Oleh: Martin Sani *)

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kegiatan pertambangan di kawasan yang dikenal memiliki nilai ekologis tinggi. Raja Ampat merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, sehingga aktivitas industri di daerah tersebut terus menjadi sorotan publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan pencabutan izin ini memicu berbagai tanggapan, mulai dari apresiasi atas keberpihakan terhadap lingkungan hingga harapan agar langkah serupa diterapkan secara lebih luas di wilayah-wilayah konservasi lainnya.

Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining, sebelumnya beroperasi di kawasan yang termasuk dalam pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Raja Ampat dikenal luas sebagai salah satu kawasan ekosistem laut paling kaya dan murni di planet ini, menjadikannya aset ekologis tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi komunitas internasional. Keputusan mencabut izin pertambangan di wilayah ini menandakan bahwa pemerintah menempatkan pelestarian lingkungan sebagai prioritas strategis nasional.

Langkah ini juga mendapat sorotan dari dunia internasional. Salah satu media asing, AFP, menyoroti bagaimana Indonesia mencabut sebagian besar izin pertambangan di wilayah yang disebut sebagai surga menyelam dunia. Dalam laporannya, media tersebut menggarisbawahi bahwa tindakan ini merupakan respons atas kekhawatiran yang terus berkembang terhadap dampak kerusakan lingkungan di kawasan Segitiga Terumbu Karang. Dunia internasional mengamati dengan seksama, dan tindakan tegas ini telah memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius menjaga warisan alamnya.

Di dalam negeri, keputusan ini memperoleh sambutan luas dari berbagai kalangan, termasuk para pemimpin legislatif. Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan bahwa pencabutan IUP di Raja Ampat merupakan bukti nyata bahwa Indonesia tidak bersikap lunak terhadap urusan lingkungan. Ia menilai keputusan ini sebagai sinyal kuat kepada komunitas global bahwa Indonesia menjalankan pembangunan ekonomi dengan tetap menghormati kelestarian ekosistem. Menurutnya, penghormatan terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan politik bangsa dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Sikap yang sama juga diungkapkan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berpihak pada masa depan ekologi bangsa. Jazuli menegaskan bahwa Raja Ampat bukan sekadar kawasan tambang atau sumber daya alam, tetapi merupakan warisan dunia yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu, keputusan pemerintah dalam mencabut izin tambang dinilai tepat dan strategis untuk menyelamatkan ekosistem yang sangat rentan terhadap kerusakan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah melalui proses evaluasi yang ketat. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan kekhawatiran terhadap dampak ekologis menjadi alasan utama pencabutan izin. Bahlil juga menegaskan bahwa satu perusahaan lainnya, yaitu PT Gag Nikel, yang merupakan anak usaha dari PT Antam Tbk, tetap diizinkan beroperasi namun berada di bawah pengawasan ketat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah bukan sekadar melarang, tetapi memastikan setiap aktivitas industri berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Tentu tidak bisa diabaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan sedang membangun industri hilirisasi logam secara besar-besaran. Namun, kepentingan strategis di sektor tambang tidak boleh mengorbankan kawasan-kawasan yang telah diidentifikasi sebagai wilayah konservasi utama. Langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan bahwa pembangunan industri nasional tetap memiliki batasan etis dan ekologis yang jelas. Tidak semua wilayah layak dijadikan kawasan eksploitasi, terutama ketika nilai ekologis jauh melampaui potensi ekonomi jangka pendek.

Dalam konteks tata kelola sumber daya alam, keputusan ini dapat dilihat sebagai bentuk reformasi kebijakan yang konkret. Pemerintah tidak hanya berbicara tentang komitmen terhadap lingkungan, tetapi juga menunjukkan kemauan untuk mengambil tindakan yang berisiko secara politik dan ekonomi demi menjaga kelestarian alam. Ini mencerminkan keberanian yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua elemen bangsa.

Selain itu, keputusan ini diharapkan menjadi awal dari serangkaian kebijakan serupa di wilayah lain yang juga menghadapi tekanan ekologis akibat aktivitas industri. Evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin tambang di kawasan konservasi seharusnya menjadi agenda nasional, agar tidak ada lagi pertentangan antara kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pemerintah telah menetapkan standar baru, dan masyarakat menanti keberlanjutan dari langkah ini.

