Jayapura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dioptimalkan pelaksanaannya di Papua dengan menyasar kelompok utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) melalui koordinasi antar-lembaga, serta siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Kepala Wilayah Papua, Sarles Brabar, mengonfirmasi adanya kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Kita itu mengurus ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta untuk memperoleh gizi yang seimbang,” ujar Sarles.

Sarles menekankan bahwa seluruh dapur MBG yang tersebar di kota dan kabupaten di Papua wajib berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

“Kolaborasi ini bentuk sinergi kami dengan BGN,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada gizi, Sarles juga menyoroti pendekatan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana (KB). Ia menegaskan bahwa Pemerintah mendorong perencanaan keluarga yang sehat dan terencana guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak.

Sementara itu, Program MBG di Kabupaten Merauke kembali berjalan sejak 28 Mei 2025, setelah dilakukan evaluasi teknis untuk peningkatan mutu layanan. Di sejumlah sekolah, kembalinya program ini disambut antusias oleh siswa, guru, dan orang tua.

“Kami senang sekali MBG sudah kembali. Anak-anak jadi lebih semangat ke sekolah. Mereka suka karena bisa makan bersama teman-teman,” ujar Herni Pasoluran, guru dan penanggung jawab program MBG di SD Don Bosco Budhi Mulia, Merauke.

Herni mengungkapkan bahwa selama program terhenti, pihak sekolah harus mengingatkan orangtua agar menyiapkan bekal. Selama jeda pelaksanaan, sekolah mengingatkan pentingnya bekal bergizi dari rumah sebagai bagian dari edukasi gizi keluarga.

Kepala SMK Negeri 1 Merauke, Mariana Lusi Lalong, juga mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Ia menilai MBG sangat berdampak terhadap konsentrasi belajar siswa.

“Anak-anak lebih fokus belajar kalau perutnya tidak kosong. Kami harap program ini terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan,” tuturnya.

Program MBG di Papua menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menangani persoalan gizi dan ketimpangan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang konsisten, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang anak-anak Papua dan generasi penerus bangsa.

Oleh : Matius Yewen Kambu )*

Pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Di Papua, salah satu upaya konkret untuk memperkuat fondasi tersebut hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini membawa semangat baru dalam menjawab berbagai tantangan yang selama ini membayangi wilayah timur Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan gizi dan pendidikan. Penerapan program MBG di Manokwari menjadi sinyal positif bahwa upaya pemerataan pembangunan bukan lagi sebatas wacana, melainkan telah bergerak dalam bentuk aksi nyata yang terstruktur.

Papua Barat masih menghadapi tantangan gizi kronis yang tengah diatasi secara bertahap melalui berbagai intervensi pemerintah. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya hadir sebagai solusi praktis terhadap kelaparan tersembunyi, tetapi juga menjadi intervensi penting dalam menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental. Kehadiran dapur-dapur gizi di berbagai wilayah merupakan instrumen penting dalam menyuplai kebutuhan nutrisi secara merata dan berkualitas.

Sosialisasi MBG yang digelar di Asrama Mahasiswa Sorong, Distrik Amban, Manokwari, menjadi momentum penting dalam mengkomunikasikan program ini secara terbuka kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menyampaikan komitmen penuh untuk mengawal keberhasilan MBG di Papua. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui asupan gizi yang baik bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam pandangannya, pemisahan yang jelas antara anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN maupun APBD merupakan langkah penting agar manfaat program seperti MBG dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan.

Dukungan legislatif daerah turut memperkuat eksekusi program. Anggota DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, menekankan pentingnya perluasan cakupan program MBG ke seluruh distrik, termasuk wilayah pelosok yang belum terjangkau. Ia menyampaikan bahwa meskipun pelaksanaan saat ini masih terbatas di beberapa sekolah, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan patut diperluas. Menurutnya, Distrik Amban dapat berperan strategis sebagai pusat distribusi MBG mengingat lokasinya yang cukup sentral dan aksesibel.

Dari sisi pelaksana teknis, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Muhammad Suhud, memaparkan berbagai capaian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini di Papua Barat. Ia menjelaskan bahwa empat yang sudah beroperasi sebagai tahap awal dari rencana pengembangan bertahap hingga seluruh wilayah terjangkau. Tantangan edukasi masih dihadapi, sehingga BGN terus meningkatkan sosialisasi terkait standar pembangunan dapur, termasuk kapasitas minimal yang harus dapat melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat per unit.

