Oleh : Dirandra Falguni)*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menunjukkan komitmennya dalam membangun infrastruktur modern yang berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Sebagai pusat pemerintahan baru, IKN Nusantara dirancang dengan visi sebagai kota pintar (smart city) yang mengintegrasikan teknologi terkini dengan konsep keberlanjutan. Berbagai langkah konkret telah dilakukan untuk mewujudkan visi ini, mulai dari penyediaan infrastruktur air minum, inovasi transportasi ramah lingkungan, hingga kerja sama teknologi digital dengan mitra internasional.

Ketersediaan air baku menjadi prioritas utama dalam pembangunan IKN Nusantara. Peneliti dari Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih (PRLTB) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nicco Plamonia, menegaskan bahwa keberlanjutan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bergantung pada kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air baku. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat lokasi IKN yang berada di elevasi lebih tinggi dibandingkan sumber airnya, seperti Bendungan Sepaku Semoi.

Nicco menjelaskan bahwa sistem pompa bertekanan tinggi diperlukan untuk mengangkut air ke kawasan IKN, yang berpotensi meningkatkan biaya operasional hingga Rp 478 per meter kubik. Untuk menekan biaya ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan efisiensi sistem gravitasi dalam distribusi air pada 2035, sesuai dengan Undang-Undang IKN.

Pihaknya mengatakan selain memastikan keterjangkauan tarif air bagi masyarakat, penyediaan air minum perpipaan berkualitas juga menjadi prioritas. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan air galon, yang harganya lebih mahal serta kualitasnya kurang terjamin. Sistem perpipaan berkualitas tinggi, seperti yang diterapkan di negara maju, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Di bidang transportasi, pemerintah juga berfokus pada pengembangan moda transportasi ramah lingkungan. Salah satu inovasi terbaru adalah trem otonom bertenaga baterai yang dikembangkan melalui kolaborasi Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT INKA (Persero). Prototipe trem ini telah berhasil diuji coba di Solo dan dirancang untuk beroperasi dalam lalu lintas campuran (mixed traffic).

Trem otonom ini menggunakan teknologi canggih, seperti kamera, radar, LiDAR, dan GNSS, yang terhubung dengan sistem kecerdasan buatan (AI). Dengan baterai berkapasitas 200 kWh, trem ini dapat menempuh jarak hingga 90 km dalam sekali pengisian daya. Wapres Gibran Rakabuming yang menghadiri langsung uji coba trem ini berharap teknologi serupa dapat diterapkan di IKN Nusantara sebagai solusi mobilitas publik yang berkelanjutan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga mengatakan trem tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih hijau. Teknologi ini menjadi salah satu jawaban atas tantangan transportasi modern di kota pintar seperti IKN.

Selain itu, pemerintah tengah mengevaluasi opsi trem otonom untuk IKN setelah trem buatan China dinyatakan tidak layak dalam uji konsep (proof of concept). Pemerintah berkomitmen memilih teknologi terbaik yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan di IKN Nusantara.

Dalam mendukung visi IKN sebagai kota pintar, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran. Menteri Komunikasi dan Digital RI (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan pentingnya kerja sama dengan mitra internasional, khususnya Amerika Serikat, untuk memperkuat infrastruktur digital.

Pertemuan antara Menkomdigi dan Wakil Menteri Perdagangan AS, Marisa Lago, baru-baru ini membahas pengembangan kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital yang inklusif. Sebanyak 12 perusahaan asal AS direncanakan akan mengunjungi IKN untuk mengeksplorasi peluang investasi di bidang teknologi digital, termasuk pengembangan smart city.

Transformasi digital adalah pilar utama dalam pembangunan IKN. Peningkatan konektivitas dan perluasan akses teknologi menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Kerja sama ini juga mencakup penguatan keamanan siber dan penerapan AI yang bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern yang tangguh menghadapi tantangan masa depan. Dengan penyediaan air minum perpipaan berkualitas, transportasi ramah lingkungan, dan transformasi digital yang inklusif, IKN diharapkan tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi tetapi juga keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Keberhasilan pembangunan IKN akan menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi infrastruktur yang inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Infrastruktur modern yang andal tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menciptakan kota yang lebih siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Pembangunan IKN Nusantara bukan hanya sekadar simbol politik, tetapi juga upaya nyata pemerintah dalam menciptakan kota yang modern, tangguh, dan ramah lingkungan. Infrastruktur air minum yang andal, transportasi otonom yang efisien, dan digitalisasi menyeluruh adalah bagian dari langkah strategis untuk mencapai visi ini.

Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, menunjukkan komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menghadirkan solusi terbaik untuk pembangunan IKN. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya IKN Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan inovasi yang menjadi model bagi kota-kota lainnya di Indonesia.

Dengan strategi yang matang, investasi yang tepat, dan inovasi teknologi, IKN Nusantara berpotensi menjadi pusat kemajuan yang merepresentasikan visi besar Indonesia sebagai bangsa yang maju dan berdaya saing di tingkat global.

)* Penulis merupakan kontributor Beritakapuas.com

PAPUA — Masyarakat Asli Papua di berbagai wilayah terus menunjukkan tekad kuat untuk menjaga kedamaian dan stabilitas selama Pilkada Serentak 2024.

Seruan untuk menghindari provokasi terkait klaim Hari Ulang Tahun (HUT) OPM pada 1 Desember disampaikan oleh berbagai tokoh adat, pemuda, dan pihak keamanan.

Karmin Jikwa, tokoh pemuda dan adat Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban selama ajang kontestasi politik lokal lima tahunan ini.

Tokoh pemuda Tolikara tersebut juga meminta semua pihak agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu menyesatkan yang berpotensi memicu perpecahan dan konflik di wilayah Tolikara.

“Siapapun pemimpin Tolikara yang terpilih dalam Pilkada nanti harus didukung penuh. Dengan begitu, Tolikara tetap aman, tanpa pengibaran bendera Bintang Kejora,” tegas Karmin.

Ia juga menekankan bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI yang tidak dapat diganggu gugat.

Tekanan terhadap keamanan di Papua semakin terasa akibat aksi biadab kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Terbaru, seorang tukang ojek berinisial STN (41) menjadi korban pembunuhan brutal di Kampung Awabutu, Kabupaten Paniai, menjelang pemungutan suara.

Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk dan bacok di sekujur tubuhnya.

Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, mengutuk keras tindakan tersebut.

“Pembunuhan ini sangat keji, biadab, dan tidak berperikemanusiaan. Korban adalah warga yang selama ini melayani masyarakat,” ujar Candra.

Aparat keamanan terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku.

Sementara itu, Pasi Intel Batalyon 509 Lettu TNI Purba menyebut kelompok separatis juga menargetkan kandidat politik selama masa kampanye.

“Mereka meminta dana keamanan dari para kandidat. Jika permintaan tidak dipenuhi, ancaman dan kekerasan menjadi alat mereka,” ungkapnya.

Purba menjelaskan bahwa pihak keamanan telah memperketat penjagaan di lokasi-lokasi strategis untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi tingkat daerah.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan serangan.

Masyarakat Papua diharapkan terus bersatu melawan segala ancaman provokasi agar Pilkada 2024 berjalan lancar, damai dan bermartabat.

Komitmen tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Papua yang lebih aman dan maju. []

Oleh : Alfred Jigibalom )*

Pilkada Serentak 2024 menghadirkan peluang emas bagi masyarakat Papua untuk menunjukkan komitmen tegas dalam menolak keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ajang kontestasi politik lokal lima tahunan ini bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah, tetapi juga tentang memperkuat solidaritas dalam menjaga kedamaian dan stabilitas wilayah.

Dalam konteks tersebut, Pilkada 2024 menjadi simbol perjuangan rakyat Papua untuk bangkit, melangkah maju, dan melepaskan diri dari narasi separatis yang terus diembuskan kelompok tertentu.

Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Papua, Dra. Sipora Nelci Modouw, menekankan bahwa 1 Desember seharusnya diperingati sebagai Hari AIDS Sedunia, bukan sebagai hari ulang tahun OPM.