Tindakan tegas Presiden Prabowo dalam mencabut empat IUP di Raja Ampat menandai sebuah babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi sebuah pernyataan moral bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh pilihan yang berpihak pada keberlangsungan kehidupan. Raja Ampat adalah simbol kekayaan hayati yang tidak bisa dipertaruhkan demi keuntungan sesaat. Dan pemerintah telah mengambil posisi yang benar, yakni melindungi yang tidak tergantikan demi generasi yang akan datang.

*) Pemerhati Lingkungan dari Papua Barat Daya

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghadirkan apotek di setiap desa di Indonesia sebagai bagian dari strategi memperluas akses obat murah dan terjangkau. Pemerintah menghendaki tiap desa memiliki apotek dengan obat yang terjangkau Masyarakat desa.

“Jadi tiap desa akan punya apotek dengan obat yang terjangkau oleh rakyat desa,” ujar Presiden Prabowo.

Ia menambahkan bahwa obat yang tersedia merupakan obat generik yang memiliki kualitas sama, meski tanpa kemasan mewah.

“Obatnya bisa sepertiga bahkan hanya 10 persen dari harga di kota-kota,” tegasnya.

Program ini akan terintegrasi dalam rencana pendirian 80 ribu koperasi desa yang masuk dalam jaringan nasional.

“Setiap desa akan kita bantu dengan kredit, punya gudang, kamar pendingin, bahkan dua truk untuk distribusi,” tambahnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut keterbatasan akses layanan kesehatan yang dialami masyarakat selama pandemi menjadi pelajaran berharga.

“Yang akan segera dijalankan adalah klinik dan apotek desa. Sepuluh ribu puskesmas belum cukup,” kata Menkes Budi.

Menurutnya, hanya dengan memperluas layanan hingga 85 ribu desa kebutuhan dasar kesehatan bisa terpenuhi.

Ia menjelaskan akan mengkonsolidasikan 66 ribu Pustu dan Poskesdes untuk membentuk sistem yang lebih merata.

“Regulasi akan kita dorong masuk dalam Undang-Undang,” ujarnya.

Program ini juga akan mendukung pemerataan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang kini masih menjangkau 1,5 juta orang.

Untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di desa, pemerintah akan menempatkan perawat dan bidan di tiap fasilitas.

“Mungkin akan ramai karena saya ingin nurse-nya kita naikkan statusnya, kayak dulu ada mantri. Tapi kalau tidak begitu, layanan tak akan menjangkau desa-desa,” jelas Menkes.

Ia menambahkan, solusi ini bisa dijalankan dengan pelatihan tambahan serta pendampingan dari dokter agar tetap sesuai standar.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, menyatakan kesiapannya untuk memasok obat-obatan ke jaringan apotek desa.

“Kami siap, tapi masih menunggu arahan dari Kemenkes dan Kemenkop,” katanya dalam rapat dengan DPR RI.

Bio Farma juga telah mengajukan daftar produk obat yang siap didistribusikan.

Apotek desa akan menjadi bagian dari unit usaha Koperasi Desa Merah Putih, yang juga mengelola toko sembako, klinik, dan distribusi logistik.

Program ini dijadwalkan resmi diluncurkan pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.**

Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pelayanan kesehatan di tingkat desa melalui program pembentukan Apotek Desa. Dalam kunjungan ke Desa Cangkuang Wetan, Bandung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, L. Rizka Andalucia, meninjau langsung kesiapan klinik dan apotek desa sebagai bagian dari kebijakan strategis pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam inpres tersebut, salah satu unit usaha koperasi desa mencakup penyediaan layanan kesehatan berupa klinik dan apotek desa.

“Sudah ada 30 ribu Poskesdes yang bisa diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ditambah 20 ribu Pustu, total ada sekitar 50 ribu desa yang siap punya layanan kesehatan,” kata Zulkifli Hasan.

Kementerian Kesehatan menyatakan, klinik desa akan menyediakan layanan berbasis siklus hidup seperti skrining, vaksinasi, edukasi kesehatan, hingga pengobatan terbatas dan pemeriksaan laboratorium cepat.

Sementara, apotek desa akan menyediakan layanan kefarmasian meliputi pemberian obat program seperti HIV, TB, dan malaria, serta pelayanan obat resep dokter, obat bebas, herbal, suplemen kesehatan, dan alat kesehatan dasar.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), apt. Noffendri Roestam, menilai langkah Presiden sebagai ide brilian.

