Jakarta – Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin optimistis dalam menghadapi bulan suci Ramadhan tahun ini dengan memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang tersedia.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam menciptakan ekonomi mandiri dan berdaya saing tinggi.

Salah satu inisiatif terbaru yang dijalankan adalah pelatihan “UMKM Naik Kelas” yang bertujuan mempercepat transformasi dan digitalisasi sektor UMKM.

“Dalam kurun waktu lima tahun, kami telah bertemu dengan ribuan UMKM, mengadakan berbagai pameran, dan memberikan pelatihan di berbagai daerah,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga.

Ia menambahkan bahwa peluncuran aplikasi Naksir UMKM telah berhasil mengumpulkan data potensi UMKM secara nasional, sehingga dapat memetakan kebutuhan pelaku usaha dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, survei dari platform komunitas UMKM menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha tetap optimistis dalam meraup keuntungan selama bulan Ramadhan. Salah satu pendiri dan penasihat UKMINDONESIA.ID, Dewi Meisari Haryanti, mengungkapkan bahwa optimisme ini muncul setelah melihat tren pemesanan ulang dari pelanggan.

“Kami melihat banyak pelaku UMKM yang mulai merancang strategi bisnisnya dengan lebih matang, seperti menghadirkan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar dan menggencarkan promosi di platform digital,” ujar Dewi.

Selain inovasi produk dan pemasaran digital, berbagai program pelatihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Pendiri Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Salahuddin Uno, menegaskan bahwa pelatihan UMKM bertujuan untuk mendorong gerakan kewirausahaan yang lebih luas di masyarakat. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan keterampilan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru serta lapangan pekerjaan.

“Harapannya, para peserta dapat memanfaatkan keterampilan baru ini untuk memulai atau mengembangkan bisnis kue kering Lebaran mereka,” kata Sandiaga.

Ia juga menekankan bahwa pelatihan ini mencakup berbagai aspek bisnis, mulai dari produksi hingga pengelolaan usaha yang lebih efektif. Selain itu, bagi peserta yang terpilih, program ini juga menyediakan bantuan modal usaha guna mempercepat pertumbuhan bisnis mereka.

Dengan adanya berbagai dukungan dari pemerintah dan komunitas bisnis, pelaku UMKM diharapkan dapat terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Bulan Ramadhan menjadi momentum strategis bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing serta memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional. [-red]

Oleh: Nurul Janida )*

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan persaingan pasar internasional, sinergitas antar lembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bersaing di pasar ekspor. Kolaborasi antar kementerian, BUMN, dan sektor swasta sangat diperlukan guna menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM yang berorientasi ekspor.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan ekspor dari produk pelaku UMKM sebesar US$18,84 miliar pada tahun 2025. Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti Widya Putri, mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, Kemendag telah menyiapkan berbagai strategi, salah satunya adalah menempatkan perwakilan perdagangan atau perwadag di 33 negara. Perwakilan ini bertugas untuk melakukan analisis potensi pasar serta menjembatani pelaku UMKM dengan calon pembeli di luar negeri.

Selain itu, Kemendag juga aktif menyelenggarakan kegiatan pitching dan business matching yang mempertemukan UMKM dengan buyer internasional. Pada Januari 2025, hasil dari kegiatan penjajakan bisnis ini menghasilkan potensi transaksi ekspor sebesar US$5,22 juta atau sekitar Rp85,48 miliar. Upaya ini menunjukkan bahwa strategi sinergis antara pemerintah dan pelaku usaha mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM Indonesia.

Dalam memperkuat infrastruktur pemasaran digital, Kemendag mengembangkan platform InaExport.id sebagai sarana penghubung antara pelaku usaha dan eksportir Indonesia dengan pembeli internasional. Platform ini menjadi pusat layanan terpadu (one-stop service) yang memfasilitasi promosi ekspor secara daring, sehingga UMKM dapat lebih mudah menjangkau pasar global tanpa kendala geografis.

