Jakarta – Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) yang akan digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 12–15 Mei 2025. Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi antarparlemen dunia Islam.

Mengusung tema “Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience”, konferensi ini akan menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan institusi sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam di tengah gejolak global.

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa persiapan pelaksanaan konferensi telah mendekati rampung.

“Dari sisi perencanaan, kami sangat siap. Hari ini kami lakukan konfirmasi ulang teknis dengan instansi-instansi terkait, mulai dari imigrasi, bea cukai, Angkasa Pura, hingga AirNav,” ujarnya.

Ia meyakini dengan dukungan Pemerintah dan Masyarakat, acara tersebut dapat berjalan lancar sesuai rencana.

“Kami sangat optimis. Semua sudah dalam checklist dan terkoordinasi dengan baik. Tinggal arahan tambahan dari pimpinan DPR, tapi secara keseluruhan kami siap” Imbuh Indra.

Sekretaris Jenderal DPR RI itu mengungkapkan bahwa sejauh ini, 23 negara anggota OKI telah mengonfirmasi kehadiran, dengan total 279 delegasi. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 500 hingga 600 orang, termasuk perwakilan organisasi internasional dan negara sahabat ASEAN seperti Malaysia dan Singapura.

Pengamanan acara melibatkan TNI, Polri, dan pengawasan siber. Pemerintah juga mendorong keterlibatan generasi muda Muslim dalam diskusi global.

Konferensi ini akan membahas isu-isu strategis, termasuk dukungan terhadap Palestina. Terkait hal itu, Ketua DPR RI, Puan Maharani juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina.

“Di tengah eskalasi kekerasan yang semakin brutal di Gaza dan wilayah Palestina lainnya, DPR RI selalu menegaskan posisi Indonesia yang menolak aksi-aksi kekerasan” terang Puan.

Puan juga menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi wadah untuk mendorong peran perempuan dalam politik, memperluas kerja sama ekonomi syariah, serta mempromosikan budaya Islam.**

Jakarta — Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional kembali ditunjukkan melalui kebijakan strategis berupa tunjangan untuk para guru honorer. Kebijakan ini dinilai menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya bagi para tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh bantuan sosial.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema bantuan langsung tunai bagi guru honorer di seluruh Indonesia. Langkah ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan sekaligus memberi motivasi besar kepada pendidik, khususnya di daerah-daerah.

“Insyaallah, akan ada nanti pencanangan program transfer langsung untuk guru honorer, masing-masing guru mendapatkan Rp300 ribu per bulan,” ungkap Abdul Mu’ti.

Tak hanya itu, guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) atau diploma empat (D4) juga akan mendapatkan dukungan biaya pendidikan.

“Bantuan untuk guru yang belum D4 atau S1 itu masing-masing Rp3 juta per semester. Nanti angkanya akan disampaikan Pak Presiden pada saat peluncuran di Bogor. Insyaallah pada hari Jumat, 2 Mei siang, pada saat Hardiknas,” tambahnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah nyata dalam menjawab tantangan kesejahteraan guru honorer, yang selama ini menjadi isu krusial dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pendekatan langsung berupa transfer dana ke rekening masing-masing guru, pemerintah berupaya memastikan bantuan diterima secara cepat dan tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, menyambut positif inisiatif pemerintah pusat ini. Menurutnya, tunjangan guru honorer akan memperkuat semangat para pendidik non-PNS dalam menjalankan tugas mereka mencerdaskan generasi bangsa.

“Tunjangan Guru Honorer menjadi angin segar bagi para guru yang selama ini belum tersentuh bantuan sosial, sekaligus memperkuat peran mereka dalam mencerdaskan generasi bangsa,” ujar Aries.

Meskipun detail teknis program ini masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden, Aries menilai rencana pemerintah untuk melakukan transfer langsung ke rekening masing-masing guru merupakan pendekatan yang tepat dan efisien.

“Jika merujuk pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan ini rencananya akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru. Pemprov Jawa Timur sendiri selama ini juga telah menerapkan skema penyaluran yang serupa,” jelasnya.

Skema semacam ini dinilai dapat meminimalisasi potensi penyimpangan sekaligus memberikan kepastian kepada guru bahwa hak mereka diterima tanpa perantara yang memperlambat proses.

