Oleh: Darmawan Hutagalung )*

Judi online telah menjadi ancaman yang serius bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, aktivitas ini juga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental para pemainnya. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa kecanduan judi online dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis, mulai dari stres, kecemasan, hingga depresi. Kondisi ini sering dialami oleh pemain yang mengalami kerugian besar dalam waktu singkat, menciptakan tekanan emosional yang sulit diatasi.

Upaya pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga. Alexander Sabar menekankan pentingnya peran aktif antar lembaga untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak jangka panjang. Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya ini, baik dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak maupun dengan ikut serta dalam program literasi digital.

Selain itu, ada risiko lain yang jarang disadari oleh masyarakat, yaitu ancaman terhadap keamanan data pribadi. Banyak situs judi online ilegal yang tidak memiliki kebijakan privasi yang jelas, membuat informasi sensitif pemain, seperti nomor telepon, alamat email, hingga data rekening bank, rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini memperburuk dampak psikologis yang dialami pemain, karena mereka tidak hanya harus menghadapi kerugian finansial, tetapi juga ancaman pencurian data.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhaimin Iskandar, mengatakan judi online tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan beban sosial dan ekonomi baru bagi negara. Judi online sering menyebabkan “kemiskinan baru” di tengah masyarakat. Struktur ekonomi keluarga hancur akibat anggota keluarga yang terjebak dalam perjudian, sementara narasi palsu tentang peluang keuntungan besar dari judi online terus menarik korban baru. Menurutnya, literasi digital adalah kunci untuk membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya perjudian daring ini.

Muhaimin juga menekankan bahwa literasi digital harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi masalah ini. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu diberi pemahaman tentang bagaimana judi online dirancang untuk menjebak pemain, serta pentingnya mengenali tanda-tanda awal kecanduan. Selain itu, masyarakat perlu diajarkan untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari konten-konten yang berisiko.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa masalah judi online telah menyebar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari petani, pedagang kecil, aparatur sipil negara, hingga anak-anak. Data dari Kemkomdigi mencatat bahwa sejak 2017 hingga Desember 2024, lebih dari 5,3 juta akun judi online telah dihapus. Namun, praktik ini tetap saja marak, bahkan pada 2024 terjadi peningkatan signifikan dengan lebih dari 3,6 juta akun judi online yang dihapus. Angka ini menunjukkan bahwa tindakan represif saja tidak cukup untuk memberantas judi online secara menyeluruh.

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan adalah keterlibatan anak-anak dalam judi online. Kemkomdigi mencatat bahwa sebanyak 30 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar aktivitas perjudian daring. Gawai yang seharusnya digunakan untuk belajar justru menjadi media untuk berjudi. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan orang tua. Mereka dituntut untuk lebih waspada dan aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak, terutama jika terlihat perubahan perilaku, seperti lebih sering menyendiri atau menarik diri dari kegiatan sosial.

Direktur Pengelolaan Media Ditjen Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Nursodik Gunarjo, menjelaskan bahwa bandar judi online menggunakan berbagai modus untuk menjaring korban. Salah satu cara yang umum adalah memanfaatkan algoritma iklan di internet untuk menampilkan promosi perjudian secara masif. Korban juga sering kali diajak oleh teman atau kolega untuk mencoba permainan judi daring. Prosesnya dimulai dari pendaftaran, bermain, hingga akhirnya terjerat dalam fase kecanduan yang sulit dilepaskan.

Korban judi online umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tergoda oleh janji keuntungan cepat. Selain alasan finansial, banyak korban yang bermain judi online untuk mengisi waktu luang karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Sayangnya, judi online justru memperburuk keadaan ekonomi mereka, menciptakan lingkaran setan yang sulit diatasi.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memberantas judi online. Melalui Kemkomdigi, patroli siber dilakukan secara rutin untuk mendeteksi dan menghapus akun-akun yang terindikasi judi online. Dalam satu dekade terakhir, upaya ini telah menghasilkan penutupan jutaan akun perjudian daring. Namun, tanpa pendekatan edukasi yang masif, langkah represif semata tidak cukup efektif.

