JAKARTA – Agenda Pilkada 2024 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Semua elemen masyarakat berperan penting terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada 2024. Peran aparat keamanan merupakan salah satu unsur yang sangat signifikan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan secara aman dan damai. Atas hal tersebut, berbagai pihak mengapresiasi peran aparat keamanan yang sudah bertugas dengan baik selama Pilkada 2024.

Wakil Menteri Agama (Wamenag), Dr. Romo H.R. Muhammad Syafii memberikan apresiasi terhadap proses berjalannya pesta demokrasi dalam Pilkada 2024 dan Pilpres 2024. Ia mengatakan semua pihak telah bersinergi dengan baik untuk memastikan pesta demokrasi berjalan dengan aman dan damai.

Romo mengatakan pihaknya mengapresiasi peran semua pihak dalam hal ini, ia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kepolisian Indonesia (Polri).

“Kita bersyukur kepolisian efektif di lapangan,” ujar Romo Syafii.

Pihak kepolisian telah mengawal Pemilu dengan damai dan mampu mendorong dan menciptakan iklim kodusifitas sosial. Keberhasilan menjaga situasi tetap kondusif ini juga tidak terlepas dari gestur politik yang bisa menerima perbedaan dalam kompetisi Pemilu, namun setelah itu bersatu lagi untuk membangun bangsa. Hal tersebut sukses dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Romo mengatakan bahwa presiden telah berhasil mencegah terjadinya polarisasi politik, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan yang dahsyat dalam membangun bangsa.

“Ini dulu juga dilakukan di AS oleh Presiden Roosevelt, China, bahkan masa pemerintahan usai meninggalnya khalifah Ali,” kata Romo.

Romo menegaskan presiden tidak anti perbedaan atau kritik, tapi meramunya menjadi satu kebijakan yang menyatukan semua pihak-pihak yang berbeda. Karena itu, dua gelaran Pemilu besar di tahun 2024 berlangsung aman dan damai.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Cooling System Nusantara, Brigjen Pol. Yuyun Yudantara mengatakan, tantangan utama mengawal dua Pemilu besar di tahun 2024 adalah masalah polarisasi di masyarakat dalam berbagai segi. Untuk itu, Operasi Cooling System Nusantara diarahkan untuk mencegah polarisasi di masyarakat, dengan membentuk Satgas-satgas melalui pendekatan humanis dan persuasif.

“Kita arahkan pilihan politik boleh berbeda tetapi yang penting harus aman dan damai,” ungkap Yuyun.

Polri bersyukur bisa mengawal dua gelaran Pemilu besar di Tanah Air, yang diikuti dengan pergantian pemimpin nasional berlangsung aman dan damai. Polri berterima kasih kepada semua pihak yang mendukung Operasi Cooling System Nusantara, dan berharap ke depan situasi kondusif ini bisa terus dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas di 2045.

Strategi aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya provokasi maupun gangguan lainnya di hari pemungutan suara patut diapresiasi. Hal tersebut dikarenakan upaya pemetaan yang dilakukan aparat keamanan sejak dini untuk mengetahui indeks kerawanan Pemilu 2024. Kerja keras aparat keamanan tersebut menjadikan Pilkada 2024 berlangsung kondusif. Kondisi ini harus dipertahanan untuk mengawal stabilitas keamanan pasca Pilkada 2024. []

Jawa Timur – Polri melalui Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat judi online yang beroperasi dalam jaringan internasional, mengungkap praktik ilegal yang telah merugikan masyarakat Indonesia dalam jumlah yang sangat besar.

Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi dan menangkap sejumlah tersangka yang terlibat dalam kegiatan perjudian online lintas negara ini. Aksi pengungkapan sindikat ini merupakan hasil dari penyelidikan yang mendalam dan kerja keras aparat kepolisian dalam memerangi kejahatan dunia maya.

Dalam operasi yang berlangsung selama dua minggu terakhir, polisi berhasil mengamankan tujuh orang tersangka yang diduga sebagai operator dan agen dalam sindikat judi online internasional ini. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita sejumlah alat bukti berupa perangkat elektronik, rekening bank, serta sejumlah dana yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Polda Jawa Timur mengungkap bahwa sindikat ini juga menggunakan jaringan penghubung antar negara yang melibatkan individu-individu dari berbagai belahan dunia, termasuk Malaysia, Singapura, dan Tiongkok. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sindikat judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menjerat banyak korban ke dalam lingkaran kecanduan dan tindak pidana lainnya.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan bahwa pengungkapan ini merupakan upaya besar pihak kepolisian dalam memberantas judi online yang terus berkembang pesat.

