Kota Bekasi: Pemkot Bekasi merencanakan membangun tiga buah polder air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cijambe. Pembangunan polder air bertujuan untuk mengatasi banjir di wilayah sekitar DAS Cijambe.

Jumat (13/6/2025) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto meninjau sejumlah lokasi strategis untuk dibangunnya polder. Yakni di wilayah Kecamatan Bantargebang dan Mustikajaya.

Polder air sendiri rencananya akan mulai dibangun pada Tahun 2026 mendatang. Proyek ini lahir berkat kolaborasi aktif sejumlah pihak dari mulai Pemkot Bekasi, pengembang perumahan maupun masyarakat.

“Polder yang akan kita bangun merupakan hasil dari kerjasama antara Pemkot Bekasi, pengembang dan para penggiat peduli lingkungan. Hal ini akan menjadi harapan untuk solusi mengurangi dampak banjir dan akan sama sama menikmati area ruang terbuka untuk publik,” kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto melalui keteranganya, Jumat (13/6/2025).

Pemkot Bekasi berharap pembangunan ini akan membawa dampak positif tidak hanya dalam pengendalian banjir. Tetapi juga dalam peningkatan kualitas hidup dan fasilitas masyarakat sekitar.

“Kita ingin menciptakan sebuah kota yang nyaman untuk ditinggali masyarakat. Oleh karena itu kita terus berupaya mewujudkan hal itu dengan menggabungkan kemampuan daerah dan stakeholder yang ada,” kata dia.

Di samping polder air, Pemkot Bekasi merencanakan pembangunan sejumlah fasilitas publik lainnya baik di Bantargebang maupun Mustikajaya. Adapun fasilitas yang dimaksud yaitu pembangunan stadion mini yang dilengkapi dengan jogging track yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik.

“Pemkot Bekasi juga merencanakan pembangunan unit tambahan untuk SMP Negeri 61. Hal ini guna mengakomodasi kebutuhan pendidikan masyarakat sekitar yang terus berkembang,” ujarnya mengakhiri keterangannya.

Kota Bekasi: Dalam rangka memperingati Hari Lansia Sedunia, Pemkot Bekasi menggelar Gebyar Skrining Kesehatan untuk Lansia. Kegiatan ini diadakan di Puskesmas Jatikramat, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Jumat (13/6/2025).

Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, Pemkot Bekasi berkomitmen mensejahterakan lansia. Komitmen tersebut dibuktikan dengan aneka kebijakan ramah lansia.

“Pemkot Bekasi memiliki kebijakan ibu asuh yang mana setiap pejabat harus memiliki minimal satu ibu asuh. Itu sudah berjalan dan merupakan wujud kepedulian kami terhadap kesejahteraan lansia,” kata dia, Jumat (13/5/2025).

Ia juga menjelaskan, keberpihakan Pemkot Bekasi terhadap lansia nantinya akan diwujudkan dalam pembangunan kota. Misalnya membuat ruang-ruang atau fasilitas publik yang ramah bagi para lansia.

“Kota Bekasi terus berupaya mewujudkan lingkungan yang inklusif dan adil bagi para lansia. Sehingga mereka tidak hanya dihormati, tapi juga diberdayakan dan bahagia di masa senja,” kata dia.

Ia juga mengatakan, masa lansia bukan hanya sekedar periode menua. Tetapi juga merupakan fase perkembangan yang penting dalam konteks sosial dan psikologis.

“Dengan mendapatkan dukungan dari keluarga, komunitas, dan kebijakan yang tepat, lansia dapat menjalani kehidupan yang bermakna. Itulah kenapa Pemkot Bekasi menaruh perhatian serius kepada para lansia,” kata dia.

Harris juga mengatakan, kesejahteraan lansia menjadi indikator penting kemajuan sosial sebuah kota. Termasuk juga kelompok rentan lainnya mulai dari anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas.

Jakarta: Gunung Raung di perbatasan Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Jumat (13/6/2025) malam. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginformasikan erupsi terjadi pada pukul 22.29 WIB.

