Harga Bitcoin hari ini menjadi salah satu tolok ukur utama di dunia kripto. Namun, di balik fluktuasi nilainya, ada ancaman besar yang mengintai: kemajuan teknologi komputasi kuantum. Komputasi kuantum dianggap mampu mendobrak sistem keamanan tradisional yang saat ini digunakan dalam dunia kriptografi, termasuk yang melindungi transaksi Bitcoin dan mata uang kripto lainnya.

Pertanyaannya, bagaimana komputasi kuantum dapat memengaruhi kriptografi tradisional dan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapinya? Mari kita bahas!

Apa Itu Komputasi Kuantum?

Komputasi kuantum adalah bentuk komputasi yang menggunakan prinsip fisika kuantum untuk memproses informasi. Tidak seperti komputer klasik yang menggunakan bit (0 dan 1), komputer kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam kondisi 0, 1, atau keduanya secara bersamaan (superposisi). Kemampuan tersebut memungkinkan komputer kuantum menyelesaikan masalah yang sangat kompleks jauh lebih cepat daripada komputer tradisional.

Komputasi kuantum menawarkan kecepatan yang luar biasa dalam hal penghitungan. Ini sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pengembangan obat, pemodelan cuaca, dan optimasi sistem. Di sisi lain, kecepatan ini juga menjadi ancaman serius bagi sistem keamanan berbasis kriptografi tradisional.

Kapanewon Moyudan menjadi daerah dengan minat baca paling tinggi di Kabupaten Sleman. Jauh mengungguli Kapanewon Depok yang merupakan basis perguruan tinggi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman baru saja merilis hasil pengukuran terbaru Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) Kabupaten Sleman tahun 2024.

Rilis tersebut berlangsung di Aula Lantai 3, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Rabu (4/12/2024) lalu.

Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Abu Bakar, menjelaskan bahwa pengukuran TGM alias minat baca di Sleman turut menggandeng pihak akademisi, yakni tim survei UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Survei minat baca di Sleman berlangsung sejak Agustus 2024, menyasar 17 kapanewon dan 2.951 responden dari berbagai latar belakang, baik usia, jenis kelamin, pendidikan, dan tingkat penghasilan.

“Ini kami menggandeng tim dari pihak akademisi untuk menjamin objektivitas hasil survei agar lebih baik, lebih valid, oleh mereka yang memang lebih kompeten di bidangnya,” jelas Abu dalam keterangan tertulisnya.

“Survei ini telah dilaksanakan di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman, sehingga insyaallah telah mewakili secara riil Kabupaten Sleman,” imbunya.

Minat baca di Sleman tergolong tinggi

Hasil survei menunjukkan, tingkat kegemaran membaca alias minat baca masyarakat Sleman tergolong tinggi, dengan nilai rata-rata 2,57 poin. Hanya memang jumlah buku yang dibaca masyarakat masih tergolong rendah, yaitu 2,4 poin.

Sementara frekuensi membaca masyarakat Sleman sudah tergolong baik, dengan perolehan poin sebesar 2,7. Hal ini menunjukkan bahwa sudah ada kebiasaan membaca dan dorongan untuk mencari tahu informasi lebih lanjut dalam diri masyarakat Sleman.

Minat baca di Moyudan Sleman jadi yang tertinggi

Hasil survei tersebut memang terbilang unik. Minat baca di Moyudan tercatat sebagai yang tertinggi di Sleman. Total nilainya adalah 2,65 poin.

Sementara Depok yang menjadi basis perguruan tinggi di Sleman justru menjadi yang paling rendah, yakni dengan total nilai 2,44.

Adapun rincian nilai pengukuran TGM masing-masing kapanewon yakni sebagai berikut:
1. Turi 2,6
2. Tempel 2,48
3. Sleman 2,52
4. Seyegan 2,63
5. Prambanan 2,48
6. Pakem 2,48
7. Ngemplak 2,54
8. Ngaglik 2,54
9. Moyudan 2,65
10. Mlati 2,55
11. Minggir 2,63
12. Kalasan 2,51
13. Godean 2,63
14. Gamping 2,53
15. Depok 2,44
16. Cangkringan 2,54
17. Berbah 2,6.

Kok bisa Depok kalah dari Moyudan Sleman?