“Sindikat judi online ini sangat merugikan masyarakat, baik secara finansial maupun moral. Polda Jawa Timur akan terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan dunia maya yang merusak kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perjudian ilegal,” ujar Kapolda.

Keberhasilan ini tidak hanya merupakan capaian bagi aparat kepolisian, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap ancaman judi online yang semakin marak. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam kegiatan ilegal ini dan segera melapor jika mengetahui adanya praktik judi online di lingkungan mereka.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Jawa Timur akan terus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, baik nasional maupun internasional, untuk memberantas sindikat judi online dan jaringan kejahatan lainnya yang merusak tatanan sosial di Indonesia. []

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri telah aktif melakukan patroli siber dan penghapusan akun-akun judol. Namun, demikian tetap perlu diantisipasi iklan judol yang sering menargetkan masyarakat. Banyak modus judol yang bertebaran melalui aplikasi dan mengecoh masyarakat.

Direktur Media KPM Komdigi, Nursodik Gunarjo, mengungkap modus operandi pelaku yang sering mengecoh korban melalui teman, keluarga, atau iklan daring.

“Ada lima fase yang biasanya dilewati korban, mulai dari pendaftaran hingga akhirnya sadar dan ingin keluar dari kecanduan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan bahwa sebagian besar korban terjebak karena dorongan ekonomi atau sekadar mengisi waktu luang.

Sementara itu, Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko, menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terlibat, termasuk oknum bank, ASN, maupun aparat. Langkah ini disertai dengan penyitaan aset dan pemblokiran portal terkait judol.

“Presiden Prabowo telah menginstruksikan pemberantasan judol secara menyeluruh,” ujarnya.

Namun, pemberantasan judol di Indonesia menghadapi tantangan besar. Literasi digital masyarakat yang rendah membuat iklan judol mudah menjangkau pengguna. Dengan 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, literasi digital yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah masyarakat terpapar.

Kebijakan pencegahan yang bersifat edukatif dan persuasif dinilai penting. Kepala Prodi Mikom UMJ, Dr. Tria Patrianti, menekankan perlunya pendekatan komunikatif yang strategis agar masyarakat tidak tergoda mencoba judol.

“Komunikasi harus jadi perekat untuk mengatasi masalah ini karena sebaik apapun kebijakan perlu disokong oleh komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Di sisi lain, kerja sama internasional diperlukan untuk menangkap bandar yang beroperasi dari luar negeri, seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina.  Dengan adanya upaya komprehensif tersebut, praktik Judol dapat diberantas dengan tuntas. []

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan judi online di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi judi online melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pemberdayaan aparat keamanan untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas praktik judi online di Indonesia.

Aktivitas perjudian online menjadi akar masalah bagi sejumlah permasalahan sosial, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian antar kelompok, hingga jaringan yang melibatkan organisasi transnasional. Tak hanya itu, perjudian online juga memengaruhi produktivitas ekonomi, karena mereka yang terjerat dalam dunia judi cenderung kehilangan potensi maksimalnya sebagai tenaga kerja yang produktif.

Keberhasilan dalam memerangi judi online tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi antara aparat keamanan yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Prinsip ini mencakup cita-cita untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberantasan judi online, Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pada tiga pilar utama: penguatan aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang menyeluruh.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital, Hasyim Gautama mengatakan pihaknya berkomitmen memberantas judi online melalui pemblokiran konten ilegal dan peningkatan literasi digital. Selain memberantas judi online, pihaknya juga fokus pada pinjaman online ilegal yang banyak merugikan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pendekatan simultan antara penegakan hukum dan edukasi publik.