Judi online adalah ancaman nyata yang tidak boleh dianggap enteng. Dampaknya yang merusak kesehatan mental, ekonomi, dan keamanan data pribadi menjadikannya salah satu tantangan besar bagi masyarakat Indonesia saat ini. Oleh karena itu, langkah edukasi dan penindakan harus berjalan beriringan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari jebakan perjudian daring. Dengan kesadaran dan kerja sama yang kuat, masyarakat Indonesia dapat terbebas dari bahaya besar ini.

)* Konsultan Pemberdayaan Sosial – Sentra Kesejahteraan Nasional

Oleh: Arman Panggabean )*

Judi online kini menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak aspek ekonomi tetapi juga memengaruhi kondisi sosial dan moral bangsa. Pemerintah, melalui berbagai lembaga dan instansi terkait, terus menunjukkan komitmen untuk memberantas praktik ilegal ini. Dua ahli hukum, Muhamad Rizky Indriyanto dan Roselani Fitri Primarini Dewi, mengungkapkan berbagai tantangan dan langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kejahatan tersebut.

Menurut Muhamad Rizky Indriyanto, judi online telah menjadi fenomena darurat yang membutuhkan perhatian serius. Ia menjelaskan bahwa kemudahan akses teknologi membuat praktik ini meluas, bahkan menyasar anak-anak. Kondisi ini dinilai sangat merusak, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi keluarga mereka. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam memerangi judi online.

Sebagai bentuk komitmen konkret, pemerintah membentuk desk gabungan pemberantasan judi daring yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Desk ini memiliki tiga prioritas utama: pemblokiran sistematis platform judi online, penegakan hukum dan pelacakan aliran keuangan, serta kampanye edukasi publik. Ia menambahkan bahwa penindakan juga akan difokuskan pada aktivitas pencucian uang yang terkait dengan judi online, melalui koordinasi lintas negara.

Edukasi publik menjadi salah satu fokus utama dalam pemberantasan judi online. Pemerintah terus mengingatkan bahwa judi online merupakan bentuk penipuan yang memberikan harapan palsu kepada pemain. Menurut Budi Gunawan, operator judi online sengaja merancang sistem agar pemain selalu kalah dan tidak dapat menarik uang mereka. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya ini melalui kampanye masif.

Budi menjelaskan bahwa langkah pemblokiran platform dilakukan dengan melibatkan penyelenggara jasa internet dan perusahaan teknologi. Ia juga menegaskan pentingnya pemantauan terhadap peredaran uang yang digunakan dalam judi online. Berdasarkan data pemerintah, perputaran uang judi daring mencapai Rp900 triliun pada tahun 2024, dengan 8,8 juta pemain yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah. Selain itu, ditemukan adanya ribuan anggota TNI dan Polri serta puluhan ribu anak di bawah usia 10 tahun yang terlibat dalam aktivitas ini.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa perbankan dan layanan dompet digital turut menjadi saluran bagi aktivitas ilegal ini. Beberapa bank besar serta platform seperti Dana, Gopay, LinkAja, Ovo, dan ShopeePay dilaporkan terindikasi sebagai media transaksi judi online. Meutya menyebutkan bahwa pihaknya telah mengajukan ratusan permohonan pemblokiran rekening yang digunakan untuk kegiatan ini. Selain itu, pemerintah juga telah menghapus lebih dari 100.000 situs judi online dari total lebih dari 380.000 situs yang terdeteksi.

Meutya menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital membuka saluran pelaporan bagi masyarakat, seperti aduankonten.id untuk melaporkan situs judi dan cekrekening.id untuk rekening mencurigakan. Langkah ini, menurutnya, bertujuan untuk memutus operasional bandar judi online secara menyeluruh. Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan agar penindakan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Melalui berbagai langkah yang telah diambil, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam memberantas judi online. Koordinasi lintas instansi, kerja sama internasional, dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi utama dalam memutus rantai kejahatan ini. Dengan mengedepankan penegakan hukum yang tegas serta edukasi yang berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan besar ini dan melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Upaya pemberantasan judi online memerlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan keluarga. Pentingnya peran aktif antar lembaga untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak jangka panjang. Sementara itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung upaya ini, baik dengan meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak maupun dengan ikut serta dalam program literasi digital.

