Jakarta – Program-program yang dijalankan Pemerintah Prabowo-Gibran diyakini berkontribusi positif terhadap pemerataan ekonomi di Indonesia.

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Nawawi, SE., MA., Ph.D., mengatakan sektor pertanian menjadi andalan sebagian besar masyarakat Indonesia.

“Pemerintah saat ini menargetkan adanya tambahan 4 juta lahan pertanian baru yang diyakini akan bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan ujungnya diharapkan bisa mencapai swasembada pangan,” jelas Nawawi.

Menurutnya, jika program tersebut bisa dicapai, maka ekonomi akan bergerak, meningkat, baik dari pedesaan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

“Program tersebut adalah aksi nyata, yang kalau bisa dicapai, maka akan ada sebagian besar masyarakat yang akan merasakan dampak dari kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Nawawi menyebut bahwa program Makan Siang Gratis penting sebagai upaya pemerataan ekonomi karena sangat dibutuhkan dan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Ketika suatu program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, maka artinya akan ada efek langsung dari masyarakat itu sendiri yang memanfaatkan program yang diberikan,” tuturnya.

Makan Siang Gratis, lanjut Nawawi, memiliki banyak manfaat, salah satunya menyiapkan generasi yang sehat dalam konteks pemenuhan gizi, sehingga pemerintah berharap nanti generasi yang akan datang secara fisik sudah tidak diragukan lagi menjadi generasi sehat.

Nawawi menilai hal tersebut merupakan bentuk investasi SDM karena tidak bisa langsung dilihat dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang program tersebut akan mendukung peningkatan kualitas SDM bangsa yang lebih baik, terutama generasi yang lebih sehat.

Sementara itu, Nawawi menjelaskan bahwa program 3 Juta Rumah bagi Rakyat Miskin merupakan salah satu bentuk program ekonomi yang dirancang bisa berdampak langsung pada masyarakat, salah satunya adalah penyediaan 3 juta rumah per tahun.

“Data menunjukkan masih dibutuhkan sekitar 11 juta rumah baru bagi warga miskin di Indonesia, sehingga menjadikan program tersebut sangat penting. Sekaligus menjadi contoh adanya program pemerataan ekonomi pemerintah yang menyasar masyarakat miskin yang belum memiliki rumah, terlebih rumah sebagai kebutuhan dasar manusia,” jelas Nawawi.

Program lain, yakni Kartu Kesejahteraan merupakan salah satu program Prabowo-Gibran yang memungkinkan pemerataan bisa dirasakan oleh masyarakat, terutama untuk mengurangi kemiskinan absolut.

JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI ke-8 terus berkomitmen memperkuat pemerataan ekonomi nasional melalui kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Berbagai program pemerintahan saat ini menunjukkan upaya nyata untuk mengatasi tantangan ketimpangan ekonomi, khususnya melalui penguatan riset dan hilirisasi komoditas unggulan.

Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Nawawi, SE., MA., Ph.D., menyatakan bahwa lembaganya siap memberikan kontribusi maksimal untuk mendukung kesuksesan program-program ekonomi yang dicanangkan Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nawawi menegaskan, BRIN telah mengarahkan fokusnya pada penelitian berbasis kebijakan, termasuk kajian mendalam tentang migrasi, ketenagakerjaan, serta dinamika perkotaan dan pedesaan.

Penelitian itu diharapkan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah.

Selain itu, Nawawi menjelaskan bahwa BRIN tengah menyusun riset tentang dinamika penduduk di wilayah perbatasan, termasuk di kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Dokumen kependudukan seperti KTP dan KK menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat di wilayah perbatasan dapat terintegrasi dalam program pemerataan ekonomi pemerintah,” ujar Nawawi.

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menjadikan hilirisasi industri sebagai salah satu fokus utama.

Komitmen tersebut terlihat dari upaya hilirisasi terhadap 28 komoditas unggulan nasional.

Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif, terutama di luar Pulau Jawa.

Tidak hanya di sektor tambang seperti nikel, bauksit, dan timah, pemerintah juga mengembangkan hilirisasi di sektor pertanian, termasuk produk unggulan seperti padi, jagung, dan sagu.

Hilirisasi tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.

Sementara itu, Nawawi juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui re-skilling dan up-skilling.

Ia menyebut bahwa akses pelatihan kerja yang merata hingga wilayah Indonesia Timur dapat membantu meningkatkan produktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Presiden Prabowo Subianto percaya bahwa keberhasilan pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penyiapan SDM yang unggul dan strategi ekonomi berbasis data.

Dengan kerja keras pemerintah tersebut, upaya menciptakan keseimbangan ekonomi di seluruh Indonesia kian nyata.

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan sejumlah program strategis yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia.

Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemerataan ekonomi yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.

Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi, SE., MA., Ph.D., menyatakan bahwa pihaknya sangat siap mendukung kesuksesan program ekonomi yang dicanangkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Nawawi menjelaskan bahwa salah satu kontribusi utama BRIN adalah melalui riset yang mendalam, yang mencakup kajian kebijakan (policy based research) dan riset-riset dasar yang berhubungan dengan kependudukan.

Riset tersebut sangat penting untuk mendukung keputusan strategis yang berfokus pada pemerataan ekonomi, salah satunya dengan menganalisis migrasi dan mobilisasi tenaga kerja, serta dampaknya bagi daerah asal dan tujuan.

Nawawi juga mengungkapkan bahwa BRIN mengkaji tren perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, yang dapat berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi.

Dengan riset tersebut, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi ketimpangan antara wilayah, terutama dalam hal akses pendidikan dan kesempatan kerja.

Selain itu, BRIN mendalami isu ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan digitalisasi ekonomi, yang diprediksi akan mempengaruhi pasar tenaga kerja Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

“BRIN berkomitmen untuk menyediakan data analisis tentang potensi ekonomi dan ketenagakerjaan yang dapat menjadi dasar bagi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam merumuskan kebijakan pembangunan,” tambah Nawawi.

Sementara itu, Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan berbagai program untuk mengatasi tantangan pemerataan ekonomi, seperti pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Program pertanian, misalnya, menargetkan tambahan 4 juta lahan pertanian baru untuk mencapai swasembada pangan, khususnya untuk produk seperti padi, jagung, dan ubi-ubian.

Program Makan Siang Gratis untuk jutaan pelajar, santri, dan ibu hamil juga bertujuan untuk menciptakan generasi sehat dan produktif.

Kepala Negara, Presiden Prabowo, juga telah menekankan pentingnya penyediaan 3 juta rumah untuk rakyat miskin setiap tahunnya, sebagai bagian dari upaya pemerataan ekonomi yang menyasar lapisan masyarakat yang paling membutuhkan.

Program tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

“Melalui program-program ini, Pemerintahan Prabowo-Gibran berusaha memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa, tetapi juga di wilayah Indonesia Timur yang selama ini kerap terpinggirkan,” ujar Nawawi.

Dengan berbagai inovasi yang dihadirkan melalui riset dan kebijakan yang terintegrasi, pemerintahan ini menunjukkan komitmennya dalam menciptakan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan inklusif.

LAMPUNG – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Lampung telah berjalan dengan sukses. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, Erwan Bustami, Pilkada tahun ini berlangsung dengan aman, damai, lancar, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini menjadi sebuah capaian yang sangat penting, mengingat tahapan Pilkada telah dimulai sejak pertengahan 2022 dan berakhir pada 2024. Pelaksanaan Pilkada yang berlangsung dengan baik ini tidak hanya menunjukkan kedewasaan demokrasi, tetapi juga peran serta aktif masyarakat dan dukungan media sebagai pilar penting dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Erwan Bustami menyatakan rasa syukur atas keberhasilan Pilkada di Lampung yang berhasil melibatkan banyak pihak, termasuk KPU di 15 kabupaten/kota. Keberhasilan ini tercapai berkat kerja keras dan komitmen berbagai pihak, yang bekerja tanpa mengenal lelah untuk memastikan Pilkada berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. “Kami sangat bersyukur meskipun tahun ini sangat melelahkan karena tahapan berlangsung cukup lama,” ungkapnya.