Menurutnya, Penyuluh Informasi Publik (PIP) sebagai mitra pemerintah memegang peran penting dalam melakukan kampanye stop judi online kepada masyarakat melalui kegiatan rutin penyuluhan tatap muka. Diharapkan diseminasi informasi yang dilakukan oleh PIP mampu membangun kesadaran kolektif untuk melawan aktivitas judi online sekaligus meningkatkan kepekaan untuk melaporkan konten atau aktivitas mencurigakan yang terkait perjudian.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menkomdigi Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Wijaya Kusumawardhana menegaskan bahwa segala pertaruhan yang melibatkan uang dapat dikategorikan sebagai judi. Sedangkan judi online melibatkan taruhan uang dan berlangsung melalui jaringan internet. Faktor ekonomi, waktu senggang, dan budaya konsumtif menjadi pemicu utama maraknya judi online. Banyaknya masyarakat yang tergiur easy money atau uang yang didapat dengan mudah. Namun mereka lupa justru di awal mereka untung, belakangnya buntung.

Kerugian judi online tidak hanya kerusakan ekonomi, tetapi juga sosial dan kesehatan mental. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan produktif dan bermanfaat. Perjudian online juga bukan hanya mempertaruhkan uang, tetapi mempertaruhkan masa depan diri sendiri dan keluarga. Pelaku dan bandar judi online bukanlah korban, karena mereka dengan sengaja melakukan judi. Korban sebenarnya adalah keluarga yang kehidupannya bergantung pada pelaku,

Sementara itu, Kanit 3 Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Immanuel Tobing mengatakan pihaknya sudah sering kali melakukan penindakan terhadap para pelaku perjudian online untuk menekan penggunaannya seminim mungkin dengan melakukan pemblokiran website dan pemblokiran keuangan atau perbankan terkait penggunaan pelaku perjudian, serta telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku mulai dari level marketing hingga pengelola.

Pihaknya menegaskan bahwa judi online tidak akan pernah memberikan keuntungan besar bagi para pelakunya karena sudah diatur bahwa perjudian hanya akan menguntungkan para bandar. Oleh karena itu, masyarakat harus menjauhi aktivitas merugikan tersebut.

Judi online bukan sekadar masalah hiburan yang berisiko, namun merupakan bentuk kecanduan yang merusak kesehatan mental seseorang. Perjudian ini membuat pemainnya terperangkap dalam siklus harapan palsu, di mana mereka merasa bahwa kemenangan besar selalu berada di ujung jari mereka, meskipun kenyataannya peluang untuk menang sangat kecil.

Salah satu dampak yang paling nyata dari perjudian online adalah rusaknya nilai-nilai moral dalam diri masyarakat khususnya generasi muda. Dari perspektif sosial, judi online juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas. Dalam banyak kasus, individu yang kecanduan judi merasa putus asa dan terpaksa melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian atau penipuan, untuk memenuhi kebutuhan berjudi mereka. Ini mengarah pada peningkatan ketidakamanan dalam masyarakat dan merusak tatanan sosial yang ada.

Selain itu, dengan meningkatnya perjudian online di kalangan generasi muda, nilai-nilai moral yang selama ini dijaga oleh keluarga dan masyarakat mulai tergerus. Banyak remaja yang mulai mengenal judi online sebagai suatu hal yang normal dan menganggapnya sebagai cara untuk “menjadi kaya dengan cepat.” Padahal, judi adalah bentuk eksploitasi yang dapat menghancurkan masa depan mereka dalam jangka panjang.

Menghadapi masalah judi online yang semakin meluas, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencari solusi. Regulasi yang lebih ketat terhadap situs judi online dan penyedia platform permainan daring sangat penting untuk mencegah orang-orang terjerat dalam dunia perjudian ilegal ini. Selain itu, edukasi tentang bahaya judi online dan pentingnya menjaga kesehatan mental serta kestabilan ekonomi juga harus digencarkan, terutama di kalangan generasi muda.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Judi online telah menjadi ancaman serius yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, judi daring semakin mudah diakses, menjangkau siapa saja, dari anak-anak hingga orang dewasa. Ironisnya, praktik ini kerap disamarkan sebagai peluang menggiurkan, padahal dampaknya menghancurkan, bukan hanya untuk individu, tetapi juga keluarga dan komunitas.

Sudah saatnya kita semua bergerak bersama melawan bahaya ini. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan nyata dari masyarakat, pemberantasan judi online dapat menjadi lebih efektif. Bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau pemerintah, perjuangan ini membutuhkan partisipasi aktif setiap elemen masyarakat agar dampak buruknya bisa dihentikan.

