Oleh : Irvan Panggabean )*

Stabilitas nasional adalah faktor utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam negara demokratis, aspirasi masyarakat tentu dihormati, tetapi harus disampaikan melalui cara yang tidak mengganggu ketertiban. Aksi “Indonesia Gelap” telah mengganggu stabilitas nasional dengan cara yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang sehat.

Aksi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan dapat menghambat jalannya pemerintahan yang sedang fokus pada berbagai program pembangunan nasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, Indonesia memberikan ruang bagi kritik dan masukan, namun harus dilakukan secara konstruktif. Pemerintah telah memberikan berbagai platform untuk dialog yang lebih terbuka dan produktif, sehingga segala tuntutan dan aspirasi dapat dibahas tanpa mengorbankan stabilitas nasional.

Rektor IPB, Arif Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah merespons aksi ini dengan cukup terbuka dan mengajak masyarakat untuk tetap optimis terhadap masa depan bangsa. Presiden memahami bahwa setiap kelompok memiliki aspirasi yang ingin disampaikan, tetapi ia tetap menegaskan bahwa semua harus dilakukan dalam koridor yang demokratis dan menjaga harmoni nasional. Pemerintah saat ini membuka ruang bagi diskusi akademik dan kritik yang membangun demi mewujudkan pemerintahan yang inklusif.

Dalam konteks dunia akademik, Rektor IPB, Arif Satria menekankan bahwa pertemuan Presiden dengan para rektor bukanlah bentuk intervensi terhadap kebebasan akademik. Sebaliknya, dialog tersebut menjadi wadah yang sangat penting dalam membangun pemahaman bersama mengenai arah kebijakan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa Presiden menghargai masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Dari sudut pandang legislatif, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, kritik yang bersifat membangun lebih diutamakan daripada gerakan yang berpotensi merusak stabilitas negara. Pemerintahan Prabowo telah bekerja keras dalam merespons berbagai tuntutan masyarakat, sehingga perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan rakyat agar aspirasi dapat ditangani secara lebih efektif.

Selain itu, Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, juga menolak seruan pemakzulan Presiden yang muncul dalam aksi “Indonesia Gelap.” Menurutnya, pemerintahan saat ini baru berjalan dan sedang dalam proses mewujudkan program-program prioritas nasional. Upaya pemakzulan yang tidak berdasar hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat jalannya pemerintahan yang sah.

Pemerintah melalui Mensesneg, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa tuntutan massa aksi “Indonesia Gelap” telah didengar dan akan dipelajari dengan cermat. Sebagai bukti keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, ia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdialog langsung dengan pihak Istana secara konstruktif. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan saat ini tidak menutup diri, melainkan justru membuka ruang komunikasi yang lebih efektif dan bermartabat.

Mensesneg, Prasetyo Hadi, juga menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Ia meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan persuasif terhadap para demonstran, karena mereka adalah generasi penerus bangsa. Dengan cara ini, aspirasi dapat tersampaikan tanpa harus mengorbankan stabilitas dan keamanan nasional.

Aksi “Indonesia Gelap” telah mengganggu stabilitas nasional dengan memunculkan ketegangan di masyarakat. Isu-isu yang diangkat dalam aksi tersebut seharusnya bisa didiskusikan melalui jalur yang lebih konstruktif, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Bangsa ini telah melalui berbagai tantangan besar, dan setiap perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan dengan cara yang lebih bijak dan berlandaskan nilai-nilai demokrasi yang sehat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu memberikan ruang bagi perbedaan pendapat. Namun, ada tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni dan stabilitas. Pemerintahan Prabowo, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai pihak, menunjukkan keterbukaan terhadap kritik dan siap menampung aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, solusi berbasis dialog lebih diutamakan daripada aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu stabilitas negara.

Dalam pembangunan bangsa, kritik harus selalu menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial. Namun, perlu diingat bahwa membangun negara tidak hanya dengan kritik, tetapi juga dengan gagasan, kolaborasi, dan tindakan nyata. Pemerintah, akademisi, dan legislatif telah menunjukkan komitmen untuk mendengar dan berdialog, sehingga masyarakat pun diharapkan dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih konstruktif dan produktif.