Di sisi lain, Roselani Fitri Primarini Dewi menyoroti kendala teknis dalam penegakan hukum, terutama karena banyak platform judi online beroperasi dari luar negeri. Menurutnya, keberadaan platform internasional ini membuat pengadilan terhadap pelaku utama menjadi sulit. Namun, ia optimis bahwa kerja sama internasional dan penguatan regulasi dapat membantu menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Ia juga menggarisbawahi pentingnya langkah preventif seperti edukasi masyarakat tentang bahaya judi online, termasuk risiko finansial dan ketergantungan yang diakibatkannya.

Dalam konteks ini, Roselani menilai bahwa langkah edukasi sama pentingnya dengan penindakan hukum. Ia menyebutkan bahwa tanpa pemahaman masyarakat tentang dampak buruk judi online, upaya pemberantasan tidak akan berjalan maksimal. Selain itu, kolaborasi antara instansi pemerintah dan masyarakat juga dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menangani masalah ini.

)* Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute

Oleh: Ivan Adrian )*

Sektor produk dan jasa menjadi salah satu pilar utama yang membuka peluang besar bagi perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat, UMKM dapat memanfaatkan sektor ini sebagai lahan subur untuk berinovasi dan berkembang. Sebagai sektor yang sangat beragam, baik dalam hal jenis produk maupun bentuk layanan, sektor produk dan jasa memberikan ruang bagi UMKM untuk memanfaatkan kreativitas dan inovasi mereka dalam menjawab kebutuhan pasar yang terus berubah.

Pertumbuhan sektor produk dan jasa yang pesat memberikan kesempatan yang luas bagi pelaku UMKM untuk menciptakan produk-produk berkualitas dan relevan dengan kebutuhan konsumen. Produk-produk lokal yang sebelumnya hanya dikenal di pasar tradisional kini memiliki peluang untuk go international berkat kemajuan teknologi dan kemudahan dalam pemasaran melalui platform e-commerce. UMKM dapat menciptakan produk-produk unik yang menonjolkan kekayaan budaya lokal, seperti kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau pakaian dengan desain tradisional yang memiliki daya tarik tersendiri. Keberagaman produk ini tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia internasional.

Ketua Departemen Humas dan Media Persatuan Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (PW MES) Kalteng, Muhammad Ismail, mengatakan pelaku UMKM harus membangun merk produk dengan kuat. Konsistensi dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan pelanggan juga adalah hal yang tidak kalah penting, serta memahami tren pasar dan menciptakan konten pemasaran yang relevan. Kemudian agar lebih memikat minat pelanggan, pelaku UMKM harus membuat foto produk yang menarik dan menggunakan kata kunci saat berpromosi secara daring.

Kemajuan teknologi informasi turut mempermudah UMKM untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Dengan adanya platform digital seperti media sosial, e-commerce, dan aplikasi bisnis, UMKM kini dapat dengan mudah menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Strategi pemasaran digital yang cerdas dapat membuka peluang besar bagi UMKM untuk memperkenalkan produk dan jasa mereka kepada konsumen yang lebih luas. Bahkan, para pelaku UMKM dapat menjalankan bisnis mereka dari rumah dengan modal yang terjangkau, cukup dengan koneksi internet dan perangkat yang sederhana.

Selain itu, banyaknya program pemerintah yang mendukung sektor UMKM juga menjadi faktor penentu dalam perkembangan sektor produk dan jasa. Berbagai inisiatif yang digulirkan oleh pemerintah, seperti pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, dan pendampingan bisnis, memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka. Misalnya, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMKM dapat memperoleh akses keuangan dengan bunga yang terjangkau, sehingga mereka dapat meningkatkan kapasitas produksi atau memperluas usaha mereka. Program ini sangat membantu UMKM dalam mengatasi kendala modal yang seringkali menjadi hambatan utama bagi pengembangan usaha.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengatakan Bea Cukai turut berpartisipasi dalam program pemberdayaan UMKM. Karena Bea Cukai turut mendorong pelaku UMKM agar berorientasi ekspor sehingga produk yang dihasilkan dapat di kenal secara internasional. UMKM menjadi salah satu penopang ekonomi nasional karena mencakup sekitar 99 persen total unit usaha di Indonesia. UMKM juga memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hingga 60,51 persen dan menyerap hampir 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.