Menurutnya, masyarakat Papua perlu lebih bijak dalam menyikapi ajakan-ajakan ‘merdeka’ yang sering disuarakan oleh pendukung OPM. Modouw mengungkapkan keprihatinannya terhadap anak-anak muda yang menjadi sasaran propaganda kelompok separatis. Ia menjelaskan bahwa mereka telah terpengaruh oleh informasi yang sengaja dipelintir oleh kelompok tertentu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Mama Sip, begitu ia kerap disapa, menyatakan bahwa klaim kemerdekaan yang sering digaungkan oleh OPM hanyalah angan-angan yang tidak berdasar. Sebagai anak dari seorang veteran, ia merasa bertanggung jawab untuk menyuarakan pandangan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI. Modouw percaya bahwa dengan semangat persatuan dan penguatan identitas nasional, masyarakat Papua dapat melangkah lebih jauh dalam membangun masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, tokoh pemuda dan adat Kabupaten Tolikara, Karmin Jikwa, juga menegaskan pentingnya menjaga kedamaian selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan yang dapat memicu konflik horizontal seperti perang suku. Menurutnya, stabilitas wilayah adalah kunci untuk menciptakan Pilkada yang sukses.

Karmin menyoroti bahwa setiap warga Papua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung siapapun pemimpin yang terpilih. Dengan menjaga persatuan, Tolikara dapat tetap aman dan damai, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa Papua mampu menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi lokal.

Tokoh Pemuda Tolikara tersebut juga memperingatkan bahaya besar yang muncul jika masyarakat terpengaruh oleh agenda separatis, termasuk pada 1 Desember yang sering dimanfaatkan OPM untuk menyebarkan simbol-simbol seperti bendera Bintang Kejora.

Namun, ancaman nyata dari kelompok separatis tersebut tidak dapat diabaikan. Beberapa hari sebelum pemungutan suara, kekejaman kembali terjadi di Distrik Paniai Timur, Papua Tengah. Seorang tukang ojek bernama STN ditemukan tewas dengan luka tusuk dan bacok di tubuhnya.

Insiden tersebut menambah panjang daftar tindakan brutal OPM yang mengancam kehidupan warga sipil. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri Candra Kurniawan, mengecam keras aksi biadab tersebut. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan terus bekerja untuk menangkap pelaku dan memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang.

Kekerasan seperti itu menunjukkan bagaimana OPM menggunakan taktik intimidasi untuk menanamkan ketakutan di masyarakat. Tindakan semacam ini bertujuan merusak stabilitas wilayah dan mengganggu proses demokrasi yang sedang berlangsung. Aparat keamanan pun telah meningkatkan pengawasan di daerah-daerah rawan konflik guna memastikan pesta demokrasi tingkat daerah itu dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Pilkada Serentak 2024 menjadi momen penting bagi masyarakat Papua untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan dalam menolak provokasi OPM. Ajang ini adalah bukti bahwa masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memiliki kesadaran politik yang semakin matang. Pilkada tersebut juga mencerminkan semangat masyarakat untuk menciptakan perubahan positif dan membangun Papua yang lebih maju.

Masyarakat Papua telah banyak belajar dari sejarah bahwa narasi separatis hanya membawa perpecahan, konflik, dan kerugian bagi warga setempat. Sebaliknya, partisipasi aktif dalam proses demokrasi memberikan peluang nyata untuk mengubah wajah Papua menjadi wilayah yang sejahtera dan damai.

Dengan memilih pemimpin yang tepat, Papua dapat melanjutkan berbagai program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah pusat, termasuk di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Penting untuk diingat bahwa Pilkada Serentak 2024 bukan sekadar rutinitas politik, melainkan momentum strategis untuk memperkuat integrasi Papua dalam NKRI. Dengan melibatkan diri secara aktif dalam proses demokrasi tersebut, masyarakat Papua menunjukkan bahwa mereka memiliki tekad kuat untuk mempertahankan keutuhan wilayah dan memajukan kehidupan bermasyarakat.

Sikap tegas terhadap OPM juga merupakan sinyal kuat kepada dunia bahwa Papua tidak akan tergoyahkan oleh propaganda separatis. Sebaliknya, masyarakat Papua semakin matang dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk upaya provokatif yang dilakukan oleh kelompok separatis.

Pilkada Serentak 2024 menjadi bukti nyata bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia yang siap melangkah lebih maju di bawah kepemimpinan yang dipilih melalui mekanisme demokrasi.

Momentum Pilkada Serentak 2024 tidak hanya mencerminkan kedewasaan politik masyarakat Papua, tetapi juga menunjukkan bahwa rakyat Papua memiliki semangat kebersamaan yang kuat untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dengan sikap tegas menolak provokasi OPM, masyarakat Papua mengirimkan pesan bahwa kedamaian dan kemajuan adalah prioritas utama. Hal ini sekaligus memperlihatkan optimisme bahwa Papua mampu berkembang menjadi wilayah yang damai, sejahtera, dan harmonis di masa depan.

