang ekonomi akibat ketidaksinkronan antara kebutuhan di lapangan dan proses administratif. Kehadiran Danantara menjadi solusi nyata terhadap hambatan tersebut, serta menjamin respons cepat terhadap dinamika pasar.

Gde juga menggarisbawahi pentingnya mengubah orientasi BUMN dari sekadar penyetor dividen menjadi agen pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang sehat mestinya tercermin dalam peningkatan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi, bukan melalui pemaksaan dividen yang justru dapat membebani keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, peran Danantara harus diarahkan untuk mendorong ekspansi bisnis BUMN yang produktif dan berdampak luas.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengembalian jutaan hektare lahan negara yang sebelumnya dikuasai secara ilegal. Lahan ini memiliki potensi strategis dalam pengembangan sektor agraria dan tambang. Danantara dipandang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengelola aset tersebut secara produktif, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan dan pengolahan sumber daya mineral nasional.

Keunggulan geografis dan iklim tropis Indonesia juga menjadi aset penting yang perlu dimaksimalkan. Siklus panen yang lebih cepat dibanding negara-negara subtropis memberikan peluang besar bagi peningkatan hasil pertanian. Namun, kelemahan dalam penggunaan teknologi dan penguasaan pengetahuan masih menjadi tantangan utama. Dalam konteks ini, peran Danantara tidak hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai katalis inovasi dan transfer teknologi.

Penguatan sektor perikanan dan perkapalan turut menjadi perhatian, dengan penekanan pada pentingnya kerja sama teknologi jangka panjang, bukan semata impor alat produksi. Evaluasi terhadap aset-aset BUMN juga diperlukan, baik dari sisi efisiensi tarif maupun benchmarking internasional. Ketidakseimbangan biaya seperti pada kasus sewa data center BUMN menunjukkan perlunya reformasi kebijakan harga agar tidak kalah bersaing dengan swasta.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Danantara menjadi cerminan dari semangat reformasi yang dijalankan pemerintah di sektor BUMN. Melalui keberanian dalam merampingkan entitas usaha, membenahi tata kelola, dan mendorong efisiensi, Danantara membuka jalan bagi lahirnya ekosistem BUMN yang sehat, kuat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah tidak sekadar membenahi struktur, melainkan membangun fondasi baru bagi masa depan ekonomi Indonesia.

*) Pemerhati Kebijakan Publik

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, atau yang lebih dikenal sebagai Danantara Indonesia, terus menunjukkan kiprah positifnya di panggung global. Dalam waktu singkat sejak didirikan, lembaga ini telah menjadi magnet baru bagi aliran investasi asing, khususnya dalam sektor energi hijau, infrastruktur, dan transformasi ekonomi berkelanjutan.

Di bawah kepemimpinan CEO Rosan Perkasa Roeslani, Danantara berhasil mengamankan sejumlah kerja sama strategis dengan mitra mancanegara dari lima negara utama, mempertegas posisi Indonesia sebagai destinasi investasi masa depan.

Rosan mengungkapkan bahwa lembaganya telah menjalin kemitraan penting dengan lembaga-lembaga keuangan besar dunia, termasuk Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Qatar Investment Authority, China Investment Corporation (CIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF), serta dalam proses pembahasan intensif dengan Public Investment Fund (PIF) milik Arab Saudi.

“Kita menandatangani kerja sama dengan JBIC untuk pendanaan proyek energi hijau dan lainnya. Kerja sama dengan JBIC merupakan satu langkah krusial dalam mendukung pembiayaan jangka panjang bagi proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia,” kata Rosan.

Tidak hanya Jepang, Qatar pun telah menandatangani komitmen kerja sama senilai US$ 4 miliar, sedangkan China dan Rusia masing-masing menyuntikkan dana sebesar US$ 2 miliar. Sementara itu, diskusi yang berlangsung dengan PIF diharapkan segera menghasilkan kesepakatan investasi dalam skala besar, mengingat PIF merupakan sovereign wealth fund terbesar di dunia dengan kekuatan pendanaan dan jaringan global yang masif.