Di sisi lain, perkembangan sektor produk dan jasa juga membuka peluang bagi UMKM untuk menciptakan lapangan kerja baru. UMKM yang berkembang dengan baik dapat menyerap tenaga kerja dari berbagai kalangan, baik yang terampil maupun yang masih membutuhkan pelatihan. Hal ini sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah-daerah yang belum terlalu berkembang. Dengan meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi layanan, UMKM tidak hanya meningkatkan daya saing mereka, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif.

Perkembangan sektor produk dan jasa di tengah-tengah tantangan global yang terus berubah juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi. Tantangan yang ada, seperti perubahan tren konsumen, kebutuhan akan produk yang ramah lingkungan, atau bahkan perkembangan teknologi terbaru, justru dapat menjadi pemacu kreativitas bagi UMKM. Sebagai contoh, banyak UMKM yang mulai berinovasi dengan memproduksi barang-barang ramah lingkungan, seperti tas daur ulang atau produk-produk berbahan organik. Hal ini tidak hanya membuka peluang pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagi produk yang ditawarkan.

Sektor produk dan jasa memiliki potensi besar untuk menjadi mesin penggerak bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Dengan dukungan teknologi, kebijakan pemerintah, dan kreativitas para pelaku usaha, UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang, menciptakan produk dan layanan yang berkualitas, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada sektor UMKM, agar mereka bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjadi bagian dari perekonomian global yang semakin maju.

)* Penulis adalah kontributor tigadetik.id

Oleh: Andika Pratama )*

Dalam menghadapi tantangan besar penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pendekatan rehabilitasi muncul sebagai solusi strategis yang mampu memberikan dampak holistik. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, terdapat 3,3 juta penyalahguna narkotika di Indonesia, dengan angka prevalensi sebesar 1,73 persen. Masalah ini tidak hanya membebani sektor hukum dan kesehatan, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang luas. Kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas), dengan lebih dari 123.000 penghuni terkait kasus narkotika, menjadi bukti nyata perlunya strategi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Rehabilitasi bukan sekadar solusi medis, melainkan juga cara untuk mencegah kejahatan berulang dan memutus siklus ketergantungan. Salah satu langkah signifikan adalah evaluasi terhadap Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014, yang mengatur penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui lembaga rehabilitasi.

Kepala BNN, Irjen Pol Marthinus Hukom, menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada pemulihan pengguna, tetapi juga pada penguatan sinergi antar pemangku kepentingan. Asesmen terpadu yang dilakukan terhadap lebih dari 8.000 tersangka narkotika pada Januari hingga Oktober 2024, menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat inap maupun rawat jalan. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitasi lebih efektif dibandingkan penahanan di lapas yang sering kali memunculkan masalah baru, seperti pembelajaran modus kejahatan oleh pengguna. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pengurangan dampak kesehatan dan hukum, tetapi juga memberikan dimensi pemberdayaan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Hj. Aluh Berlian, mendorong pendirian fasilitas rehabilitasi yang juga berfungsi sebagai balai pelatihan keterampilan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa para penyalahguna yang telah direhabilitasi memiliki peluang untuk menjalani kehidupan normal dan produktif. Pelatihan keterampilan selama masa rehabilitasi tidak hanya membantu mereka pulih, tetapi juga memberi harapan baru untuk masa depan. Pendekatan yang menggabungkan pemulihan medis dan pemberdayaan sosial, memberikan efek jangka panjang yang positif bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri, Dwi Astuti Beniyati, mengatakan pihaknya melihat pentingnya pendirian pusat rehabilitasi untuk menangani pengguna narkotika secara efektif. Dwi juga menggarisbawahi bahwa mencampur pengguna dan pengedar dalam satu lembaga pemasyarakatan justru kontraproduktif. Pengguna yang seharusnya direhabilitasi malah berisiko belajar teknik kejahatan baru dari para pengedar. Oleh karena itu, pembangunan pusat rehabilitasi di Kabupaten Bekasi menjadi langkah strategis yang tidak hanya membantu memecahkan masalah overkapasitas di lapas, tetapi juga menciptakan pendekatan penanganan yang lebih humanis. Dukungan pemerintah daerah terhadap rencana ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah narkoba dari akar permasalahannya.