Demikian dilaporkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui Pengamat Gunung Api Raung Benny Setyawan, dikutip Sabtu (14/6/2025). Ia mencatat, tinggi kolom abu terpantau mencapai sekitar 1.000 meter di atas puncak gunung, atau sekitar 4.332 meter di atas permukaan laut.

“Kolom letusan berwarna kelabu dengan intensitas sedang, mengarah ke sisi selatan dan barat daya. Saat laporan ini diterbitkan, aktivitas erupsi masih berlangsung,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat dan wisatawan agar tidak mendekati area kawah puncak dalam radius tiga kilometer. Masyarakat juga diminta tidak menuruni kaldera maupun bermalam di kawasan kawah.

Hal ini untuk menghindari potensi bahaya dari aktivitas vulkanik yang masih aktif. Pihak berwenang terus memantau perkembangan erupsi dan siap melakukan tindakan lebih lanjut jika aktivitas Gunung Raung meningkat.

“Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti arahan dari BPBD setempat serta instansi terkait,” ujarnya. Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sebelumnya, erupsi dengan tinggi letusan 750 meter di atas puncak pada Rabu (11/6/2025) pukul 09.18 WIB. Hingga saat ini, Gunung Raung berada pada status Level II (Waspada).

Jakarta: Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta akan dimulai pada Senin (16/6/2025). Calon murid hanya perlu membuktikan sebagai penduduk Jakarta.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, proses seleksi akan dilaksanakan dengan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Ia juga menjamin PMB tanpa diskriminasi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 414 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.

“Adapun ketentuan Calon Murid Baru (CMB) yang dapat mengikuti PMB adalah penduduk berdomisili Jakarta. Dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta paling lambat 16 Juni 2024,” kata Nahdiana, Jumat (13/6/2025).

Nahdiana menjelaskan, pelaksanaan PMB akan dimulai pada 16 Juni hingga 10 Juli 2025 secara daring. Baik untuk jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).

Sementara untuk jenjang SPAUDN (Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Serta Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) dilaksanakan secara luring yang dimulai pada 16 Juni hingga 29 Juli 2025.

“Pengajuan akun sudah dapat dilakukan mulai 26 Mei 2025 untuk jenjang SDN, tanggal 2 Juni 2025 untuk jenjang SMPN. Dan tanggal 5 Juni 2025 untuk jenjang SMAN dan SMKN,” katanya.

Adapun total daya tampung jenjang SDN sebanyak 98.019 murid baru; SMPN sebanyak 72.749 peserta didik baru. Kemudian, SMAN sebanyak 30.105 murid baru; SMKN sebanyak 19.914 murid baru.

Lalu SPAUDN sebanyak 5.990 murid baru; SLBN sebanyak 920 murid baru dan SKB sebanyak 3.052 murid baru. Nahdiana mengingatkan masyarakat mencermati jadwal dan ketentuan yang berlaku dan berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan jalur masuk di luar mekanisme resmi.

“PMB DKI Jakarta tidak dipungut biaya, mohon kepada seluruh masyarakat agar mencermati jadwal dan ketentuan yang berlaku. Serta tidak mudah percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan jalur masuk tertentu di luar mekanisme resmi,” katanya.

Nahdiana menambahkan Dinas Pendidikan juga melaksanakan Penerimaan Murid Bersama (PMB Bersama) yang sebelumnya dikenal sebagai PPDB Bersama. PPDB bersama ini melibatkan 138 SMP Swasta dengan daya tampung 1.626 murid baru, 121 SMA Swasta dengan daya tampung 1.761 murid baru.

Kemudian 145 SMK Swasta dengan daya tampung 2.785 murid baru. Adapun jalur Penerimaan Murid Baru (PMB) Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta meliputi:

Jalur Prestasi: Memberikan apresiasi terhadap calon murid baru yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik;

Jalur Afirmasi: Memberikan kesempatan yang lebih besar bagi calon murid baru dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan yang bermutu;

Jalur Domisili: Memberikan kesempatan bagi calon murid baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan calon murid baru dengan sekolah. Serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon murid baru, dan daya tampung sekolah;

Jalur Mutasi: Memberikan prioritas kesempatan untuk anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas, selanjutnya bagi anak guru/tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas.