“Di dalam Inpres disebutkan apotek desa akan tersebar di 80 ribu desa dan kelurahan. Ini langkah besar untuk mendekatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Namun, Noffendri menekankan pentingnya pengelolaan yang baik agar program tidak stagnan.

“Tugas kami di IAI adalah memastikan kesiapan tenaga apoteker agar program ini berjalan sesuai tujuan.” imbuhnya

Menkes Budi Gunadi Sadikin, menurut Noffendri, telah menawarkan pendekatan yang cerdas. “Tak perlu regulasi baru. Kita optimalkan saja 54 ribu sarana kesehatan yang sudah ada,” katanya.

Ketua Hisfarkesmas PP IAI, apt. Maria Ulfah, turut menyambut positif rencana penambahan tenaga apoteker.

“Ini angin segar. Dari 10.300 puskesmas, baru 68 persen yang punya apoteker. Sisanya masih diisi oleh tenaga kefarmasian vokasi,” ungkapnya.

Maria menekankan pentingnya apoteker sebagai penanggung jawab di apotek desa agar mampu memenuhi standar pelayanan, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan obat berbasis e-katalog terbaru. *

Oleh: Olivia Anindita )*

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem layanan kesehatan hingga ke pelosok dengan meluncurkan inisiatif Apotek Desa. Program ini merupakan upaya nyata menjawab tantangan yang selama ini menghambat masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan terluar, dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Langkah tersebut tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan sebagai refleksi atas pengalaman masa pandemi Covid-19 yang memperlihatkan betapa terbatasnya jangkauan infrastruktur kesehatan nasional.

Kementerian Kesehatan menyadari bahwa keberadaan 10.000 puskesmas di tingkat kecamatan belum cukup untuk melayani seluruh populasi Indonesia yang tersebar di ribuan pulau dan bentang geografis yang kompleks. Ketika wabah melanda, banyak wilayah kesulitan mendapatkan layanan medis dasar, bahkan untuk sekadar konsultasi atau memperoleh obat esensial. Realitas ini menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk mengembangkan skema layanan kesehatan yang lebih mendekatkan diri ke masyarakat desa. Salah satu bentuk konkretnya adalah pengadaan Apotek Desa yang dikembangkan bersama dengan klinik desa dalam satu ekosistem pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, program Apotek Desa tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dalam kerangka besar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui skema ini, unit-unit kesehatan desa tidak hanya hadir sebagai penyedia layanan medis, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi lokal. Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar pada konsep pelayanan kesehatan berbasis koperasi, karena dinilai mampu menjawab dua tantangan sekaligus: keterjangkauan layanan dan penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menjadi landasan hukum pelaksanaan program ini. Melalui regulasi tersebut, pemerintah mengamanatkan pembentukan Apotek Desa di sekitar 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Penugasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan dukungan sistem, sumber daya manusia, serta sinergi antar sektor. Dalam konteks ini, peran Kementerian Kesehatan menjadi sentral, terutama dalam hal penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten.

Pemerintah mengambil pendekatan kolaboratif dengan memanfaatkan 54.000 sarana kesehatan yang telah ada, seperti puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa. Dengan memaksimalkan infrastruktur ini, program Apotek Desa bisa dijalankan tanpa harus membangun sistem baru dari nol.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menilai bahwa solusi terbaik bukan dengan menambah regulasi, melainkan dengan optimalisasi fasilitas dan sumber daya manusia yang tersedia. Menurutnya, tenaga kesehatan seperti perawat dan mantri dapat dipadukan dengan tenaga kefarmasian, sehingga apotek desa mampu melayani kebutuhan dasar masyarakat, baik secara kuratif maupun preventif.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Noffendri Roestam, menilai bahwa inisiatif Apotek Desa merupakan gagasan yang cerdas dan strategis. Baginya, kehadiran apotek hingga ke tingkat desa akan mengurangi ketimpangan layanan kesehatan yang selama ini hanya terpusat di kota-kota besar.

Noffendri juga menekankan pentingnya pengelolaan yang baik agar program ini tidak berhenti hanya pada tataran wacana atau simbolik. Pihaknya berkomitmen untuk mendukung dengan menyiapkan tenaga apoteker yang profesional dan mampu menjalankan fungsi pelayanan serta pengelolaan obat sesuai standar.