Dengan ribuan rekening terafiliasi yang telah diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), langkah tegas ini membuktikan bahwa pemberantasan judi online tidak bisa ditunda. Ini adalah panggilan bagi semua pihak untuk turut serta dalam melawan ancaman ini.

OJK telah memblokir lebih dari 7.000 rekening terkait judi online melalui sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Artinya, jika seseorang memiliki beberapa rekening yang terhubung dengan satu NIK, semuanya akan terblokir.

Pengawas OJK Jawa Barat, Agus Yayan Cahyan, menjelaskan langkah ini sebagai bagian dari upaya memberantas rekening tampung yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut. Identifikasi dilakukan secara paralel dengan data dari Komunikasi Digital (Kom Digi), yang melacak alur transfer di situs judi online. Data ini kemudian digunakan untuk memblokir rekening yang teridentifikasi sebagai rekening tampung.

Agus mengimbau masyarakat yang rekeningnya terblokir untuk segera memeriksakan statusnya ke OJK atau Satgas Pemberantasan Judi Online guna memastikan apakah rekening tersebut benar-benar terafiliasi dengan aktivitas ilegal. Namun, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada OJK. Penegakan hukum terhadap rekening yang digunakan pemain judi online adalah ranah aparat hukum.

Forum Masyarakat Merah Putih Kabupaten Bandung, misalnya, telah mendeklarasikan komitmen mereka untuk memerangi praktik ini. Gerakan masyarakat ini memiliki peran penting dalam memerangi judi online.

Deklarasi ini diapresiasi oleh Agus Yayan dan dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan pinjaman online ilegal. Edukasi seperti ini diperlukan untuk menanamkan pemahaman bahwa pemberantasan judi online harus dimulai dari kesadaran diri sendiri, keluarga, hingga komunitas.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengapresiasi gerakan masyarakat ini. Menurutnya, bahaya judi online tidak hanya merusak individu tetapi juga sistem keuangan nasional. Cucun menegaskan bahwa judi online adalah bentuk penipuan yang membahayakan, terlepas dari janji manis yang ditawarkan.

Cucun mengajak masyarakat untuk waspada dan tidak terjebak dalam tipu daya ini. Dalam acara tersebut, masyarakat menyampaikan lima komitmen penting, mulai dari menolak segala bentuk judi online hingga mendukung pemerintah dalam pemberantasan aktivitas ilegal ini.

Di sisi lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod, menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang serius untuk mengatasi masalah ini. Menurutnya, upaya pemberantasan judi online harus melibatkan semua elemen negara, mulai dari Presiden, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Komunikasi dan Digital.

Ma’mun juga menegaskan bahwa pemahaman masyarakat harus ditingkatkan. Banyak yang terjebak dalam judi online karena pendidikan rendah dan ketidaktahuan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada praktik judi yang membuat pemain kaya; hanya bandarnya yang diuntungkan. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perhatian khusus, termasuk edukasi yang menyasar langsung kepada masyarakat yang rentan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh judi online tak bisa dipandang sebelah mata. Selain merusak ekonomi rumah tangga, praktik ini juga berkontribusi pada meningkatnya gangguan kesehatan mental dan fisik. Studi menunjukkan bahwa perceraian akibat masalah ekonomi sering kali dipicu oleh judi online. Dampaknya pun meluas hingga ke hubungan sosial, membuat pelaku judi online semakin terisolasi.

Judi adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang agama, tetapi juga menghancurkan mental dan fisik pelakunya. Mereka yang kecanduan judi online seringkali mengalami gangguan sosial, kesehatan, hingga kehancuran ekonomi yang berujung pada perceraian.

Melawan judi online bukan hanya tugas aparat penegak hukum atau lembaga seperti OJK. Ini adalah tanggung jawab bersama. Dari masyarakat yang mendeklarasikan gerakan anti-judi hingga akademisi yang menyerukan kebijakan serius, semua elemen memiliki perannya. Kamu juga bisa menjadi bagian dari perubahan ini, mulai dari menyebarkan informasi, mendukung gerakan anti-judi, hingga melaporkan aktivitas ilegal yang kamu temui.