Selain Kemendag, Kementerian BUMN juga turut berperan dalam pengembangan UMKM ekspor melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan. Salah satunya adalah program “UMKM Naik Kelas” yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku usaha kecil agar mampu bersaing di pasar global. Program ini juga menjadi bagian dari transformasi digital UMKM melalui aplikasi Naksir UMKM yang mengumpulkan data potensi UMKM secara nasional.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, Kementerian BUMN telah menggelar berbagai pameran dan pelatihan bagi ribuan pelaku UMKM. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pemasaran, manajemen bisnis, hingga pengelolaan rantai pasok yang efisien. Fokus utama saat ini adalah mendampingi UMKM Kelas 1 agar dapat naik ke Kelas 2, sehingga mereka lebih siap menghadapi persaingan global.

Di sisi lain, sektor akademisi dan lembaga riset turut berkontribusi dalam membangun ekosistem UMKM ekspor yang berkelanjutan. Melalui penelitian dan inovasi, UMKM dapat memperoleh solusi berbasis teknologi guna meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional. Pengembangan produk berbasis riset dan adaptasi teknologi produksi yang lebih efisien menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM Indonesia.

Pemerintah daerah juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM ekspor. Dengan membangun ekosistem bisnis yang kondusif serta memberikan berbagai fasilitas pendukung seperti pelatihan, pendampingan, dan infrastruktur logistik, UMKM dapat lebih mudah berkembang dan menembus pasar ekspor. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi elemen penting dalam menciptakan rantai nilai ekspor yang lebih solid.

Lebih lanjut, kemitraan dengan perusahaan besar dan industri manufaktur juga menjadi strategi efektif dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Kolaborasi ini memungkinkan UMKM untuk menjadi bagian dari rantai pasok global, sehingga mereka dapat meningkatkan volume produksi dan memperluas jangkauan distribusi produk mereka.

Keberlanjutan ekspor UMKM juga sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar kualitas internasional. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan dalam hal sertifikasi produk, kepatuhan regulasi perdagangan internasional, serta peningkatan kualitas kemasan dan branding agar produk mereka lebih menarik di pasar global.

Pentingnya adopsi teknologi digital dalam pemasaran juga menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar ekspor. Dengan pemanfaatan e-commerce, media sosial, dan platform digital lainnya, UMKM dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial tanpa harus menghadapi hambatan fisik dan geografis.

Sinergitas antara UMKM dan diaspora Indonesia di luar negeri juga dapat menjadi salah satu strategi dalam memperluas akses pasar ekspor. Para diaspora yang memiliki jaringan bisnis di negara tujuan ekspor dapat berperan sebagai agen pemasaran yang memperkenalkan produk UMKM Indonesia ke pasar internasional.

Pemerintah juga perlu meningkatkan diplomasi ekonomi guna membuka lebih banyak akses pasar bagi produk UMKM. Melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi bilateral, hambatan tarif dan non-tarif dapat dikurangi, sehingga produk UMKM Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional.

Dalam jangka panjang, sinergitas antar lembaga dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem UMKM ekspor yang berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang erat, UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar global, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, diharapkan UMKM Indonesia dapat lebih siap dan kompetitif dalam menghadapi tantangan pasar ekspor. Sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah Prabowo-Gibran tengah sibuk merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan gizi berkualitas guna mewujudkan generasi yang sehat, aktif, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berkolaborasi dengan UMKM untuk mendukung kesuksesan program MBG.

Pemerintah menyiapkan tiga skema utama bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Skema pertama adalah penguatan manajemen dan kualitas produksi bagi pengusaha UMKM yang terlibat MBG.
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman mengatakan bahwa langkah ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM, untuk menjaga dari sisi keorganisasian dan manajemen operasionalnya.

Skema kedua adalah dari sisi pembiayaan. Sejalan dengan mekanisme anggaran yang telah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian UMKM juga mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul dalam proses realisasi anggaran.
Maman menjelaskan pihaknya memahami bahwa ada tahapan-tahapan administratif yang harus dilalui, termasuk audit, yang dapat mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Oleh karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM.