Keberhasilan ini juga mendapat apresiasi dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika. Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada yang aman ini adalah hasil sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat keamanan dan masyarakat. Sinergi ini membuktikan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan demokrasi, serta menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki kedewasaan politik yang tinggi.

Penting bagi masyarakat untuk tetap mengedepankan sikap dewasa dalam menerima hasil Pilkada yang telah dilaksanakan. Pilkada adalah proses demokratis yang mengedepankan hak suara rakyat, dan hasilnya harus dihormati meskipun tidak selalu sesuai dengan pilihan masing-masing individu. Pasangan calon yang terpilih adalah representasi dari pilihan mayoritas masyarakat, yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi daerah yang mereka pimpin.

Menerima hasil Pilkada dengan lapang dada adalah langkah penting dalam memperkuat demokrasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan politik, tetapi juga komitmen untuk bersama-sama membangun daerah dan negara. Jika semua pihak dapat menerima hasil Pilkada dengan kepala dingin, maka stabilitas politik akan terjaga, dan proses pembangunan bisa berjalan lebih lancar.

Harapan besar kini terarah pada kepemimpinan baru di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi, agar dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Lampung. Masyarakat harus mendukung kepemimpinan baru ini dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa perubahan positif akan terwujud. Dengan demikian, keberhasilan Pilkada 2024 di Lampung bukan hanya menjadi pencapaian dalam konteks demokrasi, tetapi juga langkah penting untuk kemajuan bersama. [*]

oleh: Andi Prabowo*

Pesta demokrasi yang digelar serentak pada tahun 2024 di berbagai daerah menunjukkan antusiasme rakyat untuk memilih pemimpin terbaik yang dianggap mampu membawa perubahan. Sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hasil Pilkada, demi menjaga keutuhan bangsa dan stabilitas negara.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menegaskan pentingnya menghormati hasil Pilkada sebagai bentuk penghargaan terhadap suara rakyat. Yandri Susanto mengatakan bahwa kita harus menghormati pilihan masyarakat dan tidak mencederai suara rakyat karena itu adalah suara murni dari rakyat. Ia menambahkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan, tidak ada lagi korupsi, jual beli jabatan, dan ingin merasakan kebahagiaan, sehingga suara tersebut harus dihargai dan tidak dilecehkan.

Proses hukum yang ditempuh oleh pasangan yang merasa dirugikan adalah bagian dari mekanisme demokrasi yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga yang berwenang, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Ia menegaskan bahwa hasil rekapitulasi suara yang telah diumumkan harus dihormati oleh seluruh pihak, sebagai wujud dari proses demokrasi yang adil dan transparan.

Selain itu, Kepala Biro Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Tjahyono Saputro, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas pasca-Pilkada. Tjahyono Saputro mengatakan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda, perlu dilibatkan dalam mengajak publik untuk menerima keputusan KPU dengan lapang dada. Ia menegaskan bahwa meskipun perbedaan adalah hal yang biasa dalam demokrasi, persatuan dan kesatuan harus tetap dijaga. Tjahyono menambahkan bahwa Polri telah melaksanakan program cooling system untuk meredam potensi konflik dan menjaga ketertiban di masyarakat. Program ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dan ketertiban tetap terjaga meski terdapat perbedaan pendapat setelah pemilu.

