Pemerintahan Prabowo-Gibran Pastikan Penurunan Harga Tiket Pesawat sebagai Solusi Transportasi Jelang Nataru

Oleh: Nurul Janida )*

Menjelang liburan Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), pemerintah mengebrak kebijakan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara dengan menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat yang biasanya meningkat selama periode ini. Penurunan harga tiket pesawat diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor, termasuk pariwisata dan ekonomi lokal.

Di Wilayah Bali, langkah ini membawa angin segar bagi industri pariwisata yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Moda transportasi udara kini kembali menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin mengunjungi Pulau Dewata. Penurunan harga tiket pesawat memberikan peluang bagi pelaku wisata untuk meningkatkan kunjungan, terutama dari wisatawan domestik.

Wakil Ketua DPRD Tabanan, Made Asta Dharma, mengungkapkan bahwa kebijakan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku wisata di Bali, khususnya di Tabanan. Ia melihat momentum akhir tahun ini sebagai peluang besar, mengingat sebelumnya banyak wisatawan domestik yang memilih jalur darat untuk menghemat biaya perjalanan. Dengan tiket pesawat yang lebih terjangkau, Tabanan dapat menjadi destinasi favorit.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa penurunan harga tiket pesawat mencapai sekitar 10 persen. Hal ini bertujuan untuk mendukung masyarakat yang ingin bepergian selama liburan akhir tahun. Kebijakan ini dihasilkan melalui diskusi intensif dengan para pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan.

AHY menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan contoh bagaimana kebijakan publik yang cepat dan efektif dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dalam waktu dua pekan terakhir, pemerintah dan maskapai berhasil mencapai kesepakatan untuk mewujudkan kebijakan ini.

Penurunan harga tiket pesawat ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Destinasi wisata seperti Bali, Yogyakarta, dan Lombok diproyeksikan menjadi tujuan utama. Dengan demikian, sektor perhotelan, restoran, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di destinasi-destinasi tersebut juga akan merasakan manfaat langsung.

Di sisi lain, pelaku usaha wisata juga perlu bersiap menghadapi peningkatan kunjungan wisatawan. Penyediaan layanan berkualitas, fasilitas yang memadai, dan promosi yang menarik menjadi kunci untuk memaksimalkan peluang ini. Bagi daerah seperti Tabanan, promosi tentang keindahan alam dan budaya lokal dapat menjadi daya tarik utama.

Selain itu, pengelolaan transportasi darat di destinasi wisata juga menjadi perhatian. Dengan peningkatan jumlah wisatawan yang menggunakan pesawat, kebutuhan akan transportasi lokal seperti taksi dan bus pariwisata juga akan meningkat. Pemerintah daerah perlu memastikan layanan ini berjalan dengan baik untuk mendukung kenyamanan wisatawan.

Kebijakan ini juga memberikan efek domino pada perekonomian lokal. Peningkatan kunjungan wisatawan diperkirakan akan mendongkrak pendapatan daerah melalui pajak hotel dan restoran. Sektor perdagangan juga akan mengalami peningkatan permintaan, terutama untuk produk-produk lokal dan kerajinan tangan.

Sementara itu, pemerintah juga perlu memantau dampak dari kebijakan ini untuk memastikan tujuan utama yaitu peningkatan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Evaluasi berkala dan dialog dengan para pemangku kepentingan menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.

Bagi wisatawan, kebijakan ini menjadi kesempatan untuk merencanakan perjalanan liburan dengan lebih fleksibel. Dengan harga tiket yang lebih terjangkau, destinasi-destinasi yang sebelumnya dianggap mahal kini menjadi lebih mudah dijangkau. Hal ini juga membuka peluang untuk memperluas pengalaman wisata dan menjelajahi berbagai budaya lokal.

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi, mengatakan bahwa penurunan tarif tiket ini diharapkan dapat mendorong peningkatan volume penumpang dan menciptakan kondisi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin bepergian selama musim liburan akhir tahun. Penurunan ini adalah bagian dari upaya menciptakan transportasi udara yang lebih terjangkau dengan proyeksi peningkatan target penjualan tiket selama Nataru.

Kebijakan penurunan harga tiket domestik ini berlaku untuk periode pemesanan yang dimulai pada 29 November 2024 hingga 3 Januari 2025, dengan periode perjalanan yang berlangsung dari 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Langkah ini diharapkan memberikan dampak positif bagi industri penerbangan domestik melalui peningkatan volume penumpang yang akan mendukung operasional maskapai.

AirAsia memproyeksikan dampak positif kebijakan ini bagi industri penerbangan domestik. Meski menghadapi potensi kerugian akibat penurunan tarif, berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk menjaga efisiensi operasional. Maskapai memastikan bahwa kebijakan ini dapat berjalan tanpa mengorbankan kualitas layanan.

Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, kebijakan penurunan harga tiket pesawat ini menjadi solusi transportasi yang tepat untuk menghadapi liburan Nataru. Upaya ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pemerintah pusat dan daerah perlu terus bersinergi untuk memastikan kebijakan ini memberikan dampak yang maksimal. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, liburan Nataru kali ini diharapkan menjadi momen kebangkitan pariwisata dan ekonomi nasional.

Keberhasilan kebijakan ini juga menjadi cerminan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan transportasi yang lebih terjangkau, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk merayakan liburan bersama keluarga dan orang tercinta.

)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

Pemerintah Pastikan Kenaikan PPN 1 Persen untuk Barang Mewah Tidak Ganggu Daya Beli UMKM

JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 2025 hanya berlaku untuk barang mewah dan tidak akan berdampak pada daya beli Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menjaga pemerataan ekonomi.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Adies Kadir, menyatakan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk menjalankan amanat Undang-Undang dan memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif itu hanya diberlakukan pada barang-barang konsumsi kalangan atas, sementara kebutuhan pokok, layanan sosial, produk UMKM, dan pertanian tetap bebas dari pengenaan PPN.

“Kelompok konsumen barang mewah, yang mayoritas berasal dari kalangan atas, memiliki daya beli tinggi sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap negara,” ujar Adies.

Menurutnya, pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan untuk program-program sosial yang mendukung masyarakat berpendapatan rendah, seperti bantuan kesehatan dan pendidikan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Dwi Astuti, menambahkan bahwa hasil dari kebijakan tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk subsidi dan bantuan sosial.

Ia menyebut program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan subsidi listrik akan tetap berjalan dengan dukungan dana dari PPN barang mewah.

“Pemerintah juga membebaskan PPN untuk barang dan jasa kebutuhan rakyat, seperti beras, susu, jasa kesehatan, serta jasa pendidikan, sehingga masyarakat umum tidak terdampak oleh kebijakan ini,” ungkap Dwi.

Selain itu, insentif pajak bagi pelaku UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tetap diberlakukan guna menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kenaikan PPN ini tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menyampaikan, pemerintah telah mempersiapkan langkah mitigasi untuk meredam dampak kebijakan tersebut.

“Kebijakan ini tidak diberlakukan secara menyeluruh. Beberapa sektor, seperti komoditas pangan, tetap dikecualikan untuk memastikan kestabilan ekonomi,” ujar Airlangga.

Dengan demikian, pemerintah optimistis kebijakan kenaikan PPN barang mewah tersebut akan mendukung agenda pembangunan tanpa membebani UMKM atau masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan PPN 1% Berikan Manfaat Untuk Rakyat dan Percepat Pemerataan Ekonomi

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara demi kemakmuran rakyat. Salah satu kebijakan yang kontroversial namun perlu mendapat perhatian adalah rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, dan kemungkinan menjadi 12 persen di tahun 2025, telah disetujui oleh DPR. Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menambah penerimaan negara demi memperkuat sektor ekonomi dan memperluas program sosial yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan tarif PPN memang tidak dapat dipungkiri akan berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa tertentu. Namun, kebijakan ini adalah langkah strategis yang diperlukan untuk menciptakan basis pendapatan negara yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mendukung pembiayaan program-program sosial.

Penerimaan pajak yang diperoleh dari kebijakan ini tidak hanya mengalir untuk kepentingan negara, tetapi juga dialokasikan kembali untuk berbagai program sosial yang langsung bermanfaat bagi rakyat. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, menegaskan bahwa hasil pajak akan dikembalikan ke masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan sosial. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta subsidi listrik, LPG 3 kg, BBM, dan pupuk, adalah beberapa contoh bagaimana dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Dwi juga menekankan bahwa tidak semua barang akan dikenakan PPN. Kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging, telur, dan sayuran, termasuk dalam kategori barang yang dibebaskan dari pajak. Dengan demikian, masyarakat yang mengandalkan barang-barang pokok untuk kehidupan sehari-hari tidak akan merasakan beban tambahan dari kenaikan tarif PPN.

Peningkatan penerimaan negara melalui pajak juga tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki sektor sosial, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan berbagai program untuk menjaga daya beli masyarakat tetap stabil. Salah satu program utama yang ditekankan adalah pengamanan pasar dalam negeri, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan ketersediaan barang.

Dalam upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah akan meningkatkan sarana perdagangan dalam negeri dan memperkuat sistem pengawasan perdagangan. Selain itu, berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan dan sertifikasi produk juga diupayakan agar kualitas barang yang diperdagangkan di pasar dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini tentu memberikan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh barang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas.