Guru honorer selama ini menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pelosok. Namun, kondisi kerja yang belum ideal serta kesejahteraan yang rendah sering menjadi kendala bagi mereka dalam mengembangkan potensi dan kualitas pengajaran.

Dengan hadirnya kebijakan tunjangan ini, diharapkan kesenjangan antara guru ASN dan non-ASN dapat semakin dipersempit. Pemerintah juga memberikan sinyal kuat bahwa penguatan peran guru honorer menjadi bagian dari prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Pemerhati pendidikan, Nurhayati Ismail dari Forum Pendidik Nusantara, menyebut bahwa program ini akan memberikan harapan baru bagi para guru honorer. Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah memastikan keberlanjutan program serta pengawasan pelaksanaannya

“Kami berharap ini tidak hanya jadi kebijakan simbolik, tapi juga terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Guru adalah ujung tombak pendidikan bangsa,” ujarnya.

Langkah strategis ini sekaligus menjadi refleksi dari semangat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei lalu. Dengan peluncuran resmi yang dijadwalkan berlangsung di Bogor, pemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan berkualitas hanya bisa dicapai jika para pendidik berada dalam kondisi sejahtera dan termotivasi.

Melalui kebijakan tunjangan guru honorer, pemerintah menunjukkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya menyentuh kurikulum atau infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan para pelaku utama di sektor pendidikan.-

[edRW]

Papua– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan terobosan luar biasa dari pemerintah yang secara nyata meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat Papua dan kesejahteraan masyarakat, mendapat sambutan positif dari berbagai elemen masyarakat Papua. Tokoh-tokoh adat di wilayah timur Indonesia menilai program ini sebagai langkah nyata yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda.

Kepala Suku Elseng dari Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Ismail Ulof menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah akan segera mengimplementasikan Program MBG di wilayahnya sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat lokal. Menurutnya, kehadiran program ini sangat penting bagi masyarakat lokal, terutama dalam menjamin kecukupan gizi anak-anak Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini masih menjadi tantangan besar di daerah terpencil.

“Kami berharap Program MBG dapat segera terlaksana di Kabupaten Keerom, khususnya di Distrik Skanto. Program ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak OAP agar mereka tumbuh sehat dan kuat. Dengan gizi yang cukup, kami yakin akan lahir generasi muda Papua yang unggul dan mampu bersaing di masa depan,” ujar Ismail

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini agar tidak berhenti pada satu periode saja. Dengan kesinambungan pelaksanaan MBG, maka hasilnya akan lebih terasa dalam jangka panjang, terutama dalam membentuk karakter dan daya saing generasi muda Papua. Selain itu, Ismail juga mendukung upaya pemerintah dalam membangun sumber daya manusia lokal melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan.

Sementara itu, dari Kabupaten Sarmi, dukungan serupa datang dari Billy Kreuw, Kepala Suku Manirem di Kampung Keder, Distrik Sarmi Timur. Ia mengapresiasi program MBG yang telah berjalan di wilayahnya karena membawa manfaat langsung bagi anak-anak dan masyarakat.

“Program MBG sangat bermanfaat bagi anak-anak kami. Mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, yang sangat penting untuk menunjang pendidikan dan pertumbuhan mereka. Kami berharap program ini bisa terus berlanjut dan sukses,” ungkap Billy.

Lebih jauh, ia menilai kebijakan pemerintah yang pro-rakyat harus terus didukung oleh semua lapisan masyarakat, terutama yang menyasar kesejahteraan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ia pun berkomitmen untuk terus mengajak masyarakat adat agar mendukung program-program pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat Papua
.
Dukungan para tokoh adat ini menjadi bukti bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis yang sangat relevan dan telah terbukti menyentuh kebutuhan rakyat secara nyata dan menyeluruh, tetapi juga mendapat tempat di hati masyarakat. Dengan partisipasi aktif seluruh komponen, program ini diharapkan mampu menciptakan perubahan nyata bagi masa depan Papua. {}

Oleh : Yonas Wambraw )*

Upaya mewujudkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing membutuhkan sinergi antara kebijakan yang tepat sasaran dan dukungan masyarakat yang kuat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam memastikan masa depan anak-anak Papua terjamin sejak dini. Program ini mendapat sambutan hangat dari berbagai tokoh adat dan masyarakat di Papua, sebagai bentuk kepercayaan dan harapan akan masa depan yang lebih cerah bagi Tanah Papua.