)* Mahasiswa Papua tinggal di Bali

Kaltim – Pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI Kemkomdigi) memasang akses internet di 15 lokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Sekolah SDN 022 Penajam, Muhammad Syaifuddin, mengungkapkan rasa syukurnya atas penguatan jaringan internet di sekolahnya. “Dengan jaringan ini, kami lebih mudah mengunduh data dapodik. Harapannya fasilitas ini semakin bermanfaat di masa depan,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan Fahnur, seorang guru di SDN 022 Penajam. Menurutnya, kondisi ini membawa perubahan signifikan, terutama dalam mengurangi kesenjangan akses internet di wilayah tersebut.

“Alhamdulillah, dengan bantuan BAKTI, akses internet kini lebih mudah dan cepat. Kami tidak lagi harus keluar sekolah untuk mendapatkan sinyal, terutama saat pelaksanaan asesmen nasional yang berlangsung secara daring,” katanya.

Akses internet disediakan melalui pemasangan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) di fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah dan layanan pemerintahan. Beberapa sekolah penerima layanan ini di antaranya SDN 022 Penajam di Desa Sepan, SMPN 6 Penajam Paser Utara di Desa Semoi Dua, serta Madrasah Aliyah Sepaku di Desa Pemaluan.

Keberadaan akses internet ini didukung oleh Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1), yang menggunakan teknologi Very High-Throughput Satellite (VHTS) untuk menyediakan layanan broadband berkualitas tinggi. Satelit ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan kabel serat optik atau BTS. Hingga Agustus 2024, SATRIA-1 telah menjangkau 18.715 titik di seluruh Indonesia, dengan lebih dari 8.850 titik difokuskan untuk sektor pendidikan.

Peningkatan akses internet ini membawa dampak positif bagi pendidikan di Penajam Paser Utara. Selain mempermudah pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), akses ini juga membantu siswa dan guru mendapatkan materi pembelajaran secara daring.

Guru dan siswa tidak lagi harus bepergian untuk mencari sinyal internet, sehingga waktu belajar dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Selain itu, biaya yang sebelumnya dikeluarkan untuk langganan internet juga berkurang, mengurangi beban ekonomi bagi orang tua siswa.

Melalui upaya ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan IKN sebagai bagian dari transformasi digital yang mendukung masa depan Indonesia yang lebih maju dan inklusif.

Oleh: Nurul Janida )*
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berkelanjutan. Sinergitas antarlembaga negara menjadi elemen kunci dalam memastikan pelaksanaan proyek strategis ini berjalan sesuai rencana, transparan, dan akuntabel.

IKN, yang terletak di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dirancang sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia menuju masa depan yang modern dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara Otorita IKN (OIKN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, pemerintahan Prabowo berhasil membangun tata kelola pembangunan yang baik.

Baru-baru ini, Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono memaparkan laporan dan rencana kerja terkait pembangunan IKN kepada BPK RI. Pemaparan tersebut dilakukan untuk memastikan proyek IKN berjalan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparansi tinggi, dan akuntabilitas yang kokoh.

Dalam pemaparannya, Kepala OIKN menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pembangunan IKN tetap sejalan dengan visi strategis yang telah ditetapkan. Dengan dukungan penuh dari BPK RI sebagai lembaga pengawas, proses pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih terarah, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.

Kunjungan BPK RI ke kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di Sepaku, PPU, menjadi bukti nyata pengawasan aktif terhadap proses pembangunan IKN. Selama kunjungan, BPK RI meninjau sejumlah lokasi strategis, termasuk rumah susun aparatur sipil negara (ASN), Plaza Seremoni, embung MBH, dan Taman Kusuma Bangsa.

Pengawasan ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melibatkan lembaga negara untuk menjaga kelancaran pembangunan. BPK RI juga memberikan apresiasi atas kemajuan yang telah dicapai serta menekankan pentingnya menjaga tata kelola anggaran tetap berjalan secara akuntabel.

OIKN terus mengedepankan prinsip transparansi dalam melaksanakan proyek pembangunan IKN. Dengan melibatkan BPK RI dalam pemantauan, OIKN menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan sebagai pilar utama dalam pembangunan berskala besar ini.