Selain menjaga stabilitas pasar dalam negeri, pemerintah juga memfokuskan pada perluasan pasar ekspor untuk meningkatkan penerimaan negara. Diplomasi perdagangan internasional akan diperkuat, serta promosi dan informasi ekspor akan terus diperluas untuk membantu produk dalam negeri menembus pasar global. Program peningkatan UMKM juga menjadi prioritas, dengan fokus pada program “BISA” (Berani, Inovasi, Siap, Adaptasi), yang bertujuan untuk mencetak eksportir baru dari kalangan UMKM Indonesia.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional melalui inovasi desain dan peningkatan kualitas produk. Dengan semakin banyak produk yang diekspor, tentu akan ada peningkatan pendapatan yang bisa digunakan kembali untuk mendukung program-program kesejahteraan rakyat.

Secara keseluruhan, kebijakan kenaikan tarif PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah langkah yang strategis untuk meningkatkan penerimaan negara. Hasil penerimaan tersebut kemudian dialokasikan untuk program-program sosial yang memberikan manfaat langsung kepada rakyat, seperti bantuan sosial, subsidi, dan program pemberdayaan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pasar ekspor, dan memberdayakan UMKM Indonesia.

Meskipun ada potensi peningkatan harga barang akibat kenaikan tarif PPN, manfaat yang diberikan kepada masyarakat melalui berbagai bentuk subsidi dan program sosial menjadi bukti bahwa kebijakan ini pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan bagi rakyat. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan negara melalui pajak bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan negara, tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga dan berkembang seiring dengan kemajuan ekonomi negara. Penerimaan pajak bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Dengan pengelolaan pajak yang transparan dan efisien, setiap rupiah yang terkumpul akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memastikan sistem kesehatan yang lebih merata serta berkualitas. Maka dari itu, kita perlu mendukung kebijakan perpajakan ini sebagai bagian dari kontribusi kita untuk masa depan yang lebih baik.

)* Pemerhati Ekonom

Kelompok Profesional Berkomitmen Berkontribusi pada Pembangunan IKN

Jakarta – Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami progres pembangunan yang signifikan karena mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai kelompok profesional. Salah satunya adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). PII dinilai tidak hanya melakukan dukungan pembangunan fisik pada Ibu Kota Nusantara (IKN), tapi juga nonfisik.

“PII memberikan dukungan pada pembangunan IKN, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga non fisik. PII memiliki peran dalam mengelola tanah dan konservasi sumber daya air,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki menyebut banyak sekali dukungan yang bisa dilakukan PII dalam pembangunan IKN. Seperti membangun jalan di beberapa daerah wilayah IKN.

“Yang mempunyai namanya clay shale, kondisi tanah perlu mendapatkan treatment spesial supaya lebih kuat, dan untuk konservasi sumber daya air. Kita bangun 60 embung,” ungkap Basuki.

Basuki mengatakan untuk IKN ada dua timeline. Pertama menyiapkan ekosistem tahun 2025 yang direncanakan dengan pemindahan ASN secara bertahap.

“Perkantoran harus siap Desember ini, kantor Kemenko terdiri dari 16 tower, hunianya 47 tower sudah siap. Kemudian restoran, kafe, laundry, barber shop, semua kita siapkan di sana (IKN),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PII 2021-2024, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa insinyur saat ini memiliki sejumlah kontribusi seperti infrastruktur, sumber daya air, energi, transportasi, telekomunikasi, hingga pembangunan IKN, yang telah melibatkan berbagai disiplin ilmu keteknikan. Pada pemerintahan baru ini, peran insinyur sangat dibutuhkan mewujudkan Asta Cita.

“Khususnya swasembada pangan, energi, air ekonomi hijau, ekonomi biru, pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan SDM, hilirasisi dan industrisalisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Meningkatkan nilai tambah, daya guna, hasil guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan yang paling penting dalam melakukan tugas tersebut harus dilandasi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, kelestarian, serta keberlanjutan,” ujar Danis.

Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan misi utama para insinyur, sudah seharusnya menempatkan teknologi dalam kepemihakan pada pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud pengabdian sosial, para insinyur juga dapat berperan dalam upaya meningkatkan pengembangan teknologi yang bertumpu pada potensi dan kearifan lokal.

Sri Sultan juga mengatakan, jika berbicara pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal, setidaknya harus memahami konteks dasar budaya, yaitu cipta, rasa, karsa, untuk berkarya.