Skema ketiga yakni, membangun ekosistem usaha berkelanjutan. Menteri Maman menekankan, bahwa program MBG tidak hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga akan melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM. Selain subsektor industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas serta berkelanjutan.
Program MBG memiliki efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong pertumbuhan UMKM di sektor pangan dan makanan. Dengan adanya pergerakan ekonomi dan peluang usaha baru, kita sedang membangun ekosistem usaha baru di sektor pangan. Hampir semua aspek dalam rantai pasok program MBG melibatkan UMKM, baik dari hulu hingga hilir.
Di sisi lain, Menteri Maman juga menyoroti potensi besar berdirinya “Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis” di Kampus IPB Dramaga Bogor.
Menurutnya, kolaborasi dengan kampus untuk riset juga memiliki potensi besar dalam mendukung UMKM di sektor pangan dan pertanian. Pada konteks komersialisasi, ini bisa menjadi peluang usaha bagi pihak kampus untuk terlibat dalam berbagai sektor bisnis.
Maman menegaskan Kementerian UMKM sangat terbuka untuk berkolaborasi, termasuk dengan IPB dan perguruan tinggi lainnya, dalam memanfaatkan laboratorium riset untuk sektor pangan, pertanian, dan sebagainya.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) turut serta mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program MBG. Oleh karena itu, pihaknya mengajak pelaku usaha, baik dari industri pangan, ritel, hingga UMKM, untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan bergizi bagi masyarakat. Ini adalah upaya bersama dalam mewujudkan akses pangan yang merata dan berkualitas.

Program MBG merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia. Selain tujuan kesehatan, program MBG diprediksi bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan oleh pemerintah.
Founder organisasi Kami UMKM, Muhammad Arbani mengatakan bahwa pihaknua sangat optimis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai melalui UMKM. Program MBG harus dilindungi karena dapat memberikan angin segar untuk UMKM yang benar-benar kredibel dilibatkan secara masif oleh pemerintah.
Arbani juga meyakini bahwa pemerintah sudah memiliki strategi terbaiknya untuk melibatkan UMKM di program MBG. Pemerintah sudah punya strategi terbaik, mulai dari pelaksanaan sosialisasi hingga kebijakan-kebijakan yang dibuat agar para UMKM dapat bergabung di MBG. Secara data, permasalahan yang ada dan potensi permasalahan dapat dimitigasi oleh pemerintah dengan cepat.

Arbani menjelaskan bahwa Kami UMKM gencar melakukan sosialisasi kepada UMKM di pedesaan yang menjadi bagian dari MBG. Organisasi Kami UMKM akan solid mendukung program MBG yang digaungkan pemerintah.

Badan Gizi Nasional sebagai leading sektor MBG terus meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan pelaksana program dengan menjalin kemitraan sektor swasta, petani, peternak, serta masyarakat lokal guna memastikan pemenuhan pangan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi program MBG ke depan dalam memastikan efektivitasnya. Pemerintah melalui BGN dan perwakilan di daerah terus berupaya meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka memahami pentingnya gizi seimbang dan berkelanjutan.

Dengan adanya kebijakan MBG yang lebih terfokus, dikelola dengan baik, dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program ini dapat benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama pelaksanaan program MBG agar menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan target. Apresiasi dan dukungan semua pihak secara berkelanjutan sangat berarti demi kelancaran dan kesuksesan program MBG.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Jakarta – Aparat keamanan terus berkomitmen dalam upaya pemberantasan narkoba dengan mengungkap berbagai jaringan pengedar narkoba internasional. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung program Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana narkoba.

Dalam dua bulan awal tahun 2025, Bareskrim Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan sejumlah transaksi narkoba yang melibatkan sindikat internasional, termasuk kelompok Golden Crescent dan Golden Triangle yang dikenal sebagai pemasok utama narkoba di Asia.

Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil menangkap tujuh orang yang diduga terlibat dalam jaringan narkoba gembong Fredy Pratama.