Menolak aksi yang telah mengganggu stabilitas nasional bukan berarti menolak demokrasi, melainkan justru melindungi demokrasi itu sendiri. Jika demokrasi dipahami sebagai sistem yang berlandaskan kebebasan dan keterbukaan, maka setiap elemen bangsa harus turut menjaga agar kebebasan itu tidak disalahgunakan. Indonesia membutuhkan energi positif untuk terus maju, bukan ketidakpastian yang justru menghambat langkah ke depan.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia selalu menghadapi tantangan dalam perjalanannya. Namun, satu hal yang harus dijaga adalah semangat untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Dengan menjaga stabilitas nasional, memastikan dialog yang terbuka, dan mengedepankan sikap konstruktif, maka demokrasi yang sehat dapat terus berkembang tanpa harus mengorbankan ketertiban dan keamanan publik.

)* Penulis merupakan pengamat kebijakan publik

Jakarta – Rencana aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap Jilid 2” yang dikabarkan akan digelar oleh sejumlah pihak dinilai tidak relevan dengan kondisi nasional saat ini. Aksi tersebut dianggap sebagai upaya provokasi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, yang saat ini berada dalam keadaan kondusif dan aman.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memang dijamin oleh undang-undang, namun ia mengingatkan agar para pengunjuk rasa tidak menyebarkan narasi yang membelokkan fakta.

“Nah itu, inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Mana enggak ada Indonesia gelap gituloh,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta.

Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan harapannya agar seluruh elemen masyarakat bersikap optimis dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Ia menekankan bahwa Indonesia akan bangkit dan terus maju dengan komitmen bersama seluruh rakyat.

“Kami akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis, harus optimis, kita dalam satu perahu yang sama, dalam satu kapal yang sama kan gitu,” katanya.

Selain itu, Mensesneg juga meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan beberapa bulan agar dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa.

“Jadi berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo juga baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi,” tambah Prasetyo.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa. Ia menegaskan bahwa tuntutan aksi pada “Indonesia Gelap Jilid 1” sudah ditanggapi dengan tindakan nyata oleh pemerintah.

“Semua ini pemerintah lagi bekerja. Tuntutannya kan sudah dijawab dengan kerjanya Pak Presiden,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia juga mengingatkan bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan tidak berlebihan. “Kalau kritik jangan terlalu berlebihan sampai ke arah sana. Ada mekanisme yang sudah diatur dalam konstitusi,” tegasnya.

Di tengah narasi provokatif yang beredar, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak mudah terhasut. Kesadaran dan kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi adalah kunci menjaga demokrasi tetap sehat dan harmonis. []

Oleh: Ardiansyah Gunawan

Maraknya judi online di Indonesia terus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan berbagai pihak swasta. Pemerintah tidak hanya mengandalkan kebijakan dan regulasi, tetapi juga menggandeng sektor swasta dalam upaya pemberantasan judi online. Salah satu contoh nyata adalah kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dengan pihak swasta, seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dan GoPay, dalam memerangi perjudian daring.

Ketua AFPI, Entjik S Djafar, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengingatkan seluruh anggota untuk mendeteksi dan menghindari pembiayaan yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi online. Ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan pinjaman online ilegal juga menjadi prioritas, mengingat banyaknya kasus di mana dana dari pinjaman ilegal digunakan untuk judi daring. Selain itu, AFPI telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan pinjaman secara bijak dan potensi bahaya judi online.

Selain AFPI, GoPay, sebagai unit bisnis Financial Technology dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, juga turut ambil bagian dalam memerangi judi online melalui inisiatif Aliansi Judi Pasti Rugi. Aliansi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk mitra driver Gojek, untuk menjadi agen edukasi dalam menginformasikan bahaya judi online kepada masyarakat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengapresiasi langkah ini karena melibatkan ekosistem yang lebih luas dalam pemberantasan perjudian daring. Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah memblokir lebih dari satu juta situs judi online, langkah tersebut belum cukup tanpa dukungan dari berbagai pihak.