Sementara itu, Ketua Himpunan Seminat Farmasi Kesehatan Masyarakat dari PP IAI, Maria Ulfah, juga menyuarakan dukungan serupa. Ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga ketersediaan apoteker di lapangan. Berdasarkan data yang tersedia, dari sekitar 10.300 puskesmas yang ada di Indonesia, baru sekitar 68 persen yang memiliki apoteker. Sisanya masih diisi oleh tenaga vokasi atau tenaga kesehatan lain yang belum memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan farmasi. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan SDM menjadi langkah kunci dalam menjamin keberhasilan program ini.

Pemerintah juga telah menyusun skema pembiayaan yang realistis. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp700 miliar pada tahun 2025, diperkirakan sekitar 700 unit klinik dan apotek desa akan dapat dibangun dan dioperasikan. Selain itu, sinergi lintas kementerian terus dilakukan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri secara intensif menyusun model bisnis serta regulasi pendukung yang dapat memastikan keberlanjutan program ini dalam jangka panjang.

Presiden Prabowo Subianto, melalui kebijakannya, menunjukkan komitmen untuk membawa perubahan nyata dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Fokus terhadap desa tidak hanya menjadi wacana politik, tetapi direalisasikan dalam bentuk inisiatif yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Keterlibatan Kementerian Kesehatan, serta dukungan penuh dari organisasi profesi seperti IAI, mencerminkan adanya keselarasan visi antara pemerintah pusat dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Dengan langkah-langkah terstruktur dan dukungan regulasi yang tepat, Apotek Desa bukan hanya menjadi jawaban atas tantangan akses layanan kesehatan, tetapi juga simbol dari keberpihakan negara terhadap masyarakat di wilayah yang selama ini terpinggirkan. Pemerintah melalui program ini mengubah pendekatan dari reaktif menjadi proaktif, memastikan setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak. Maka dari itu, Apotek Desa bukan sekadar program layanan, melainkan cerminan semangat pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di bidang kesehatan.

)* Penulis adalah kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Jakarta: Pakar Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengharapkan masyarakat berbagi konten positif di media sosial. Sehingga informasi yang dibagikan tidak merugikan orang lain.

“Memang manusia itu suka berbagi, sehingga kebahagiaannya tertular. Materi yang dibagikan itu jangan sampai hoaks, agar kabar itu menjadi berkualitas,” katanya saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa (10/6/2025).

Menurutnya, peran media sosial sangat baik di era saat ini. Banyak persoalan publik yang berhasil diselesaikan oleh media sosial.

“Publik melakukan pengawasan kinerja pejabat dapat lewat media sosial. Sehingga media sosial dapat menghasilkan pengetahuan,” katanya.

Diketahui, setiap 10 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional. Perayaan bertujuan meningkatkan kesadaran publik akan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

Jakarta: Perizinan membawakan lagu musisi lain masih menjadi isu penting yang memicu perdebatan di industri musik. Sebagian musisi pro terhadap penggunaan lagu tanpa izin, tetapi tetap menginginkan proses pembayaran royalti yang adil.

Kini muncul beberapa musisi Indonesia yang terbuka membolehkan karyanya dibawakan tanpa harus meminta izin langsung. Namun, penggunaan tersebut harus tetap mengikuti aturan resmi dengan membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Kebijakan ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebebasan berekspresi musisi dalam menampilkan karya orang lain. Meski terbuka, mereka tetap menekankan pentingnya menghargai hak cipta dan aturan distribusi royalti yang berlaku.

Keputusan ini disambut positif oleh banyak pelaku musik yang sering tampil membawakan lagu milik musisi populer. Dengan skema ini, musisi lokal tetap terlindungi sambil memberi ruang lebih besar bagi kreativitas dalam bermusik.

Hingga kini, beberapa nama musisi Indonesia telah menyatakan dukungan terhadap sistem terbuka dengan syarat tertentu. Melansir berbagai sumber, berikut deretan musisi yang perbolehkan lagunya dinyanyikan tanpa izin.

1. Ariel Noah

Pada April lalu, Ariel Noah sempat menjadi perbincangan setelah videonya viral karena memperbolehkan lagunya dibawakan orang lain. Dalam video itu, ia merespons permintaan maaf Momo Geisha yang sudah menyanyikan lagunya, dengan santai memberi izin asal dibawakan dengan bagus.