Yogyakarta: Sepanjang bulan Mei 2025, KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat tingkat ketepatan waktu atau On Time Performance (OTP) KA hampir 100 persen. Persisnya OTP kedatangan mencapai rata-rata 98,67 persen dan keberangkatan mencapai 99,91 persen.

Capaian tersebut menurut Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menunjukkan, pelayanan kereta api makin dapat diandalkan masyarakat. Tidak hanya semakin efisien, tetapi dianggap makin dipercaya publik pengguna moda transportasi darat.

“Performa ini mencerminkan keberhasilan strategi operasional dan sinergi antarunit kerja yang terus dikembangkan. Yakni untuk menjamin kenyamanan dan ketepatan layanan kepada pelanggan,” kata Feni, Kamis (12/6/2025).

Tercapainya tingkat ketepatan waktu yang tinggi ini menjadi bukti bahwa KAI Daop 6 mampu meminimalisir dan memitigasi berbagai potensi gangguan perjalanan KA. Baik yang berasal dari wilayah kerja Daop 6 sendiri maupun dari daerah operasi lain yang bersinggungan.

Berkat adanya efektivitas dalam koordinasi lintas daerah operasi dan kesiapsiagaan petugas lapangan semua hambatan bisa dilalui. Tanggapan terhadap potensi hambatan teknis yang biasa berkontribusi pada perjalanan juga bisa diatasi.

Lebih lanjut diungkapkan, dari sisi jumlah pengguna jasa, KAI Daop 6 mencatat sebanyak 5.808.915 pelanggan menggunakan KA si wilayah Daop 6 Yogyakarta sepanjang Januari–Mei 2025. Angka tersebut terdiri dari 5.141.081 pelanggan KA Jarak Jauh, serta sebanyak 667.834 pengguna KA Lokal di wilayah Daop 6 Yogyakarta.

Capaian tersebut tidak hanya angka tapi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kereta api. KA sebagai moda transportasi utama yang efisien dan nyaman, khususnya untuk perjalanan antarkota.

“Atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KA, kami Daop 6 Yogyakatta menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ketepatan waktu yang tinggi ini bukan hanya angka, melainkan cerminan dari dedikasi kami dalam menjaga keandalan sistem operasi, perawatan sarana prasarana yang konsisten, serta pengelolaan SDM yang profesional dan disiplin,” ujar Feni.

Wanita alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menambahkan, Daop 6 Yogyakarta akan terus melakukan evaluasi dan pembenahan secara berkelanjutan. Termasuk pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan pelanggan, seperti digital boarding, e-ticketing, pemantauan perjalanan kereta secara real time, serta optimalisasi komunikasi antar unit operasional. (ros/atang)

Manokwari Selatan — Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, mulai menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) telah meresmikan dua Dapur Sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Ransiki dan Oransbari yang kini melayani hingga 7.000 penerima manfaat dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar PAUD hingga ibu melahirkan dan balita.

Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi BGN, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa dapur ini tidak sekadar menyuplai makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan bahan baku setempat dan perekrutan tenaga kerja dari warga sekitar.

“Dua dapur ini bukan hanya tempat memasak, tapi juga menjadi penggerak ekonomi sirkular di daerah. Kami pastikan bahan baku yang digunakan berasal dari hasil tani dan peternakan lokal,” ujar Fadil saat dikonfirmasi di Manokwari.

Ia menambahkan bahwa program ini memperkuat strategi nasional dalam menurunkan angka stunting yang telah berhasil ditekan hingga sekitar 20 persen, dengan target ambisius di bawah 15 persen.

Untuk itu, PGN (Program Gizi Nasional) juga mendorong peran koperasi dalam distribusi bahan baku dan pelibatan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.