Mari bersama kita lawan judi online. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemberantasan praktik ini bisa menjadi lebih efektif. Setiap langkah kecil, seperti menolak tawaran judi online atau melaporkan akun mencurigakan, adalah kontribusi besar dalam perjuangan ini. Jangan biarkan bangsa kita terus dirusak oleh ancaman ini. Waktunya kita berdiri bersama untuk masa depan yang lebih cerah dan bebas dari bahaya judi online.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Oleh : Andi Mahesa )*

Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses permodalan, teknologi, pemasaran, dan manajemen. Oleh karena itu, sinergitas atau kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha swasta menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui regulasi yang ramah UMKM, insentif pajak, dan kemudahan akses permodalan, pemerintah dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang. Misalnya, kebijakan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyediakan kredit dengan bunga rendah adalah langkah yang signifikan dalam mengatasi kesulitan permodalan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintah juga berperan dalam membangun infrastruktur digital yang memadai. Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital, banyak UMKM yang terhambat dalam mengakses platform online karena keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan digital, membangun sistem e-commerce yang terintegrasi, dan mengoptimalkan jaringan internet di daerah-daerah terpencil akan memberikan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang di pasar digital.

Kolaborasi pemerintah dengan pengusaha swasta dalam hal ini sangat krusial. Pemerintah dapat memfasilitasi kerja sama antara perusahaan teknologi dengan UMKM dalam bentuk program pelatihan, pendampingan, serta penyediaan perangkat dan aplikasi yang mudah diakses oleh pelaku UMKM. Sebagai contoh, kerja sama antara pemerintah dengan salah satu e-commerce Tokopedia untuk memberdayakan UMKM melalui platform digital mereka telah terbukti sukses meningkatkan visibilitas dan pemasaran produk UMKM ke pasar yang lebih luas. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison sejak 17 Agustus 2009 memiliki misi yang sama dengan pemerintah, pemerataan ekonomi secara digital.

Salah satu yang menjadi bagian dari ekosistem digital adalah munculnya berbagai platform e-commerce di Tanah Air. Melalui e-commerce, para pelaku UMKM mendapatkan dukungan untuk memasarkan produk dan layanan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM telah beradaptasi cukup baik dalam menggunakan platform digital. UMKM telah memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pasar lebih luas.

UMKM Tokopedia juga merasakan tiga manfaat dari sinergi tersebut, yakni 66 persen merasakan banyak program promo yang bermanfaat bagi seller. Sedangkan 59 persen melihat sinergi itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dari sinergi tersebut pula, sebesar 41 persen merasakan terjadi kenaikan volume penjualan atau pendapatan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah mengangkat  Leontinus Alpha Edison (Leon) untuk menjadi Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kemenko-PMK guna memperkuat sektor UMKM. Leon memiliki pengalaman Panjang di pendirian Tokopedia yang mayoritas kliennya adalah UMKM. Dengan pengalaman tersebut diharapkan Leon dapat membantu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat khususnya di bidang UMKM.

Keterlibatan Leon juga diharapkan memberikan dorongan baru dalam program pemberdayaan ekonomi. Pentingnya pemberdayaan ekonomi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nantinya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Selain itu, Kementerian UMKM telah berupaya mendorong pertumbuhan UMKM dengan menghubungkan para pelaku usaha dengan berbagai pihak seperti ahli industri, mitra strategis, hingga investor. Deputi Bidang UKM Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan bahwa upaya tersebut adalah bentuk nyata dari Kementerian UMKM untuk menciptakan ekosistem kolaboratif yang mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Dengan begitu, kolaborasi tersebut mampu menciptakan peluang bisnis baru serta memperluas jaringan ataupun mendapatkan pembiayaan bagi perkembangan usaha UMKM. Pihaknya juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang mendukung kerja sama antara UMKM dan perusahaan besar. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi keuntungan sekaligus risiko yang mungkin timbul, sehingga kerja sama dapat berjalan optimal.

Senada dengan hal tersebut, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian UMKM, Riza Damanik mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong kerja sama baik dengan pihak swasta maupun BUMN untuk memperkuat ekosistem UMKM agar semakin inklusif dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Riza mengatakan salah satu tantangan UMKM untuk berkembang dan naik kelas adalah kemudahan akses pembiayaan. Indonesia telah memiliki sejumlah skema pembiayaan untuk UMKM termasuk KUR, PNM, fintech, dan security crowdfunding. Maka dari itu, kolaborasi perlu terus ditingkatkan untuk menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah dan murah bagi UMKM.