Lebih lanjut, Muhammad Suhud menjelaskan bahwa BGN, meski baru dibentuk pada 8 Agustus 2024, telah menunjukkan progres signifikan secara nasional. Hingga pertengahan tahun ini, hampir 1.700 dapur gizi telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta orang. Pelatihan terhadap 32.000 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tengah dilakukan agar mereka siap mendukung operasional dapur secara profesional dan terstandar.

Salah satu keunggulan program MBG adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal. Setiap dapur mempekerjakan hingga 50 tenaga kerja dengan sistem harian yang tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sosial masyarakat. Pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan laut, singkong, sayuran dataran tinggi, dan sagu membuat program ini tidak sekadar sehat secara nutrisi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. MBG pun menjadi ruang kolaboratif antara gizi, pendidikan, ekonomi, dan budaya lokal Papua.

Dalam penjelasannya, Muhammad Suhud juga menyoroti pentingnya verifikasi ketat dalam proses penentuan lokasi dapur, demi memastikan keamanan pangan dan kelayakan mitra. BGN membagi model dapur menjadi tiga jenis, yaitu Dapur Mandiri, Dapur Mitra BGN, dan Dapur yang dibangun langsung oleh BGN. Ketiganya harus memenuhi standar layanan gizi dan sanitasi yang sama. Meski masih ada tantangan lanjutan, semangat kolaboratif antara pusat dan daerah membuat optimisme terhadap kesuksesan program ini tetap terjaga.

Dampak MBG terhadap dunia pendidikan tidak kalah penting. Asupan gizi yang memadai mampu meningkatkan konsentrasi, prestasi, serta partisipasi belajar anak-anak. Di wilayah seperti Papua Barat, di mana akses pendidikan dan ekonomi sering menjadi hambatan, program ini menjadi pendorong kuat bagi keberlangsungan sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya mulai terasa sejak dini dan akan terus berkembang dalam dua hingga tiga dekade ke depan, ketika generasi muda Papua tumbuh menjadi pribadi-pribadi unggul.

Kehadiran MBG di Papua juga mencerminkan bagaimana pemerintah mulai mengadopsi pendekatan berbasis wilayah dan kebutuhan. Program ini bukan proyek satu arah, tetapi dibangun di atas aspirasi dan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat, mahasiswa, dan pemangku kebijakan daerah menunjukkan bahwa ketika program nasional memiliki akar lokal yang kuat, hasilnya cenderung lebih berkelanjutan.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Makassar