“Kepercayaan dari dunia luar, terutama di sektor keuangan dan perbankan, sangat kuat. Ini menunjukkan momentum yang baik untuk Danantara dalam menjalankan tata kelola yang baik,” tambah Rosan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, dalam sebuah forum diplomasi ekonomi yang digelar Kementerian Luar Negeri pada 22 Juli lalu, menyatakan bahwa Danantara bukan sekadar pengelola aset, melainkan motor penggerak pembangunan strategis nasional.

“Kami tidak hanya mengelola aset, tetapi kami juga menginvestasikannya kembali untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia di kancah internasional,” tegas Pandu.

Menurut Pandu, diplomasi ekonomi kini menjadi ujung tombak dalam merespons dinamika global yang serba cepat. Karena itu, Danantara memainkan peran sebagai jembatan antara potensi ekonomi Indonesia dengan arus investasi global. Dalam konteks ini, sinergi dengan para Duta Besar RI di luar negeri menjadi sangat penting.

“Para Duta Besar serta perwakilan RI di luar negeri berfungsi sebagai ‘mata dan telinga’ bagi Danantara Indonesia. Mereka akan membantu dalam memperluas kemitraan serta akses terhadap pengetahuan, teknologi, dan keterampilan,” ujar Pandu.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha C. Nasir, turut menggarisbawahi pentingnya sinergi antara Danantara dan diplomasi ekonomi Indonesia. Ia menyatakan bahwa keberadaan Danantara selaras dengan misi Kemlu dalam menopang agenda transformasi struktural ekonomi nasional.

“Keberadaan Danantara sangat selaras dengan tugas pokok serta fungsi Kemlu sebagai penopang diplomasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sinergi dan dukungan diplomasi terhadap Danantara Indonesia adalah suatu hal yang tak terhindarkan,” tutur Arrmanatha.

Fokus Danantara dalam waktu dekat adalah memperkuat tata kelola internal, memperluas kemitraan strategis lintas negara, serta mengakselerasi realisasi proyek-proyek transformasional di bidang energi hijau, infrastruktur, ekonomi digital, dan layanan publik. Dengan terus memperkuat peran diplomasi ekonomi dan menjaga standar keberlanjutan global, diyakini Danantara akan menjadi pilar utama dalam membentuk masa depan ekonomi Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing global. (*/rls)

Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memantapkan langkah strategisnya dengan memperkuat konsolidasi bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di paruh kedua tahun 2025. Konsolidasi ini merupakan bagian dari program restrukturisasi besar-besaran yang menyasar sembilan sektor strategis BUMN guna memperkuat fondasi ekonomi nasional serta mendorong efisiensi dan profesionalisme pengelolaan aset negara.

Chief Operating Officer Danantara Indonesia sekaligus Direktur Utama PT Danantara Asset Management (Persero), Dony Oskaria, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan portofolio. Ketiganya akan diterapkan melalui pendekatan streamlining dan konsolidasi lintas bisnis.

“Kami mengelompokkan program kerja kami berdasarkan prinsip efisiensi, dan menyasar sembilan sektor usaha, yaitu konstruksi, pupuk, rumah sakit, hotel, gula, hilirisasi minyak, asuransi, manajemen aset, dan kawasan industri,” ujar Dony.

Sebagai bagian dari program tersebut, Danantara akan memprioritaskan tata kelola pendukung, termasuk penguatan aspek human capital, keuangan, manajemen risiko, dan hukum. Salah satu langkah paling menonjol adalah kelanjutan rencana merger sejumlah BUMN Karya yang sempat tertunda. Menurut Dony, skema merger ini kini tengah dalam tahap pengkajian serius dan akan direalisasikan pada semester II/2025.

“Skemanya tentu akan multi, di antaranya salah satu yang pasti ada mergernya pasti. Jadi, pengurangan daripada jumlah BUMN Karya sedang kami kaji,” kata Dony.