Dengan begitu, ketika para pelaku UMKM merasa diuntungkan oleh kebijakan pemerintah, mereka akan memiliki rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem ekonomi yang ada. Kepercayaan ini akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam berwirausaha dan melibatkan lebih banyak orang dalam kegiatan ekonomi. Stabilitas sosial dan ekonomi yang tercipta akibat kolaborasi ini akan memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi Indonesia, menjadikan negara ini lebih tangguh menghadapi tantangan ekonomi global di masa depan.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Kairo, Mesir, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 dan melakukan kunjungan kenegaraan.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam pernyataannya, menyebutkan bahwa salah satu fokus utama KTT D-8 kali ini adalah penguatan sektor UMKM.

Menurutnya, Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk digitalisasi, yang bisa dibagikan kepada negara-negara anggota D-8.

“Tentu hal itu kita bisa share dengan negara-negara D-8 yang lain,” ujar Airlangga.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya UMKM sebagai penggerak ekonomi di negara berkembang dan menekankan perlunya kesetaraan peluang bagi pelaku usaha kecil di D-8.

“Berbeda dengan pertemuan-pertemuan lain yang cenderung berujung pada investasi skala besar, di sini kita fokus membuka kesempatan pasar yang dapat dimanfaatkan bersama,” tambahnya.

Di sisi lain, kebijakan Presiden Prabowo dalam mendukung UMKM mendapat apresiasi.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah Presiden Prabowo, seperti program pemutihan kredit macet UMKM, sebagai bukti keberpihakan pemerintah.

“Pemerintah Presiden Prabowo ingin memberikan dukungan pada UMKM untuk bangkit. Ini tindak lanjut dari UU PPSK yang sudah disetujui pada Januari 2023,” jelas Misbakhun.

Misbakhun menambahkan bahwa kebijakan ini sangat penting bagi sektor UMKM, terutama di bidang pertanian dan perikanan yang menjadi tumpuan banyak masyarakat kecil.

Menurutnya, sektor ini sempat terdampak krisis ekonomi 1998 dan pandemi Covid-19, sehingga restrukturisasi kredit tidak berjalan maksimal.

“Saya yakin pemerintah memprioritaskan UMKM, khususnya di sektor pertanian dan perikanan, karena kontribusi mereka yang besar bagi perekonomian rakyat kecil. Presiden Prabowo, dengan latar belakangnya sebagai mantan Ketua HKTI, tentunya memiliki kepedulian khusus terhadap petani dan nelayan,” tegas Misbakhun. []

JAKARTA – Ancaman narkoba menjadi tantangan serius yang dapat merusak masa depan generasi emas Indonesia. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya penanganan masalah narkoba sebagai bagian dari upaya mempertahankan ketahanan keluarga dan memastikan tercapainya generasi emas.

“Narkoba adalah masalah besar karena sasarannya adalah manusia dan keluarga. Tugas Kemendukbangga adalah menyiapkan generasi emas. Jika masalah ini tidak segera ditangani, kita bisa kehilangan generasi tersebut,” ujar Wihaji

Pernyataan ini disampaikan saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendukbangga/BKKBN dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Kolaborasi tersebut mendukung Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) periode 2020-2024.

Walaupun tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba berkurang dari 1,95% pada tahun 2021 menjadi 1,73% di tahun 2023, angka tersebut tetap menunjukkan ancaman yang signifikan. Penurunan tersebut setara dengan 324.735 orang, namun jumlah pengguna narkoba di Indonesia masih mencapai 3,3 juta jiwa, terutama pada kelompok usia produktif 15–64 tahun.

Kepala BNN RI, Komjen Pol. Marthinus Hukom, menegaskan bahwa penanggulangan narkotika adalah bagian dari Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

“Penyalahgunaan narkoba tetap menjadi persoalan besar di Indonesia, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting untuk mengatasi tantangan ini,” ujarnya.

Dalam langkah memperkuat sinergi, BNN RI juga bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia (PDRM). Fokus kerja sama ini adalah pertukaran informasi intelijen dan operasi terpadu untuk menghentikan jaringan narkoba lintas negara.