Namun, tantangan dalam penerapan pendekatan rehabilitasi masih ada, termasuk kurangnya fasilitas yang memadai di berbagai daerah. Dukungan pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk merealisasikan solusi ini. Tidak hanya fasilitas fisik yang perlu ditingkatkan, tetapi juga penyediaan tenaga medis, psikolog, dan konselor yang kompeten. Di sisi lain, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pemulihan. Stigma terhadap mantan penyalahguna sering kali menjadi hambatan besar dalam reintegrasi sosial mereka. Pendidikan publik dan kampanye yang menekankan pentingnya rehabilitasi sebagai langkah penyelamatan dan bukan hukuman harus terus digalakkan.

Pendekatan rehabilitasi juga terbukti mampu menekan permintaan narkotika di masyarakat. Penurunan permintaan ini akan berdampak langsung pada menurunnya peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, kebijakan rehabilitasi perlu diintegrasikan ke dalam strategi nasional pencegahan narkoba. BNN telah menunjukkan komitmen kuat dalam hal ini melalui diskusi-diskusi strategis dan asesmen terpadu, tetapi langkah ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga kesehatan, dan masyarakat luas.

Keberhasilan pendekatan rehabilitasi tidak hanya akan mengurangi beban negara, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi muda. Sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, generasi muda harus menjadi fokus utama dalam kampanye rehabilitasi. Melalui pendidikan yang baik, kampanye pencegahan yang efektif, dan fasilitas rehabilitasi yang memadai, penyalahgunaan narkoba dapat ditekan secara signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci dalam mencapai tujuan ini.

Pemerintah terus mendorong kebijakan yang berbasis pada pendekatan rehabilitasi sebagai solusi efektif. Dalam jangka panjang, rehabilitasi tidak hanya akan mengurangi jumlah pengguna narkoba, tetapi juga menghemat biaya negara dalam penegakan hukum dan pengelolaan lapas. Pendekatan ini memberikan peluang untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera. Ketika pengguna narkoba diberikan kesempatan kedua untuk memulihkan diri, mereka juga diberi peluang untuk berkontribusi kembali pada masyarakat. Dengan mengutamakan rehabilitasi, Indonesia dapat mengambil langkah besar dalam memerangi ancaman narkoba yang terus menghantui bangsa.

Selain itu, upaya rehabilitasi yang diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi dapat memberikan dampak positif pada masyarakat. Mantan pengguna yang berhasil pulih dan memiliki keterampilan baru dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang melawan ketergantungan. Lebih jauh lagi, langkah ini juga mendukung target pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Ketika rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh, dampaknya akan dirasakan tidak hanya oleh individu pengguna, tetapi juga oleh keluarga mereka dan masyarakat secara keseluruhan.

)* Penulis adalah kontributor JabarTrigger.com

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang baru saja berlangsung menjadi tonggak penting demokrasi di Indonesia. Namun, tugas menjaga kondusivitas pasca-Pilkada tidak berhenti pada penghitungan suara. Masyarakat kini memegang peran penting sebagai garda depan dalam memastikan stabilitas sosial dan politik di setiap daerah.

Dosen Pascasarjana Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) Banda Aceh, Dr. Khausar, mengatakan partisipasi dan peran masyarakat dalam menjaga situasi pasca-Pilkada sangat krusial.