“Falsafah cipta, rasa, dan karsa adalah warisan luhur yang meresapi kehidupan manusia. Ketiganya dikenal pula sebagai Tridaya atau tiga daya utama dalam diri setiap insan yang mencakup pikiran, hati, dan tekad semangat. Ketiga unsur ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kesatuan yang saling menghidupkan,” jelas Sri Sultan. [*]

Kelompok Profesional Berkomitmen Berkontribusi pada Pembangunan IKN

Jakarta – Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami progres pembangunan yang signifikan karena mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai kelompok profesional. Salah satunya adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). PII dinilai tidak hanya melakukan dukungan pembangunan fisik pada Ibu Kota Nusantara (IKN), tapi juga nonfisik.

“PII memberikan dukungan pada pembangunan IKN, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga non fisik. PII memiliki peran dalam mengelola tanah dan konservasi sumber daya air,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.

Basuki menyebut banyak sekali dukungan yang bisa dilakukan PII dalam pembangunan IKN. Seperti membangun jalan di beberapa daerah wilayah IKN.

“Yang mempunyai namanya clay shale, kondisi tanah perlu mendapatkan treatment spesial supaya lebih kuat, dan untuk konservasi sumber daya air. Kita bangun 60 embung,” ungkap Basuki.

Basuki mengatakan untuk IKN ada dua timeline. Pertama menyiapkan ekosistem tahun 2025 yang direncanakan dengan pemindahan ASN secara bertahap.

“Perkantoran harus siap Desember ini, kantor Kemenko terdiri dari 16 tower, hunianya 47 tower sudah siap. Kemudian restoran, kafe, laundry, barber shop, semua kita siapkan di sana (IKN),” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PII 2021-2024, Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan bahwa insinyur saat ini memiliki sejumlah kontribusi seperti infrastruktur, sumber daya air, energi, transportasi, telekomunikasi, hingga pembangunan IKN, yang telah melibatkan berbagai disiplin ilmu keteknikan. Pada pemerintahan baru ini, peran insinyur sangat dibutuhkan mewujudkan Asta Cita.

“Khususnya swasembada pangan, energi, air ekonomi hijau, ekonomi biru, pengembangan infrastruktur, memperkuat pembangunan SDM, hilirasisi dan industrisalisasi untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri. Meningkatkan nilai tambah, daya guna, hasil guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan yang paling penting dalam melakukan tugas tersebut harus dilandasi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, kelestarian, serta keberlanjutan,” ujar Danis.

Di sisi lain, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan misi utama para insinyur, sudah seharusnya menempatkan teknologi dalam kepemihakan pada pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud pengabdian sosial, para insinyur juga dapat berperan dalam upaya meningkatkan pengembangan teknologi yang bertumpu pada potensi dan kearifan lokal.

Sri Sultan juga mengatakan, jika berbicara pengembangan teknologi berbasis kearifan lokal, setidaknya harus memahami konteks dasar budaya, yaitu cipta, rasa, karsa, untuk berkarya.

“Falsafah cipta, rasa, dan karsa adalah warisan luhur yang meresapi kehidupan manusia. Ketiganya dikenal pula sebagai Tridaya atau tiga daya utama dalam diri setiap insan yang mencakup pikiran, hati, dan tekad semangat. Ketiga unsur ini bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kesatuan yang saling menghidupkan,” jelas Sri Sultan. [*]

Pemerintahan Kolaborasi dengan Para Insinyur Percepat Pembangunan IKN

Oleh : Avian Saputra )*

Pemerintah Indonesia terus mempercepat realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan dan inovasi masa depan. Untuk mendukung pencapaian ini, pemerintah menggandeng para insinyur Indonesia agar dapat berkontribusi lebih dalam proyek ini. Dengan keahlian dan pengalaman mereka, diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif dalam membangun infrastruktur berkelanjutan yang sejalan dengan visi pemerintah tentang kota modern yang ramah lingkungan.

Pembangunan IKN menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga membawa semangat baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan melibatkan para insinyur lokal, pemerintah memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk terlibat langsung dalam menciptakan infrastruktur berkualitas tinggi, yang mencerminkan kemampuan anak bangsa di kancah internasional.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimoeljono mengajak Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Banyak aspek yang butuh dukungan dari insinyur baik fisik maupun nonfisik. Para insinyur sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan Sepaku di Penajam Paser. Tidaknya hanya pada permasalahan enginering namun juga sosio enginering juga.

Ketua PII, Danis Hidayat Sumadialaga menjelaskan insinyur memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kemajuan peradaban manusia, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran ini semakin relevan di tengah upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan. Dengan kemampuan teknis dan inovasi yang dimiliki, insinyur menjadi ujung tombak dalam menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan para insinyur dalam pembangunan IKN sangat penting karena kompleksitas proyek ini membutuhkan tenaga ahli yang mumpuni. Dari perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, hingga pengembangan teknologi hijau, keterlibatan para insinyur memungkinkan setiap elemen pembangunan dilakukan secara efisien dan inovatif. Pemerintah juga berharap keterlibatan ini dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam bidang teknologi dan infrastruktur, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing.