Komitmen kuat juga datang dari Anggota Komisi IX DPR RI, Obet A. Rumbruren, yang mendukung penuh implementasi program MBG di wilayah Papua Barat. Dalam kegiatan sosialisasi di Distrik Ransiki pada 4 Juni 2025, Obet menegaskan pentingnya keberadaan dapur sehat sebagai solusi nyata untuk pemenuhan gizi masyarakat secara merata.

“Program ini krusial karena menyediakan makanan siap santap langsung ke sekolah-sekolah dan titik distribusi, sehingga masyarakat tidak terbebani,” ujar Obet.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keberlanjutan program ini.

“Kami pastikan anggaran MBG tetap berputar di masyarakat. Harapannya, setiap distrik di Manokwari Selatan memiliki satu dapur sehat agar pelaksanaannya semakin efektif dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” imbuhnya.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan masyarakat lokal, program MBG di Manokwari Selatan tidak hanya menjawab kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi daerah. Langkah ini dinilai selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang menempatkan sumber daya manusia sehat dan produktif sebagai pondasi pembangunan nasional.

Jayapura – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dioptimalkan pelaksanaannya di Papua dengan menyasar kelompok utama: ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (Baduta) melalui koordinasi antar-lembaga, serta siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) melalui Kepala Wilayah Papua, Sarles Brabar, mengonfirmasi adanya kerja sama strategis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU).

“Kita itu mengurus ibu hamil, ibu menyusui dan Baduta untuk memperoleh gizi yang seimbang,” ujar Sarles.

Sarles menekankan bahwa seluruh dapur MBG yang tersebar di kota dan kabupaten di Papua wajib berkoordinasi dengan BKKBN atau Kemendukbangga agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran.

“Kolaborasi ini bentuk sinergi kami dengan BGN,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada gizi, Sarles juga menyoroti pendekatan pemerintah terkait Program Keluarga Berencana (KB). Ia menegaskan bahwa Pemerintah mendorong perencanaan keluarga yang sehat dan terencana guna memastikan kesejahteraan ibu dan anak.

Sementara itu, Program MBG di Kabupaten Merauke kembali berjalan sejak 28 Mei 2025, setelah dilakukan evaluasi teknis untuk peningkatan mutu layanan. Di sejumlah sekolah, kembalinya program ini disambut antusias oleh siswa, guru, dan orang tua.

“Kami senang sekali MBG sudah kembali. Anak-anak jadi lebih semangat ke sekolah. Mereka suka karena bisa makan bersama teman-teman,” ujar Herni Pasoluran, guru dan penanggung jawab program MBG di SD Don Bosco Budhi Mulia, Merauke.

Herni mengungkapkan bahwa selama program terhenti, pihak sekolah harus mengingatkan orangtua agar menyiapkan bekal. Selama jeda pelaksanaan, sekolah mengingatkan pentingnya bekal bergizi dari rumah sebagai bagian dari edukasi gizi keluarga.

Kepala SMK Negeri 1 Merauke, Mariana Lusi Lalong, juga mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Ia menilai MBG sangat berdampak terhadap konsentrasi belajar siswa.

“Anak-anak lebih fokus belajar kalau perutnya tidak kosong. Kami harap program ini terus berjalan secara konsisten dan berkesinambungan,” tuturnya.

Program MBG di Papua menjadi salah satu ujung tombak pemerintah dalam menangani persoalan gizi dan ketimpangan kesehatan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan akses terbatas. Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen yang konsisten, program ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tumbuh kembang anak-anak Papua dan generasi penerus bangsa.

Oleh : Matius Yewen Kambu )*

Pembangunan manusia yang berkualitas dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang merata. Di Papua, salah satu upaya konkret untuk memperkuat fondasi tersebut hadir melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini membawa semangat baru dalam menjawab berbagai tantangan yang selama ini membayangi wilayah timur Indonesia, terutama dalam bidang kesehatan gizi dan pendidikan. Penerapan program MBG di Manokwari menjadi sinyal positif bahwa upaya pemerataan pembangunan bukan lagi sebatas wacana, melainkan telah bergerak dalam bentuk aksi nyata yang terstruktur.