Gerakan Aliansi Judi Pasti Rugi juga melibatkan sejumlah institusi besar seperti Telkomsel, Google, TikTok, dan media massa, sehingga kolaborasi ini semakin kuat. Selain itu, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat juga terus digencarkan, termasuk melalui kegiatan di berbagai daerah seperti Sulawesi Selatan dan rencana ke Ambon pada tahun ini.

Pemberantasan judi online tidak hanya tentang pemblokiran situs atau pelarangan transaksi, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. Upaya literasi dan edukasi sangat penting agar masyarakat memahami risiko finansial dan dampak sosial dari terlibat dalam judi daring. Mitra driver Gojek, dengan mobilitas tinggi dan akses langsung ke masyarakat, berperan sebagai ujung tombak dalam menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online.

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini menunjukkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah menyadari bahwa untuk menghapus praktik perjudian daring, diperlukan keterlibatan langsung dari berbagai elemen masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan upaya ini dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada. Judi online bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial dan budaya. Kebiasaan berjudi yang sudah mengakar pada sebagian masyarakat memerlukan perubahan paradigma melalui kampanye masif dan edukasi yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, melibatkan tokoh masyarakat, ulama, dan pemuka agama menjadi sangat relevan untuk menguatkan pesan moral tentang bahaya judi online.

Pemerintah juga perlu mendorong penguatan regulasi serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Kolaborasi dengan otoritas perbankan dan fintech sangat diperlukan agar dapat mendeteksi aliran dana yang berpotensi digunakan untuk perjudian daring. Tidak kalah penting adalah pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti memfasilitasi atau terlibat dalam praktik tersebut.

Selain dari sisi regulasi dan pengawasan, sinergi dengan sektor swasta juga harus mencakup pembekalan keterampilan ekonomi alternatif bagi mereka yang terdampak oleh judi online. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui UMKM, program pelatihan kerja, dan akses pada pekerjaan layak dapat menjadi solusi preventif dalam mengurangi ketergantungan pada perjudian daring.

Pada akhirnya, pemberantasan judi online tidak boleh dilakukan secara parsial atau setengah hati. Pemerintah dan sektor swasta harus konsisten dalam menjaga momentum kolaborasi ini, tidak hanya dalam konteks kampanye edukasi tetapi juga dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menghindari jerat perjudian daring. Dengan kerja sama yang solid dan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat segera terbebas dari ancaman judi online yang merusak sendi-sendi sosial dan ekonomi bangsa.

Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Jakarta — Pemerintah berhasil menggandeng sejumlah pihak dari sektor swasta untuk berkomitmen membantu pemerintah memberantas praktik pinjaman online (pinjol) ilegal dan penyalahgunaan dana fintech untuk judi online.

Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, menekankan bahwa asosiasi tidak hanya fokus memerangi pinjol ilegal, tetapi juga menghindari pembiayaan yang digunakan untuk aktivitas judi online.

“Kita sama-sama memusuhi pinjol ilegal, pinjol ilegal itu yang pertama pak. Yang kedua, kita juga sudah memberi arahan beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya kepada seluruh anggota untuk mendeteksi bahwa pinjaman ini tidak dipakai untuk pinjol, Judol,” ujar Entjik dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI.

Langkah konkret yang dilakukan AFPI dalam mendukung upaya pemberantasan judi online mencakup edukasi dan literasi ke berbagai daerah.

Menurut Entjik, AFPI bersama para anggotanya telah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam memanfaatkan layanan pinjaman daring. Selain itu, edukasi mengenai bahaya judi online juga menjadi fokus utama.

“Literasi sudah kita lakukan, edukasi kita sudah hampir semua. Memang rencana tahun ini kita akan ke Ambon, rencana. Kita sudah di Sulawesi, itu ada kalibutan bilang tadi, Sulawesi Selatan di Makassar,” ungkapnya.