Di Jakarta, hasil Pilkada juga menciptakan dinamika yang tidak kalah menarik. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno, yang meraih 50,07 persen suara, dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU Jakarta. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya menghormati hasil rekapitulasi resmi KPU dan tidak akan menghalangi pihak yang merasa dirugikan untuk menggunakan hak hukumnya. Ahmad Muzani mengatakan bahwa partainya selalu menjunjung tinggi hasil keputusan KPU, termasuk hasil Pilkada Jakarta, dan menghormati proses hukum yang tersedia. Ia juga menambahkan bahwa apabila pasangan Ridwan Kamil-Suswono merasa tidak puas, mereka berhak untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan proses tersebut harus diikuti sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kontestasi politik, tidak ada yang sempurna, dan sering kali ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya. Namun, cara terbaik untuk menyelesaikan ketidakpuasan tersebut adalah dengan mengikuti jalur hukum yang tersedia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Brigjen Pol Yuyun Yudhantara, Wakil Operasi Nusantara Cooling System, menekankan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keputusan pemenang Pilkada adalah otoritas dari KPU, dan semua pihak harus mengikuti sistem yang ada serta menghormati keputusan KPU dari tingkat pusat hingga daerah.

Masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas negara pasca-pemilu, salah satunya adalah dengan ikut berpartisipasi dalam menghormati putusan hasil Pilkada. Dalam sebuah negara demokratis, hasil pemilihan umum merupakan cerminan dari suara rakyat yang harus dihargai dan dihormati oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Walaupun perbedaan pendapat atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada adalah hal yang wajar, masyarakat perlu menyadari bahwa menerima hasil tersebut dengan lapang dada adalah bagian dari kedewasaan berpolitik dan tanggung jawab sosial.

Partisipasi masyarakat dalam menghormati keputusan KPU dan lembaga-lembaga hukum yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi, sangat penting untuk menjaga proses demokrasi yang sehat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari bangsa yang harus menjaga persatuan dan ketertiban. Masyarakat yang bijak akan dapat menahan diri dari provokasi atau ajakan untuk menentang hasil yang sah. Sebaliknya, mereka harus mendukung upaya-upaya yang mengedepankan kedamaian dan toleransi.

Keutuhan bangsa kita tidak hanya bergantung pada hasil pemilu yang sah, tetapi juga pada bagaimana kita sebagai warga negara berinteraksi pasca-pemilu. Kita harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa proses demokrasi ini tidak hanya berjalan dengan lancar, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis di tengah keragaman yang ada. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen untuk menjaga kebhinekaan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara.

Secara keseluruhan, menghormati hasil Pilkada adalah wujud komitmen kita untuk menjaga demokrasi yang sehat, menghormati suara rakyat, dan memperkuat kebhinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari bangsa yang besar ini, setiap individu harus mampu menunjukkan sikap dewasa dan mendukung terwujudnya perdamaian serta stabilitas nasional demi kemajuan bersama.

*Penulis merupakan kontributor Pertiwi Institute

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024-2025, pemerintah melalui berbagai instansi meningkatkan upaya pengamanan untuk memastikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat.

Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pelaksanaan Operasi Lilin di seluruh wilayah Indonesia.

Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo, mengatakan bahwa ribuan personel akan dikerahkan dalam operasi pengamanan ini.

“Operasi Lilin dilaksanakan di 2.794 posko di seluruh Indonesia, melibatkan 141.443 personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait lainnya,” jelasnya.

Fokus pengamanan tidak hanya mencakup kegiatan keagamaan, tetapi juga aktivitas masyarakat yang melibatkan perjalanan wisata atau mudik antar provinsi maupun dalam provinsi.

Kapolri menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah selama periode Nataru menjadi perhatian utama.

“Rapat koordinasi saat ini adalah untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan masyarakat agar berjalan aman, lancar, dan baik,” ujarnya.

Untuk mematangkan persiapan, Polri juga akan menggelar rapat koordinasi lanjutan dan teknis, serta melakukan pengecekan langsung di lapangan.

“Kami akan memastikan segala kekurangan segera diperbaiki agar penyelenggaraan rangkaian Nataru bisa berjalan lebih baik,” tambahnya.