Oleh: Fransiskus Wambrauw )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk memastikan hak dasar setiap warga bisa terpenuhi, terutama anak-anak. Di Papua dan Papua Barat, program ini telah menjelma menjadi lebih dari sekadar kebijakan bantuan pangan. Ia menjadi simbol harapan baru, alat pemberdayaan ekonomi lokal, dan strategi jangka panjang pembangunan manusia.
MBG secara strategis menyasar kelompok rentan seperti anak PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan lingkungan pesantren. Dengan menghadirkan makanan bergizi setiap hari, program ini berperan langsung dalam upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun kebiasaan sehat sejak dini. Di Papua, di mana tantangan geografis dan sosial cukup kompleks, kehadiran MBG menjadi terobosan yang sangat relevan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, menyebut bahwa program ini sangat krusial karena masyarakat tidak perlu repot menyiapkan makanan sendiri. Makanan bergizi yang siap santap diantar langsung ke sekolah-sekolah atau titik distribusi terdekat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa anggaran program akan tetap berada di masyarakat selama lima tahun, sehingga manfaat ekonomi tidak bocor ke luar daerah.
Dua dapur sehat yang telah beroperasi di Manokwari Selatan, yakni di Distrik Ransiki dan Oransbari, setiap hari melayani sekitar 7.000 penerima manfaat. Dapur ini tidak hanya mengolah makanan bergizi, tetapi juga merekrut tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku dari petani, nelayan, serta pelaku UMKM setempat. Dengan demikian, MBG turut menciptakan ekonomi sirkular yang mendukung penguatan ketahanan pangan berbasis lokal.
Kepala Distrik Ransiki, Hendrik, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG telah sangat membantu masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap jumlah dapur sehat ditingkatkan agar setiap distrik memiliki akses lebih mudah dan cepat. Menurutnya, pemerataan dapur sehat ke seluruh kampung menjadi langkah penting agar bantuan gizi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Program MBG juga membuka ruang bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di Papua. Obet Rumbruren menilai keterlibatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dalam pelaksanaan MBG sangat penting, baik dari sisi pengawasan kualitas makanan maupun untuk memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Karena BPOM Manokwari saat ini dipimpin oleh anak asli Papua, masyarakat akan lebih percaya bahwa program ini dijalankan secara serius dan transparan. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab jika muncul keluhan masyarakat. BPOM sebagai mitra strategis di bidang keamanan pangan akan semakin memperkuat implementasi program secara komprehensif dan terpercaya.
Staf Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi dari Badan Gizi Nasional, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa target besar dari program ini adalah menurunkan angka stunting nasional hingga di bawah 15 persen. Ia menyebut strategi utama PGN adalah memperkuat sumber daya pangan, mengoptimalkan peran koperasi dalam distribusi bahan gizi, meningkatkan kapasitas SDM daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Jayapura pun Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat merespons peluang yang dibawa MBG dengan menyiapkan fondasi ketahanan pangan lokal. Seperti peningkatan produksi pangan lokal, seperti sayur-mayur, umbi-umbian, dan bahan pangan hewani menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi keberlanjutan MBG. Program ini bukan hanya soal memberi makan anak-anak, tetapi juga membangun kedaulatan pangan dari kampung. Karena itu, pemerintah mendorong setiap distrik dan kampung menanam komoditas yang dapat langsung diserap oleh Dapur SPPG.
Langkah konkret yang diambil meliputi penyediaan bibit, pelatihan, dan pendampingan petani oleh penyuluh di kampung-kampung. Yunus menekankan bahwa jika bahan pangan ditanam, diolah, dan dikonsumsi di kampung, maka uang akan terus berputar di masyarakat. Ia melihat strategi ini sebagai kunci agar MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi dan pangan lokal, serta menghidupkan kembali lahan-lahan tidur yang selama ini terbengkalai.
Yunus optimistis bahwa melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Jayapura dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan MBG berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa yang dibangun melalui program ini adalah masa depan bangsa. Anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat, petani juga harus tumbuh sejahtera. Keduanya saling terhubung dan saling menguatkan.
Program MBG adalah bukti bahwa sebuah kebijakan dapat menyentuh banyak aspek sekaligus kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kedaulatan pangan. Lebih dari sekadar bantuan makan, MBG adalah upaya merawat masa depan Indonesia dari tanah Papua. Ketika anak-anak Papua bisa tumbuh sehat, belajar dengan semangat, dan terhubung dengan tanah mereka sendiri melalui pangan lokal, maka sejatinya Indonesia sedang membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.
)* Mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UGM asal Manokwari

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan antikorupsi di seluruh sektor kehidupan, baik melalui pendekatan hukum maupun peningkatan kesadaran publik.

Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran Kampanye Antikorupsi 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi digagas sebagai gerakan nasional untuk membangun budaya integritas.

“Kampanye ini kami jalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif, bukan hanya KPK, untuk bersama-sama memberantas korupsi,” ujar Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Kampanye tersebut mengusung sembilan nilai integritas yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Kegiatan-kegiatan yang menyertainya menyasar berbagai kalangan, termasuk program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), dan kampanye digital seperti Suara Antikorupsi.

“Kami ingin menggugah kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang lebih segar dan dekat dengan keseharian mereka, salah satunya melalui media sosial dan kampanye digital. Ini penting agar pesan antikorupsi semakin membumi,” jelas Wawan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Kita akan ajak, ayo sama-sama kita produksi iklan layanan masyarakat. Atau masyarakat juga bisa ikut dalam ACFFEST. Ini bagian dari kontribusi nyata memberantas korupsi,” ujarnya.

Di tingkat global, pemerintah juga tengah memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui kerja sama internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention sebagai bagian dari syarat keanggotaan OECD.

“Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention,” kata Airlangga.

Konvensi ini memberikan dasar hukum untuk memberantas praktik penyuapan lintas negara, termasuk oleh korporasi.

“Dengan bergabung, kita akan memiliki tools untuk menangani kasus foreign bribery, yang selama ini belum bisa diusut karena keterbatasan regulasi,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun sistem antikorupsi yang terintegrasi dari tingkat lokal hingga global, demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan di semua sektor.***

Jakarta – Pemerintah terus mendorong keterbukaan informasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi.

Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik KemenkoPolkam, Agung Pratistho, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan Informasi.

Menurut Agung, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan secara proaktif dan responsif sangat penting untuk memperkuat tata kelola pelayanan informasi.

“Pentingnya penyediaan dan pelayanan informasi publik secara proaktif dan responsif serta upaya penguatan tata kelola pelayanan informasi guna memberikan layanan informasi yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Namun, ia menyoroti bahwa pelayanan informasi publik di tingkat daerah masih menghadapi sejumlah hambatan.