Papua Barat masih menghadapi tantangan gizi kronis yang tengah diatasi secara bertahap melalui berbagai intervensi pemerintah. Dalam konteks ini, MBG tidak hanya hadir sebagai solusi praktis terhadap kelaparan tersembunyi, tetapi juga menjadi intervensi penting dalam menciptakan generasi yang lebih kuat secara fisik dan mental. Kehadiran dapur-dapur gizi di berbagai wilayah merupakan instrumen penting dalam menyuplai kebutuhan nutrisi secara merata dan berkualitas.

Sosialisasi MBG yang digelar di Asrama Mahasiswa Sorong, Distrik Amban, Manokwari, menjadi momentum penting dalam mengkomunikasikan program ini secara terbuka kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Rumbruren, menyampaikan komitmen penuh untuk mengawal keberhasilan MBG di Papua. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui asupan gizi yang baik bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dalam pandangannya, pemisahan yang jelas antara anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN maupun APBD merupakan langkah penting agar manfaat program seperti MBG dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan.

Dukungan legislatif daerah turut memperkuat eksekusi program. Anggota DPRK Manokwari, Trisep Kambuaya, menekankan pentingnya perluasan cakupan program MBG ke seluruh distrik, termasuk wilayah pelosok yang belum terjangkau. Ia menyampaikan bahwa meskipun pelaksanaan saat ini masih terbatas di beberapa sekolah, antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan patut diperluas. Menurutnya, Distrik Amban dapat berperan strategis sebagai pusat distribusi MBG mengingat lokasinya yang cukup sentral dan aksesibel.

Dari sisi pelaksana teknis, Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Muhammad Suhud, memaparkan berbagai capaian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi program ini di Papua Barat. Ia menjelaskan bahwa empat yang sudah beroperasi sebagai tahap awal dari rencana pengembangan bertahap hingga seluruh wilayah terjangkau. Tantangan edukasi masih dihadapi, sehingga BGN terus meningkatkan sosialisasi terkait standar pembangunan dapur, termasuk kapasitas minimal yang harus dapat melayani antara 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat per unit.

Lebih lanjut, Muhammad Suhud menjelaskan bahwa BGN, meski baru dibentuk pada 8 Agustus 2024, telah menunjukkan progres signifikan secara nasional. Hingga pertengahan tahun ini, hampir 1.700 dapur gizi telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta orang. Pelatihan terhadap 32.000 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga tengah dilakukan agar mereka siap mendukung operasional dapur secara profesional dan terstandar.

Salah satu keunggulan program MBG adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal. Setiap dapur mempekerjakan hingga 50 tenaga kerja dengan sistem harian yang tidak hanya menambah penghasilan, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab sosial masyarakat. Pemanfaatan bahan pangan lokal seperti ikan laut, singkong, sayuran dataran tinggi, dan sagu membuat program ini tidak sekadar sehat secara nutrisi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. MBG pun menjadi ruang kolaboratif antara gizi, pendidikan, ekonomi, dan budaya lokal Papua.

Dalam penjelasannya, Muhammad Suhud juga menyoroti pentingnya verifikasi ketat dalam proses penentuan lokasi dapur, demi memastikan keamanan pangan dan kelayakan mitra. BGN membagi model dapur menjadi tiga jenis, yaitu Dapur Mandiri, Dapur Mitra BGN, dan Dapur yang dibangun langsung oleh BGN. Ketiganya harus memenuhi standar layanan gizi dan sanitasi yang sama. Meski masih ada tantangan lanjutan, semangat kolaboratif antara pusat dan daerah membuat optimisme terhadap kesuksesan program ini tetap terjaga.

Dampak MBG terhadap dunia pendidikan tidak kalah penting. Asupan gizi yang memadai mampu meningkatkan konsentrasi, prestasi, serta partisipasi belajar anak-anak. Di wilayah seperti Papua Barat, di mana akses pendidikan dan ekonomi sering menjadi hambatan, program ini menjadi pendorong kuat bagi keberlangsungan sekolah anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ini adalah investasi jangka panjang yang manfaatnya mulai terasa sejak dini dan akan terus berkembang dalam dua hingga tiga dekade ke depan, ketika generasi muda Papua tumbuh menjadi pribadi-pribadi unggul.