Di Kabupaten Waropen, tokoh masyarakat dari wilayah Wonti, Kaleb Woisiri, menunjukkan komitmen dalam mendukung Program MBG. Dikenal sebagai tokoh nasionalis dan penggerak aspirasi masyarakat, Kaleb Woisiri tengah merancang inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat Waropen yang tertinggal secara pembangunan. Baginya, MBG menjadi penopang penting dalam upaya tersebut, karena peningkatan kualitas gizi generasi muda adalah fondasi dari kemajuan sumber daya manusia. Dukungan yang ia berikan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga diiringi dengan dorongan aktif untuk mengintegrasikan program ini ke dalam strategi pembangunan jangka panjang Waropen.

Sementara itu, di Kabupaten Keerom, suara dukungan semakin bergema. Kepala Suku Elseng di Distrik Skanto, Ismail Ulof, berharap program MBG segera diterapkan secara merata di Keerom, termasuk di wilayah Skanto. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi OAP (Orang Asli Papua) sangat penting agar generasi mendatang dapat tumbuh kuat, sehat, dan memiliki daya saing tinggi. Ismail Ulof menilai keberlangsungan program ini sangat dibutuhkan dan ia siap mendukung keberlanjutannya agar manfaatnya dapat dirasakan secara jangka panjang.
Dukungan serupa datang dari Ondoafi Kampung Senggi, Matias Manggu, yang menyampaikan dukungan penuh terhadap Program MBG. Ia menilai program ini merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap masa depan anak-anak Papua. Matias Manggu juga menyatakan kesiapan untuk turut mengawal implementasi program ini, agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Keerom, khususnya di Distrik Senggi.
Di Kabupaten Sarmi, antusiasme terhadap program MBG tercermin dalam pernyataan Billy Kreuw, Kepala Suku Manirem dari Distrik Sarmi Timur.

Pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, terutama anak-anak, layak mendapatkan dukungan sepenuh hati. Menurut Billy Kreuw, program MBG memberikan manfaat nyata dalam menunjang pertumbuhan dan pendidikan anak-anak di Sarmi. Ia secara aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menjaga keberlangsungan program ini sebagai bagian dari upaya bersama memajukan daerah.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Suku Sobey sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi, Sarmi Adolf Wersementawar. Ia melihat MBG sebagai kebijakan progresif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat adat.

Dalam pandangannya, program ini berhasil menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat dalam bidang gizi dan pendidikan. Adolf Wersementawar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaan program dapat berlangsung efektif dan berkelanjutan. Ia juga menyatakan kesiapan untuk terus mengawal kebijakan tersebut dalam kapasitasnya sebagai legislator, guna memastikan bahwa kebijakan publik selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Sekretaris Umum Dewan Adat Yapen dari Suku Onate, Alex Sangganefa, menyampaikan pandangan yang penuh semangat. Ia menilai bahwa program MBG harus dijaga dan didukung oleh semua pihak karena dampaknya yang sangat positif bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak. Alex meyakini bahwa konsistensi dan komitmen dalam menjalankan program ini akan membawa perubahan besar bagi kualitas hidup masyarakat adat di Kepulauan Yapen.

Dukungan dari tokoh adat juga mengalir dari Kota Jayapura. Ondoafi Nafri sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Arnold Awi, yang menilai Program MBG sebagai terobosan penting dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak Papua. Program ini diyakini akan membantu menekan angka stunting, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, dan meringankan beban ekonomi keluarga. George Arnold Awi percaya bahwa program MBG merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan Papua yang lebih sejahtera dan berdaya.

Respon positif dari berbagai tokoh adat dan masyarakat Papua terhadap Program MBG menandakan keberhasilan pendekatan pemerintah yang partisipatif dan responsif. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa negara hadir dan peduli terhadap masa depan generasi muda Papua. Ketika tokoh adat bersatu mendukung program strategis seperti MBG, maka pelaksanaan di lapangan akan lebih mudah diterima dan dijalankan secara optimal.
Momentum ini perlu dijaga dan diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat harus terus ditingkatkan agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang kuat, masa depan Papua bukan hanya menjadi harapan, tetapi kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak di Tanah Papua.