Di antaranya rendahnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), lemahnya sistem dokumentasi dan arsip, hingga belum terintegrasinya layanan informasi secara digital.

“Pemerintah daerah dituntut tidak hanya sekadar menyediakan informasi, tetapi juga memiliki sistem tata kelola informasi yang efektif, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan,” ujar Agung.

Ia menambahkan, penguatan sistem pelayanan informasi merupakan langkah sistematis untuk memperbaiki prosedur dan kualitas sumber daya yang digunakan pemerintah daerah.

“Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan keterbukaan informasi dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang tepat,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandhiyudha. Ia menyebut keterbukaan informasi publik sebagai inti dari demokrasi dan tata kelola yang baik.

“Pentingnya kolaborasi dan peran tidak hanya dari unsur pemerintah namun dari semua pihak, baik itu dari kalangan masyarakat sipil, pers, LSM, maupun pelaku usaha untuk turut meningkatkan peran terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Sementara itu, di Kalimantan Utara, upaya serupa juga dilakukan melalui rapat koordinasi keterbukaan informasi publik yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, menekankan keterbukaan informasi sebagai pilar utama pemerintahan yang baik.

“Ini adalah instrumen pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan di daerah,” tegas Pollymaart.

Ia menyatakan bahwa Pemprov Kaltara menargetkan masuk kategori informatif tahun ini.

“Kita harus berbenah. Jangan hanya ikut serta dalam monitoring dan evaluasi, tapi benar-benar tingkatkan kualitas keterbukaan informasi,” ujarnya.

Oleh: Naufal Azhari )*

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat komitmen dalam pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas nasional. Dalam berbagai forum resmi kenegaraan, Presiden secara konsisten menyampaikan peringatan keras kepada seluruh jajaran penyelenggara negara untuk segera melakukan perbaikan internal, membenahi tata kelola, dan menghindari segala bentuk penyimpangan kekuasaan. Pemerintah menilai bahwa stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan hanya dapat terwujud jika praktik korupsi diberantas secara sistematis dan menyeluruh.

Presiden menekankan pentingnya konsolidasi kekuatan negara untuk menghadapi para pelaku korupsi yang masih bercokol dalam sistem pemerintahan. Pemerintah menyatakan tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang tidak menunjukkan kesetiaan terhadap kepentingan bangsa. Komitmen ini mencerminkan arah kebijakan yang tidak kompromistis terhadap kejahatan yang merusak sendi-sendi demokrasi dan pembangunan nasional.

Penegasan tersebut bukan hanya bersifat simbolik. Pemerintah menunjukkan langkah konkret dengan membentuk sistem pengawasan yang lebih kuat dan berintegritas. Salah satu contohnya adalah reformasi di sektor penyelenggaraan haji, yang selama ini dinilai rawan terhadap praktik kolusi dan penyalahgunaan kewenangan. Untuk memastikan pengawasan berjalan optimal, Presiden menunjuk tujuh mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memperkuat Badan Penyelenggara Haji.

Politisi Partai Gerindra, Hendarsam Marantoko, menyatakan bahwa penempatan para mantan penyidik KPK dalam sistem pengawasan penyelenggaraan haji mencerminkan perhatian khusus Presiden terhadap sektor tersebut. Menurutnya, walaupun kegiatan haji berlandaskan nilai-nilai keagamaan, praktik korupsi masih kerap terjadi, dan perlu pengawasan ekstra ketat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya membangun sistem yang lebih bersih, terbuka, dan akuntabel di sektor pelayanan publik yang sangat sensitif bagi umat.

Keseriusan Presiden dalam membenahi berbagai sektor tak hanya tampak di wilayah keagamaan, tetapi juga dalam penindakan terhadap korupsi korporasi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Kejaksaan Agung bersama KPK terus aktif mengungkap kasus-kasus besar sejak awal masa pemerintahan Prabowo. Salah satu kasus yang mendapat sorotan luas adalah perkara yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Sritex. Penindakan terhadap kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak segan menindak pelaku kejahatan, sekalipun berasal dari kalangan industri besar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menilai bahwa pengusutan kasus PT Sritex menunjukkan kerja keras pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik. Ia menjelaskan bahwa dampak dari kasus tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, mengingat ribuan karyawan kehilangan pekerjaan akibat perusahaan tidak mampu beroperasi secara optimal. Pemerintah melihat bahwa tindakan oknum di balik kasus ini tidak hanya mencederai sektor usaha tekstil, tetapi juga memperlihatkan celah dalam pengawasan perbankan yang perlu segera diperbaiki.