Menurutnya, langkah strategis penggabungan sejumlah BUMN sektor konstruksi kembali menjadi fokus BPI Danantara. Agenda merger BUMN Karya yang sempat tertunda kini akan kembali dilanjutkan pada paruh kedua tahun 2025, sebagai bagian dari upaya pembenahan struktur keuangan dan optimalisasi peran perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur.

“Langkah merger BUMN Karya bertujuan membentuk entitas yang lebih efisien dan berfokus pada bisnis inti sebagai kontraktor,” jelasnya.

Menurut Direktur Utama BPI Danantara, Eddy Abdurrahman, pihaknya kini berada dalam fase pematangan skema dan desain restrukturisasi yang akan menjadi dasar pelaksanaan merger. Rencana ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi memang sedang digarap secara serius untuk dapat direalisasikan dalam waktu dekat.

“Kami sedang siapkan restrukturisasi dan desain mergernya, termasuk pembentukan strategic holding. Rencana merger BUMN Karya itu masih berjalan dan akan dilanjutkan di semester II tahun ini,” ucap Eddy.

“Dalam menyusun desain merger ini, kami tidak hanya bicara dari sisi perusahaan, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap proyek yang sedang berjalan, tenaga kerja, hingga mitra penyedia barang dan jasa,” tutur Eddy.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memastikan rencana tersebut dapat dijalankan secara menyeluruh dan terstruktur.

“Merger BUMN Karya diyakini akan menjadi langkah signifikan dalam memperkuat sektor konstruksi nasional, mengurangi beban fiskal negara dalam jangka panjang,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, juga pernah mengemukakan wacana pembentukan infrastruktur holding sebagai solusi atas kinerja BUMN Karya yang belum optimal.

“Kolaborasi melalui konsolidasi usaha menjadi kunci mempercepat pembangunan infrastruktur nasional dengan dukungan keuangan dan manajemen risiko yang lebih baik,” tegasnya.

Dengan adanya rencana lanjutan merger BUMN Karya ini, harapan kembali mengemuka agar sektor konstruksi nasional dapat bangkit lebih kuat. Bila berjalan mulus, langkah ini akan menjadi babak baru dalam transformasi BUMN Indonesia menuju era yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

BPI Danantara juga tengah menjajaki sejumlah opsi untuk memastikan integrasi ini tidak hanya sekadar administrasi penggabungan, melainkan menjadi momentum restrukturisasi keuangan secara menyeluruh. Hal ini penting agar hasil akhir merger bukan sekadar penumpukan masalah yang tersebar, tetapi menjadi entitas yang benar-benar lebih kuat secara fundamental. –

[edRW]

Oleh: Loa Murib

Pemerintah melalui aparat keamanan terus menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam menghadapi gangguan keamanan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kelompok bersenjata yang terafiliasi dengannya. Tindakan terbaru yang dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz (ODC) menjadi bukti konkret bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi aksi teror yang mengancam stabilitas di wilayah Papua.

Penangkapan terhadap Roberth Wenda alias Hesegem, salah satu tokoh OPM yang telah lama masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi pencapaian signifikan dalam upaya penegakan hukum di Papua. Roberth diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bripka Marsidon Debataraja, serta merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas IIA Abepura. Penangkapan ini dilakukan secara terukur, melalui pemantauan yang matang dan koordinasi lintas satuan, tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat.

Langkah ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam menegakkan hukum sekaligus menjaga keselamatan warga sipil. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan bersenjata seperti Roberth menjadi bukti bahwa negara hadir dan tidak gentar dalam menghadapi kelompok yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia di Papua. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menyatakan bahwa keberhasilan tersebut mencerminkan keseriusan dan komitmen penuh dari institusi Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Penangkapan terhadap Roberth dan satu rekannya juga disebut sebagai hasil dari sinergi kerja keras seluruh unsur Satgas yang bertugas di lapangan.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa tidak ada ruang bagi pelaku kekerasan bersenjata untuk bersembunyi atau merasa aman di wilayah hukum Indonesia. Penindakan akan terus dilakukan hingga seluruh jaringan kelompok OPM yang meresahkan masyarakat berhasil ditumpas. Pernyataan ini menegaskan posisi negara yang tidak akan berkompromi terhadap ancaman separatisme bersenjata.