Kehadiran MBG di Papua juga mencerminkan bagaimana pemerintah mulai mengadopsi pendekatan berbasis wilayah dan kebutuhan. Program ini bukan proyek satu arah, tetapi dibangun di atas aspirasi dan karakteristik sosial-budaya masyarakat setempat. Dukungan dari masyarakat, mahasiswa, dan pemangku kebijakan daerah menunjukkan bahwa ketika program nasional memiliki akar lokal yang kuat, hasilnya cenderung lebih berkelanjutan.

)* Penulis merupakan mahasiswa asal Papua di Makassar

Oleh: Fransiskus Wambrauw )*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi bukti bahwa negara hadir hingga ke pelosok negeri untuk memastikan hak dasar setiap warga bisa terpenuhi, terutama anak-anak. Di Papua dan Papua Barat, program ini telah menjelma menjadi lebih dari sekadar kebijakan bantuan pangan. Ia menjadi simbol harapan baru, alat pemberdayaan ekonomi lokal, dan strategi jangka panjang pembangunan manusia.
MBG secara strategis menyasar kelompok rentan seperti anak PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan lingkungan pesantren. Dengan menghadirkan makanan bergizi setiap hari, program ini berperan langsung dalam upaya menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membangun kebiasaan sehat sejak dini. Di Papua, di mana tantangan geografis dan sosial cukup kompleks, kehadiran MBG menjadi terobosan yang sangat relevan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Obet Ayok Rumbruren, menyebut bahwa program ini sangat krusial karena masyarakat tidak perlu repot menyiapkan makanan sendiri. Makanan bergizi yang siap santap diantar langsung ke sekolah-sekolah atau titik distribusi terdekat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam pengelolaan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menegaskan bahwa anggaran program akan tetap berada di masyarakat selama lima tahun, sehingga manfaat ekonomi tidak bocor ke luar daerah.
Dua dapur sehat yang telah beroperasi di Manokwari Selatan, yakni di Distrik Ransiki dan Oransbari, setiap hari melayani sekitar 7.000 penerima manfaat. Dapur ini tidak hanya mengolah makanan bergizi, tetapi juga merekrut tenaga kerja lokal dan menggunakan bahan baku dari petani, nelayan, serta pelaku UMKM setempat. Dengan demikian, MBG turut menciptakan ekonomi sirkular yang mendukung penguatan ketahanan pangan berbasis lokal.
Kepala Distrik Ransiki, Hendrik, menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG telah sangat membantu masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Ia berharap jumlah dapur sehat ditingkatkan agar setiap distrik memiliki akses lebih mudah dan cepat. Menurutnya, pemerataan dapur sehat ke seluruh kampung menjadi langkah penting agar bantuan gizi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Program MBG juga membuka ruang bagi tumbuhnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama di Papua. Obet Rumbruren menilai keterlibatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari dalam pelaksanaan MBG sangat penting, baik dari sisi pengawasan kualitas makanan maupun untuk memperkuat legitimasi program di mata masyarakat. Karena BPOM Manokwari saat ini dipimpin oleh anak asli Papua, masyarakat akan lebih percaya bahwa program ini dijalankan secara serius dan transparan. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang erat antara BPOM dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab jika muncul keluhan masyarakat. BPOM sebagai mitra strategis di bidang keamanan pangan akan semakin memperkuat implementasi program secara komprehensif dan terpercaya.
Staf Koordinator Promosi dan Edukasi Gizi dari Badan Gizi Nasional, Mohamad Fadil Alchoiri, menjelaskan bahwa target besar dari program ini adalah menurunkan angka stunting nasional hingga di bawah 15 persen. Ia menyebut strategi utama PGN adalah memperkuat sumber daya pangan, mengoptimalkan peran koperasi dalam distribusi bahan gizi, meningkatkan kapasitas SDM daerah, serta mendorong pemerataan ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Jayapura pun Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan bahwa pihaknya bergerak cepat merespons peluang yang dibawa MBG dengan menyiapkan fondasi ketahanan pangan lokal. Seperti peningkatan produksi pangan lokal, seperti sayur-mayur, umbi-umbian, dan bahan pangan hewani menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi keberlanjutan MBG. Program ini bukan hanya soal memberi makan anak-anak, tetapi juga membangun kedaulatan pangan dari kampung. Karena itu, pemerintah mendorong setiap distrik dan kampung menanam komoditas yang dapat langsung diserap oleh Dapur SPPG.
Langkah konkret yang diambil meliputi penyediaan bibit, pelatihan, dan pendampingan petani oleh penyuluh di kampung-kampung. Yunus menekankan bahwa jika bahan pangan ditanam, diolah, dan dikonsumsi di kampung, maka uang akan terus berputar di masyarakat. Ia melihat strategi ini sebagai kunci agar MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi lokal. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya gizi dan pangan lokal, serta menghidupkan kembali lahan-lahan tidur yang selama ini terbengkalai.
Yunus optimistis bahwa melalui kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Jayapura dapat menjadi contoh sukses pelaksanaan MBG berbasis potensi lokal yang berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa yang dibangun melalui program ini adalah masa depan bangsa. Anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat, petani juga harus tumbuh sejahtera. Keduanya saling terhubung dan saling menguatkan.
Program MBG adalah bukti bahwa sebuah kebijakan dapat menyentuh banyak aspek sekaligus kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga kedaulatan pangan. Lebih dari sekadar bantuan makan, MBG adalah upaya merawat masa depan Indonesia dari tanah Papua. Ketika anak-anak Papua bisa tumbuh sehat, belajar dengan semangat, dan terhubung dengan tanah mereka sendiri melalui pangan lokal, maka sejatinya Indonesia sedang membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan berdaulat.
)* Mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat UGM asal Manokwari