Masih menurut Prasetyo, kasus Sritex menjadi peringatan bahwa kredibilitas sistem keuangan nasional harus diperkuat, mengingat penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit juga berkontribusi terhadap memburuknya kondisi perusahaan. Pemerintah menyadari bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem perizinan, manajemen risiko perbankan, hingga evaluasi kelayakan usaha. Hal ini penting untuk mencegah kerugian besar yang berdampak langsung kepada tenaga kerja dan stabilitas industri nasional.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih. Presiden Prabowo mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menggunakan teknologi sebagai alat kontrol sosial terhadap perilaku pejabat publik. Masyarakat didorong untuk aktif mengawasi, melaporkan, dan menyebarluaskan informasi jika menemukan penyimpangan. Pemerintah percaya bahwa kekuatan masyarakat dalam era digital dapat menjadi pelengkap penting dalam membentuk ekosistem antikorupsi yang lebih tangguh dan responsif.

Pemerintah juga menyadari pentingnya kerja sama internasional dalam memperluas jangkauan pemberantasan korupsi, terutama di era globalisasi ekonomi. Salah satu inisiatif penting adalah komitmen Indonesia untuk bergabung dalam Konvensi Anti Suap yang diinisiasi oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Konvensi ini akan menjadi dasar hukum baru bagi KPK untuk menangani kasus suap lintas negara, khususnya yang melibatkan entitas korporasi dalam transaksi bisnis internasional.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam konvensi ini, ruang lingkup kerja KPK akan diperluas, sehingga memungkinkan lembaga antirasuah itu menindak kejahatan korupsi di level global. Selama ini, keterbatasan regulasi membuat penindakan terhadap korupsi lintas batas sulit dilakukan. Pemerintah melihat ratifikasi konvensi OECD ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem hukum nasional dan menyesuaikannya dengan standar internasional.

Kebijakan dan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi bagian dari janji kampanye, melainkan pilar utama dalam membangun negara yang berdaulat dan berkeadilan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga membangun sistem yang kuat untuk mencegah korupsi sejak dini melalui reformasi birokrasi, penguatan regulasi, serta kolaborasi dengan masyarakat dan komunitas internasional.

Semua ini menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo Subianto bergerak secara komprehensif dan sistematis. Pemerintah tidak sekadar memperlihatkan ketegasan, tetapi juga konsistensi dalam setiap langkahnya, demi menciptakan pemerintahan yang bersih, kuat, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan mengedepankan keberanian politik, integritas, serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan lagi mentoleransi korupsi dalam bentuk apa pun.

)* Penulis adalah kontributor Jurnal Khatulistiwa institute

Oleh: Sintari Dewi )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberantasan korupsi sebagai bagian tak terpisahkan dari agenda reformasi nasional. Kesadaran bahwa korupsi menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik menjadi dasar bagi pemerintah untuk menempatkan isu ini dalam prioritas utama. Melalui strategi yang menyeluruh dan kolaboratif, berbagai lembaga negara kini bergerak dalam satu arah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2025–2026 merupakan wujud nyata arah kebijakan yang diarahkan secara strategis untuk menyasar akar persoalan korupsi. Dengan tiga fokus utama—yaitu perbaikan sistem perizinan dan tata niaga, pencegahan kebocoran keuangan negara, serta penguatan penegakan hukum dan reformasi birokrasi—pemerintah menargetkan reformasi tata kelola secara menyeluruh, tidak hanya dalam lingkup kementerian dan lembaga, tetapi juga di tingkat daerah.

Kegiatan penandatanganan Surat Keputusan Bersama yang menjadi dasar implementasi Stranas PK digelar di Gedung Juang KPK dan melibatkan 67 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi, serta 22 kabupaten/kota. Dalam momen tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan perlunya sinergi dan evaluasi dalam pelaksanaan program ini agar hasilnya konkret dan terukur. Ia juga menekankan pentingnya forum kolaborasi yang memungkinkan seluruh pihak tetap terhubung dalam satu sistem koordinasi nasional, yang mendukung keberlanjutan program dan pencegahan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Pemerintah sadar bahwa pencegahan tidak cukup hanya dilakukan dari atas. Untuk menjangkau akar persoalan, perlu keterlibatan masyarakat secara aktif dan kesadaran yang dibangun dari bawah. Inilah semangat yang dibawa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kampanye nasional Pariwara Antikorupsi 2025. Program ini merupakan kelanjutan dari kampanye tahun sebelumnya yang berhasil menggugah partisipasi publik. Dengan pendekatan lebih segar, kegiatan ini menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat melalui media massa, digital, hingga aktivasi lapangan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menilai bahwa kampanye tahun ini memiliki cakupan yang lebih luas dan strategi yang semakin inovatif. KPK tidak hanya menyampaikan pesan normatif, tetapi juga berupaya menanamkan nilai antikorupsi sebagai bagian dari budaya keseharian. Fokus kampanye diarahkan kepada praktik korupsi kecil dalam layanan publik, seperti pungli dan gratifikasi, yang sering dianggap biasa namun berisiko besar dalam merusak integritas sistem.