IKN dirancang sebagai kota yang mengedepankan konsep keberlanjutan dengan infrastruktur hijau yang efisien dan hemat energi. Desain kota ini mencakup pembangunan fasilitas modern seperti jaringan transportasi pintar, sistem pengelolaan air terpadu, dan teknologi ramah lingkungan. Para insinyur berperan penting dalam mewujudkan konsep ini, terutama dalam memastikan setiap elemen infrastruktur dapat berfungsi optimal sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Kolaborasi antara pemerintah dan insinyur juga membuka peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Para insinyur muda dapat belajar dari proyek berskala besar ini, meningkatkan kemampuan mereka, dan menjadi aset penting bagi pembangunan nasional di masa depan. Pemerintah juga berharap proyek ini dapat mendorong inovasi lokal, seperti pengembangan material konstruksi ramah lingkungan dan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan.

Kontribusi insinyur tidak hanya terbatas pada desain dan konstruksi, tetapi juga pada pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Di era transformasi seperti saat ini, keterlibatan insinyur menjadi semakin krusial dalam menciptakan infrastruktur ramah lingkungan dan efisien yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Dengan fokus pada kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, insinyur memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang

Percepatan pembangunan IKN juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan infrastruktur besar-besaran ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Kolaborasi antara pemerintah, insinyur, dan pelaku usaha lokal menciptakan rantai pasok yang kuat, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proyek ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat langsung dari proyek ini, baik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, maupun penyediaan lapangan kerja. Dengan keterlibatan masyarakat, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi simbol transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan para insinyur menjadi salah satu kunci keberhasilan proyek pembangunan IKN. Dengan kemampuan dan inovasi mereka, pemerintah optimistis bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. Pembangunan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia tetapi juga membuktikan bahwa bangsa ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di bidang pembangunan berkelanjutan. Proyek IKN adalah tonggak sejarah baru yang memperlihatkan bagaimana sinergi antara pemerintah, insinyur, dan masyarakat dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

)* Mahasiswa pascasarjana tinggal di Yogyakarta

Pemerintahan Prabowo-Gibran Kolaborasi dengan Para Insinyur Percepat Pembangunan IKN

Oleh : Avian Saputra )*

Pemerintah Indonesia terus mempercepat realisasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan dan inovasi masa depan. Untuk mendukung pencapaian ini, pemerintah menggandeng para insinyur Indonesia agar dapat berkontribusi lebih dalam proyek ini. Dengan keahlian dan pengalaman mereka, diharapkan mampu menghadirkan solusi inovatif dalam membangun infrastruktur berkelanjutan yang sejalan dengan visi pemerintah tentang kota modern yang ramah lingkungan.

Pembangunan IKN menjadi langkah strategis pemerintah dalam menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Proyek ini tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga membawa semangat baru untuk menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan melibatkan para insinyur lokal, pemerintah memberikan peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk terlibat langsung dalam menciptakan infrastruktur berkualitas tinggi, yang mencerminkan kemampuan anak bangsa di kancah internasional.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimoeljono mengajak Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Banyak aspek yang butuh dukungan dari insinyur baik fisik maupun nonfisik. Para insinyur sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan Sepaku di Penajam Paser. Tidaknya hanya pada permasalahan enginering namun juga sosio enginering juga.

Ketua PII, Danis Hidayat Sumadialaga menjelaskan insinyur memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kemajuan peradaban manusia, terutama melalui pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran ini semakin relevan di tengah upaya percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan modern yang berkelanjutan. Dengan kemampuan teknis dan inovasi yang dimiliki, insinyur menjadi ujung tombak dalam menghadirkan infrastruktur berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Keberadaan para insinyur dalam pembangunan IKN sangat penting karena kompleksitas proyek ini membutuhkan tenaga ahli yang mumpuni. Dari perencanaan tata ruang, pengelolaan sumber daya air, hingga pengembangan teknologi hijau, keterlibatan para insinyur memungkinkan setiap elemen pembangunan dilakukan secara efisien dan inovatif. Pemerintah juga berharap keterlibatan ini dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam bidang teknologi dan infrastruktur, sekaligus mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli asing.

IKN dirancang sebagai kota yang mengedepankan konsep keberlanjutan dengan infrastruktur hijau yang efisien dan hemat energi. Desain kota ini mencakup pembangunan fasilitas modern seperti jaringan transportasi pintar, sistem pengelolaan air terpadu, dan teknologi ramah lingkungan. Para insinyur berperan penting dalam mewujudkan konsep ini, terutama dalam memastikan setiap elemen infrastruktur dapat berfungsi optimal sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar.