Dukungan tokoh adat Papua terhadap Program MBG bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga merupakan simbol sinergi antara nilai-nilai lokal dan visi pembangunan nasional. Ketika pemimpin adat berdiri di garis depan mendukung program strategis seperti MBG, maka transformasi sosial menjadi lebih cepat tercapai karena mengakar pada struktur sosial yang kuat.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua

Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan tunjangan bulanan bagi guru honorer sebesar Rp300 ribu per bulan mulai tahun ajaran baru pada Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik, sebagaimana diumumkan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa tunjangan ini diberikan kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung para pendidik non-PNS yang telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Pemerintah menyadari peran penting guru honorer dalam sistem pendidikan kita. Dengan tunjangan ini, kami ingin menunjukkan bahwa mereka tidak dilupakan,” ujar Abdul Mu’ti. Ia menambahkan bahwa penyaluran tunjangan dirancang agar efisien dan langsung diterima oleh guru yang berhak menerimanya.

Selain tunjangan bulanan, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp3 juta per semester bagi guru-guru honorer yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1. Bantuan ini ditargetkan menjangkau sekitar 12.000 guru di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualifikasi akademik para guru, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah.

Di Jawa Timur, Kepala Dinas Pendidikan Aries Agung Paewai menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan ini dan tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Ia mengungkapkan bahwa kemungkinan besar bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru, mengikuti mekanisme yang selama ini sudah berjalan di tingkat provinsi.

“Teknisnya belum rinci, tetapi jika mengacu pada pernyataan Menteri Pendidikan, bantuan akan disalurkan langsung ke rekening guru. Pemprov Jatim pun selama ini sudah menggunakan pola serupa,” kata Aries Agung Paewai. Ia juga menegaskan bahwa seluruh jajaran dinas pendidikan di Jawa Timur akan memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Program tunjangan dan bantuan pendidikan ini merupakan bagian dari kebijakan pendidikan strategis yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah berharap langkah ini menjadi bagian dari pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional, termasuk penataan ulang status dan kesejahteraan guru honorer.

Langkah konkret ini disambut positif oleh banyak kalangan, termasuk para pengamat pendidikan dan asosiasi guru. Mereka menilai kebijakan ini sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi guru honorer, sekaligus dorongan agar mereka terus meningkatkan kompetensi diri.

Dengan dimulainya penyaluran tunjangan dan bantuan pendidikan pada Juli 2025, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa peningkatan mutu pendidikan dimulai dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas para pendidik. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi guru honorer, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan Indonesia dalam jangka panjang.-

[edRW]

JAKARTA – Saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah monumental dengan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai komitmen pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing yang menjadi tuntutan utama buruh. Ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tegasnya disambut tepuk tangan meriah peserta aksi.

Presiden juga menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam jika ada ketidakadilan terhadap buruh. Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak, serta mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perlindungan Pekerja Laut dan Perikanan.

Menambah catatan sejarah, kehadiran Presiden Prabowo dalam aksi May Day ini disebut sebagai yang pertama sejak era Presiden Soekarno pada 1965. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyebut momen tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan negara pada kaum buruh.

“Apresiasi dan penghargaan untuk Presiden Prabowo. Ini simbol bahwa negara hadir,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyatakan dukungan atas usulan tokoh serikat buruh untuk menjadikan Marsinah, aktivis buruh yang gugur pada 1993, sebagai Pahlawan Nasional.

“Jika seluruh pimpinan buruh sepakat, saya akan dukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa beberapa dari enam tuntutan buruh tahun ini sedang dalam proses. Di antaranya mitigasi PHK yang kini digarap melalui Satgas Perluasan Kesempatan Kerja.

“Tuntutan sedang dalam proses, yang digarap melalui Satgas,” jelas Prasetyo.

Dari sisi pekerja, Ketua Umum FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan aspirasi agar Presiden Prabowo memberi perlindungan lebih besar bagi pekerja di industri padat karya, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), yang saat ini terancam oleh peraturan pemerintah yang dinilai memberatkan. Ia juga mendorong pemberlakuan pembebasan PPh 21 untuk pekerja sektor ini guna menjaga daya beli di tengah tantangan global.

Langkah-langkah Presiden Prabowo di Hari Buruh 2025 ini menandai babak baru perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus mencerminkan tekad pemerintah untuk lebih mendengar, merangkul, dan bertindak demi keadilan sosial bagi seluruh tenaga kerja Indonesia.