Kolaborasi antara OIKN dan BPK RI tidak hanya mencakup pengawasan teknis, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya yang mendukung keberlanjutan IKN. Sinergi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan, di mana pengawasan menjadi bagian integral dari setiap tahapan proyek.

Dalam diskusi antara OIKN dan BPK RI, aspek akuntabilitas keuangan menjadi fokus utama. Lembaga pengawas ini memberikan masukan strategis untuk memastikan dana yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal, mendukung pencapaian tujuan jangka panjang IKN.

Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, mengapresiasi perkembangan pembangunan IKN. Ia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian harus terus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran dan sumber daya.

Sinergitas ini juga mencerminkan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang kolaboratif. Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung keberlanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, BPK RI memberikan perhatian khusus pada rencana pengelolaan lingkungan yang menjadi bagian integral dari pembangunan IKN. Proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga model pembangunan yang ramah lingkungan.

OIKN terus bekerja keras untuk memastikan setiap tahapan pembangunan dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan. Dalam laporan yang disampaikan kepada BPK RI, OIKN memaparkan langkah-langkah strategis untuk mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proyek IKN.

Transparansi yang ditunjukkan OIKN dalam pelaksanaan proyek ini mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Pendekatan ini menjadi contoh nyata bagaimana tata kelola yang baik dapat membangun kepercayaan publik terhadap proyek besar pemerintah.

Sinergi antara OIKN dan BPK RI juga memperlihatkan pentingnya pengawasan konstruktif. Dengan adanya pengawasan aktif, risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan proyek dapat diminimalisasi sejak dini.

Keterlibatan BPK RI dalam pembangunan IKN menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan sebuah proyek berskala besar membutuhkan kerja sama lintas lembaga. Pemerintahan Prabowo menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan pembangunan.

Proyek IKN diharapkan menjadi simbol kebangkitan Indonesia sebagai bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global. Sebagai ibu kota masa depan, IKN dirancang untuk mencerminkan visi pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Selain itu, pembangunan IKN juga menempatkan aspek sosial sebagai prioritas. Dengan menyediakan fasilitas seperti rumah susun untuk ASN dan ruang publik seperti Taman Kusuma Bangsa, proyek ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Prabowo Subianto berhasil menunjukkan bahwa kolaborasi antara lembaga negara dapat menciptakan sinergi yang berdampak signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan transparan, proyek IKN diharapkan menjadi contoh bagaimana pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sebagai simbol transformasi nasional, IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan baru, tetapi juga cerminan semangat bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan. Sinergitas antarlembaga menjadi fondasi kokoh dalam mewujudkan visi besar ini secara nyata.
)* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

JAKARTA — Pemerintah Indonesia akan memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang PPN dan diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Langkah strategis ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan pemerataan kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Dwi Astuti, menegaskan bahwa hasil dari kebijakan ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah.

“Hal ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah. Pemerintah telah mempersiapkan skema subsidi dan bantuan sosial agar kenaikan tarif ini tidak menjadi beban,” ujarnya.

Dwi juga menekankan bahwa penerimaan pajak dari kebijakan ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menyebut bahwa kenaikan tarif PPN ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Menurutnya, kebutuhan dana pembangunan yang terus meningkat memerlukan sumber pendanaan yang memadai, salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak.

“Esensi dasar dari kebijakan ini adalah negara membutuhkan dana untuk pembangunan yang kemudian akan dinikmati masyarakat. Kenaikan tarif PPN ini telah melalui persetujuan DPR sebagai representasi rakyat,” ungkap Prianto.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan rasio pajak (tax ratio), memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk menjalankan belanja publik (public spending) yang bersifat ekspansif.

Sementara itu, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, menyoroti pentingnya kebijakan fiskal seperti kenaikan tarif PPN dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Dian, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan dengan berbagai rencana kebijakan yang ekspansif di masa depan.

“Kita tahu ke depan, pemerintah berencana menjalankan banyak kebijakan ekspansif. Kenaikan PPN ini diharapkan menjadi instrumen pendukung yang dapat memberikan jaring pengaman jika terjadi dampak tertentu akibat kenaikan tersebut,” jelasnya.