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan antikorupsi di seluruh sektor kehidupan, baik melalui pendekatan hukum maupun peningkatan kesadaran publik.

Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran Kampanye Antikorupsi 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi digagas sebagai gerakan nasional untuk membangun budaya integritas.

“Kampanye ini kami jalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Semua elemen masyarakat harus terlibat aktif, bukan hanya KPK, untuk bersama-sama memberantas korupsi,” ujar Wawan Wardiana, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Kampanye tersebut mengusung sembilan nilai integritas yang dirangkum dalam akronim JUMAT BERSEPEDA KK, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Kegiatan-kegiatan yang menyertainya menyasar berbagai kalangan, termasuk program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi, Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), dan kampanye digital seperti Suara Antikorupsi.

“Kami ingin menggugah kesadaran masyarakat dengan pendekatan yang lebih segar dan dekat dengan keseharian mereka, salah satunya melalui media sosial dan kampanye digital. Ini penting agar pesan antikorupsi semakin membumi,” jelas Wawan.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Amir Arief, menambahkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta dan pemerintah daerah.

“Kita akan ajak, ayo sama-sama kita produksi iklan layanan masyarakat. Atau masyarakat juga bisa ikut dalam ACFFEST. Ini bagian dari kontribusi nyata memberantas korupsi,” ujarnya.

Di tingkat global, pemerintah juga tengah memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi melalui kerja sama internasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa Indonesia berkomitmen bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention sebagai bagian dari syarat keanggotaan OECD.

“Indonesia menyampaikan surat Ketua KPK yang sudah menyatakan intensinya untuk bergabung dalam OECD Anti-Bribery Convention,” kata Airlangga.

Konvensi ini memberikan dasar hukum untuk memberantas praktik penyuapan lintas negara, termasuk oleh korporasi.

“Dengan bergabung, kita akan memiliki tools untuk menangani kasus foreign bribery, yang selama ini belum bisa diusut karena keterbatasan regulasi,” tegasnya.

Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah serius membangun sistem antikorupsi yang terintegrasi dari tingkat lokal hingga global, demi mewujudkan tata kelola yang bersih dan transparan di semua sektor.***