“Tujuh orang yang ditangkap ini terdiri dari empat warga negara asing (WNA) dan tiga warga negara Indonesia (WNI). Mereka ditangkap dalam empat kasus berbeda, dengan barang bukti yang disita berupa 35,3 kilogram sabu dan 1.880 butir ekstasi,” kata Wahyu.

“Total kasus narkoba yang berhasil diungkap pada dua bulan pertama tahun 2025 mencapai 6.881 kasus, dengan 9.586 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang berasal dari Amerika Serikat, Jerman, Turki, Australia, Lithuania, Inggris, India, dan Malaysia. Sementara, nilai keseluruhan barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya yang telah disita selama periode ini mencapai Rp2,7 triliun,” tambahnya.

Di sisi lain, kepolisian daerah Riau juga berhasil mengungkap jaringan narkoba internasional. Direktur Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Putu Yudha Prawira, menyatakan bahwa Tim Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Riau berhasil menangkap seorang pria yang kedapatan membawa 1 kilogram sabu di Kabupaten Bengkalis.

“Narkotika tersebut rencananya akan dikirim ke Padang, Sumatera Barat dan ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah tersebut.,” ujar Yudha.

Lebih lanjut, Kepala BNNP Jambi, Brigjen Pol Wisnu Handoko, juga melaporkan keberhasilan kerja sama antara BNNP Jambi dan BNNP Sumatera Utara (Sumut) dalam membongkar jaringan narkoba lintas provinsi.

“Dari operasi tersebut, telah berhasil menyita narkoba jenis sabu dengan total nilai mencapai Rp25 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam memberantas narkoba yang terus berkembang pesat,” jelas Wisnu.

Wisnu juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu untuk memberikan informasi jika menemukan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan peredaran narkoba.

“Badan narkotika memiliki keterbatasan dan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Kami mencoba menggalang masyarakat, komunitas memperkuat jejaring membantu kerja BNNP membongkar peredaran narkoba,” tutupnya.

Keberhasilan dalam mengungkap jaringan narkoba internasional ini membuktikan komitmen pemerintah untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari peredaran narkoba. Pemerintah dan aparat penegak hukum terus berupaya mengurangi dampak negatif narkoba yang semakin meluas di masyarakat. []

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pemblokiran layanan penyimpanan berbasis cloud DigitalOceanSpaces.com adalah langkah yang tepat untuk memberantas konten judi online. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menemukan adanya penyalahgunaan layanan ini untuk menyebarkan konten perjudian di berbagai subdomain.

“Pemutusan akses sementara ini dilakukan setelah kami memverifikasi laporan dari sistem pengaduan Kemkomdigi terkait adanya sisipan konten perjudian di subdomain digitaloceanspaces.com,” ujar Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar,

Sebagai informasi, DigitalOceanSpaces.com adalah layanan penyimpanan cloud yang berfungsi seperti OneDrive atau Google Cloud. Sayangnya, platform ini kerap disalahgunakan untuk menyebarkan konten ilegal. Kemkomdigi menemukan 123 subdomain dalam situs tersebut yang mengandung konten perjudian online.

Pemerintah telah memblokir seluruh subdomain tersebut untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Upaya normalisasi akses yang sempat dilakukan pada Senin (03/03) pukul 14.00 WIB, namun hal itu batal dilanjutkan. Pasalnya, Pada malam harinya, pukul 20.00 WIB, ditemukan kembali subdomain baru yang berisi konten perjudian.

“Kemkomdigi akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara situs untuk memastikan akses ke digitaloceanspaces.com dapat dinormalisasi secepatnya,” tambah Alexander.

Langkah tegas ini diambil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan regulasi serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi terpadu untuk menangani perjudian online.

“Judi online bukan hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, kami memperkuat Desk Pemberantasan Judi Online dengan pendekatan berbasis teknologi serta kerja sama lintas sektor agar upaya ini berjalan lebih efektif,” jelasnya.

Dalam pertemuan dengan Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, Meutya memaparkan strategi pemerintah untuk menanggulangi judi online.

Salah satunya adalah melalui Desk Pemberantasan Judi Online dan Desk Keamanan Siber, yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang politik dan keamanan.