Kolaborasi antara pemerintah dan insinyur juga membuka peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Para insinyur muda dapat belajar dari proyek berskala besar ini, meningkatkan kemampuan mereka, dan menjadi aset penting bagi pembangunan nasional di masa depan. Pemerintah juga berharap proyek ini dapat mendorong inovasi lokal, seperti pengembangan material konstruksi ramah lingkungan dan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan.

Kontribusi insinyur tidak hanya terbatas pada desain dan konstruksi, tetapi juga pada pengembangan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan. Di era transformasi seperti saat ini, keterlibatan insinyur menjadi semakin krusial dalam menciptakan infrastruktur ramah lingkungan dan efisien yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Dengan fokus pada kesejahteraan manusia sebagai tujuan akhir, insinyur memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang

Percepatan pembangunan IKN juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Pembangunan infrastruktur besar-besaran ini membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa lokal. Kolaborasi antara pemerintah, insinyur, dan pelaku usaha lokal menciptakan rantai pasok yang kuat, mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Timur, sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Di sisi lain, pembangunan IKN juga mendorong keterlibatan masyarakat setempat dalam proyek ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat langsung dari proyek ini, baik melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, maupun penyediaan lapangan kerja. Dengan keterlibatan masyarakat, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi simbol transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kolaborasi dengan para insinyur menjadi salah satu kunci keberhasilan proyek pembangunan IKN. Dengan kemampuan dan inovasi mereka, pemerintah optimistis bahwa IKN akan menjadi pusat pemerintahan yang modern sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. Pembangunan ini tidak hanya memberikan harapan baru bagi masa depan Indonesia tetapi juga membuktikan bahwa bangsa ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin di bidang pembangunan berkelanjutan. Proyek IKN adalah tonggak sejarah baru yang memperlihatkan bagaimana sinergi antara pemerintah, insinyur, dan masyarakat dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

 

)* Mahasiswa pascasarjana tinggal di Yogyakarta

Mantab Gelar Uji Coba di 15 Desember! Jalan Tol Pertama Sumatera Barat Akhirnya Beroperasi Setelah 6 Tahun Penantian

Provinsi Sumatera Barat akhirnya bisa dipastikan ikut terlibat dalam pengoperasian jalan tol pada libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Hal tersebut terkonfirmasi setelah Jalan Tol Padang Sicincin akan dioperasikan pada Libur Nataru 2024/2025 ini.

Dalam rangka persiapan sebelum pengoperasian, jalan tol pertama Sumatera Barat ini pun akan melakukan uji coba terlebih dahulu.

Hutama Karya selaku pihak pengelola Jalan Tol Padang Sicincin memastikan uji coba jalan tol sepanjang 36,6 km ini akan dilakukan pada Minggu, 15 Desember 2024.

Adapun kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Adjib mengatakan, khusus di ruas Tol Padang – Sicincin, sebelum dibuka fungsional secara resmi, pihaknya akan melakukan uji coba fungsional terlebih dahulu pada 15 Desember.

Setelah melakukan uji coba hingga rampung, Hutama Karya akan membuka secara tol Padang – Sicincin secara fungsional mulai 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

Terkait waktu atau jam operasional, baik saat masa uji coba maupun pemberlakukan fungsional, pihak pengembang menunggu keputusan lebih lanjut dari Ditlantas Provinsi Sumbar..

Hutama Karya menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait menyangkut waktu operasional dan beberapa hal lainnya.

Rencananya, segmen Padang – Sicincin ini akan menerapkan sistem one way atau satu jalur saja yang mengarah dari Padang ke Sicincin atau Bukittinggi.

Adapun untuk kendaraan yang berasal dari Bukittinggi dan ingin ke Padang, Hutama Karya menyarankan agar pengendara dapat mengarahkan kendaraannya melewati jalan nasional.

Adjib memungkasi, ia berharap dengan dioperasikan secara fungsional Jalan Tol Padang Sicincin ini, pengguna jalan khususnya warga Sumatera Barat dapat merasakan kenyamanan dan kelancaran perjalanan.

Pengoperasian jalan tol pertama Sumatera Barat ini juga telah begitu dinanti, terlebih segmen Padang – Sicincin ini telah digarap selama 6 tahun lamanya sejak 2018 silam.

Indonesia Ditahan Imbang Laos 3-3

Jakarta – Tim nasional Indonesia ditahan imbang Laos 3-3 pada pertandingan kedua grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 di Stadion Manahan Solo, Kamis malam.

Memulai pertandingan, Indonesia langsung tampil menekan lewat pergerakan umpan satu dua di kedua sisi sayap. Meski demikian Laos mampu menahan serangan-serangan tim Garuda dengan menerapkan skema pertahanan garis rendah.