Dewan ini nantinya akan berisi tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia dan bertugas memberi masukan kepada Presiden, khususnya dalam merevisi kebijakan dan regulasi yang dinilai tidak adil bagi pekerja. Salah satu tugas utama dewan ini adalah mengkaji mekanisme transisi penghapusan outsourcing, dengan tetap menjaga iklim investasi agar dunia usaha tetap tumbuh dan tenaga kerja tetap terserap.
(*/rls)

Jakarta – Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menjawab aspirasi dan kebutuhan kalangan pekerja melalui rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Gagasan ini mendapat sambutan luas dari serikat pekerja, kalangan akademisi, hingga pengamat sosial, karena dinilai sebagai terobosan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup para buruh Indonesia.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengakomodasi usulan pembentukan dewan tersebut. Dewan ini akan beranggotakan unsur pemerintah, pimpinan buruh, dan akademisi.

“Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu masukan dari kami dan disambut Presiden Prabowo. Ini merupakan langkah luar biasa dalam sejarah hubungan industrial di Indonesia,” ujar Andi Gani.

Menurut Andi, fokus utama dewan ini adalah memperbaiki kesejahteraan buruh secara menyeluruh, mulai dari penyediaan perumahan, beasiswa pendidikan, hingga menyusun rekomendasi kebijakan kepada presiden terkait perlindungan buruh.

“Dewan ini akan mempelajari keadaan terkini para pekerja dan memberikan nasihat strategis agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada buruh,” tambahnya.

Keseriusan terhadap pembentukan dewan ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Pihaknya menyatakan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan siap menjalankan perintah eksekutif Presiden Prabowo dalam merealisasikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh.

“Dewan ini akan menjadi jaminan bahwa buruh tetap mendapat perhatian serius dari negara. Kami siap bekerja dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” tegas Immanuel.

Sejalan dengan hal itu, Pengamat Sosial Kemasyarakatan sekaligus Ketua Dewan Pakar Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas), Serian Wijatno, menyebut pembentukan dewan ini sebagai langkah strategis menuju cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

“Peran buruh sangat krusial dalam pembangunan nasional. Bonus demografi yang akan datang bisa menjadi berkah jika relasi antara pemerintah, buruh, dan dunia usaha terjalin harmonis,” katanya.

Serian juga menekankan bahwa korelasi yang sehat antara pekerja dan pemerintah akan menciptakan iklim kerja yang kondusif, meningkatkan produktivitas nasional, serta mengurangi kesenjangan sosial.

“Keseriusan Presiden Prabowo membentuk dewan ini menunjukkan semangat kolaboratif dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan,” pungkasnya.

“Rencana ini harus dilihat secara positif. Penamaan satgas ini pun masih fleksibel, disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan diemban,” tuturnya.

Pembentukan DKBN merupakan bukti nyata bahwa negara hadir dan berpihak kepada kelompok pekerja. Komitmen Presiden Prabowo dalam membangun Indonesia dari fondasi kesejahteraan buruh patut diapresiasi. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, diimbau memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini sebagai langkah awal menuju kehidupan buruh yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Oleh : Ninda Syifa )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan nasional dengan mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN). Kebijakan ini merupakan respon konkret terhadap aspirasi buruh yang selama dua dekade terakhir menyoroti ketidakadilan dalam praktik outsourcing. Dalam peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2025, Presiden Prabowo secara tegas menyampaikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam terhadap persoalan ketenagakerjaan yang mengancam martabat dan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Pembentukan DKBN menjadi langkah strategis yang menunjukkan bahwa negara hadir dalam menjawab tantangan hubungan industrial. Dewan ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memiliki mandat substantif untuk memberikan masukan langsung kepada Presiden terkait reformasi regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan menghimpun tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia, DKBN menjadi wadah representatif yang memperkuat posisi pekerja dalam pengambilan keputusan nasional.

Salah satu fokus utama DKBN adalah mendalami dan memformulasikan mekanisme transisi yang tepat dalam penghapusan sistem outsourcing. Praktik alih daya selama ini kerap memunculkan kerentanan status kerja, upah rendah, dan ketiadaan jaminan sosial bagi para pekerja. Meski di satu sisi dianggap memberi fleksibilitas kepada dunia usaha, dalam praktiknya outsourcing lebih banyak menguntungkan pemilik modal ketimbang pekerja. Pemerintah menyadari hal ini dan berusaha mengedepankan keadilan sosial tanpa mengabaikan kebutuhan menjaga iklim investasi yang sehat.