Ariel menolak sistem direct licensing. Ia lebih memilih agar urusan royalti diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang memang bertugas mengelola hak cipta musisi.

2. Charly van Houten

Mantan vokalis ST12, Charly van Houten, juga jadi sorotan karena menyatakan dengan terbuka bahwa semua orang boleh menyanyikan lagunya. Ia bahkan menegaskan bahwa tidak perlu membayar royalti untuk memakai karyanya.

3. Kunto Aji

Sebelum isu perizinan lagu memanas, Kunto Aji telah lebih dulu memberikan izin bagi siapa pun yang ingin memakai lagunya. Ia mengizinkan penggunaan lagunya untuk keperluan non-komersial, seperti konten media sosial pribadi.

4. Rhoma Irama

Rhoma Irama, sang legenda dangdut, juga menyampaikan sikap serupa melalui podcast pribadinya. Ia menyatakan semua penyanyi dangdut bebas menyanyikan lagu-lagunya tanpa perlu membayar royalti.

5. Ryan D’Masiv

Ryan D’Masiv juga memberikan izin kepada siapa saja yang ingin membawakan lagu-lagunya, asalkan royalti tetap dibayarkan. Ia menekankan pentingnya menghargai hak pencipta lagu melalui pembayaran ke LMK. (Najwa Anisa)

Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengapresiasi terselenggaranya kegiatan Gelegar Foto Nusantara 2025. Menurutnya, sejarah Bung Karno dan Bung Hatta tidak dapat tergantikan sebagai proklamator dan pahlawan nasional.

“Luar biasa pameran ini, sejarah panjang karya fotografi dari tahun 1956 dari seorang seniman Mas Guntur. Sejarah Bung Karno dan Bung Hatta posisinya tidak dapat tergantikan sebagai proklamator dan juga pahlawan nasional, founding father yang tak tergantikan,” kata Fadli saat konferensi pers di Galeri Nasional, Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Ia mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mengenang perjuangan Soekarno dan para pendiri bangsa. Salah satunya melalui acara pameran Gelegar Foto Nusantara 2025 di Jakarta.

Acara dibuka resmi oleh Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri dan didampingi Guntur Soekarnoputra, putra sulung Bung Karno. Acara tersebut menampilkan ratusan karya fotografi dari putra sulung bung Karno itu.

“Foto-foto yang dihasilkan oleh Guntur Soekarno merekam perjalanan bangsa sejak tahun 1956. Di mana, menampilkan berbagai peristiwa penting, ekspresi kehidupan, hingga wajah-wajah tokoh publik dan masyarakat sehari-hari,” katanya.

Menurut Fadli, pameran tersebut membuktikan bahwa fotografi adalah seni visual yang penting. Terutama ketika dilakukan dalam kurun waktu panjang oleh putra Presiden Republik Indonesia.

“Jejak perjuangan Bung Karno, Bung Hatta, dan para pendiri bangsa terekam di sini. Jadi harus menjadi inspirasi bagi generasi mendatang,” ucap Fadli Zon.

Bukittinggi: Fenomena ‘ngopi sambil kerja’ kini jadi pemandangan umum, terutama di kota-kota besar. Freelancer, pekerja remote, dan mahasiswa menjadikan kafe sebagai kantor kedua mereka.

Tapi apakah ngopi sambil kerja benar meningkatkan produktivitas? Ataukah ini hanya bagian dari tren gaya hidup kekinian?

1. Kafe dan Suasana yang Mendukung Fokus (Kadang)

Penelitian menunjukkan suara latar pada tingkat tertentu bisa membantu meningkatkan kreativitas dan konsentrasi. Suasana kafe yang seimbang tidak terlalu bising, bisa ideal untuk pekerjaan kreatif.

Perpindahan tempat kerja dari rumah ke kafe membantu menyegarkan pikiran. Ini bisa menghindari kejenuhan saat rutinitas kerja di rumah.

2. Kafein: Penambah Fokus atau Pemicu Cemas?

Kopi adalah teman kerja bagi banyak orang karena mengandung kafein. Zat ini terbukti meningkatkan fokus, kewaspadaan, dan ketahanan terhadap kelelahan mental.

Namun, konsumsi berlebihan justru menimbulkan efek sebaliknya. Gelisah, jantung berdebar, susah tidur, dan kelelahan setelah efeknya hilang bisa muncul.