Oleh Priscilla Dara Itah )*

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika jaringan internasional yang semakin kompleks. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berbagai langkah strategis telah diambil untuk menekan laju perdagangan narkoba di Tanah Air. Melalui pemetaan pintu masuk narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) serta operasi besar yang dilakukan Desk Pemberantasan Narkoba, Indonesia semakin gencar dalam menggempur jaringan peredaran barang haram ini.

Dalam operasi sepanjang Februari 2025, sebanyak 1,2 ton narkotika berhasil disita oleh aparat penegak hukum. Selain itu, 16 mobil, 4 motor, dan 1 kapal tradisional yang digunakan dalam distribusi narkotika turut diamankan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pengungkapan ini berkaitan dengan jaringan narkotika internasional Golden Triangle yang mencakup Myanmar dan Laos. Untuk mengantisipasi ancaman serupa, pemerintah memperketat pengawasan di perairan timur Sumatera, yang kerap menjadi jalur utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Tidak hanya menyita narkotika, aparat juga menindak tegas aset-aset milik jaringan pengedar guna memutus jalur keuangan mereka.

Sementara itu, Kepala BNN RI, Mathinus Hukom, turut menegaskan bahwa pihaknya telah berhasil memetakan jalur masuk dan pola pergerakan narkoba yang dilakukan oleh kartel-kartel internasional. Dengan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer dan 17.504 pulau, Indonesia menjadi target empuk bagi penyelundupan narkotika. Salah satu wilayah yang sangat rentan adalah Kepulauan Bangka Belitung, dengan 570 pulau kecil yang terbuka bagi masuknya narkoba dari luar negeri. Kartel narkoba memanfaatkan jalur-jalur pantai dari Aceh hingga Merauke sebagai pintu masuk utama. Selain itu, perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta wilayah perbatasan di Timor Leste dan Papua juga menjadi titik rawan penyelundupan.

Lebih lanjut, jalur maritim masih menjadi modus utama penyelundupan narkoba ke Indonesia. Kartel narkoba asal Afghanistan, misalnya, kerap menyusupkan narkotika melalui jalur pantai Sumatera hingga selatan Pulau Jawa. Modus yang mereka gunakan adalah kapal nelayan bertonase besar, dengan muatan mencapai 30 hingga 40 ton. Kapal-kapal ini secara rutin menyuplai narkoba ke Indonesia, sehingga mempersulit deteksi oleh aparat. Oleh karena itu, pemerintah semakin memperkuat pengawasan di perairan rawan dan memperketat pengendalian aktivitas kapal nelayan guna mencegah penyelundupan narkotika lebih lanjut.

Tidak hanya menindak para pengedar, pemerintah juga berupaya menghancurkan jaringan keuangan mereka melalui penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya turut berperan dalam pengungkapan kasus-kasus TPPU terkait narkotika. Saat ini, BNN tengah menangani empat kasus TPPU dengan total aset sitaan senilai Rp 25 miliar, serta 12 kasus lainnya yang melibatkan 13 tersangka dengan dugaan aset mencapai Rp 100 miliar. Upaya ini merupakan langkah penting dalam menghancurkan jaringan keuangan para pelaku, sehingga mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk melanjutkan operasinya.

Di kancah internasional, BPOM RI juga terlibat aktif dalam Commission on Narcotic Drugs (CND) di bawah United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Forum ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan global terkait penanggulangan narkotika. Sinergi antara BPOM, BNN, dan Desk Pemberantasan Narkoba diharapkan semakin memperkuat efektivitas upaya pemerintah dalam menghentikan peredaran narkoba di Indonesia. Selain menindak jaringan narkotika, pemerintah juga terus mendorong program pencegahan serta rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan terbebas dari ancaman narkotika.

Selain itu, pemerintah juga semakin gencar dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya keterlibatan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan. Kampanye nasional dilakukan secara intensif melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, agar pesan mengenai bahaya narkoba dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Program rehabilitasi bagi mantan pengguna narkotika juga terus ditingkatkan dengan menyediakan pusat rehabilitasi yang lebih luas dan berkualitas.