Di tingkat daerah, berbagai langkah strategis juga telah diambil.

Polres Pelabuhan Makassar, misalnya, meningkatkan pengamanan dan pelayanan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

Aipda Adil dari Polres Pelabuhan Makassar menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan personel di titik strategis untuk mencegah potensi gangguan keamanan.

“Kami ingin memastikan masyarakat merasa aman dan nyaman selama berada di pelabuhan,” ujarnya.

Selain itu, posko pengaduan dan bantuan akan disediakan selama 24 jam untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga mengadakan latihan terpadu untuk meningkatkan kesiapan personel dan peralatan dalam menghadapi potensi ancaman menjelang Nataru.

General Manager Bandara Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana, menjelaskan bahwa latihan tersebut melibatkan 229 personel dari berbagai instansi, termasuk Pusat Zeni TNI AD dan Aviation Security.

“Latihan ini merupakan wujud komitmen kami dalam menjamin keamanan dan keselamatan operasional di bandara, khususnya menjelang periode puncak pergerakan penumpang selama Nataru,” ungkapnya.

Menurut Dwi, kerja sama lintas instansi sangat penting untuk menghadapi situasi darurat.

“Kolaborasi ini adalah bentuk sinergi nyata antara bandara dan aparat keamanan,” tegasnya. [*]

JAKARTA – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen untuk memastikan stabilitas dan keamanan nasional tetap terjaga. Dalam pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja keras untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik dalam kegiatan ibadah Natal maupun perayaan Tahun Baru yang melibatkan mobilitas tinggi.

“Keamanan dan ketertiban adalah prioritas utama kami dalam menghadapi periode Natal dan Tahun Baru yang biasanya diwarnai dengan peningkatan aktivitas sosial dan mobilitas warga. Kami pastikan bahwa aparat keamanan akan hadir di seluruh daerah untuk menjaga kelancaran perayaan dan mencegah potensi gangguan,” ujar Presiden Prabowo.

Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah melalui berbagai instansi terkait, telah merancang strategi pengamanan yang melibatkan kepolisian, TNI, dan berbagai lembaga lainnya. Koordinasi antar instansi juga akan diperkuat untuk memastikan tidak ada celah bagi potensi ancaman, baik yang bersifat kriminal maupun terorisme.

“Sekali lagi, lintas Kementerian lintas lembaga bekerja, memang disini tentunya Menko Infrastruktur, Menteri Perhubungan Menteri PU Menteri Pariwisata, Kapolri, TNI yang akan menghadapi beban tugas yang meningkat menjelang akhir tahun ini,” ujar Kepala Negara.

Presiden yakin jajarannya bakal mampu menyelenggarakan semua persiapan dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo ingin seluruh jajarannya meyakinkan masyarakat akan bisa menghadapi tahun baru dengan dengan aman, dengan tertib dan lancar.

“Ini juga manfaat kita, momentum kita untuk meningkatkan perekonomian kita,” ujar Presiden Prabowo.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sebanyak 141.443 personel akan disiagakan untuk menjaga perayaan Naratu. Pengerahan pasukan itu dilakukan untuk menjaga lonjakan aktivitas yang akan terjadi saat momentum Nataru.

“Apakah itu kegiatan wisata, apakah itu kegiatan mudik, baik antarprovinsi atau di dalam provinsi kepergian,” kata Listyo.

Kapolri melanjutkan, 141.443 personel itu merupakan gabungan antara TNI dan Polri. Mereka akan ditempatkan di 2.794 posko operasi lilin yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tidak hanya melakukan penjagaan di posko, Listyo memastikan personelnya juga akan berpatroli ke beberapa titik keramaian untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal.

“Kita bisa mempersiapkan pengamanan khususnya dan juga penyelenggaraan rangkaian Nataru, sehingga bisa berjalan dengan lebih baik,” tutup Listyo. [*]