“Kolaborasi antarnegara dalam menghadapi tantangan global pemberantasan narkoba adalah langkah strategis,” ujar Komjen Pol. Marthinus Hukom

Kepolisian Malaysia juga menyampaikan kekhawatiran atas situasi narkoba di negaranya, terutama di kalangan anak muda. “Pertukaran informasi intelijen adalah kunci untuk mengungkap jaringan sindikat narkotika,” jelas Pengarah JSJN PDRM, Datuk Seri Khaw Kok Chin.

Masalah yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan remaja dan anak-anak dalam penyalahgunaan narkoba. “Sebanyak 312.000 remaja, termasuk anak-anak berusia mulai 10 tahun, telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini sungguh mengkhawatirkan,” tutur Marthinus.

Dengan kerja sama lintas lembaga dan negara, serta strategi nasional yang solid, diharapkan ancaman narkoba dapat ditekan demi masa depan generasi emas Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu bahu-membahu menciptakan lingkungan yang bebas narkoba untuk memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa. []

Oleh : Joanna Alexandra Putri )*

Indonesia tengah menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarahnya, yaitu peredaran narkoba yang terus merajalela. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyerukan perlunya sinergi nasional untuk memberantas ancaman ini. Komitmen yang ditunjukkan pemerintah menjadi harapan besar bagi masyarakat yang menginginkan lingkungan lebih aman dan masa depan yang lebih cerah.

Langkah konkret Presiden Prabowo dalam memprioritaskan pemberantasan narkoba tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga merangkul seluruh elemen masyarakat dan kerja sama internasional. Ajakan kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif menjadi landasan penting dalam perjuangan panjang melawan narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia telah menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Desa-desa yang dulunya dianggap aman kini tak luput dari jeratan barang haram ini. Pengaruh buruk narkoba tidak hanya merusak mental dan fisik individu, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat besar.

Kehilangan generasi muda akibat ketergantungan narkoba adalah ancaman serius bagi keberlanjutan bangsa. Dalam konteks ini, perang melawan narkoba bukan lagi sekadar tugas aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan telah menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan penguatan sistem pertahanan nasional untuk melawan ancaman narkoba. Salah satu contoh nyata adalah inisiatifnya dalam memperkuat hubungan internasional untuk menanggulangi masalah ini.

Dalam kunjungan kenegaraannya ke Peru, Prabowo menggandeng Presiden Dina Boluarte untuk membahas langkah-langkah strategis dalam memerangi perdagangan narkoba lintas negara. Kesepakatan untuk memperkuat stabilitas kawasan Pasifik menjadi salah satu langkah awal dalam mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

Kerja sama Indonesia dengan negara lain seperti Peru menunjukkan bahwa masalah narkoba bukan hanya tantangan domestik, tetapi juga ancaman global. Kawasan Pasifik, yang sering menjadi jalur strategis peredaran narkoba internasional, memerlukan perhatian khusus.

Kolaborasi lintas negara menjadi kunci untuk menutup celah yang dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Dengan membangun aliansi kuat, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi dalam melawan peredaran narkoba tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi stabilitas kawasan.

Namun, ancaman yang dihadapi Indonesia tidak hanya berasal dari luar negeri. Di dalam negeri, ancaman semakin kompleks dengan munculnya produksi narkoba lokal. Tahun 2024 menjadi salah satu titik kritis ketika dua laboratorium clandestine berhasil diungkap di Bali dan Banten. Temuan ini menjadi alarm bahwa Indonesia tidak hanya menjadi sasaran peredaran, tetapi juga lokasi produksi narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dipimpin Marthinus Hukom telah menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam memerangi ancaman ini. BNN memperkuat kemampuan intelijen dengan melibatkan personel kompeten dan menjalin kerja sama dengan mitra internasional, termasuk Australian Federal Police (AFP).

Kerja sama dengan AFP menjadi salah satu bentuk kolaborasi strategis yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas BNN dalam membongkar jaringan narkoba. Dukungan berupa pelatihan dan berbagi informasi dari AFP memberikan keuntungan besar bagi Indonesia dalam menghadapi ancaman yang semakin canggih.