Tidak hanya di tingkat nasional, kerja sama dengan negara lain juga diperkuat untuk memutus rantai peredaran narkoba lintas batas. Indonesia pun aktif menjalin komunikasi dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam upaya mengatasi ancaman narkoba dari Golden Triangle dan jaringan kartel Amerika Latin. Diplomasi antar lembaga juga semakin digencarkan guna memastikan langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam memberantas narkoba jaringan internasional ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat. Penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan perbatasan, serta pemberantasan jaringan keuangan pelaku harus dilakukan secara simultan. Dengan sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, maka Indonesia dapat menjadi negara yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman narkotika dan melindungi generasi mendatang dari bahaya peredaran gelap narkoba. Kesadaran kolektif dan semangat gotong royong sangat dibutuhkan untuk menutup celah bagi para bandar narkoba agar tidak lagi memiliki ruang gerak di negeri ini.

)* penulis merupakan anggota Gerakan Pemuda Anti Narkoba

Jakarta – Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) terus meningkatkan upaya pemberantasan konten ilegal, termasuk judi online, dengan menggunakan platform analisis khusus. Ketua PANDI, John Sihar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa pihaknya bekerja sama dengan pemerintah telah mengembangkan aplikasi bernama IDADX untuk mendeteksi dan menganalisis penyalahgunaan domain berakhiran .id.

“Kita sudah mengembangkan aplikasi yang dinamakan IDADX. Ini sebetulnya untuk mendeteksi dan menganalisis konten dari website-website yang ada, terutama di bawah .id,” ujar John.

John menegaskan bahwa aplikasi yang diluncurkan tahun lalu ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan membersihkan konten ilegal yang menyusup ke dalam website berdomain .id. Namun, ia menekankan bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menangani domain .id dan tidak dapat mengakses domain lain di luar kendali PANDI.

“Kalau .id kami bisa akses dan melihat konten-konten tersebut. Jadi, jika berada di bawah naungan .id, semuanya bisa kita bersihkan,” jelasnya.

Setiap hari, PANDI melakukan proses pengumpulan data melalui metode crawling untuk memantau dan mendeteksi kemungkinan adanya pelanggaran. Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya akan memberikan peringatan kepada pengelola domain melalui surat elektronik atau aplikasi perpesanan.

“Jadi kita sudah mendeteksi duluan, kemudian mereka cek, dibersihkan, dihilangkan konten yang melanggar di website dengan domain .id,” tambahnya.

Jika dalam waktu tiga hari tidak ada respons dari pengelola website, maka PANDI akan menonaktifkan sementara domain tersebut hingga pengelola melapor telah melakukan pembersihan. Setelah proses verifikasi selesai, domain yang bersangkutan bisa diaktifkan kembali.

John mencatat bahwa setiap bulan PANDI mampu membersihkan lebih dari 12 ribu website yang mengandung konten ilegal. Ia berharap, dengan kerja sama yang baik antara PANDI dan pengelola website, masalah penyebaran konten terlarang, termasuk judi online, dapat ditangani dengan lebih cepat dan efektif.

Di sisi lain, pemerintah juga terus berupaya memberantas judi online dengan berbagai langkah strategis. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara aktif melakukan pemblokiran situs judi online yang terdeteksi melanggar aturan.

“Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk PANDI dan aparat penegak hukum, untuk memastikan bahwa judi online bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujar Budi.

JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pedagang yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi (HET) guna menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga yang terjangkau.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan memberikan sanksi tegas kepada pedagang maupun produsen yang menaikkan harga secara tidak wajar.

“Jika ada pedagang yang menjual di atas HET, kami akan bertindak tegas. Kami akan lakukan penyegelan dan pencabutan izin usaha. Ini sudah menjadi kesepakatan dengan Pak Kapolri,” ujar Amran.
Ia juga menegaskan bahwa produsen yang menjual komoditas pangan di atas HET akan dikenakan sanksi yang sama. “Iya, jika ada produsen yang melanggar, mereka juga akan kami tindak,” katanya.
Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Metro Jaya juga menyatakan siap menindak pedagang yang terbukti menaikkan harga pangan di atas HET secara tidak wajar.