Presiden Prabowo menegaskan kebijakan penghapusan outsourcing harus dilaksanakan secara realistis dan bertahap. Pemerintah tidak ingin kebijakan ini justru berdampak kontraproduktif terhadap stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, keberadaan DKBN menjadi penting untuk merancang tahapan yang terukur dan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh. Pemerintah juga menyadari bahwa perubahan regulasi ketenagakerjaan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, pekerja, dan negara.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli telah mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan serangkaian dialog dengan serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai langkah awal pembentukan DKBN. Upaya ini dilakukan agar pembentukan dewan tersebut benar-benar berbasis aspirasi lapangan dan menjawab kebutuhan riil pekerja serta pelaku usaha. Selain itu, rencana ini juga akan dikonsultasikan melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional untuk menjamin kesesuaian dengan kerangka kebijakan nasional yang ada.

Yassierli menyatakan bahwa penghapusan outsourcing merupakan tuntutan yang telah lama digaungkan pekerja dan sering kali menjadi sumber ketimpangan relasi industrial. Oleh sebab itu, pembentukan DKBN diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah juga membuka ruang seluas-luasnya bagi dialog sosial agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama, bukan kepentingan sepihak.

Langkah Presiden Prabowo dalam membentuk DKBN juga disertai dengan inisiatif lain untuk memperkuat perlindungan pekerja. Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) guna mencegah praktik PHK sepihak yang merugikan pekerja. Selain itu, pemerintah berkomitmen mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta perlindungan untuk pekerja laut dan sektor perikanan. Keseluruhan kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

Komitmen pemerintah ini mendapat sambutan positif dari berbagai elemen gerakan buruh. Dengan keterlibatan langsung para tokoh pekerja dalam DKBN, diharapkan arah kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi bersifat top-down, tetapi lahir dari proses partisipatif yang menjunjung nilai demokrasi ekonomi. Pemerintah berupaya memutus mata rantai eksploitasi dalam hubungan kerja, yang selama ini tertanam dalam praktik outsourcing yang minim perlindungan hukum bagi buruh.

Dalam konteks global, langkah Indonesia untuk menghapus sistem outsourcing melalui mekanisme konsultatif dan kelembagaan seperti DKBN dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola isu ketenagakerjaan. Kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum ketenagakerjaan internasional seperti Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization), karena mencerminkan upaya serius negara dalam memajukan kerja layak dan pembangunan inklusif.

Ke depan, keberhasilan DKBN dalam merumuskan strategi penghapusan outsourcing dan reformasi ketenagakerjaan akan sangat ditentukan oleh komitmen politik dan konsistensi pelaksanaannya. Pemerintah harus memastikan bahwa hasil rekomendasi DKBN benar-benar diakomodasi dalam proses legislasi dan regulasi nasional. Tidak kalah penting, pengawasan terhadap implementasi di lapangan juga perlu diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penghapusan outsourcing bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan wujud keberpihakan negara kepada kelompok pekerja sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Dengan kebijakan ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kesejahteraan buruh bukanlah sekadar janji kampanye, tetapi agenda strategis yang tengah diwujudkan secara nyata dan terukur. Narasi baru tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun mulai mendapat bentuk, dimulai dari perlakuan yang layak dan bermartabat bagi para buruh.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Sintia Jasmine )*
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengambil langkah strategis dengan melibatkan unsur pengusaha dan serikat pekerja dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh. Langkah ini merupakan wujud komitmen negara dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, sekaligus merespons berbagai aspirasi buruh yang selama ini menyoroti ketimpangan kesejahteraan dan kurangnya ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan. Keterlibatan dua unsur penting pengusaha dan serikat pekerja diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang inklusif, implementatif, serta berpihak pada keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan perlindungan hak pekerja.