Selain operasi di Jayawijaya, aparat juga meningkatkan kewaspadaan di wilayah lain seperti Intan Jaya, Papua Tengah, menyusul aksi penembakan di sekitar Bandara Bilorai, Sugapa. Tembakan dilepaskan dari arah terminal lama bandara yang sudah tidak difungsikan, saat petugas tengah berjaga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut mengindikasikan bahwa kelompok bersenjata masih aktif mencoba menciptakan ketegangan dan instabilitas di wilayah tersebut.
Aparat gabungan TNI-Polri merespons cepat melalui tindakan pengejaran ke wilayah hutan sekitar Kali Wabu. Tindakan ini menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi serta komitmen untuk tidak membiarkan ruang gerak bagi para pelaku. Insiden tersebut juga diduga sebagai bentuk balas dendam atas tewasnya salah satu pimpinan OPM dalam operasi sebelumnya. Brigjen Faizal menyatakan bahwa meskipun tidak terjadi kerugian dalam insiden penembakan di Bandara Sugapa, peningkatan kewaspadaan tetap diperlukan, terutama menjelang momen penting peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Langkah-langkah pengamanan tidak dilakukan secara reaktif semata, tetapi disusun secara sistematis untuk mencegah gangguan lebih lanjut. Pemerintah memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan tetap dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Pendekatan tegas dan terukur ini adalah bentuk nyata kehadiran negara yang tidak hanya bertugas menjaga wilayah, tetapi juga melindungi masyarakat Papua dari ancaman kekerasan.

Keberhasilan operasi ini juga menjadi dorongan moral bagi seluruh aparat di lapangan. Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, menegaskan bahwa penjagaan akan terus diperkuat di titik-titik rawan untuk memastikan seluruh agenda nasional maupun aktivitas masyarakat berjalan aman dan lancar. Hal ini semakin meneguhkan bahwa negara hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Papua, tidak hanya melalui kekuatan keamanan, tetapi juga lewat perlindungan sosial dan pembangunan.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh provokasi yang dilancarkan oleh simpatisan KKB. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, mengingatkan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keamanan. Masyarakat diharapkan tidak terjebak dalam narasi menyesatkan dan segera melaporkan jika mengetahui aktivitas mencurigakan. Peran serta warga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Pemerintah memahami bahwa keamanan di Papua tidak bisa dicapai hanya dengan pendekatan militeristik. Oleh karena itu, strategi yang digunakan selalu mengedepankan prinsip keadilan, keterlibatan masyarakat, dan upaya pemulihan sosial. Penangkapan Roberth Wenda menjadi simbol bahwa keadilan tetap ditegakkan dan hukum akan menjangkau siapa pun yang mengancam ketertiban umum.

Operasi Damai Cartenz akan terus berlangsung sebagai bagian dari upaya komprehensif dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara tidak akan memberikan ruang bagi kekerasan bersenjata dan separatisme. Setiap upaya untuk memecah belah bangsa akan dihadapi dengan langkah tegas, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan segala upaya yang dilakukan aparat keamanan, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melihat bahwa negara benar-benar hadir di Papua. Negara tidak takut menghadapi teror, tidak gentar melawan kekerasan, dan tidak akan berhenti menegakkan kedaulatan di setiap jengkal tanah air. Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan kedamaian di sana akan terus diperjuangkan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

Oleh : Yonas Pigai )*

Rentetan aksi brutal yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mengguncang rasa aman masyarakat Papua, terutama dengan terjadinya insiden penembakan di Bandara Bilorai, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu (23/7). Empat kali tembakan yang dilepaskan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari arah terminal lama bandara merupakan bentuk nyata terorisme domestik yang tak bisa ditoleransi. Tindakan itu bukan hanya upaya menciptakan kekacauan, tetapi juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara dan keselamatan rakyat sipil. Seluruh elemen bangsa perlu berdiri tegak, bersuara bulat mengecam kekejaman OPM, serta memberikan apresiasi penuh kepada aparat keamanan yang terus menjaga stabilitas di Bumi Cenderawasih.