Selain melibatkan komunitas lokal, AFPI juga menggandeng berbagai pihak dalam melakukan edukasi, salah satunya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Melalui kerja sama ini, AFPI mengadakan edukasi kepada komunitas-komunitas dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih memahami risiko pinjaman daring dan menghindari penggunaannya untuk aktivitas ilegal.

“Kita juga melakukan edukasi kepada komunitas-komunitas dan beberapa komunitas UMKM dan sebagainya,” tambah Entjik.

Peran sektor swasta dalam memerangi judi online mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Melalui kolaborasi yang solid antara pemerintah dan asosiasi fintech, diharapkan pemahaman masyarakat tentang pinjaman online yang aman dapat meningkat, sekaligus meminimalisir risiko penyalahgunaan dana untuk aktivitas perjudian.

Di tengah gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan judi online, keterlibatan sektor swasta seperti AFPI dinilai penting untuk memperkuat ekosistem keuangan digital yang sehat dan aman. Kerja sama dengan HIPMI dan berbagai komunitas UMKM juga menunjukkan komitmen nyata AFPI dalam mewujudkan literasi keuangan yang inklusif dan bertanggung jawab.

Dengan langkah-langkah strategis ini, AFPI berharap dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan lingkungan digital yang bebas dari pinjol ilegal dan judi online. []

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menekankan pentingnya peran keluarga dalam memberantas praktik judi online. Ia menegaskan bahwa perjudian daring telah menjadi krisis sosial nasional yang harus segera ditangani secara menyeluruh.

“Kami telah memblokir lebih dari 1 juta situs judi online, namun masalah ini belum usai. Pemerintah memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Karena itu, saya mengapresiasi langkah platform dan para stakeholder dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang mau bergerak bersama melawan judi online,” ujar Meutya Hafid.

Sebagai bagian dari upaya edukasi, pemerintah mendukung Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen perubahan. Menurut Meutya, keterlibatan mitra driver Gojek sangat penting karena mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat.

“Kami ingin angka judi online turun signifikan. Kuncinya adalah memperkuat pemahaman masyarakat, dimulai dari lingkungan terdekat. Kami berharap para mitra driver Gojek bisa membantu mengedukasi publik tentang bahaya judi online,” tambahnya.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi masyarakat Indonesia dengan menggandeng berbagai pihak.

Sebelumnya , Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah praktik judi online, terutama di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan bahwa perjudian daring kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Para pelaku semakin cerdik dengan menyamarkan tampilan permainan agar menyerupai game biasa.

“Mau tidak mau kita harus rajin cek handphone-nya anak-anak kita, untuk kemudian bisa mengetahui. Karena kalau tidak begitu, tentunya ini pelan-pelan generasi muda kita akan mengalami kerusakan,” ujar Sigit.

Selain pengawasan, ia juga menekankan pentingnya edukasi dini di lingkungan keluarga untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online.

“Tentunya harus kita cegah caranya, gimana ya mulai dari hal yang bersifat dini preventif pencegahan. Tentunya harus kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita tentang bahaya judi online,” jelasnya.

Peran keluarga dalam membangun kesadaran tentang dampak negatif judi online sangatlah penting. Dengan pengawasan ketat dan edukasi yang tepat, diharapkan generasi muda dapat terhindar dari jerat judi online dan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan produktif.

Oleh : Aditya Akbar )*

Praktik Judi Online tidak saja mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kehidupan keluarga. Dalam upaya memberantas perjudian daring, peran keluarga sangat krusial. Keluarga bukan hanya tempat pertama di mana nilai-nilai moral diajarkan, tetapi juga benteng utama dalam melindungi anggotanya dari ancaman ini.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, menyoroti bahwa judi online telah berkembang menjadi krisis sosial nasional yang harus segera diatasi secara menyeluruh. Meskipun pemerintah telah memblokir lebih dari satu juta situs judi online, permasalahan ini belum selesai.

Pemerintah memang memiliki kewenangan, tetapi yang jauh lebih penting adalah dukungan ekosistem secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah platform dan para pemangku kepentingan dalam Aliansi Judi Pasti Rugi yang bergerak bersama melawan judi online.