Tim Garuda yang bermain menekan justru kecolongan lewat skema serangan balik cepat Laos. Laos membuka keunggulan terlebih dahulu atas Indonesia tepatnya pada menit ke-9.

Pergerakan dari Bounpachan Bounkong mengirimkan umpan terobosan di sisi tengah pertahanan, yang langsung dimanfaatkan oleh Phousomboun Panyavong untuk menjebol gawang Daffa Fasya. Laos unggul 1-0.

Tak perlu waktu lama, tim Merah Putih mampu menyamakan kedudukan dua menit berselang. Pergerakan individu Marselino Ferdinan di sektor kiri membuat pergerakan di dalam kotak penalti namun masih bisa diantisipasi oleh bek Laos.

Kadek Arel yang menerima bola liar langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Keo Souvannasangsgo pada menit ke-11. Indonesia menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

 

Hasil seri di papan skor tak lama kemudian berubah kembali usai Laos mampu memporak-porandakan pertahanan Indonesia. Laos mengubah kedudukan pada menit ke-13 usai tendangan keras Phatthana Phommathep sempat deflect dan tak dapat diantisipasi oleh Daffa Fasya.

Indonesia dalam kondisi tertinggal mencoba tampil lebih menekan dan terus mengurung pertahanan Laos.

Lima menit berselang, permainan agresif tersebut membuahkan hasil. Melalui lemparan Pratama Arhan, Muhammad Ferrari yang mampu lepas dari pengawalan langsung menyundul bola yang meluncur deras ke gawang Laos pada menit ke-18. Skor imbang 2-2.

Usai kedua tim sama-sama bermain terbuka, memasuki menit ke-30 kini pertandingan semakin memainkan tempo pelan usai Indonesia bermain lebih agresif dengan mengurung pertahanan rapat Laos.

Total Indonesia menguasai 71 persen penguasaan bola namun masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Laos yang banyak menumpuk pemain di dalam kotak penalti.

Di masa perpanjangan waktu babak pertama, lewat skema umpan silang Donny Tri Pamungkas, Kadek Arel melepaskan tendangan yang masih membentur mistar gawang Panyavong.

Hingga wasit meniup peluit babak pertama, kedudukan 2-2 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Indonesia bermain lebih keluar menekan dengan mengandalkan permainan kombinasi umpan satu-dua.

Tempo permainan lebih cepat coba dimainkan oleh Tim Garuda untuk membongkar pertahanan Laos yang terus bermain menunggu.

15 menit babak kedua berjalan, Indonesia menguasai 59 persen penguasaan bola berbanding 41 persen di pihak Laos.

Marselino mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-69 usai melakukan tackle keras menghalangi lari Phommathep.

 

Di menit ke-71, tendangan dari luar kotak penalti dilesatkan oleh Rafael Struick yang masih mampu ditepis Souvannasangsgo.

Melalui skema tendangan sudut pada menit ke-72, Donny Tri Pamungkas mengirimkan umpan terukur ke area tengah kotak penalti pertahanan Laos. Ferrari yang tanpa pengawalan dengan leluasa melepaskan sundulan keras untuk membawa Indonesia unggul 3-2.

Tim Garuda tak mampu mempertahankan keunggulan dalam jangka waktu lama. Lima menit berselang lewat skema serangan balik cepat Damoth Thongkhamsavath mengirimkan umpan silang yang langsung disambut lewat tandukan Peter Phanthavong. Kedudukan kembali imbang 3-3.

Di menit ke-84, Robby Darwis mengirimkan umpan lewat lemparan dalam yang disambut oleh tandukan Asnawi namun masih bisa di blok oleh pertahanan Laos.

Meski bermain dengan 10 pemain, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tetap terus menguasai tempo permainan dan terus mencoba untuk membongkar pertahanan rapat Laos.

Namun hingga wasit meniup peluit akhir babak kedua, tim Garuda tak mampu menambah gol dan harus puas bermain imbang atas Laos 3-3.