Kampanye ini pun dirancang agar tak sekadar menjadi pesan satu arah. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah, kampanye digulirkan dalam bentuk aktivitas nyata di lapangan. Dengan menyentuh isu-isu yang dekat dengan masyarakat, diharapkan pesan yang dibawa tidak hanya didengar, tetapi juga diresapi dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain kampanye visual dan aktivitas di daerah, program ini juga menggelar rangkaian webinar untuk memperluas pengetahuan publik tentang strategi pencegahan korupsi. Dalam salah satu sesi, Mohammad Jhanattan dari Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK menyampaikan pentingnya kemitraan antara aparat pemerintahan daerah dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, realitas menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah cukup tinggi, sebagaimana tercermin dari banyaknya kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi. Karena itu, KPK secara aktif mengajak pejabat struktural daerah dan anggota DPRD untuk terlibat langsung dalam upaya pencegahan, bukan hanya melalui pengawasan internal, tetapi juga dalam membangun budaya integritas.

KPK juga memperkuat pengawasan melalui sistem digital MCSP (Monitoring Controlling Surveillance for Prevention), yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan tata kelola di daerah secara lebih cepat dan efisien. Dengan sistem ini, potensi kerawanan bisa dipetakan lebih awal, sehingga intervensi pencegahan bisa dilakukan sebelum pelanggaran terjadi. Pemerintah daerah diberi dukungan penuh agar dapat membangun sistem pengawasan yang mandiri, berbasis teknologi, dan responsif terhadap laporan masyarakat.

Sebagai bagian dari jadwal nasional, Pariwara Antikorupsi 2025 digelar serentak dari 1 Juni hingga 26 September oleh pemerintah daerah dan BUMD yang menjadi peserta. Program ini akan dikurasi dan dievaluasi oleh tim juri pada Oktober, dan ditutup dengan puncak acara penghargaan pada 28 November 2025. Sampai saat ini, sebanyak 122 pemerintah daerah telah bergabung dalam gerakan ini. Pemerintah berharap, langkah-langkah kecil yang diinisiasi di daerah bisa memicu efek domino untuk menciptakan perubahan besar di tingkat nasional.

Peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2024 menjadi indikator awal keberhasilan dari berbagai langkah yang telah dijalankan. Skor yang naik ke angka 37 dan membawa Indonesia ke peringkat 99 secara global mencerminkan adanya perbaikan dalam persepsi publik terhadap integritas sistem pemerintahan. Hal ini sekaligus menjadi penyemangat bagi seluruh elemen negara untuk terus memperkuat upaya pencegahan sebagai bagian dari reformasi nasional.

Seluruh langkah ini sejalan dengan butir ke-7 dalam program Asta Cita yang dicanangkan presiden, yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Pemerintah percaya bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya mungkin dicapai jika dilandasi oleh sistem yang berintegritas. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak lagi dipandang sebagai agenda sektoral, tetapi telah menjadi bagian integral dari arah pembangunan nasional.

Dengan menyatukan langkah antara pusat dan daerah, antara regulasi dan edukasi, pemerintah Indonesia meletakkan pondasi yang kuat dalam membangun masa depan tanpa korupsi. Komitmen yang menyeluruh, pengawasan yang berlapis, dan partisipasi publik yang luas akan menjadi pilar utama menuju tata kelola yang lebih bersih dan demokratis.

)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Jakarta – Dalam upaya mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan lintas kementerian/lembaga memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

Kebijakan ini diambil menyusul adanya tren peningkatan kasus di sejumlah negara serta munculnya varian baru yang terdeteksi di kawasan regional.

Sebagai bagian dari langkah mitigasi dini terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19, Kementerian Kesehatan terus memantau secara ketat perkembangan situasi pandemi, baik di tingkat global maupun nasional. Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan kasus baru yang signifikan, kewaspadaan tetap dijaga dengan melakukan pemantauan aktif dan koordinasi lintas sektor.
“Data update (kasus Covid-19 terdeteksi) belum ada. Langkah antisipasi, memantau situasi global dan nasional yang selalu dilakukan,” kata Jubir Kemenkes Widyawati.