Ia optimistis bahwa kebijakan ini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap percepatan pembangunan, termasuk penguatan daya saing ekonomi Indonesia di tengah persaingan global.
Kebijakan tarif PPN 12% mencerminkan upaya pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dengan fokus pada pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kenaikan tarif ini, pemerintah juga berkomitmen untuk memperkuat program-program sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT), subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke pelosok. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi tetapi juga menciptakan pemerataan kesejahteraan yang menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa.
Dengan berbagai langkah mitigasi dan kebijakan pendukung, tarif PPN 12% diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengganggu daya beli masyarakat. Kebijakan ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Oleh: Merry Silalahi *)

Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), adalah langkah strategis pemerintah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemerataan ekonomi. Meski kebijakan ini memicu berbagai pandangan di tengah masyarakat, penting untuk menempatkan fokus pada manfaat yang diharapkan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara, pajak memiliki peran vital dalam menopang beragam program pemerintah, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Berdasarkan target pemerintah, pendapatan negara pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp2.996,9 triliun, dengan kontribusi pajak sebesar 80 persen dari total tersebut. Dari sudut pandang ini, peningkatan PPN menjadi 12 persen menjadi bagian integral untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah ini bukan hanya soal menaikkan angka, tetapi juga merupakan kebijakan strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan pembangunan nasional dapat dibiayai secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, PPN dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kenaikan tarif ini tentu memiliki implikasi langsung pada biaya produksi dan harga jual barang, terutama di sektor mikro. Beberapa pihak menyampaikan kekhawatiran bahwa tambahan beban ini dapat mengurangi profitabilitas pelaku usaha kecil dan memengaruhi daya beli masyarakat. Namun, pemerintah telah menyusun kebijakan yang mengedepankan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, bahan pokok, transportasi, dan sosial dikecualikan dari kenaikan PPN. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa kebijakan tersebut telah melalui kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPR RI, akademisi, dan praktisi.

Di sisi lain, penting untuk memahami bahwa dampak kebijakan ini juga bergantung pada bagaimana implementasi dan edukasi terhadap masyarakat dilakukan. Edukasi yang masif diperlukan agar publik memahami bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak semata-mata demi meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Thoriq Majiddanor menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha dan pakar, untuk menjelaskan manfaat kebijakan ini secara menyeluruh. Sosialisasi yang melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat meluruskan pandangan negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

Kenaikan PPN juga diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dana yang terkumpul dari kebijakan ini dapat diarahkan untuk program pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Dengan pemerataan pembangunan, akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja akan meningkat, sehingga tercipta siklus ekonomi yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan PPN 12 persen menjadi lebih dari sekadar angka dalam sistem perpajakan; ia adalah instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang lebih adil dan merata.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa tantangan akan muncul, terutama bagi sektor tertentu seperti perkebunan sawit. Beban tambahan akibat PPN ini berpotensi dirasakan oleh petani kecil yang tidak memiliki legalitas sebagai PKP. Dalam konteks ini, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengusulkan agar pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan harga tandan buah segar (TBS) tetap stabil. Usulan ini relevan karena menjaga stabilitas harga dapat membantu petani menanggung beban pajak tanpa merugikan kesejahteraan mereka secara signifikan.

Penting juga untuk melihat kenaikan PPN dari perspektif global. Banyak negara maju yang memberlakukan tarif pajak konsumsi lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia yang baru masih kompetitif di kawasan regional dan internasional. Dengan demikian, kekhawatiran bahwa kebijakan ini akan melemahkan daya saing ekonomi nasional dapat diredam dengan pengelolaan yang tepat dan komunikasi kebijakan yang efektif.

Lebih jauh, langkah ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor informal. Dengan sistem yang lebih transparan dan penegakan hukum yang konsisten, penerapan PPN dapat mendorong integrasi sektor informal ke dalam ekonomi formal. Hasilnya, basis pajak yang lebih luas akan tercipta, sehingga ketergantungan pada kelompok tertentu dapat dikurangi. Hal ini menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Bagi pemerintah, tantangan utama adalah memastikan bahwa kenaikan tarif ini tidak membebani masyarakat rentan secara berlebihan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap implementasi di lapangan harus diperketat. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tambahan penerimaan yang diperoleh digunakan secara optimal untuk program-program yang benar-benar memberi dampak langsung pada rakyat.

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen adalah sebuah langkah berani dan visioner yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi ekonomi nasional. Langkah ini bukan hanya tentang menciptakan pendapatan tambahan, tetapi juga tentang membangun pondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari semua pihak, kebijakan ini dapat menjadi katalisator menuju pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.