 

Dengan tambahan satu poin kini membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut berada di puncak klasemen sementara grup B usai mendulang empat poin. Sementara tambahan satu poin membawa Laos untuk saat ini menempati posisi juru kunci. (*)

Peran Ormas Keagamaan Ajak Masyarakat Menghormati Hasil Pilkada

Oleh Marlinda Yusril )*

Pilkada Serentak merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, pelaksanaan pesta demokrasi ini menjadi cerminan kedewasaan politik masyarakat dan komitmen terhadap sistem demokrasi yang sudah menjadi fondasi negara. Namun, proses demokrasi yang melibatkan berbagai pihak ini juga tidak terlepas dari potensi konflik yang disebabkan oleh perbedaan pandangan dan hasil yang tidak sesuai harapan. Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat dibutuhkan untuk menjaga suasana tetap kondusif dan mengajak masyarakat menghormati hasil Pilkada.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jakarta periode 2023-2025, Chrysmon Wifandy Gultom, menyoroti pentingnya sikap bijak dalam menyikapi hasil Pilkada. Menurutnya, masyarakat harus memahami bahwa perbedaan adalah bagian dari dinamika politik yang sehat dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memutus ikatan persatuan. Hal ini relevan dengan kondisi pasca-Pilkada, di mana masyarakat sering kali terjebak dalam euforia kemenangan atau kekecewaan yang mendalam. Chrysmon menekankan pentingnya kembali merajut persatuan yang mungkin sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan politik, mengingat Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Samsul Ma’arif, yang mengingatkan masyarakat akan esensi dari demokrasi. Menang atau kalah dalam Pilkada adalah hal yang wajar dan harus diterima dengan lapang dada. Sikap bijak dalam menerima hasil pemilu adalah bentuk nyata kedewasaan berdemokrasi. KH Samsul juga menegaskan bahwa siapa pun yang terpilih adalah pemimpin bagi semua, bukan hanya bagi kelompok pendukungnya. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan terus mendukung kepemimpinan yang terpilih demi kebaikan bersama, sekaligus memberikan kritik yang membangun apabila terdapat kekurangan.

Sementara itu di Papua, Pendeta Jones Wenda memberikan teladan yang luar biasa. Ia mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Serentak yang berlangsung aman dan damai di tanah Papua. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Papua mampu menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi, bahkan menjadi contoh bagi daerah lain. Pendeta Jones mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan bersama, tanpa memupuk permusuhan akibat perbedaan pilihan politik. Pesan untuk tidak terprovokasi oleh hoaks dan menjaga persatuan ini sangat relevan, mengingat dinamika politik sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat.

Ormas keagamaan memiliki posisi strategis untuk menjadi penjaga harmoni dalam masyarakat. Dengan basis yang kuat di akar rumput, mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan damai yang dapat meredam potensi konflik. Selain itu, tokoh-tokoh agama yang dihormati sering kali menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga suara mereka memiliki pengaruh besar dalam membangun suasana yang kondusif. Dalam hal ini, seruan dari tokoh-tokoh seperti Chrysmon Wifandy, KH Samsul Ma’arif, dan Pendeta Jones Wenda sangat penting untuk terus digaungkan.

Penghormatan terhadap hasil Pilkada juga harus didukung oleh langkah-langkah strategis dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu memiliki peran untuk memastikan transparansi dan kredibilitas dalam setiap tahapan Pilkada, sehingga hasil yang diumumkan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Di sisi lain, aparat keamanan perlu terus menjaga stabilitas selama dan setelah proses Pilkada, untuk mencegah potensi gesekan yang mungkin terjadi.

Sebagai masyarakat yang berkomitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk menunjukkan kedewasaan politik, bukan menjadi sumber perpecahan. Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menerima hasil demokrasi dengan lapang dada perlu terus dilakukan. Media massa dan media sosial juga dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan damai dan mencegah penyebaran berita bohong yang dapat memperkeruh suasana.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa Pilkada bukanlah akhir dari perjalanan demokrasi, melainkan awal dari tanggung jawab bersama untuk mendukung pemimpin yang terpilih. Masyarakat harus terus mengawal program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tanpa memandang siapa yang memimpin. Kritik yang konstruktif juga menjadi bagian dari kontrol sosial yang sehat dalam demokrasi.

Pasca-Pilkada, masyarakat juga memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan. Proyek-proyek pembangunan yang telah berjalan harus terus didukung, tanpa memandang latar belakang politik kepala daerah yang terpilih. Kebersamaan dalam mengawal pembangunan akan memastikan bahwa hasil Pilkada benar-benar membawa manfaat bagi semua pihak. Dalam hal ini, semangat kolaborasi antara masyarakat, pemimpin, dan berbagai elemen terkait menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan dan dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri.

Dalam situasi pasca-Pilkada, kolaborasi antara ormas keagamaan, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan stabilitas sosial dan politik. Dengan semangat kebersamaan, Indonesia dapat terus melangkah maju sebagai negara yang demokratis dan harmonis. Peran aktif ormas keagamaan dalam mengajak masyarakat menghormati hasil Pilkada adalah salah satu kunci utama untuk mewujudkan hal tersebut. Mari jadikan Pilkada sebagai momentum untuk memperkuat persatuan bangsa dan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang mampu menjaga kedamaian di tengah perbedaan.

)* penulis merupakan pemerhati demokrasi Indonesia