Kasubdit I Indag Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim, menyampaikan bahwa tindakan hukum akan diterapkan bagi spekulan yang mencoba mengambil keuntungan berlebihan.
“Jika ada pelanggaran, kami akan memberikan teguran, mencabut izin usaha, bahkan menerapkan sanksi pidana jika diperlukan. Semua sudah ada dalam aturan yang berlaku,” kata Anggi.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) turut memperketat pengawasan distribusi Minyakita guna menjaga kestabilan harga.
Sekretaris Jenderal Kemendag, Isy Karim, mengungkapkan bahwa harga Minyakita saat ini masih berada di atas HET, yakni Rp17.000 per liter. Hal ini terjadi akibat jalur distribusi yang tidak sesuai, di mana banyak pedagang mendapatkan Minyakita dari pedagang lain dengan harga lebih tinggi.
“Kami sedang memperbaiki jalur distribusi karena ada pedagang yang memperoleh Minyakita dari sumber yang tidak langsung. Kami akan menelusuri permasalahan ini, terutama pada distributor lini 2 (D2),” ujar Isy di Kantor Kemendag.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan menindak tegas distributor yang menjual Minyakita di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sesuai aturan, pedagang yang menjual Minyakita di atas HET Rp15.700 per liter bisa dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga lima tahun atau denda sebesar Rp2 miliar.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan. Upaya kolaboratif antara kementerian dan aparat penegak hukum diharapkan mampu menekan spekulasi harga serta memastikan distribusi bahan pangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan membuka 4.800 gerai pangan di seluruh negeri. Langkah ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam mendukung masyarakat menghadapi fluktuasi harga, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Lebaran.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa gerai-gerai ini akan menjual pangan di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) guna menekan lonjakan harga.
“Kami akan menjual pangan di bawah HET. Tidak boleh ada pengusaha yang menjual di atas HET. Jika ada, akan ditindak,” ujar Mentan Andi Amran Sulaiman.

Gerai-gerai tersebut akan dikelola oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian terkait, termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Mentan menyoroti fluktuasi harga beberapa komoditas, terutama cabai dan beras. Ia menjelaskan bahwa harga cabai sempat mencapai Rp200.000 per kilogram sebelum akhirnya turun ke Rp100.000 per kilogram setelah perbaikan sistem distribusi.
“Kenaikan harga ini terjadi akibat faktor cuaca dan kendala distribusi. Oleh karena itu, sistem distribusi harus kita perhatikan lebih serius,” jelasnya.

Terkait harga beras, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga untuk naik karena produksi nasional meningkat sebesar 52 persen dengan stok yang melimpah.
Hal serupa juga berlaku untuk minyak goreng, di mana Indonesia sebagai produsen terbesar dunia terus memastikan harga tetap stabil melalui berbagai kebijakan pemerintah.
Pemerintah akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) hingga Lebaran. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi tegas guna melindungi konsumen.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa bahan pangan murah saat ini sudah tersedia di pasar modern untuk memastikan stabilitas harga selama Ramadhan 1446 H.
Pemerintah menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dalam penyelenggaraan pasar murah bertajuk Friday Mubarak guna meningkatkan konsumsi masyarakat selama bulan suci.

“Kami konsisten menyediakan pangan pokok strategis dengan harga yang baik bagi masyarakat, termasuk bekerja sama dengan Aprindo agar bisa menjangkau pasar modern. Dengan begitu, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam berbelanja,” kata Arief Prasetyo Adi.
Superindo, sebagai bagian dari Aprindo, turut serta dalam program ini dengan menyediakan sedikitnya 1.200 paket sembako dengan harga diskon hingga 30 persen.

National Head Retail Operation Superindo, Joko Susanto, menyampaikan bahwa program ini telah berjalan di 10 kota.
“Sebagai anggota Aprindo, Superindo turut mendukung program ini agar bisa membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Joko Susanto.
Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah bersama pelaku usaha dalam menjaga stabilitas harga pangan demi kesejahteraan masyarakat, terutama pada momen penting seperti Ramadhan dan Lebaran.