Sebagai bagian dari upaya memberantas judi daring, Meutya Hafid mendukung penuh Gerakan Judi Pasti Rugi yang melibatkan mitra driver Gojek sebagai agen edukasi mengenai bahaya perjudian online. Para mitra driver Gojek dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan dapat membantu mengedukasi publik tentang dampak negatif judi online. Menkomdigi juga menegaskan bahwa kunci keberhasilan dalam memerangi judi daring adalah memperkuat pemahaman masyarakat, terutama di lingkungan keluarga.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menekankan bahwa pencegahan judi online, terutama di kalangan anak-anak, harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia menyoroti bahwa perjudian daring kini tidak hanya menyasar orang dewasa, tetapi juga anak-anak di bawah umur. Para pelaku judi online semakin cerdas dalam menarik perhatian anak-anak dengan mengemas tampilan permainan sehingga tampak seperti game biasa. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah anak-anak mereka terjerumus ke dalam praktik ini.

Jenderal Sigit mengimbau para orang tua untuk secara berkala memeriksa ponsel anak-anak mereka guna memastikan mereka tidak mengakses situs judi online. Jika tidak dilakukan pengawasan yang ketat, generasi muda akan terancam mengalami kerusakan moral dan finansial. Selain pengawasan, edukasi dini di lingkungan keluarga juga sangat diperlukan. Anak-anak harus diberikan pemahaman sejak dini tentang bahaya judi online, baik dari segi finansial maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial mereka.

Judi online bukan hanya berdampak pada individu yang bermain, tetapi juga pada keluarga mereka. Banyak kasus di mana seseorang yang kecanduan judi online mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, dan bahkan terjerumus ke dalam utang yang tak terkendali. Hal ini tentu berdampak buruk bagi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi benteng pertama dalam melindungi anggotanya dari jebakan judi daring.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI juga menegaskan pentingnya peran keluarga dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan judi daring di luar negeri. Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkapkan bahwa keluarga harus aktif dalam mengawasi anggota mereka yang hendak bekerja di luar negeri. Menurutnya, banyak keluarga yang tidak mengetahui secara pasti di mana anggota keluarga mereka bekerja dan bagaimana mereka bisa sampai di luar negeri. Hal ini sering kali berujung pada eksploitasi dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ilegal, termasuk judi online.

Untuk mencegah hal tersebut, keluarga harus memastikan bahwa prosedur keberangkatan ke luar negeri sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka harus menanyakan apakah anggota keluarga yang akan bekerja di luar negeri memiliki visa yang tepat, telah menandatangani kontrak kerja yang sah, dan mengetahui dengan jelas perusahaan tempat mereka bekerja. Sikap proaktif ini sangat penting agar tidak ada anggota keluarga yang menjadi korban eksploitasi atau dipaksa terlibat dalam judi daring di luar negeri.

Langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga untuk memerangi judi online antara lain adalah meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan internet oleh anggota keluarga, terutama anak-anak. Orang tua harus memastikan bahwa perangkat digital yang digunakan anak-anak tidak memberikan akses mudah ke situs judi online. Selain itu, membangun komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak sangat penting agar anak merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah yang mereka hadapi, termasuk jika mereka terpapar judi online.

Selain pengawasan, edukasi juga menjadi kunci penting dalam pencegahan judi online. Keluarga harus memberikan pemahaman kepada anggotanya mengenai dampak negatif dari perjudian daring, baik dari segi finansial, sosial, maupun psikologis. Dengan adanya pemahaman yang kuat, seseorang akan lebih sadar akan bahaya yang mengintai dari aktivitas judi online.

Dengan semakin meningkatnya ancaman judi online, keluarga harus bersikap proaktif dalam melindungi anggotanya. Peran keluarga sangat besar dalam membangun kesadaran dan memberikan perlindungan terhadap dampak buruk judi daring. Jika setiap keluarga mengambil langkah preventif yang tepat, maka upaya pemberantasan judi online di Indonesia akan semakin efektif dan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya perjudian daring.

)* Penulis adalah kontributor Jaringan Muda Indonesia Maju