Sebagai bentuk penguatan sistem deteksi dini, Kementerian Kesehatan juga mengaktifkan berbagai mekanisme surveilans untuk menemukan kasus secara cepat di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan maupun komunitas.

Upaya ini mencakup pemantauan gejala penyakit pernapasan yang berpotensi terkait Covid-19 maupun penyakit menular lainnya.

“Mengintensifkan penemuan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan COVID-19 melalui SKDR, allrecord-tc19 (NAR) dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI, Memantau pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di pintu masuk negara melalui Satu Sehat Health Pass (SSHP)” tambah Widyawati.

Lebih lanjut, Widyawati mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Langkah ini bertujuan untuk memetakan tingkat kerentanan wilayah terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19 serta memastikan kesiapan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi kemungkinan peningkatan transmisi.

“Sudah ada Surat Edaran Kewaspadaan Peningkatan Kasus COVID-19 kepada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Fasyankes, UPT Labkesmas dan jejaringnya (SE Plt. Dirjen P2 No. SR.03.01/C/1422/2025),” lanjutnya.

Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat terkait pencegahan COVID-19 melalui media sosial, sebagai bagian dari edukasi publik untuk memperkuat kesadaran dan kewaspadaan bersama.

Jakarta – Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SR.03.01/C/1422/2025 yang menekankan pentingnya peningkatan kewaspadaan di seluruh daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan lonjakan kasus, dengan kemunculan varian baru seperti NB.1.8.1 di Australia dan dominasi varian MB.1.1 di Indonesia, yang merupakan bagian dari keluarga Omicron dengan tingkat keparahan lebih rendah.

Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Prof. Tjandra Yoga Aditama, mengingatkan agar masyarakat tidak lengah terhadap potensi penyebaran virus. Situasi di Samut Prakan, Thailand, di mana beberapa sekolah kembali menerapkan pembelajaran daring akibat lonjakan kasus.

“Peningkatan kasus di sejumlah negara Asia Tenggara sebaiknya menjadi pengingat bagi Indonesia untuk tidak mengabaikan potensi penyebaran virus,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Yudi Dimyati mengungkapkan pihaknya telah melakukan upaya pencegahan dengan memperkuat skrining dan pelacakan kasus.

“Pemerintah telah melakukan skrining dan pelacakan kasus,” katanya.

Yudi juga mengimbau masyarakat yang belum mendapat vaksinasi untuk segera melengkapi dosis vaksin COVID-19, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan pasien dengan penyakit penyerta. Di samping itu, ia menekankan pentingnya tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan ringan, seperti mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit atau di tempat ramai serta menjaga jarak bila mengalami gejala flu,” tuturnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, turut mendukung langkah antisipatif pemerintah. Menurutnya, tindakan preventif seperti memakai masker dan menjaga kebersihan tangan tetap efektif dalam menekan penyebaran virus, terutama di tengah tren peningkatan kasus di negara lain.

“Kita sudah tahu bagaimana agar tidak tertular COVID dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah pernah kita lakukan. Jaga kesehatan, gunakan masker di keramaian, apalagi bapak ibu yan kurang fit. Ini penting sekali, karena kalau kita kurang fit, kurang tidur, mudah terjangkit virus-virus tertentu,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa meski tren kasus di Indonesia menurun, dari 28 kasus pada pekan ke-19 menjadi hanya tiga kasus pada pekan ke-20 dengan tingkat positif 0,59 persen, namun kewaspadaan tetap menjadi kunci. Masyarakat diharapkan untuk menghidupkan kembali kebiasaan hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam pencegahan penyebaran virus.

Oleh : Zavier Perdana )*

Memasuki pertengahan tahun 2025, sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, mulai kembali waspada terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19. Meskipun pandemi global telah dinyatakan terkendali dalam dua tahun terakhir, kemunculan beberapa varian baru yang lebih mudah menular dan berpotensi kebal terhadap sebagian vaksin memunculkan kekhawatiran tersendiri. Ditambah lagi, mobilitas masyarakat yang tinggi pascapandemi dan pelonggaran berbagai protokol kesehatan memberikan ruang bagi virus untuk kembali menyebar. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tidak lengah dan kembali menerapkan pola hidup sehat sebagai benteng utama dalam mencegah penularan COVID-19.