Dewan Kesejahteraan Buruh akan berfungsi sebagai wadah tripartit untuk membahas, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, mulai dari isu upah, jaminan sosial, perlindungan kerja, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dalam struktur dewan, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor pengambil keputusan, melainkan berbagi ruang diskusi dengan organisasi pengusaha serta serikat pekerja sebagai representasi kepentingan buruh. Keseimbangan peran ini dianggap penting untuk menghindari dominasi sepihak serta menciptakan kesepakatan bersama berbasis musyawarah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menyatakan pembentukan dewan ini merupakan bagian dari upaya merespons dinamika ketenagakerjaan yang kian kompleks, terutama di era pascapandemi dan tekanan global yang mempengaruhi stabilitas dunia kerja. Menurutnya, tidak cukup hanya dengan regulasi satu arah. Kini diperlukan dialog sosial yang kuat agar semua pihak yang berkepentingan bisa duduk bersama dan menyusun agenda yang solutif, realistis, serta mampu menjawab tantangan zaman. Dalam hal ini, keterlibatan serikat pekerja dinilai penting agar suara dari bawah benar-benar terangkat ke permukaan dan didengar secara utuh.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang menyampaikan pihaknya menyambut baik pembentukan dewan ini, karena selama ini pelaku usaha memerlukan ruang diskusi yang lebih terstruktur dalam membicarakan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan terkait biaya produksi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Hadirnya dewan tersebut dinilai dapat menjadi forum penyambung kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak kontraproduktif dan tetap menjaga iklim investasi nasional.

Respons positif juga datang dari Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban yang mengharapkan para buruh dapat menyelaraskan keahliannya sesuai dengan permintaan pasar, seiring adanya Dewan tersebut. Pihaknya juga mengapresiasi langkah ini sebagai titik awal baru dalam tata kelola hubungan industrial. Selama ini banyak kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai terlalu normatif dan belum menyentuh esensi kesejahteraan buruh di lapangan. Dengan adanya ruang duduk bersama, buruh kini memiliki kanal resmi untuk menyampaikan data dan aspirasi langsung yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pekerja, mulai dari tuntutan upah layak, kondisi kerja yang aman, hingga perlindungan sosial jangka panjang.

Salah satu agenda utama dari Dewan Kesejahteraan Buruh ke depan adalah melakukan kajian menyeluruh terhadap sistem pengupahan nasional, termasuk efektivitas implementasi upah minimum provinsi dan kota/kabupaten. Kajian ini menjadi krusial mengingat masih banyak daerah yang mengalami stagnasi pertumbuhan upah serta ketimpangan antara kebutuhan hidup layak dan penghasilan riil buruh. Dengan kajian tersebut, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang lebih adil, adaptif, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja.

Selain pengupahan, Dewan Kesejahteraan Buruh juga akan mendorong penguatan skema jaminan sosial pekerja. Fokus utama adalah memperluas cakupan perlindungan hingga menjangkau buruh sektor informal yang selama ini belum tersentuh secara memadai oleh program formal pemerintah. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, tanpa terkecuali, mendapatkan jaminan atas kesehatan, keselamatan kerja, dan masa depan yang lebih layak.

Tidak hanya fokus pada kebijakan makro, Dewan Kesejahteraan Buruh juga akan mendorong pemerintah daerah untuk membentuk lembaga serupa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, aspirasi buruh di daerah dapat langsung ditampung dan dibicarakan secara lokal dengan melibatkan pemerintah daerah, pengusaha setempat, dan serikat pekerja daerah. Pelibatan lintas wilayah ini bertujuan agar kebijakan kesejahteraan buruh tidak bersifat sentralistik dan mampu menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan lokal secara spesifik.

Ke depan, Dewan Kesejahteraan Buruh diharapkan dapat menjadi katalisator perubahan dalam hubungan industrial Indonesia yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Melalui sinergi antara negara, pengusaha, dan buruh, kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya akan menjamin hak-hak dasar pekerja, tetapi juga meningkatkan daya saing industri nasional secara berkelanjutan. Model kebijakan kolaboratif ini diyakini mampu menurunkan konflik hubungan industrial dan meningkatkan produktivitas kerja nasional secara signifikan.

Dengan terbentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh yang melibatkan pengusaha dan serikat pekerja, pemerintah menunjukkan komitmen kuat untuk memperkuat dialog sosial yang konstruktif dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan demokrasi industrial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dan kesejahteraan buruh. Ke depan, keberhasilan dewan ini akan sangat ditentukan oleh keseriusan semua pihak dalam menjunjung prinsip keterbukaan, keadilan, dan gotong royong demi kemajuan dunia kerja Indonesia.