Menarik untuk didiskusikan, kok bisa Depok sebagai basis perguruan tinggi di Sleman justru tercatat sebagai daerah dengan minat baca paling rendah (kalah dari Moyudan)?

Untuk diketahui, merujuk data Kemendikbud Ristek per 2023, Kapanewon Depok menjadi basis dari 25 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Depok juga menjadi basis dari kampus-kampus top seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

Jakarta – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah berlangsung dengan lancar, dan kini saatnya bagi seluruh masyarakat untuk menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari komitmen tiap warga negara terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Menyikapi hal ini, sejumlah tokoh mengingatkan untuk menjaga kedamaian di Tengah perbedaan pilihan demi kemajuan bangsa.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pasuruan, KH. Imron Mutamakkin, mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat TPS yang telah menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024 dengan sukses tanpa ekses

“Kami keluarga besar Nahdhatul Ulama menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak mulai dari penyelenggara pemilu hingga aparat keamanan termasuk Forkopimda khususnya kepada TNI/Polri yang terus menjaga sehingga pilkada bisa berjalan sukses, aman, dan damai,” ungkap KH Imron.

Menurutnya, hasil pilkada merupakan proses yang telah melalui berbagai tahapan yang sah secara hukum, maka harus disadari bahwa Pilkada adalah refleksi dari suara rakyat yang hasilnya patut dihormati.

“Setelah hasil ditetapkan, tidak ada lagi ruang untuk perselisihan yang bisa merusak stabilitas sosial. Masyarakat harus menghormati keputusan ini, karena hanya dengan demikian kita dapat memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Polda Kalteng, Irjen Pol Drs. Djoko Poerwanto mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan situasi yang damai dengan menghormati penetapan hasil Pilkada. Pihaknya juga mengapresiasi atas lancarnya proses pemungutan suara yang berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak terutama personel pengamanan dari TNI Polri, sehingga proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman,” tuturnya.

Lebih dalam, Djoko juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghormati hasil dari proses demokrasi yang telah dilaksanakan.

“Mari kita bersama-sama untuk bijak menerima informasi dan berusaha menghilangkan post truth atau informasi yang belum jelas kebenarannya. Apapun hasilnya kita tunggu keputusan dan penetapan Pilkada dari pihak penyelenggara KPU,” imbaunya.

Seruan serupa datang dari Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Hadi Prayitno. Hadi mengajak masyarakat Situbondo untuk menghormati penetapan hasil Pilkada Serentak 2024.

“Kami telah melakukan tahapan Pilkada sesuai dengan yang diatur dalam regulasi. Maka dari itu, semua pihak harus menghormati dan menerima hasil dari Pilkada,” tegas Hadi.

Dengan mengedepankan kedamaian dan saling menghormati, bisa ditunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu menjaga kerukunan meskipun berbeda pilihan. Menjaga stabilitas politik adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara yang cinta damai dan demokratis.

Oleh : Herman Aditya )*

Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, saatnya memasuki fase penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilkada yang berlangsung di berbagai wilayah telah usai, dan hasilnya kini menjadi bagian dari sejarah. Meskipun setiap Pilkada selalu membawa dinamika yang cukup intens, namun saatnya kini bagi kita semua untuk menatap masa depan yang lebih baik, lebih damai, dan lebih bersatu. Dalam konteks inilah, Ormas memiliki peran yang sangat strategis, yaitu mengajak masyarakat dan semua pihak untuk kembali bersatu demi membangun Indonesia yang lebih maju.

Ormas memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak persatuan dan kesatuan pasca-Pilkada. Sebagai organisasi yang ada di tengah masyarakat, ormas memiliki kedekatan dan pengaruh yang besar terhadap setiap lapisan masyarakat, baik itu kelompok pemuda, tokoh agama, atau warga biasa. Oleh karena itu, ormas memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keharmonisan sosial dengan mengedepankan semangat kebersamaan pasca pesta demokrasi.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Riyan Betra Delza, mengatakan setelah pelaksanaan Pilkada 2024, diharapkan semua pihak agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hal tersebut penting agar kondusivitas ditengah masyarakat tetap aman dan terjaga.

Penting untuk disadari bahwa meskipun Pilkada telah selesai, perbedaan pilihan politik yang muncul selama proses pemilu tidak boleh menjadi pemecah belah. Setiap individu berhak memiliki pilihan politik sesuai dengan keyakinannya, dan perbedaan tersebut harus dihormati. Ormas berperan untuk mengingatkan masyarakat bahwa perbedaan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, dan bukan alasan untuk saling bermusuhan atau menciptakan polarisasi. Dengan sikap saling menghormati dan mengedepankan kepentingan bersama, masyarakat dapat bergerak maju dengan lebih solid.

Selain itu, ormas juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Pasca Pilkada, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh daerah-daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga pengembangan ekonomi lokal. Ormas dapat berperan sebagai mediator yang menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah dan sebaliknya, membantu memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, ormas juga dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kolaborasi dengan pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, serta memberikan dukungan dalam implementasi kebijakan yang ada.

Sementara itu, Ketua Ormas Adat Laskar Manguni Indonesia (LMI), Pdt Hanny Pantouw, mengatakan pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas) pasca Pilkada serentak 2024. Kemudian pihaknya juga mengingatkan bahwa tanggung jawab keamanan bukan hanya semata tanggung jawab TNI dan Polri, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Ormas juga memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan perdamaian dan toleransi di tengah masyarakat. Pasca Pilkada, emosi dan ketegangan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik seringkali mengarah pada polarisasi sosial. Oleh karena itu, ormas bisa menjadi agen perdamaian yang menyuarakan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan. Melalui berbagai seminar, diskusi, atau kampanye positif yang diadakan oleh ormas, masyarakat dapat diajak untuk memahami pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kebersamaan sebagai dasar kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, ormas juga bisa berperan dalam memperkuat rasa nasionalisme. Dalam setiap fase kehidupan berbangsa dan bernegara, rasa cinta tanah air dan persatuan harus terus dijaga dan dipupuk. Ormas bisa menjadi wadah untuk menumbuhkan kembali rasa kebersamaan yang berbasis pada rasa cinta terhadap Indonesia. Dengan menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa, ormas turut mendukung proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, ormas dapat membantu mengatasi tantangan yang mungkin timbul pasca Pilkada, seperti hoaks atau informasi yang menyesatkan. Di era digital saat ini, penyebaran informasi yang salah atau bias dapat dengan mudah mempengaruhi opini publik dan memperburuk kondisi sosial. Oleh karena itu, ormas perlu mengambil peran aktif dalam memberantas hoaks dengan memberikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat. Dengan meningkatkan literasi media, ormas turut memastikan bahwa masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan, yang justru bisa memperburuk polarisasi.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, KH. Rahmat Syafi’i, yang mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kedamaian dan kembali kepada saling guyub pasca pelaksanaan Pilkada. Meskipun terdapat perbedaan pilihan dan dukungan terhadap pasangan calon, kita harus menghormati dan menunggu keputusan yang resmi dari pihak yag berwenang, sambil kita memperbaiki kembali hubungan antara sesama kita.

Secara keseluruhan, ormas memiliki peran yang sangat penting dalam mengajak masyarakat dan semua pihak untuk kembali bersatu setelah Pilkada 2024. Melalui peran aktifnya dalam menjaga persatuan, mengedukasi masyarakat, dan mempromosikan kolaborasi dengan pemerintah, ormas dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Dalam kerangka kebersamaan dan persatuan, kita akan dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

)* Penulis adalah pengamat politik dalam negeri

JAKARTA – Perjudian online lintas negara telah menjadi perhatian serius di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Untuk mengatasinya, negara-negara ASEAN sepakat memperkuat kerja sama lintas negara dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini.

Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menjelaskan, Desk Pemberantasan Judi Online telah menetapkan tiga langkah prioritas, salah satunya adalah memperkuat koordinasi hukum lintas negara.

“Desk gabungan juga akan terus melakukan penegakan hukum dan penelusuran aliran keuangan judi online. Kita akan upayakan koordinasi hukum lintas negara dengan menyasar aktivitas pencucian uang untuk memudahkan penindakan,” ujar Budi Gunawan.

Selain itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Wahyu Widada, menyatakan bahwa langkah penelusuran aset (asset tracing) akan menjadi fokus utama dalam pemberantasan judi online.

Baru-baru ini, Dittipidsiber Bareskrim Polri menangkap salah satu buronan dalam kasus perjudian online internasional.

“Pelaku judi online yang kita kejar berhasil ditangkap di Filipina oleh otoritas setempat. Hari ini akan di-handing over ke Indonesia,” kata Wahyu Widada.

Buronan yang dimaksud adalah HS alias A, adapun A adalah pengelola situs judi online W88.

Situs tersebut beroperasi di Filipina dengan perputaran uang pada periode 2024 sebesar Rp 1 triliun.

Wahyu mengungkapkan peran HS dalam jaringan situs judi online W88 adalah menyediakan rekening deposit dan rekening withdraw untuk para pemain.

Untuk memperkuat pemberantasan, Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, Inspektur Jenderal Krishna Murti, mengungkapkan bahwa Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol.

“Polri telah menjalin kerja sama strategis dengan Interpol melalui pertemuan teknis Senior Officer Meeting Transnational Crime yang berlangsung di Laos,” jelas Krishna Murti.

Ia menambahkan, pembahasan kerja sama ini mencakup pertukaran informasi untuk mengidentifikasi, melacak, dan menindak pelaku judi online yang beroperasi di Indonesia.

Krishna juga menyebut bahwa kerja sama Polri tidak hanya terbatas pada Interpol, tetapi juga melibatkan kepolisian negara tetangga di Asia Tenggara.

“Kami bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menindak tegas jaringan internasional perjudian online ini,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas negara, pemerintah berharap dapat menekan aktivitas perjudian online, sekaligus menciptakan kawasan ASEAN yang lebih aman dan bebas dari ancaman kejahatan lintas negara. [*]

Oleh: Sadewa Lingga Hutama )*

Judi online kini menjadi salah satu masalah yang terus berkembang, mengancam tidak hanya perekonomian tetapi juga moral dan sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Praktik ini menjadi ancaman yang nyata bagi stabilitas sosial dan kesatuan bangsa, mengingat dampaknya yang merusak nilai-nilai moral dan menyebabkan kerusakan dalam kehidupan keluarga serta komunitas.

Dalam hal ini, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menangani masalah judi online, menyadari bahwa perjudian online bukan hanya sekadar persoalan ekonomi tetapi juga masalah mendalam yang berkaitan dengan karakter bangsa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Abdul Mu’ti, turut menyoroti maraknya fenomena judi online, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, judi online tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap kesehatan mental para pelajar. Ketergantungan pada perjudian dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka, merusak fokus belajar, dan menyebabkan peningkatan kecemasan serta stres.

Dampak dari judi online tersebut, menurutnya, dapat menyebabkan gangguan hubungan sosial yang lebih luas, menciptakan pola pikir yang salah tentang cara memperoleh uang dan merusak nilai-nilai positif yang seharusnya dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Dengan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2024 yang menyebutkan bahwa sekitar 440.000 pelajar Indonesia terpapar judi online, masalah ini menjadi semakin mendesak untuk segera diatasi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa judi online merusak bukan hanya perekonomian, tetapi juga moralitas dan peradaban bangsa. Pemerintah, dengan dukungan berbagai pihak, telah memulai berbagai langkah untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh perjudian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah melalui peluncuran program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang dirancang untuk membentuk karakter anak bangsa.

Program Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat ini mencakup kebiasaan-kebiasaan sederhana namun fundamental seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, dan belajar yang dapat membentengi generasi muda dari pengaruh negatif, termasuk judi online.

Tidak hanya dalam ranah pendidikan, pemerintah juga mengambil langkah konkret untuk memerangi judi online melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi). Direktur informasi dan komunikasi pembangunan manusia dan kebudayaan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Bambang Dwi Anggono, melalui PIC Pengelolaan Komunikasi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Lukman Taufiq menyampaikan bahwa judi online merupakan ancaman serius bagi generasi muda.

Melalui inisiatif yang melibatkan pemblokiran lebih dari 5,2 juta konten judi online sejak 2017, Kemkomdigi turut berperan aktif dalam memerangi akses ilegal yang merusak ini. Kemkomdigi juga membentuk kanal-kanal pelaporan seperti aduankonten.id dan cekrening.id yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan konten atau aktivitas yang mencurigakan. Langkah-langkah ini, meski belum sepenuhnya menghilangkan praktik judi online, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

Namun, pencegahan judi online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, lembaga pendidikan, dan media sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Lukman menekankan bahwa penting bagi masyarakat untuk terlibat dalam upaya ini, terutama dengan meningkatkan literasi digital.

Dengan begitu, masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan menghindari jebakan-jebakan yang ada, termasuk judi online. Tanpa adanya pemahaman yang kuat tentang bahaya judi online, sulit bagi masyarakat untuk melindungi diri mereka dari ancaman ini.

Selain itu, dampak sosial dari judi online juga sangat besar. Ketergantungan pada judi bisa mendorong individu untuk mengambil langkah-langkah ekstrem, seperti meminjam uang secara ilegal melalui pinjaman online (Pinjol), yang akhirnya memperburuk kondisi finansial mereka dan meningkatkan risiko kemiskinan. Hal ini sering kali memicu pertengkaran dalam keluarga, menghancurkan hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan saling mendukung.

Konflik-konflik yang sering kali dipicu oleh masalah keuangan, mengarah pada kerusakan sosial yang lebih luas, bahkan pada tingkat kriminalitas. Sebagai contoh, kebutuhan untuk membayar utang atau mengejar keuntungan dari judi sering kali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian dan penipuan.

Di sisi ekonomi, uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan produktif malah beredar dalam aktivitas ilegal seperti judi online. Hal ini merugikan perekonomian secara lebih luas, karena uang yang berputar dalam ekonomi yang sah tidak dapat berkembang, sementara sektor ekonomi yang seharusnya lebih mendukung pertumbuhan nasional justru terganggu.

Menghadapi masalah yang begitu kompleks ini, pemerintah Indonesia perlu terus melanjutkan dan memperkuat langkah-langkah yang telah diambil. Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penyelenggara judi online, termasuk memutus jaringan keuangan yang mendukungnya, serta pemblokiran akses terhadap situs judi online harus diperkuat.

Pemerintah juga harus bekerja sama dengan bank dan aplikasi keuangan untuk menutup rekening yang digunakan untuk transaksi judi, serta memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan ini terlaksana secara efektif.

Pemerintah, dengan segala upaya yang dilakukan, harus mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat untuk menanggulangi ancaman serius judi online dan menciptakan Indonesia yang lebih sejahtera dan bebas dari dampak negatif judi online.

)* Penulis adalah contributor Forum Indonesia Emas

JAKARTA — Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil menunjukkan konsistensi dalam penghormatan hak asasi manusia (HAM) melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan yang terus diterapkan.

Langkah tersebut tercermin dalam pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan inisiatif pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia untuk lebih serius dalam menangani isu HAM secara lebih sistematis dan terstruktur.

Siane Indriani, anggota Komnas HAM 2012-2017, menjelaskan bahwa pembentukan kementerian khusus HAM ini merupakan bukti keseriusan Presiden Prabowo dalam mewujudkan program pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintahan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia secara khusus,” katanya.

“Ini merupakan langkah konkret dari Presiden untuk menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasikan penegakan dan perlindungan HAM,” ujar Siane.

Ia menambahkan bahwa sejumlah program yang diluncurkan dalam pemerintahan Prabowo juga memprioritaskan pemenuhan hak ekonomi dan sosial (Ekosob),

Beberapa diantaranya seperti program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan upah minimum regional (UMR), serta kenaikan tunjangan guru.

Dalam pertemuan dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan komitmennya untuk terus menjunjung tinggi HAM di Indonesia.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program pemerintah yang berlandaskan pada keadilan dan kesetaraan.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa. Semua pihak, tanpa kecuali, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa hak setiap individu dihormati dan dilindungi,” tegas Pigai.

Pigai juga menyebutkan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM.

“Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi berbagai pihak dalam menjalankan kewajiban mereka terhadap HAM,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi peran media dalam membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HAM.

“Media siber memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik. Saya berharap JMSI terus memainkan peran positifnya dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan menyuarakan keadilan,” ujar Pigai.

Teguh Santosa, Ketua Umum JMSI, menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam mendukung penghormatan HAM.

“JMSI percaya bahwa media memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat terkait pentingnya HAM,” kata Teguh.

Audiensi tersebut juga menandai momentum kolaborasi yang erat antara JMSI dan Kementerian HAM untuk memperkuat penghormatan terhadap HAM di Indonesia.