3. Distraksi Sosial dan Gaya Hidup “Estetik”

Banyak orang ke kafe bukan untuk kerja, tapi demi suasana dan tampilan estetik. Mereka sibuk memotret kopi atau membalas notifikasi daripada fokus pada pekerjaan.

Riset RescueTime tahun 2020 menyebut rata-rata fokus di kafe hanya 35 menit per jam. Sisa waktunya banyak terganggu media sosial atau interaksi sosial.

4. Biaya, Waktu, dan Energi yang Terkuras

Kerja dari kafe terdengar menyenangkan, tapi ada harga yang harus dibayar. Harus beli minuman atau makanan agar tidak dianggap “nongkrong gratis.”

Waktu perjalanan ke kafe bisa menyita produktivitas. Belum lagi risiko Wi-Fi lambat atau tidak kebagian colokan.

Kondisi ini berpotensi menguras energi dan membuat niat kerja jadi terganggu. Apa yang awalnya diniatkan produktif justru bisa berbalik.

Jadi, Produktif atau Cuma Gaya?

Semua tergantung pada niat dan cara kita mengatur waktu di kafe. Kamu bisa produktif bila datang dengan target kerja yang jelas.

Tentukan batas waktu, misalnya kerja dua jam lalu pulang. Gunakan mode fokus, headphone, dan matikan notifikasi agar tidak terganggu.

Tapi ngopi bisa jadi cuma gaya jika tujuannya cuma sekadar tampil keren. Tidak ada to-do list, tak buka laptop, hanya sibuk update story.

Ngopi sambil kerja bisa produktif jika disertai manajemen dan niat yang benar. Jika tidak, itu hanya kamuflase dari kemalasan yang dibungkus gaya hidup estetik. (APS)

Surakarta: Komunitas Anak Gunung Lawu (AGL) awalnya merupakan kelompok pecinta alam yang memiliki misi mulia, yaitu menyelamatkan alam dan membantu kemanusiaan di kawasan Gunung Lawu. Untuk bergabung dalam komunitas ini, calon anggota harus memenuhi kriteria khusus.

Kriteria tersebut seperti memiliki kekuatan fisik prima, kemampuan di medan pendakian, dan kesiapan untuk bertugas sewaktu-waktu. Hal ini dikatakan Ketua AGL, Heryoko kepada RRI, beberapa waktu lalu.

Heryoko menjelaskan bahwa posko utama komunitas ini berada di Cemoro Kandang, salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu. Setiap hari, AGL menempatkan tiga tim dengan minimal tiga orang di posko untuk berjaga dan membantu para pendaki.

“Dari Februari 2025, ada delapan orang magang yang bergantian standby di Posko Cemoro Kandang. Selain memberikan bantuan kepada pendaki, AGL juga rutin memberikan edukasi terkait cuaca, jalur pendakian, dan aturan keselamatan,” ujarnya.

“Pendakian untuk tujuan camping masih diizinkan dengan syarat kesehatan prima dan logistik memadai. Namun, pendakian dengan tujuan membuat konten live di media sosial tetap dilarang karena berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa,” ujar Heryoko.

Terkait mitos di jalur pendakian, ia menyerahkan hal itu pada keyakinan masing-masing pendaki. Salah satu lokasi yang dianggap wingit adalah Cokro Suryo, meskipun tempat ini sebenarnya merupakan sabana luas dengan pemandangan indah, terutama saat musim kemarau.

Sebagai penutup, ia berpesan kepada para pendaki untuk selalu menjaga sikap, tutur kata, dan doa selama pendakian, serta mematuhi aturan yang ada demi keselamatan hingga kembali dengan selamat.

“Gunung Lawu tidak hanya soal keindahan, tetapi juga tanggung jawab dan penghormatan terhadap alam,” ujarnya.

Jayapura: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,7 mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (11/6/2025). Gempa bumi tersebut terjadi pada pukul 17:37 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) lokasi gempa pada koordinat 2.08 lintang selatan. Atau 140.19 bujur timur.

“Pusat gempa berada di 107 kilometer timur laut Jayapura. Ini dengan kedalaman 10 kilometer,” tulis keterangan BMKG.

BMKG dalam keterangannya juga menyebut informasi ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

“Hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut. Terkait dampak gempa yang terjadi,” tulisnya menambahkan.