Brigjen Polisi Faizal Ramadhani, Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, menegaskan bahwa saat insiden terjadi, personel gabungan dari Polres Intan Jaya dan Kopasgat TNI telah berada di lokasi dan langsung merespons dengan tindakan cepat dan terukur. Respons sigap tersebut berhasil mencegah jatuhnya korban jiwa maupun kerusakan fasilitas strategis. Dua pelaku yang diyakini bagian dari KKB kabur ke arah hutan sambil membawa senjata api. Ini menjadi bukti nyata bahwa aparat keamanan bekerja tanpa henti dalam menjaga situasi tetap kondusif di wilayah yang selama ini rawan gangguan bersenjata.

Aksi teror OPM bukan sekadar bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Upaya membenturkan ideologi separatisme dengan senjata api, kekerasan, dan ancaman terhadap masyarakat sipil merupakan tindakan biadab yang harus dikutuk oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada ruang bagi pembenaran atas segala bentuk teror yang dilakukan atas nama apa pun. Serangan terhadap bandara, tempat yang seharusnya menjadi pusat mobilitas warga dan distribusi logistik, menunjukkan betapa OPM secara terang-terangan menginginkan kekacauan dan ketakutan.

Menanggapi eskalasi ancaman tersebut, Brigjen Polisi Faizal Ramadhani menyampaikan bahwa Satgas Damai Cartenz akan terus memperkuat pengamanan dan patroli di seluruh titik rawan di Papua. Langkah ini sangat penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah upaya-upaya teror lanjutan dari kelompok yang telah lama mencederai kedamaian di tanah Papua. Kehadiran aparat bukan hanya simbol kekuatan negara, tetapi juga wujud dari keberpihakan terhadap rakyat yang selama ini menjadi korban dari tindakan brutal OPM.

Pada hari yang sama, Satgas Damai Cartenz kembali menunjukkan kinerja gemilang dengan menangkap dua anggota OPM di Kabupaten Jayawijaya. Salah satu pelaku yang ditangkap adalah Roberth Wenda alias Kriminal Hesegem, narapidana pelarian dari Lapas Abepura yang terlibat dalam penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya. Penangkapan dilakukan secara profesional, melalui operasi terukur yang tidak menimbulkan korban dari pihak sipil. Ini adalah bentuk keberhasilan nyata aparat dalam menindak kejahatan bersenjata tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat.

Kombes Pol Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, turut mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh propaganda atau isu provokatif yang disebarkan simpatisan OPM. Ia mengajak publik agar tetap tenang, menjaga solidaritas sosial, dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat. Imbauan ini sangat relevan mengingat salah satu kekuatan OPM adalah memainkan narasi kebencian dan informasi palsu untuk memecah belah masyarakat.

Apresiasi mendalam patut diberikan kepada seluruh unsur aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, maupun satuan tugas gabungan yang telah menunjukkan dedikasi dan keberanian luar biasa dalam menghadapi situasi yang sangat kompleks di Papua. Tidak mudah mengawal wilayah yang sarat tantangan geografis, sosial, dan politik, namun aparat tetap berdiri teguh sebagai penjaga NKRI. Ketegasan dan profesionalisme mereka bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi kehormatan negara di hadapan ancaman separatisme.

Mengecam kekejaman OPM juga berarti menolak segala bentuk narasi yang mencoba memaklumi aksi kekerasan dengan alasan ideologis. Dalam sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia, setiap perbedaan pendapat harus disalurkan melalui jalur legal dan damai, bukan dengan peluru dan pembunuhan. OPM telah melampaui batas kemanusiaan, dan tindakan mereka tidak bisa lagi disebut sebagai perjuangan, tetapi sebagai kejahatan terhadap negara dan rakyatnya.