“Masyarakat memiliki peran utama untuk mencegah potensi konflik yang sering kali muncul akibat hasil Pilkada. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menjadi alasan untuk merusak persatuan. Justru, momen ini adalah waktu yang tepat untuk kembali merajut kebersamaan,” kata Khausar.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan bangsa dan Politik (KesbangPol) Propinsi Kalimantan Tengah, Mulyo Suharto menegaskan siapapun yang maju dalam berkontestasi saat Pilkada serentak 2024 di tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, diharapkan mampu memenangkan massa pendukungnya dan mengajak agar bersama sama aparat pemerintah menjaga dan mengutamakan suasana yang lebih aman, stabil dan kondusif.

“Suasana Kondusif pasca pemungutan Suara Pilkada serentak 2024 diharapkan tetap terjaga dan kondusif agar gerak laju roda perekonomian Masyarakat dan perekonomian daerah Kalimantan Tengah tetap lancar dan stabil,” ujarnya.

Suasana yang tenang dan stabil saat ini harus selalu dijaga dan dikawal seluruh lapisan Masyarakat. Jangan sampai suasana pasca Pilkada serentak 2024 di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa membuat kondisi suasana sosial kemasyarakatan tidak nyaman dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Suasana yang tenang ini harus selalu dijaga, jangan sampai suasana pasca Pilkada di manfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari,” tambahnya.

Di sisi lain, Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal, menyebut Pilkada 2024 yang berjalan aman, lancar, dan jujur merupakan kemenangan bagi masyarakat Provinsi Riau. Masyarakat Riau juga telah menunjukkan sebuah kedewasaan dalam berdemokrasi.

“Kondisi seperti ini adalah kemenangan masyarakat Provinsi Riau. Masyarakat Riau sudah sangat paham arti demokrasi, sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi,” kata Iqbal.

Untuk mendorong stabilitas lebih lanjut, para tokoh masyarakat dan pemimpin lokal diharapkan menginisiasi dialog yang memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi strategi utama dalam memastikan pasca-Pilkada berjalan aman dan lancar.

“Para tokoh masyarakat dan pemimpin lokal diharapkan menginisiasi dialog yang memperkuat solidaritas di tengah masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi strategi utama pasca-Pilkada,” pungkasnya.

Pilkada serentak telah selesai, namun tanggung jawab untuk menjaga harmoni harus terus dipegang bersama. Masyarakat sebagai garda depan stabilitas diharapkan mampu menciptakan suasana damai, memastikan bahwa demokrasi tetap menjadi ajang pemersatu bangsa. Dengan semangat kebersamaan, Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

Jakarta – Upaya pemerintah memberantas judi online terus dilakukan melalui penegakan hukum dan pengawasan ketat.

Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat judi online internasional yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sebanyak enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Kasubdit II Dirresiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon mengungkapkan besarnya perputaran uang dalam jaringan tersebut.

“Perputaran uang dalam rekening website perjudian online tersebut dalam kurun waktu 6 bulan mencapai 200 miliar,” ujarnya.

Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber yang dilakukan oleh Unit II Subdit II Ditresiber Polda Jatim.

“Dari hasil pemantauan sosial media itu, kami menemukan dua akun Instagram yang salah satu postingannya melakukan promosi secara aktif situs perjudian online. Dua akun itu, @orkesanbanyuwangi dan @dangdut_banyuwangi,” jelas Charles.

Selain pengungkapan kasus, pemerintah juga memperkuat strategi melalui pengawasan perbankan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid meminta bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperketat pengawasan terhadap rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online.

“Kami di Kementerian Komunikasi dan Digital terus memblokir situs judi online secara berkala. Namun, akses terhadap rekening bank yang digunakan juga perlu diawasi ketat,” ujar Meutya.

Ia menambahkan, pemblokiran rekening bank akan lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan situs yang diblokir.

“Kalau rekeningnya yang diblokir, pengurusannya akan jauh lebih sulit karena harus melalui pihak bank. Ini salah satu kunci untuk menekan angka transaksi judi online,” tegasnya.

Sinergi antara penegakan hukum dan pengawasan perbankan menjadi langkah penting dalam memberantas judi online. Pemerintah berharap dengan pendekatan ini, praktik ilegal yang merugikan masyarakat dapat diminimalkan.