*) Pengamat Ekonomi dari Tirta Pundi Institute

Dompu, NTB – Kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM disambut gembira oleh para petani di Dompu, Nusa Tenggara Barat. Abdul Gani, Ketua Kelompok Tani Si Ale III, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat membantu petani yang tengah kesulitan modal untuk bertani.

“Penghapusan utang ini sangat membantu kami di saat kami kesulitan untuk memulai tanamannya. Selama ini kami berupaya mandiri tanpa kredit dari bank,” kata Abdul Gani.

Menurutnya, beberapa tahun terakhir, anggota kelompok tani di Dompu memilih untuk tidak mengambil kredit karena beban cicilan Kredit Usaha Tani (KUT) yang belum terbayar. Bahkan, meskipun hasil panen menurun pasca-pandemi, mereka tetap berusaha untuk bertahan tanpa tambahan utang.

“Kami sangat bersyukur atas kebijakan ini, terima kasih Pak Prabowo yang berpihak pada petani,” tambahnya.

Abdul Gani berharap agar kebijakan ini segera direalisasikan, agar dapat kembali merangsang semangat petani untuk menggarap lahan mereka. Dengan demikian, hasil pertanian yang melimpah dapat mendukung upaya Presiden Prabowo dalam menciptakan ketahanan pangan nasional.

Kabupaten Dompu, yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, diharapkan bisa terus berkontribusi dalam mencapainya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, juga memberikan apresiasi terhadap langkah konkret Presiden Prabowo yang menghapuskan utang-utang bagi petani, nelayan, dan UMKM. Dalam keterangannya, Saan menilai kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu sektor-sektor yang terpuruk akibat beban utang.

“Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen keberpihakannya terhadap petani dan nelayan dengan menghapuskan utang mereka. Dengan kebijakan ini, mereka bisa fokus mengembangkan usaha tanpa terbebani oleh piutang,” kata Saan.

Kebijakan ini pun disambut positif oleh banyak pihak, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Di antaranya, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian dan kelautan.

Sebelumnya, pada 5 November 2024, Presiden Prabowo menandatangani PP Nomor 47 Tahun 2024, yang mengatur penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban ekonomi petani dan nelayan, serta mendorong mereka untuk terus berkembang tanpa adanya tekanan finansial yang membebani.

Oleh: Nadia Putri Ningsih )*
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui berbagai inisiatif strategis, pemerintahan Prabowo memprioritaskan pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi untuk membantu UMKM naik kelas. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar lokal dan global, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pelatihan dan pendampingan terbukti menjadi salah satu langkah yang efektif dalam memberdayakan UMKM.

Di berbagai daerah, berbagai inisiatif pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Di Sukabumi, misalnya, pelatihan bertajuk UMKM Naik Kelas berhasil memberikan keterampilan dan pengetahuan baru kepada para pelaku usaha kecil. Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menyatakan bahwa kegiatan ini membantu pelaku usaha menggali potensi produk lokal dan memperluas jangkauan pasarnya. Inisiatif ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk membangun UMKM yang lebih kuat.

Di Tangerang Selatan, digitalisasi menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Pelatihan digital marketing yang diadakan oleh Gerai Lengkong bersama Telkomsel memberikan solusi konkret bagi pelaku usaha yang sebelumnya menghadapi kendala pemasaran. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Bachtiar Priyambodo, menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang gagap teknologi, sehingga program ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM tidak hanya mampu meningkatkan omzet, tetapi juga memperluas jangkauan pasar mereka, bahkan hingga ke level internasional.

Tidak hanya di perkotaan, pemberdayaan UMKM juga menyentuh wilayah pedesaan. Di Desa Lebo, Kabupaten Batang, Universitas Diponegoro (Undip) memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM setempat. Pendampingan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari renovasi stasiun kerja, pengadaan alat produksi, hingga pelatihan pembukuan sederhana dan pemasaran digital. Ketua Tim PKUM Undip, Evi Setiawati, menegaskan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung produktivitas UMKM di pedesaan.

Pemerintahan Presiden Prabowo menyadari bahwa keberlanjutan perekonomian nasional tidak dapat terlepas dari kontribusi UMKM. Oleh karena itu, kebijakan nasional dirancang untuk memastikan bahwa UMKM memiliki akses terhadap pelatihan, pendampingan, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan mereka. Pemerintah menargetkan agar UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang hingga menembus pasar global.