Situasi di Papua membutuhkan keberlanjutan kebijakan yang menggabungkan pendekatan keamanan dengan pembangunan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Namun, penegakan hukum tetap menjadi pilar utama. Tanpa ketegasan aparat, ruang pembangunan dan dialog tidak akan pernah tercipta. Oleh karena itu, dukungan terhadap aparat harus terus digaungkan sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Keberhasilan Satgas Damai Cartenz dalam memburu dan menangkap anggota OPM yang selama ini buron menegaskan bahwa negara tidak akan tunduk pada tekanan kelompok separatis. Seluruh pelaku kekerasan akan terus diburu hingga ke akar-akarnya. Operasi seperti ini harus berlanjut secara konsisten, disertai penguatan intelijen dan koordinasi antarinstansi agar tidak memberi ruang sedikit pun bagi OPM untuk kembali beraksi.

Bangsa ini harus bersatu dalam satu sikap: mengecam tanpa kompromi segala bentuk kekerasan bersenjata dan memberi apresiasi sebesar-besarnya kepada aparat keamanan yang menjaga integritas wilayah dan keselamatan warga. Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaganya adalah tugas seluruh bangsa, dan memberi dukungan kepada aparat yang mempertaruhkan nyawa di garis depan adalah wujud keberpihakan pada perdamaian dan keadilan sejati.

)* Penulis merupakan Mahaswa asal Papua di Surabaya

Jayawijaya – Dua orang anggota kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) ditangkap oleh Satgas Operasi Damai Cartenz di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Salah satu dari mereka diketahui sebagai Roberth Wenda alias Hesegem, yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) terkait sejumlah aksi kekerasan di wilayah tersebut.

Hesegem adalah buronan yang telah lama dicari atas keterlibatannya dalam sejumlah aksi kekerasan, termasuk penembakan terhadap anggota Polres Jayawijaya, Bripka Marsidon Debataraja. Ia juga diketahui merupakan narapidana pelarian dari Lapas Kelas IIA Abepura.

“Penangkapan terhadap Roberth Wenda dan satu rekannya adalah hasil dari kerja keras dan sinergi antar-unsur Satgas,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani.

Faizal menegaskan bahwa tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak akan memberikan ruang bagi pelaku kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan aparat maupun masyarakat sipil.

“Kami akan terus memburu pelaku-pelaku lainnya sampai tuntas,” tegasnya.

Operasi penangkapan berlangsung secara terukur tanpa adanya korban dari masyarakat sipil. Penindakan ini dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi lintas satuan, yang kemudian mengarah pada penyergapan dua pelaku tersebut.

Saat ini, keduanya telah diamankan di Polres Jayawijaya bersama sejumlah barang bukti yang mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata.

Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz, Komisaris Besar Yusuf Sutejo, turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan, terutama dari simpatisan kelompok bersenjata.

“Kami pastikan setiap tindakan kekerasan akan diusut tuntas. Laporkan jika mengetahui keberadaan pelaku lainnya,” ujarnya.

Penangkapan ini menandai langkah tegas apkam dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat Papua. Negara menegaskan tidak akan berkompromi terhadap pelaku kekerasan bersenjata yang menargetkan aparat negara maupun warga sipil.

Sementara itu, gelombang penolakan terhadap aksi kekerasan OPM semakin meluas di Papua. Mahasiswa di Intan Jaya secara terbuka menyuarakan kecaman terhadap OPM.

Ketua Ikatan Mahasiswa Intan Jaya, Yoseph Sondegau, menegaskan bahwa masyarakat telah jenuh dengan konflik yang berkelanjutan. Ia menilai OPM telah kehilangan arah dan justru menciptakan penderitaan bagi rakyat yang mereka klaim perjuangkan.

“Setiap hari ada penembakan, pembakaran fasilitas umum, bahkan penyanderaan. Siapa yang menderita? Mama-mama dan anak-anak kami di kampung. Ini bukan perjuangan, ini pelanggaran hak asasi manusia,” tegas Yoseph.

Masyarakat Papua semakin sadar bahwa perjuangan sejati bukan lewat senjata, tapi lewat perdamaian. Dukungan warga jadi sinyal kuat bahwa masyarakat ingin hidup aman dan bermartabat.