Oleh: Aristika Utami
Pemerintah Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama bulan Ramadhan. Upaya ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan demi mencegah kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak wajar, yang sering terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat selama bulan suci.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah meningkatkan kolaborasi antara kementerian, lembaga negara, dan sektor swasta. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, dan distribusi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kolaborasi ini juga membantu mengurangi dampak inflasi, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya memastikan operasi pasar akan terus diperluas guna menjaga keterjangkauan harga pangan. Operasi pasar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan. Menurutnya, sinergi antar kementerian menjadi kunci dalam memastikan distribusi pangan yang efisien hingga ke daerah terpencil.

Dalam menjaga stabilitas harga pangan, pemerintah melakukan monitoring fluktuasi harga secara berkala di pasar-pasar tradisional maupun ritel modern. Intervensi dilakukan melalui operasi pasar dan pasar murah di beberapa daerah yang dinilai rawan mengalami lonjakan harga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bahan pokok dengan harga terjangkau.
PT. Pos Indonesia turut mendukung kegiatan operasi pasar pangan murah. Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi mengatakan bahwa pihaknya berperan aktif dalam membantu proses logistik guna mendukung distribusi pangan yang merata. Dengan jaringan logistik yang luas, Pos Indonesia memastikan bahan pangan bisa menjangkau masyarakat di wilayah terpencil dan pelosok.

Kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terus ditingkatkan untuk memastikan rantai pasokan pangan berjalan lancar. Misalnya, dalam menjaga kestabilan pasokan daging sapi dan ayam, pemerintah bekerja sama dengan peternak dan pengusaha pangan agar stok mencukupi. Program penyuluhan kepada peternak juga diperkuat untuk memastikan kualitas dan kuantitas produksi tetap terjaga.
Holding BUMN Pangan, ID FOOD turut menggelar Operasi Pasar Pangan Murah selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/2025 M. Operasi pasar tahap awal akan berlangsung di enam provinsi, yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Direktur Utama ID FOOD, Sis Apik Wijayanto mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menyediakan produk pangan unggulan seperti daging kerbau, gula konsumsi, dan minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sis Apik menambahkan bahwa ID FOOD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan operasi pasar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain peran pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam distribusi pangan, peningkatan produksi, dan pengawasan harga. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menghindari ketimpangan pasokan pangan. Perusahaan distribusi besar dan jaringan ritel modern mendukung program pemerintah dengan menyediakan paket bahan pokok dengan harga terjangkau di berbagai lokasi.

Sekretaris Perusahaan Perum BULOG, A. Widiarso mengatakan bahwa BULOG menjalankan program penyerapan gabah dan beras guna mendukung kesejahteraan petani. Dengan memasuki masa panen raya, BULOG aktif menyosialisasikan kebijakan pemerintah bahwa harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan sebesar Rp 6.500,-/kg sebagai langkah nyata menjaga keseimbangan harga dan meningkatkan pendapatan petani.
Program penyerapan gabah ini tidak hanya membantu petani, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam menjaga stok beras nasional. BULOG memastikan beras yang diserap dari petani akan disalurkan melalui operasi pasar dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Dengan langkah strategis ini, BULOG optimistis dapat menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan di seluruh Indonesia, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional selama bulan Ramadhan.

Pemerintah juga terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kampanye edukasi mengenai belanja bijak dan pembelian sesuai kebutuhan terus digencarkan. Masyarakat diimbau untuk menghindari pembelian dalam jumlah besar secara berlebihan yang berpotensi menimbulkan kelangkaan di pasar.
Kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat diharapkan dapat memastikan pasokan pangan yang cukup, terjangkau, dan berkualitas selama Ramadhan. Upaya ini mendukung masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan khusyuk tanpa khawatir akan lonjakan harga pangan.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah-langkah ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan. Dengan kerja sama semua pihak, stabilitas pangan selama Ramadhan dapat terwujud, mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.