JAKARTA – Judi online telah menjadi ancaman bagi masyarakat dan dampaknya merugikan para pemain dan hanya menguntungkan bandar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal (Pol) Karyoto. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu menyadari bahaya judi online yang tidak memberikan keuntungan apapun kepada pemain.

“Yang lebih penting sebenarnya adanya sebuah pemahaman, kesadaran bagi kita, masyarakat enggak usah ikut main judi lah. Karena cuma menguntungkan bandar, bagi kita rugi,” ujar Karyoto

Ia juga mengungkapkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran judi online yang dapat menyedot keuangan masyarakat.

“Top up buat beli Gojek makanan, okelah. Kalau top up buat judol ini sangat cepat sekali habisnya. Dan hidup bukan gambling,” tegasnya.

Senada dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus CEO Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menyebut judi online memberikan keuntungan besar bagi segelintir bandar, sementara masyarakat luas menanggung dampaknya.

“Keuntungan besar dari aktivitas ini hanya dinikmati oleh segelintir pihak, yaitu para bandar yang belum ada satu pun ditahan aparat penegak hukum. Sementara itu, dampak negatifnya meluas ke masyarakat,” kata Achmad.

Ia menyoroti bahwa dari 4,4 juta pelaku judi online, 80 persen di antaranya berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Kelompok ini, menurutnya, sangat rentan karena dana yang digunakan untuk berjudi tidak menghasilkan manfaat produktif.

“Dana tersebut malah mengalir ke luar negeri karena banyak platform dijalankan oleh entitas asing. Ini menciptakan kebocoran devisa yang melemahkan stabilitas ekonomi nasional,” ungkap Achmad.

Tindakan tegas terhadap bandar judi online harus segera dilakukan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya judi online juga menjadi langkah penting untuk mengurangi dampaknya.

Dengan banyaknya pemain judi dari berbagai kalangan, peran pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk memberantas aktivitas ilegal ini.

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengajak pelaku UMKM untuk segera mengadopsi teknologi digital demi meningkatkan produktivitas dan daya saing di era modern.

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengajak pelaku UMKM untuk segera mengadopsi teknologi digital demi meningkatkan produktivitas dan daya saing di era modern.

“Pelaku UMKM harus mulai beradaptasi dengan ekosistem digital agar siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Maman saat meresmikan revitalisasi Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana, Bali.

Ia berharap pasar yang telah diperbarui ini dapat menjadi pusat ekonomi dan inovasi bagi pengusaha lokal.

“Kabupaten Jembrana memang berbeda dengan Jakarta karena arus media sosial di sana luar biasa. Tapi lima sampai sepuluh tahun lagi akan sama kondisinya. Maka, setelah terbangunnya pasar ini, mari kita ajak UMKM belajar memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Maman mengungkapkan rencana meluncurkan Super Apps Sapa UMKM, sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam pemasaran produk secara digital.

“Program awal kami adalah membuat Super Apps untuk seluruh pengusaha UMKM di Indonesia. Kami akan berkoordinasi dengan banyak pihak agar semua UMKM bisa disatukan dalam satu platform agar pelaku UMKM bisa memasarkan produknya lebih mudah,” jelasnya.

Maman menambahkan bahwa aplikasi ini akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dinamis, memungkinkan data seperti jumlah, produk, dan lokasi UMKM diperbarui secara otomatis.

“Di dalam aplikasi ini, kita akan buat sistem dengan machine learning berbasis kecerdasan buatan yang terus dynamic,” katanya.

Selain itu, aplikasi tersebut juga akan menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, serta peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

“Kami memprediksi di Sapa UMKM ini nantinya akan ada sekitar 30 hingga 40 juta pelaku usaha yang bergabung. Aplikasi ini juga akan membuka jalan bagi perusahaan dunia untuk melihat potensi pasar dan produk dari UMKM Indonesia,” ujar Maman.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, turut menekankan pentingnya digitalisasi dalam mengatasi kendala klasik yang dihadapi UMKM.

Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah mengamanatkan penguatan permodalan dan akses pasar sebagai prioritas utama.

“UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional. Suka atau tidak, harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” tegas Helvi.