Selain itu, BNN juga terus memperkuat kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Edukasi ini menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mencegah peredaran narkoba. Anggota DPRD Kabupaten Gunung Mas, Rayaniatie Djangkan, menekankan pentingnya sistem penanganan yang komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus proaktif mengeluarkan kebijakan yang menutup ruang gerak narkoba, baik di lingkungan pendidikan, tempat ibadah, maupun pedesaan. Selain itu, perangkat daerah juga harus bergerak bersama untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam memberantas narkoba.

Rayaniatie juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung aparat penegak hukum. Di daerah-daerah terpencil dengan jumlah aparat terbatas, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung kebijakan antinarkoba, masyarakat dapat menjadi bagian dari solusi.

Ia juga memberikan apresiasi kepada kepolisian yang terus berupaya memerangi narkoba, meskipun tantangan di lapangan sangat besar. Peran kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak akan efektif tanpa dukungan penuh dari masyarakat.

Langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo, BNN, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa perang melawan narkoba adalah perjuangan bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus terus diperkuat.

Tidak kalah penting, upaya ini harus disertai dengan strategi jangka panjang yang melibatkan edukasi, pencegahan, serta penindakan tegas. Dengan dukungan masyarakat yang aktif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memberantas peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.

Perang melawan narkoba bukan hanya tentang memberantas kejahatan, tetapi juga menyelamatkan masa depan bangsa. Setiap langkah kecil yang dilakukan, mulai dari edukasi di lingkungan keluarga hingga kebijakan tingkat nasional, memiliki dampak besar dalam menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Mari bersama-sama kita dukung langkah-langkah ini. Masa depan generasi muda dan stabilitas bangsa ada di tangan kita. Kita harus bersatu melawan ancaman ini, demi Indonesia yang lebih baik.

)* Kontributor Jeka Media Institute

Yogyakarta – Pelaksanaan Pilkada serentak 2024 telah usai. Namun, tantangan menjaga stabilitas nasional baru saja dimulai. Berbagai pihak menyerukan pentingnya tanggung jawab bersama dalam memelihara keamanan, ketertiban, dan kedamaian masyarakat pasca Pilkada serentak.

Pembina organisasi Islam se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Ustadz Umar Said, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada. Menurutnya, tali silaturahmi dan persaudaraan tetap harus terjaga meski berbeda pilihan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menerima hasil Pilkada serentak, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat pasca Pilkada serentak 2024. Penting bagi kita semua untuk menjaga ukhuwah dan kebersamaan demi keutuhan bangsa,” ungkapnya.

Di wilayah Brebes, Jawa Tengah, pihak kepolisian terus meningkatkan kesiagaan untuk memastikan suasana tetap kondusif. Kasi Humas Polres Brebes, Iptu Indra Prasetyo menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga stabilitas.

“Polres Brebes akan terus meningkatkan patroli dan pengamanan, khususnya di lokasi-lokasi strategis seperti Kantor KPU. Kami memastikan setiap tahapan Pemilukada berjalan lancar, aman, dan tertib, sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga stabilitas wilayah serta memberikan rasa aman kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, upaya memperkuat solidaritas masyarakat dilakukan melalui kegiatan deklarasi damai. Gerakan Aktivis Lombok Barat bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar Deklarasi Pilkada Damai. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PPLS, Asmuni, menekankan pentingnya sinergi masyarakat dalam menjaga kedamaian.

“Atas nama Ormas dan LSM di Kabupaten Lombok Barat, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memelihara ketertiban dan kedamaian pasca tahapan Pilkada 2024. Kita tidak ingin proses demokrasi ini dinodai oleh gangguan keamanan yang merugikan masyarakat,” tegas Asmuni.

Di Riau, sejumlah langkah preventif dilakukan aparat kepolisian untuk memastikan ketertiban. Polsek Siak Hulu, misalnya, melaksanakan program Cooling System guna menjaga keamanan dan keharmonisan masyarakat.

Langkah serupa juga diambil oleh Polsek Pangkalan Lesung. Kapolsek Pangkalan Lesung, AKP AR. Tinambunan, S.E., M.Si., menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan patroli dialogis untuk meredam potensi gangguan keamanan.

“Kegiatan ini adalah langkah kami untuk memastikan bahwa situasi tetap aman dan kondusif serta tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif, berita hoaks, maupun provokasi yang dapat memecah belah persatuan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Kami juga mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas,” katanya. []