Salah satu langkah paling mendasar adalah memastikan kebersihan diri tetap menjadi prioritas. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik sebaiknya tetap menjadi kebiasaan harian, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau menyentuh permukaan yang berpotensi terkontaminasi. Virus corona dapat bertahan cukup lama di permukaan benda, sehingga tanpa disadari, tangan bisa menjadi media penularan. Selain itu, penggunaan hand sanitizer berbasis alkohol tetap dianjurkan, terutama di tempat-tempat umum yang fasilitas cuci tangannya terbatas.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk membiasakan penerapan gaya hidup bersih dan sehat guna mencegah penularan kembali COVID-19. Di tengah ancaman kembalinya virus, penggunaan masker kembali menjadi perhatian penting. Meskipun sempat dilonggarkan, masyarakat diminta untuk kembali menggunakan masker di ruang tertutup, transportasi umum, dan area dengan kepadatan tinggi, terutama bagi kelompok rentan. Masker membantu mencegah penularan droplet yang menjadi jalur utama penyebaran virus. Penggunaan masker yang benar (menutupi hidung dan mulut dengan rapat) perlu terus diedukasi agar masyarakat tidak sekadar mengenakan masker sebagai formalitas.

Sementara itu, Dosen Fakultas Kedokteran UNS Surakarta, Tonang Dwi Ardyanto menjelaskan menjaga jarak fisik juga tetap relevan di situasi saat ini. Hindari kerumunan yang tidak perlu dan usahakan menjaga jarak minimal satu hingga dua meter, terutama di area dengan ventilasi buruk. Momen-momen seperti acara keluarga, pertemuan sosial, maupun kegiatan keagamaan sebaiknya tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan dan ventilasi. Adaptasi ini penting, mengingat varian baru COVID-19 yang terdeteksi tahun ini memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya.

Selain perlindungan dari luar, memperkuat daya tahan tubuh melalui pola makan bergizi sangat diperlukan. Asupan makanan seimbang yang kaya vitamin, mineral, antioksidan, dan serat membantu tubuh lebih siap melawan infeksi. Perbanyak konsumsi buah-buahan segar, sayuran hijau, protein sehat, serta cukup minum air putih. Pola makan sehat ini bukan hanya bermanfaat untuk mencegah COVID-19, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan, yang amat penting di tengah risiko kembalinya berbagai penyakit infeksi.

Olahraga teratur menjadi bagian tak terpisahkan dari pola hidup sehat di masa waspada ini. Aktivitas fisik ringan hingga sedang yang dilakukan secara rutin dapat memperkuat sistem imun, meningkatkan stamina, dan menjaga keseimbangan mental. Cukup dengan 30 menit aktivitas fisik per hari, tubuh bisa lebih siap menghadapi tantangan kesehatan. Selain itu, olahraga membantu mengurangi stres, yang jika dibiarkan berkepanjangan, dapat menurunkan daya tahan tubuh dan memicu berbagai gangguan kesehatan.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Kesehatan Masyarakat, Sri Gusni menjelaskan tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan mental. Situasi pandemi yang berkepanjangan sebelumnya telah membawa dampak psikologis bagi banyak orang. Kini, menghadapi potensi gelombang baru, penting bagi masyarakat untuk tetap menjaga kewarasan mental. Hindari konsumsi berlebihan informasi yang belum tentu akurat, manfaatkan waktu untuk kegiatan positif, dan jalin komunikasi yang sehat dengan keluarga serta teman. Jika merasa cemas berlebihan, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional.

Di era digital ini, literasi informasi menjadi kunci utama dalam menghadapi pandemi. Masyarakat dituntut bijak dalam menyaring setiap berita seputar COVID-19, hanya mengacu pada sumber resmi seperti Kementerian Kesehatan, WHO, atau lembaga terpercaya lainnya. Kesadaran bersama untuk selalu mengutamakan data valid adalah fondasi penting dalam menjalankan pola hidup sehat dan waspada.

Menghadapi potensi kembalinya COVID-19 di tahun 2025, penerapan pola hidup sehat tetap menjadi langkah sederhana namun berdampak besar. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman—dengan rutin mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker saat diperlukan. Meskipun situasi sempat membaik, kewaspadaan dan konsistensi kebiasaan positif inilah yang akan memutus rantai penularan dan mencegah gelombang baru.

Lebih dari itu, upaya pencegahan harus didukung oleh kolaborasi lintas elemen, mulai dari pemerintah dan tenaga kesehatan hingga masyarakat luas. Kesediaan mematuhi protokol kesehatan akan memperkuat ketahanan bersama. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan dengan komitmen solid—karena penanganan COVID-19 bukan hanya tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama.

)* Penulis merupakan mahasiswa Uninus Bandung