“Pelaku UMKM harus mulai beradaptasi dengan ekosistem digital agar siap menghadapi tantangan zaman,” ujar Maman saat meresmikan revitalisasi Pasar Umum Negara di Kabupaten Jembrana, Bali.

Ia berharap pasar yang telah diperbarui ini dapat menjadi pusat ekonomi dan inovasi bagi pengusaha lokal.

“Kabupaten Jembrana memang berbeda dengan Jakarta karena arus media sosial di sana luar biasa. Tapi lima sampai sepuluh tahun lagi akan sama kondisinya. Maka, setelah terbangunnya pasar ini, mari kita ajak UMKM belajar memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk mereka,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Maman mengungkapkan rencana meluncurkan Super Apps Sapa UMKM, sebuah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pelaku UMKM dalam pemasaran produk secara digital.

“Program awal kami adalah membuat Super Apps untuk seluruh pengusaha UMKM di Indonesia. Kami akan berkoordinasi dengan banyak pihak agar semua UMKM bisa disatukan dalam satu platform agar pelaku UMKM bisa memasarkan produknya lebih mudah,” jelasnya.

Maman menambahkan bahwa aplikasi ini akan dilengkapi teknologi kecerdasan buatan (AI) yang dinamis, memungkinkan data seperti jumlah, produk, dan lokasi UMKM diperbarui secara otomatis.

“Di dalam aplikasi ini, kita akan buat sistem dengan machine learning berbasis kecerdasan buatan yang terus dynamic,” katanya.

Selain itu, aplikasi tersebut juga akan menyediakan akses pembiayaan, pelatihan, serta peluang ekspor bagi pelaku UMKM.

“Kami memprediksi di Sapa UMKM ini nantinya akan ada sekitar 30 hingga 40 juta pelaku usaha yang bergabung. Aplikasi ini juga akan membuka jalan bagi perusahaan dunia untuk melihat potensi pasar dan produk dari UMKM Indonesia,” ujar Maman.

Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, turut menekankan pentingnya digitalisasi dalam mengatasi kendala klasik yang dihadapi UMKM.

Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah mengamanatkan penguatan permodalan dan akses pasar sebagai prioritas utama.

“UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional. Suka atau tidak, harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” tegas Helvi.

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba melalui strategi pemutusan rantai transaksi keuangan terkait perdagangan narkoba. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen ini dengan mengoptimalkan pembekuan dan penyitaan rekening yang terkait dengan transaksi narkoba.

“Kita harus memotong rantai transaksi mereka. Kami sepakat untuk mengoptimalkan pembekuan dan penyitaan uang di rekening,” ujar Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah memperpanjang masa pembekuan rekening yang diindikasikan terkait dengan aktivitas narkoba. Untuk itu, Kapolri berencana melakukan rapat dengan DPR guna mendorong regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memantau dan membekukan rekening yang mencurigakan.

Selain itu, Kapolri juga menyoroti pentingnya memperluas cakupan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pembekuan dan penyitaan aset. Hal ini bertujuan agar proses hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba dapat berjalan lebih efektif.

“Kami akan meminta SEMA atau Perma untuk mengatur pembekuan dan penyitaan uang yang terdeteksi oleh PPATK atau sistem perbankan. Jika ada keberatan dari pemilik rekening, mereka harus membuktikan secara terbalik. Jika tidak bisa, uangnya akan disita untuk negara,” tambah Kapolri.

Langkah ini sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya adalah pemberantasan narkoba. Menko Polhukam Budi Gunawan juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolri untuk mengoordinasikan berbagai pihak, termasuk kejaksaan, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, hadir sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Dalam kesempatan itu, seluruh pihak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya memberikan hukuman maksimal bagi para pelaku kejahatan narkoba.

“Jaksa Agung sudah mendukung penuh, dan teman-teman dari Mahkamah Agung juga sepakat memberikan vonis hukuman terberat untuk bandar narkoba,” tegas Jenderal Sigit.

Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman serius bagi bangsa. Dengan memperketat regulasi, memperluas kewenangan lembaga terkait, dan mengoordinasikan aparat penegak hukum, pemerintah optimistis dapat memutus rantai kejahatan narkoba di Indonesia.