Salah satu kebijakan strategis adalah mendorong digitalisasi UMKM. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku UMKM dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi operasional. Pemerintah, bersama mitra seperti Telkomsel, menyediakan solusi digital yang dirancang khusus untuk kebutuhan UMKM, seperti kartu by.U yang memberikan akses komunikasi tanpa hambatan. Digitalisasi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan, termasuk kendala pemasaran yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pelatihan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan komunitas lokal, dirancang untuk memberikan keterampilan baru kepada pelaku usaha. Dengan keterampilan yang lebih baik, pelaku UMKM diharapkan mampu berinovasi dan menciptakan produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar.

Pendampingan juga menjadi elemen penting dalam kebijakan pemberdayaan UMKM. Pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha dalam mengelola bisnis mereka, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan non-teknis yang dibutuhkan untuk berkembang. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku UMKM tidak merasa sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perizinan, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran.

Keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak hanya berdampak pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi perekonomian nasional. UMKM yang berkembang mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, UMKM yang berhasil naik kelas juga dapat menjadi mitra strategis dalam rantai pasok industri besar, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk sektor swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pertumbuhan UMKM.

Melalui pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmennya dalam mendorong UMKM naik kelas. Kebijakan ini tidak hanya menciptakan pelaku usaha yang lebih mandiri dan kompetitif, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, UMKM diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaya saing di kancah global.

Pemberdayaan UMKM bukan hanya tentang meningkatkan omzet atau ekspansi pasar, tetapi juga tentang menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berdampak luas. Dengan kebijakan yang berpihak pada UMKM, pemerintahan Prabowo telah memberikan harapan baru bagi jutaan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Harapan ini tidak hanya menjadi milik para pelaku UMKM, tetapi juga milik bangsa Indonesia yang menginginkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

)* Penulis adalan Pengamat Ekonomi Kerakyatan

Jakarta – Pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas utama dalam visi besar Pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi generasi muda Indonesia, yang akan menjadi penentu bagi terwujudnya Indonesia Emas pada 2045. Sejalan dengan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) turut berperan aktif dalam memastikan bahwa peredaran narkoba tidak mengancam masa depan bangsa.

Komjen Pol Wahyu Widada, Kepala Bareskrim Polri, menegaskan bahwa pemberantasan narkoba merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, terutama generasi muda, yang menjadi tulang punggung masa depan Indonesia. “Narkoba sangat berbahaya, bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Kami berkomitmen untuk mengungkap dan memberantas jaringan narkoba, guna melindungi generasi muda yang menjadi harapan besar bagi Indonesia di masa depan,” ujar Wahyu.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah, Polri telah berhasil mengungkap sejumlah kasus besar terkait peredaran narkoba. Salah satu yang terbaru adalah pengungkapan sebuah clandestine laboratory atau pabrik narkoba jenis hashish yang ditemukan di sebuah vila dan kafe di Uluwatu, Bali. Pengungkapan ini bermula dari penindakan di Yogyakarta pada September 2024, yang kemudian mengarah pada jaringan narkoba yang beroperasi di Bali. Dalam penggerebekan tersebut, empat orang pelaku berhasil ditangkap dan dijerat dengan berbagai pasal yang mengancam hukuman berat.

Penindakan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya pemberantasan narkoba secara menyeluruh, dari hulu ke hilir. Dalam rangka memperkuat upaya ini, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan membentuk sebuah desk khusus untuk pemberantasan narkoba yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal Listyo, dalam kapasitasnya sebagai Kapolri, telah menginstruksikan jajarannya untuk terus mengintensifkan operasi pemberantasan narkoba. “Perintah dari Bapak Presiden dan Kapolri sangat jelas, yakni untuk menindak tegas seluruh bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba, dari tingkat pengedar hingga produsen,” tegas Wahyu Widada.

Selain upaya penegakan hukum, pemerintah juga gencar mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan. Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) telah bekerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk membangun sistem pencegahan yang lebih komprehensif, serta memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memberantas peredaran narkoba.

Kasus-kasus narkoba yang terungkap menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi oleh negara dalam memberantas peredaran barang haram ini. Namun, dengan tekad dan komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum, Indonesia yakin bisa mencapai Indonesia Emas 2045 yang bebas dari ancaman narkoba, memberikan harapan baru bagi kemajuan bangsa.