)* Penulis merupakan mahasiswa yang tinggal di Lampung

Oleh: Ivan Aditya )*

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa yang berkualitas. Dalam ekosistem pendidikan, guru memiliki peran sentral sebagai ujung tombak dalam mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing tinggi. Namun, di balik kemajuan dunia pendidikan, masih terdapat realitas yang perlu diperhatikan, yaitu keberadaan para guru honorer yang telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi namun belum selalu mendapatkan penghargaan dan kesejahteraan yang sepadan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam memberikan tunjangan kepada guru honorer patut diapresiasi sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap keberlanjutan dan kualitas pendidikan nasional.

Selama bertahun-tahun, guru honorer menjadi tulang punggung di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, pelosok, dan kawasan dengan keterbatasan tenaga pendidik. Mereka mengisi kekosongan posisi guru tetap dengan semangat yang luar biasa, meskipun seringkali harus bekerja di bawah tekanan dengan gaji yang minim, tanpa jaminan pekerjaan yang pasti, serta dengan fasilitas yang terbatas. Di tengah kondisi tersebut, kebijakan pemerintah yang mulai memberikan perhatian lebih kepada guru honorer melalui pemberian tunjangan menjadi angin segar yang membangkitkan semangat dan harapan baru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan mulai Juli 2025, pemerintah akan mulai menyalurkan tunjangan sebesar Rp 300 ribu per bulan kepada para guru honorer di seluruh Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN yang selama ini belum mendapatkan penghasilan yang layak. Dengan kebijakan ini, diharapkan semangat dan dedikasi para guru honorer dalam mendidik generasi bangsa semakin meningkat.

Tunjangan guru honorer tidak hanya bermakna secara finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengakuan moral atas jasa dan pengabdian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap jerih payah para pendidik non-PNS yang selama ini turut membangun sistem pendidikan nasional dari bawah. Tunjangan ini juga merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, karena kesejahteraan guru sangat berkaitan erat dengan kinerja dan kualitas pembelajaran di kelas.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai program dan inisiatif telah diluncurkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memperkuat posisi guru honorer. Selain itu, ada juga kebijakan afirmatif dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang memberikan kesempatan lebih luas bagi guru honorer untuk memperoleh status yang lebih stabil dan tunjangan yang layak.

Kebijakan tunjangan ini tentu bukan tanpa tantangan. Dalam implementasinya, dibutuhkan sinergi antara berbagai pihak, mulai dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, hingga kepala sekolah dan pengelola lembaga pendidikan. Pendataan yang akurat, transparansi dalam penyaluran, serta pengawasan yang ketat menjadi faktor penting agar tunjangan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Meski demikian, niat baik pemerintah untuk terus memperbaiki sistem ini patut mendapat dukungan dan dorongan dari semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat untuk guru honorer. Terkait penyaluran bantuan, pihaknya masih menunggu teknis lebih lanjut. Dengan adanya tunjangan tersebut diharapkan guru honorer dapat semakin semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar.

Kemudian dengan adanya tunjangan ini dapat mendorong mereka untuk lebih fokus pada tugas mendidik, karena sebagian beban ekonomi sudah sedikit berkurang. Dengan demikian, kebijakan ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, pemberian tunjangan guru honorer juga memperkuat nilai keadilan sosial dalam sistem pendidikan. Guru honorer yang selama ini bekerja dengan semangat yang sama dengan guru PNS, kini mulai mendapatkan perlakuan yang lebih adil. Meskipun belum sepenuhnya setara, langkah ini merupakan permulaan yang menjanjikan. Pemerintah melalui kementerian atau lembaga terkait terus melakukan evaluasi dan penyesuaian agar ke depan, kesenjangan kesejahteraan antar guru dapat diminimalkan.

Penting juga untuk melihat tunjangan ini dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kualitas pendidikan yang baik hanya bisa dicapai bila para pendidik merasa sejahtera dan dihargai. Investasi terhadap guru, termasuk guru honorer, merupakan investasi jangka panjang yang akan berdampak besar terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus terus menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran nasional.

Melalui kebijakan tunjangan guru honorer, pemerintah telah menunjukkan komitmennya dalam memperbaiki sistem pendidikan dari akar. Meskipun masih banyak hal yang harus dibenahi, langkah ini sudah berada di jalur yang benar. Diharapkan, ke depan, kebijakan ini dapat ditingkatkan lagi, baik dari sisi besaran tunjangan, cakupan penerima, maupun kemudahan administrasinya. Dengan semangat gotong royong dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, serta para guru itu sendiri, cita-cita mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua anak bangsa bukanlah hal yang mustahil.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik