JAKARTA — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember menjadi momentum penting bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperkuat komitmennya dalam pembangunan hak asasi manusia di Tanah Air.

Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah ingin memastikan bahwa prinsip penghormatan terhadap HAM menjadi landasan utama dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Anggota Komnas HAM 2012-2017, Siane Indriani, menegaskan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia.

Menurut Siane, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo dalam mengimplementasikan penegakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia melalui berbagai program pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Program pemenuhan hak Ekosob seperti 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), dan peningkatan tunjangan guru menjadi bukti konkret komitmen pemerintah,” ujarnya.

Siane juga menambahkan bahwa penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi adalah dasar dalam membangun bangsa yang adil dan beradab.

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, dalam audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pada 28 November 2024, juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga dan menegakkan nilai-nilai HAM di Indonesia.

Pigai mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergandengan tangan melaksanakan program pemerintah yang berbasis pada keadilan dan kesetaraan, selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Penghormatan terhadap HAM adalah pilar penting yang memperkuat persatuan bangsa,” ungkap Pigai.

Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian HAM tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM, yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap HAM.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamenham) Mugiyanto menambahkan bahwa Hari HAM Sedunia menjadi kesempatan untuk merefleksikan dan merencanakan pembangunan HAM di Indonesia.

“Tema ‘Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045’ menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk berkontribusi dalam membangun kesadaran tentang HAM,” ujar Mugiyanto.

Ia juga menyatakan bahwa meski tantangan masih ada, Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam memajukan HAM, dan dengan dukungan seluruh pihak, diharapkan pembangunan HAM dapat terus berkembang.

Melalui semangat Hari HAM Sedunia, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan negara yang lebih adil, inklusif, dan harmonis dalam bingkai penghormatan terhadap hak asasi manusia. [*]

Oleh: Sari Dewi Anggraini )*

Momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember menjadi refleksi penting bagi perjalanan Indonesia dalam menjamin keadilan dan kesetaraan. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam upaya ini telah mencerminkan komitmen serius terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, berbagai kebijakan strategis menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM di tingkat nasional.

Salah satu inisiatif yang patut diapresiasi adalah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mantan anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Siane Indriani, mengungkapkan bahwa pembentukan kementerian tersebut menjadi langkah sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. Langkah ini mencerminkan kesungguhan Presiden Prabowo dalam menghadirkan pendekatan lebih konkret terhadap penegakan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) sebagai prioritas utama. Hal ini terlihat dari program-program seperti penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan upah minimum regional sebesar 6,5 persen, dan kenaikan tunjangan guru. Program-program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi dengan baik.

Dalam konteks penghormatan terhadap HAM, prinsip nondiskriminasi selalu menjadi landasan utama. Siane menekankan bahwa pembangunan bangsa yang adil dan beradab harus didasarkan pada penghormatan terhadap HAM tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Implementasi prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Menteri HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, juga menggarisbawahi pentingnya menjadikan HAM sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional. Dalam berbagai kesempatan, ia menyampaikan bahwa pembangunan yang berbasis nilai-nilai HAM akan menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pigai juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan program-program berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Hal tersebut sejalan dengan visi besar Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Kementerian HAM, di bawah kepemimpinan Natalius Pigai, tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Kebijakan itu bertujuan memberikan panduan bagi berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dalam melaksanakan kewajiban terhadap penghormatan dan pemenuhan HAM.

Pigai menyoroti peran media, khususnya media siber, sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai HAM. Media diharapkan terus menyuarakan nilai-nilai keadilan dan solidaritas nasional.

Dalam mendukung pembangunan berbasis HAM, Natalius menyebutkan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan perdamaian. Pengalaman panjangnya dalam dunia birokrasi memberikan keunggulan bagi kementerian tersebut dalam menjalankan program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal itu selaras dengan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa setiap individu di Indonesia dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga menyampaikan pandangan serupa mengenai hubungan erat antara HAM dan kesejahteraan sosial. Ia menegaskan bahwa HAM tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum, tetapi juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan bangsa. Menurutnya, tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah bentuk nyata dari penghormatan terhadap HAM.

Atnike menjelaskan bahwa hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) memainkan peran penting dalam menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang layak bagi seluruh warga negara. Hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan, menurutnya, harus dipenuhi secara bertahap melalui konsep progressive realization. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia guna mencapai pemenuhan hak-hak tersebut.

Ia juga menekankan bahwa hak ekosob tidak dapat dipisahkan dari hak sipil dan politik. Keduanya saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi upaya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terhadap HAM.

Dalam konteks tersebut, berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, termasuk pembentukan Kementerian Kebudayaan, mencerminkan pendekatan holistik terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Hari HAM Sedunia menjadi momen refleksi untuk melihat sejauh mana negara telah berprogres dalam menjamin hak-hak asasi warganya. Langkah-langkah positif yang diambil pemerintah, mulai dari kebijakan berbasis keadilan hingga program-program peningkatan kesejahteraan, mencerminkan komitmen yang kuat dalam membangun bangsa yang adil dan beradab. Upaya ini tidak hanya menjadi bukti nyata penghormatan terhadap HAM, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya persatuan nasional yang kokoh.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, pencapaian tersebut diharapkan terus berlanjut demi mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Refleksi Hari HAM Sedunia menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan dan kesetaraan adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah telah memulai langkah besar, dan harapan ke depan adalah bahwa setiap pihak dapat berkontribusi dalam memperkuat pondasi HAM sebagai pilar utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

)* Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya

Oleh: Andi Ramli )*

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjadikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan nasional.

Langkah konkret yang menandai era baru tersebut adalah pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kementerian HAM), sebuah terobosan yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam setiap kebijakan strategis.

Pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan tekad pemerintahan saat ini dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat, tetapi juga memperlihatkan upaya nyata untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih merata.

Mantan anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Siane Indriani, menilai bahwa inisiatif membentuk kementerian khusus ini adalah langkah revolusioner yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menempatkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) sebagai prioritas utama pembangunan.

Program-program seperti pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) sebesar 6,5 persen, dan peningkatan tunjangan guru menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga fokus pada peningkatan kualitas hidup rakyat. Siane juga mencatat bahwa keberadaan Kementerian Kebudayaan menjadi elemen penting dalam menjaga identitas bangsa sekaligus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan.

Lebih jauh, Siane menegaskan bahwa penghormatan terhadap HAM tanpa diskriminasi merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang adil dan beradab. Prinsip ini harus diterapkan tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, agama, atau identitas lainnya. Dalam hal ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran telah menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan sosial adalah prioritas yang tidak bisa ditawar.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dalam audiensi bersama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Pigai menguraikan bahwa kementeriannya tengah merumuskan kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Langkah ini, menurut Pigai, diharapkan mampu menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan penghormatan terhadap hak setiap individu.

Pigai juga menyoroti peran penting media dalam membangun kesadaran publik tentang HAM. Baginya, media, terutama media digital, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat dan memperkuat solidaritas nasional. Ia berharap media dapat terus menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dapat tersampaikan secara efektif.

Selain itu, Pigai melihat perlunya penguatan birokrasi di tingkat kementerian untuk mendukung pelaksanaan kebijakan berbasis HAM. Dengan pengalaman hampir dua dekade di dunia birokrasi, ia yakin mampu menjalankan tugas ini tanpa hambatan berarti. Baginya, setiap pegawai kementerian memiliki peran strategis dalam memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Thomas Umbu Pati, memberikan perspektif menarik terkait pembangunan IKN yang berlandaskan nilai-nilai HAM. Dalam pertemuan antara Otorita IKN dan Komnas HAM, kedua pihak sepakat untuk menjadikan perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen sentral dalam setiap tahapan pembangunan di kawasan Sepaku.

Thomas menjelaskan bahwa tata ruang yang teratur dan keterlibatan masyarakat menjadi fokus utama dalam proses pembangunan IKN. Kolaborasi erat antara Otorita IKN dan Komnas HAM, termasuk dalam pelatihan pegawai serta dialog dengan masyarakat, adalah langkah penting untuk menciptakan pembangunan yang inklusif.

Komnas HAM memberikan masukan strategis tentang pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan yang transparan dalam pembangunan. Kedua pihak juga sepakat untuk berbagi data dan informasi yang relevan, yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih berkelanjutan.

Thomas menyebut bahwa kerja sama tersebut merupakan langkah maju dalam memastikan pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya menjadikan perlindungan HAM sebagai wacana, tetapi telah menerapkannya secara nyata dalam berbagai kebijakan strategis. Pembentukan Kementerian HAM menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa hak setiap warga negara dihormati dan dilindungi.

Pembangunan yang berlandaskan HAM tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan sosial di tingkat nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pemerintahan saat ini mengirimkan pesan kuat bahwa Indonesia siap menjadi teladan dalam membangun bangsa yang berkeadilan dan bermartabat.

Momentum tersebut harus terus dijaga agar visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terwujud sepenuhnya. Kebijakan-kebijakan progresif yang telah dijalankan, mulai dari penguatan hak Ekosob hingga kolaborasi lintas lembaga dalam pembangunan IKN, memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia.

Dengan terus memperkuat komitmen terhadap HAM, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkokoh fondasi nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar bagi masa depan bangsa yang lebih baik.

Dalam konteks yang lebih luas, perlindungan HAM menjadi esensi dari pembangunan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan generasi mendatang untuk hidup di lingkungan yang adil, sejahtera, dan damai.

Dengan semangat yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia tampaknya telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi di masa depan.

)* Analis Politik Nasional – Forum Kajian Demokrasi Indonesia

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengambil langkah progresif dengan membentuk klasterisasi UMKM. Upaya ini bertujuan mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha sekaligus memperkuat keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri besar.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa klasterisasi UMKM akan diwujudkan melalui pembentukan holding UMKM yang mengelompokkan pelaku usaha berdasarkan sektor produktif. Langkah ini diambil sebagai respons atas lambatnya perkembangan UMKM di Indonesia dibandingkan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, dan Korea Selatan.

“Kami ingin UMKM menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan besar. Misalnya, di sektor manufaktur untuk suku cadang motor listrik, UMKM akan dilibatkan sebagai bagian dari holding khusus,” tegas Maman.

Ia menambahkan bahwa klasterisasi ini tidak menggantikan peran koperasi, yang selama ini menjadi agregator utama UMKM. Sebaliknya, koperasi tetap menjadi pilar penting dalam pengembangan usaha kecil dan menengah.

“Dengan pendekatan baru ini, pemerintah dapat memberikan intervensi program yang lebih terfokus dan terarah serta mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan,” imbuh Maman.

Menteri Maman juga menargetkan pembentukan klaster UMKM yang besar dan kuat dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan berbasis kelompok, diharapkan UMKM dapat lebih efektif terhubung dengan industri besar.

“Dengan klaster ini, kami ingin menciptakan kelompok kecil yang terdiri dari 10 ribu hingga 20 ribu UMKM. Itulah arah kebijakan kami untuk lima tahun mendatang,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, menekankan pembentukan klaster UMKM akan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan akses permodalan. Dengan adanya klaster UMKM yang terorganisir, pelaku usaha kecil memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan skala usahanya dan bersaing di pasar nasional maupun internasional.

“Dalam skema ini, perusahaan besar akan berperan sebagai penghubung antara UMKM dan lembaga perbankan. Perusahaan besar akan membantu UMKM menjalin kerja sama dengan perbankan sehingga akses pembiayaan menjadi lebih cepat dan efisien,” jelas Helvi.

Inisiatif ini juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat, Taufik Rahmat Garsadi, menyatakan bahwa program ini akan mempercepat transformasi UMKM dari skala mikro menjadi skala kecil dan menengah, serta memperkuat daya saing mereka di tengah persaingan global.

“Pembentukan klaster ini akan menciptakan ekosistem usaha yang lebih solid, sehingga UMKM dapat naik kelas. Pihaknya juga terus memberikan edukasi dan layanan perizinan kepada pelaku UMKM,” ujar Taufik.

Oleh : Dirandra Falguni )*

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar utama perekonomian Indonesia. Berdasarkan data, UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia dan berkontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini juga menyediakan lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja nasional, menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi. Namun, UMKM menghadapi tantangan besar dalam hal adaptasi terhadap kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang jika tidak segera diatasi dapat menghambat pertumbuhan sektor ini.

Menyadari pentingnya digitalisasi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Google Indonesia dalam kegiatan Sharing Session dan Kuliah Umum Kebijakan Perdagangan Indonesia di Yogyakarta. Acara tersebut bertujuan untuk mempercepat adopsi teknologi digital di kalangan UMKM guna meningkatkan daya saing mereka, baik di pasar lokal maupun global.

Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, mengungkapkan bahwa selama ini UGM telah aktif mendukung UMKM melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN berperan sebagai agent of change yang membina UMKM hingga ke level desa. Pihaknya berharap kerja sama dengan Google dapat memperkuat inisiatif ini sehingga manfaatnya lebih nyata bagi masyarakat.

Selain itu, UGM memiliki fasilitas Gelanggang Inovasi Kreativitas (GIK) sebagai pusat kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan media. Ia berharap Kemendag dapat mendirikan sentra konsultasi UMKM di GIK untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Government Affairs & Public Policy Google Indonesia, Raihan Ridwan memaparkan pentingnya digitalisasi bagi UMKM. Melalui program seperti Gapura Digital dan Women Will, Google telah melatih dua juta pelaku UMKM di Indonesia. Raihan menekankan bahwa internet menjadi alat utama konsumen dalam mencari informasi produk. Dengan pertumbuhan ekonomi digital yang mencapai 22% pada 2023, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak bagi UMKM untuk tetap relevan.

Langkah sederhana seperti membuat akun YouTube atau Google Profil Bisnis dapat membantu UMKM meningkatkan eksposur produk pengusaha UMKM. Data menunjukkan bahwa 70% pengguna YouTube membuat keputusan pembelian berdasarkan konten yang mereka lihat di platform tersebut. Selain itu, fitur Google Profil Bisnis dapat mempermudah konsumen menemukan UMKM melalui pencarian berbasis lokasi.

Founder Gapurahoster, Waranugraha, mengungkapkan banyak UMKM masih kesulitan memasarkan produk secara digital. Para pengusaha UMKM hanya memiliki situs web menurutnya tidak cukup. Pengusaha UMKM harus memanfaatkan platform seperti YouTube untuk membuat konten kreatif yang menarik perhatian konsumen. Ia mencontohkan, video pendek di YouTube Shorts dapat dengan cepat menarik perhatian khalayak luas.

Selain itu, Google Profil Bisnis menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Informasi yang muncul di Google, seperti lokasi, ulasan, dan gambar produk, sangat membantu dalam menarik pelanggan baru.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan bahwa pemerintah terus mendukung UMKM melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan daya saing. Ia menjelaskan bahwa proteksi terhadap UMKM hanya bersifat sementara; UMKM harus mampu bersaing secara mandiri di pasar domestik dan internasional.

Pihaknya juga mendorong UMKM untuk memanfaatkan peluang ekspor. Program seperti ‘UMKM Bisa Ekspor’ bertujuan mempersiapkan pelaku usaha menghadapi tantangan global. Pemerintah telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, yang didukung oleh hilirisasi industri dalam negeri. Namun, Budi juga mengingatkan pentingnya kemandirian bahan baku agar industri lokal tidak bergantung pada impor.

Budi menjelaskan fokus program kerja Kemendag untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang kondusif untuk memajukan UMKM Indonesia, seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, hingga program pemberdayaan ‘UMKM Bisa Ekspor’. Kemendag terus mendorong UMKM Indonesia untuk terus berani berinovasi dan siap beradaptasi dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam persaingan global.

Kerja sama antara UGM dan Kemendag diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup pengembangan program Tridharma Perguruan Tinggi, pembinaan UMKM, dan pelibatan mahasiswa dalam program pendampingan. Fakultas Hukum UGM, misalnya, akan mendukung program perlindungan konsumen, sementara Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat akan melibatkan mahasiswa KKN sebagai pendamping UMKM di berbagai daerah.

Kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan sektor swasta memberikan harapan besar bagi masa depan UMKM di Indonesia. Dengan adopsi teknologi digital, pelaku UMKM tidak hanya dapat meningkatkan daya saing di pasar lokal, tetapi juga menjangkau pasar global. Digitalisasi juga membuka peluang inovasi yang lebih luas, memungkinkan UMKM beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar.

Melalui dukungan penuh dari berbagai pihak, UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama perekonomian digital di Asia Tenggara. Sebagaimana diungkapkan Rektor UGM, bahwa kerja sama tersebut tidak hanya untuk kepentingan akademik, tetapi juga demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

)* Kontributor Beritakapuas.com

KUPANG – Dukungan publik terhadap program Presiden Prabowo dalam pemberantasan narkoba terus digencarkan di berbagai daerah. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTT menjadi salah satu lembaga yang berkomitmen menjalankan program prioritas ini sebagai bagian dari aksi nasional.

Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi NTT, Lia Novika Ulya, S.K.M., menegaskan pentingnya kerja sama berbagai pihak dalam memerangi penyalahgunaan narkoba.

“Kami sangat menghargai Politani Kupang yang terus konsisten dalam melaksanakan aksi nasional ini. Mereka melakukan tes urine untuk deteksi dini, memiliki Satgas anti-narkoba yang aktif, dan mengadakan sosialisasi bagi mahasiswa baru setiap tahun,” kata Lia.

Lia juga menyebut Politani Kupang telah mengadakan alat tes urine secara mandiri, bahkan berencana menyelenggarakan kuliah umum terkait narkoba.

“Langkah ini penting untuk mewujudkan NTT bersinar, bebas narkoba,” tambahnya.

Meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di NTT masih tergolong rendah secara nasional, yaitu sekitar 0,4 persen atau sekitar 4.875 orang, BNN tetap waspada. Tren penyalahgunaan obat-obatan seperti psikotropika dan obat keras lainnya, termasuk tramadol, terus menjadi perhatian.
Lia mengingatkan masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengetahui kerabat atau tetangga yang terjerat narkoba.

“Jangan takut, pelapor tidak akan dikenai pidana, malah akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten PALI, Sumatera Selatan, Polres PALI bersama Pemerintah Kabupaten PALI merespons arahan program Asta Cita Presiden Prabowo dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Berantas Narkoba.

Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pemberantasan narkoba menjadi prioritas utama untuk melindungi generasi muda.

“Kami akan memastikan setiap tindakan diambil secara efektif dan tanpa toleransi terhadap pelanggaran, baik di masyarakat maupun di dalam internal kami,” tegasnya.

Sebagai langkah pertama, Polres PALI melaksanakan tes urine untuk 300 anggotanya. Hasilnya, dua personel dinyatakan positif menggunakan narkoba. Kapolres menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Kami tidak mentolerir perilaku ini. Pengawasan internal diperketat, dan kami akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba,” tegas AKBP Khairu.

Dengan sinergi pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum, program ini diharapkan mampu menciptakan Indonesia yang bebas dari ancaman narkoba.

Oleh : Andi Mahesa )*

Pemberantasan narkoba di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam situasi yang semakin mendesak ini, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dalam memerangi narkoba melalui prinsip Asta Cita yang menjadi acuan dalam kepemimpinannya. Salah satu aspek penting dari visi ini adalah pemberdayaan aparat keamanan untuk bertindak secara cepat dan efektif dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.

Narkoba bukan hanya soal dampak kesehatan individu. Penyalahgunaan narkoba menjadi akar masalah bagi sejumlah permasalahan sosial, mulai dari kejahatan jalanan, perkelahian antar kelompok, hingga jaringan perdagangan ilegal yang melibatkan organisasi transnasional. Tak hanya itu, ketergantungan narkoba juga memengaruhi produktivitas ekonomi, karena mereka yang terjerat dalam dunia narkoba cenderung kehilangan potensi maksimalnya sebagai tenaga kerja yang produktif.

Keberhasilan dalam memerangi narkoba tidak hanya bergantung pada kebijakan negara, tetapi juga pada respons cepat dan koordinasi antara aparat keamanan yang terlibat. Dalam menjalankan kepemimpinan, Presiden Prabowo mengedepankan prinsip Asta Cita, yang memiliki makna mendalam sebagai pedoman untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Prinsip ini mencakup cita-cita untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pemberantasan narkoba, Asta Cita Presiden Prabowo menekankan pada tiga pilar utama: penguatan aparat keamanan, penegakan hukum yang tegas, dan pencegahan yang menyeluruh.

Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Soebeti menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto, terkait Asta Cita Presiden RI poin ketujuh tentang pemberantasan narkoba. Sebagai langkah awal, Manang Soebeti meresmikan lembaga rehabilitasi. Peresmian lembaga rehabilitasi narkoba milik Yayasan Generasi Muda Bernilai (Gemuni), dilakukan Kombes Pol Manang setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima langsung instruksi dari Presiden Prabowo. Salah satu dari instruksi itu merupakan fokus penanganan pada pencegahan narkoba.

Menurut Manang, peresmian lembaga rehabilitasi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba. Kombes Pol Manang mengatakan bahwa lembaga rehabilitasi ini siap membantu para pecandu narkoba, baik yang datang secara sukarela maupun wajib, dengan kapasitas sekitar 60 pasien.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada juga mengatakan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk terus berperan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, dari hulu sampai hilir. Menurutnya, Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti dimulai dari sisi supply dan demand, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara komperhensif.

Menindak lanjuti arahan dari Presiden RI dan Kapolri, Wahyu mengatakan Bareskrim Polri bersama jajaran Polda dan instansi terkait yaitu Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), PPATK, dan Ditjen Beacukai bersinergi melaksanakan operasi gabungan dalam upaya memberantas narkoba.

Wahyu mengatakan bahwa dari ops gabungan tersebut, Polri telah menetapkan 136 tersangka. Adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu sabu seberat 1,7 ton, ganja 1,12 ton, ekstasi 357.731 butir, ketamin 932,3 gram, double L 127.000 butir, kokain 2,5 kilogram, tembakau sintetis 9 kilogram, hasish seberat 25,5 kilogram, MDMA 4.110 gram, mepherdrone 8.157 butir dan happy water 2.974,9 gram. Menurutnya, dari total barang bukti narkoba yang diamankan, apabila beredar dalam masyarakat, maka jiwa yang berhasil diselamatkan sebanyak 6.261.329 orang.

Selain itu, berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan oleh PPATK, Wahyu mengatakan bahwa perputaran uang dan transaksi dari jaringan tersebut mencapai Rp59,2 triliun. Pihaknya menegaskan akan memiskinkan para bandar narkoba dengan menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) agar memberikan efek jera.

Wahyu pun mengatakan bahwa Kapolri telah menegaskan untuk melakukan tindakan tegas kepada para bandar narkoba, tak terkecuali bila ada oknum aparat penegak hukum yang terlibat. Lebih lanjut, pihaknya mengatakan bahwa Upaya pemberantasan ini harus dibarengi dengan upaya pencegahan. Seluruh jajaran kepolisian harus berkolaborasi aktif dengan masyarakat sehingga terbentuknya daya tangkal dan daya cegah terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar.

Berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan merupakan bagian dari perlindungan Polri kepada masyarakat dari bahaya perederan gelap narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perjuangan Polri tersebut dilakukan secara konsisten dan merupakan bagian integral dari komitmen bersama untuk Indonesia yang lebih baik dan terbebas dari bahaya narkotika. Langkah ini bukan hanya sekedar operasi penindakan, namun sebuah gerakan nasional yang menyelamatkan setiap elemen masyarakat dari ancaman dan jeratan narkoba.

Sedangkan, di Kalimantan Timur, Kasi Penmas Bid Humas Polda Kaltim, AKBP I Nyoman Wijana mengatakan Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Timur. Ditresnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika dengan menangkap satu tersangka dan barang bukti sabu-sabu seberat 8 kg yang diduga berasal dari Malaysia.

Pihak kepolisian akan terus mendukung penuh program Asta Cita sebagai bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan bebas narkoba, serta penangkapan tersebut harus menjadi pengingat bahwa kita harus tetap waspada terhadap ancaman narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.

Pemberantasan narkoba adalah perjuangan panjang yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan kesungguhan dalam melaksanakan langkah-langkah tegas, cepat, dan terkoordinasi. Melalui prinsip Asta Cita, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama bergerak memberantas narkoba dengan menempatkan aparat keamanan sebagai garda terdepan, penegakan hukum yang adil, serta pencegahan yang berkelanjutan. Gerak cepat aparat keamanan dalam menghadapi tantangan narkoba, yang didukung oleh kebijakan yang tepat dan partisipasi aktif masyarakat, akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba, aman, dan sejahtera.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Kalimantan Barat – Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau masyarakat untuk menghormati hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang telah dilaksanakan.

Ia menekankan pentingnya menghargai pilihan masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap proses demokrasi.

“Saya kira kita harus menghargai pilkada yang dilaksanakan, kita harus memberikan hormat kepada pilihan masyarakat Kalbar yang memilih pimpinan untuk lima tahun ke depan,” ungkap Harisson.

Harisson juga menegaskan bahwa siapa pun pemimpin yang terpilih berdasarkan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus diterima dengan lapang dada.

Ia berharap agar masyarakat, yang mungkin sebelumnya memiliki perbedaan pilihan, dapat kembali bersatu demi keharmonisan bersama.

“Siapapun yang terpilih oleh KPU harus kita hormati. Imbauan saya, setelah ini masyarakat kembali bersatu padu dalam keharmonisan membangun Kalbar,” tambahnya

Lebih lanjut, Harisson meminta masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang baru terpilih.

Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan program pembangunan di daerah.

“Siapapun yang terpilih harus kita dukung, merekalah pemimpin kita yang sudah dipilih oleh masyarakat Kalbar,” ujar Harisson.

Sementara itu, Partai NasDem juga menyatakan penghormatan terhadap hasil quick count yang telah dirilis.

Sekjen NasDem, Hermawi Franziskus Taslim, menilai bahwa hasil sementara tersebut mencerminkan kematangan demokrasi, baik dari segi penyelenggaraan maupun partisipasi masyarakat.

Ia menyebut quick count sebagai panduan awal yang valid meskipun bukan hasil resmi dari KPU.

“Quick count adalah metodologi ilmiah yang diakui dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun bukan alat ukur resmi dari KPU, saya kira semua partai sekarang berpatokan kepada quick count sebagai pegangan awal,” jelas Hermawi.

Fenomena kotak kosong yang mencatat kemenangan di beberapa daerah juga mendapat perhatian.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lolly Suhenty, meminta semua pihak untuk menghormati hasil tersebut.

“Kemenangan kolom kosong berarti itu adalah fenomena politik yang terjadi di daerah itu, dan itu harus dihargai. Ini bukan hal baru; sebelumnya juga sudah ada riwayat kolom kosong menang,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Pilkada Serentak 2024 mencerminkan kematangan demokrasi di Indonesia.
Dengan berbagai pihak menunjukkan sikap saling menghormati hasil pemilihan, harapan akan terciptanya persatuan dan harmoni semakin kuat.

Masyarakat diimbau untuk terus mendukung pemimpin baru yang terpilih demi kemajuan bersama, serta menjadikan pilkada sebagai momentum membangun masa depan yang lebih baik.

Oleh: Jasin Dwi Santoso)*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momentum penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai salah satu sarana untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan hanya soal menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat mengekspresikan hak politiknya. Dalam konteks ini, perbedaan pilihan dalam Pilkada menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan seharusnya dipandang sebagai bagian dari keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi, Indonesia memiliki ragam suku, budaya, agama, dan pandangan politik. Keragaman ini tercermin dalam dinamika Pilkada, yang sering kali menghadirkan berbagai pilihan calon pemimpin. Setiap individu memiliki hak untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan harapan mereka terhadap masa depan daerahnya. Dalam kerangka demokrasi, perbedaan pilihan ini adalah hal yang wajar dan seharusnya dihormati oleh semua pihak.

Ustadz Rizaldy Siregar mengatakan, tokoh masyarakat, pemimpin daerah, dan pihak-pihak terkait harus menjadi teladan dalam mengedepankan persatuan. Hal ini merupakan seruan yang mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga keharmonisan dalam sebuah negara yang multikultural dan demokratis seperti Indonesia.

Dalam pandangan Ustadz Rizaldy, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik, agama, maupun suku. Pemimpin harus bisa mengajak rakyat untuk melihat bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat, tujuan bersama untuk membangun kemajuan daerah dan negara tetap menjadi prioritas utama. Jika pemimpin mampu menunjukkan sikap inklusif dan berwawasan jauh ke depan, masyarakat pun akan lebih mudah diajak untuk berdamai dengan perbedaan mereka.

Tentu saja, dalam setiap pemilu, termasuk Pilkada 2024, tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan pilihan politik akan selalu ada. Berbagai faktor seperti latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, hingga pengalaman hidup masing-masing individu memengaruhi cara pandang mereka dalam memilih pemimpin. Setiap calon pun menawarkan visi, misi, dan program yang berbeda, yang tentunya akan resonan dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Lampung, Prof Mohammad Bahruddin mengatakan semakin dewasa dan matangnya masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan politik, adalah sebuah refleksi positif terhadap kondisi sosial politik Indonesia yang terus berkembang. Dalam pernyataannya, beliau mengapresiasi kesadaran masyarakat yang mulai menghindari dampak negatif dari perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.

Kematangan politik masyarakat Indonesia memang patut mendapatkan perhatian lebih. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa tingginya tensi politik yang sering kali membuat perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan. Namun, sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof Bahruddin, masyarakat kini semakin menyadari bahwa konflik politik yang tak terkendali justru akan merugikan banyak pihak, terutama dalam konteks kebersamaan dan keberagaman yang kita miliki. Dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat mulai lebih fokus pada pentingnya menjaga persatuan dan saling menghargai meskipun berbeda pilihan politik.

Pilkada juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami calon pemimpinnya. Proses pemilihan ini tidak hanya tentang siapa yang terpilih, tetapi juga tentang bagaimana warga negara bisa terlibat secara aktif dalam proses politik. Diskusi publik, debat calon, serta penyampaian visi dan misi oleh para kandidat menjadi sarana bagi pemilih untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Meskipun akhirnya ada yang memilih calon A dan ada yang memilih calon B, yang paling penting adalah bahwa pilihan tersebut diambil secara rasional dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) Ekklesia Tahuna, Hollisye Daud Sasenga mengatakan semua jemaat bersama menyukseskan tahapan pemilihan Kepala Daerah yang ada di Kabupaten Sangihe. Melalui doa syafaat yang dipanjatkan usai khotbah, beliau menegaskan bahwa meskipun warga jemaat menghadapi perbedaan pandangan politik, sebagai umat yang mengandalkan Tuhan, mereka diharapkan untuk tetap saling menghargai dan menjadi teladan di tengah masyarakat.

Pdt. Hollisye juga mengingatkan bahwa meskipun ada perbedaan pilihan dalam Pilkada, hal itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap hidup rukun dan saling menghormati. Dalam kehidupan beragama, prinsip saling menghargai antar sesama adalah ajaran yang sangat ditekankan. Oleh karena itu, jemaat Ekklesia Tahuna, seperti halnya komunitas agama lainnya, diharapkan untuk terus menunjukkan sikap yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, terutama dalam menjaga keharmonisan di tengah-tengah keragaman pandangan politik yang ada.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilkada juga mencerminkan kualitas demokrasi itu sendiri. Partisipasi aktif dalam memilih tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga, tetapi juga menjadi cara untuk mengawal proses demokrasi agar tetap berjalan dengan transparan dan adil. Sebagai pemilih, sudah sepatutnya untuk menghargai hak orang lain dalam memilih tanpa merasa perlu memaksakan pandangan sendiri.

Pada akhirnya, Pilkada 2024 adalah sebuah proses demokrasi yang menunjukkan bahwa meskipun perbedaan pilihan itu ada, hal tersebut justru menjadi cerminan keragaman yang sehat dalam masyarakat. Demokrasi akan semakin kuat ketika perbedaan ini dapat dihargai dan dijadikan sebagai kekuatan, bukan sebagai pemicu perpecahan. Dengan menjaga sikap saling menghargai, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang demokratis dan pluralis.

)*penulis merupakan Analis Kebijakan Politik – Fajar Institute for Political Studies

Jakarta – Pemerintah berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Melalui berbagai terobosan dalam pemberantasan korupsi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Komitmen ini ditunjukkan menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang akan dilangsungkan pada 9-10 Desember 2024 mendatang.

KPK telah mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar serangkaian kegiatan di Gedung Merah Putih KPK, Gedung ACLC KPK, dan Hotel Royal Kuningan, Jakarta. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan undangan resmi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuka acara tersebut.

“Kami telah menyampaikan undangan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk dapat membuka secara resmi kegiatan Hakordia 2024,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung KPK.

Ghufron menekankan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam acara ini akan menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan negara. “Kehadiran Bapak Presiden tentunya menjadi momentum strategis bagi aparat penegak hukum serta seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan negara untuk mendapatkan arahan langsung terkait kebijakan pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Tema peringatan Hakordia tahun ini adalah “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo diharapkan memberikan arahan dan menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ghufron juga berharap acara ini dapat menjadi sarana penguatan kolaborasi antara KPK, kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, asosiasi, dan masyarakat umum dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

“Pada peringatan Hakordia ini, Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara yang memimpin orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan dapat mengarahkan fokus pemberantasan korupsi,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus mendukung penguatan KPK dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.
“Kita harus memastikan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang bebas dari korupsi. Hal ini memerlukan komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pihak,” tegasnya..
Sebelumnya Presiden secara tegas menekan bahwa kabinet yang dipimpinnya harus bersih dari tindak pidana korupsi, karena sudah banyak terjadi kebocoran-kebocoran, penyelewengan anggaran yang akhir merugikan negara. Penegasan tersebut disampaiakn dalam berbagai kesempatan, sehingga hal ini menjadi alarm bagi seluruh penegak hukum untuk tunduk dan melaksanakan tindakan tegas terhadap korupsi. (*)