Arsip Bulanan: Juli 2025

Jakarta – Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperluas akses usaha produktif masyarakat, pemerintah terus mendorong optimalisasi penggunaan Dana Desa untuk pengembangan koperasi desa. Salah satu inisiatif strategis yang kini mulai digerakkan adalah pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah kolektif bagi warga desa dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah saat ini tengah merancang skema pembiayaan bagi Koperasi Desa Merah Putih yang akan digerakkan di desa-desa seluruh Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk mendorong bank dan lembaga keuangan lainnya menyalurkan pembiayaan kepada Koperasi Desa Merah Putih.

“Kalau ini adalah unit usaha yang punya aktivitas ekonomi keuangan yang bisa men-generate, menghasilkan pendapatan, teoretis ya dalam hal ini, maka dia bisa pinjam dari bank,” kata Sri Mulyani.

Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa perbankan tentu memiliki kekhawatiran, apalagi jika kapasitas desa dalam mengelola usaha masih minim. Oleh karena itu, pihaknya mencoba mengkombinasikan agar dana desa dapat menjadi semacam penjamin.

“Kami di Kementerian Keuangan, melalui dana desa yang sekitar Rp 70 triliun per tahun, maka dia bisa menjadi semacam katalis maupun sebagai penjamin, sehingga kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan bahwa koperasi bisa menjadi sarana ekonomi strategis di desa. Fungsi koperasi dapat mencakup penjualan produk pertanian, simpan pinjam, bahkan penyediaan layanan seperti apotek atau distribusi LPG. Namun, pihaknya juga mengakui kapasitas desa dalam mengelola usaha sangat bervariasi.

Sri Mulyani mengatakan bahwa struktur yang sedang dibahas pemerintah saat ini yaitu bagaimana dana desa dihubungkan dengan koperasi sehingga bisa menjadi milik anggota. Dengan begitu, bisa memberikan keyakinan bahwa koperasi tersebut akan dikelola dengan baik.

Untuk memastikan tata kelola yang baik, pemerintah akan mendorong pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Lembaga perbankan juga diminta melakukan penilaian kapasitas dan kesiapan koperasi sebelum memberikan pinjaman.

Ke depan, pemerintah menargetkan ribuan desa dapat memiliki Koperasi Merah Putih yang sehat dan produktif. Hal ini sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas yang dimulai dari desa, serta memperkuat semangat gotong royong dan nasionalisme dalam pengelolaan ekonomi lokal.***

Oleh: Dewi Suryani*

Langkah diplomatik yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam membangun hubungan perdagangan internasional kembali membuahkan hasil nyata. Penurunan tarif impor oleh Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen mencerminkan keberhasilan strategi negosiasi yang tak hanya tangguh di atas meja diplomasi, tetapi juga cermat dalam membaca peluang geopolitik dan ekonomi global. Pencapaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tarif terendah di Asia Tenggara dalam skema tarif baru yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, bahkan lebih rendah dibanding Vietnam yang tarifnya dipatok 20 persen.

Keberhasilan ini bukan terjadi secara kebetulan. Ia merupakan buah dari perundingan intensif antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam dinamika global yang makin kompetitif, keberanian Presiden Prabowo untuk terjun langsung ke jantung diplomasi perdagangan adalah bukti kepemimpinan yang proaktif dan visioner. Selain itu, keberhasilan ini juga tak lepas dari peran strategis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang memimpin tim negosiasi tarif resiprokal dengan penuh determinasi.

Penurunan tarif ini memberi dampak ganda yang strategis. Pertama, dari sisi daya saing ekspor Indonesia. Tarif 19 persen menjadikan produk Indonesia lebih menarik di pasar AS dibanding produk dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia (25 persen), Thailand dan Kamboja (36 persen), bahkan Myanmar dan Laos yang menghadapi tarif hingga 40 persen. Dalam konteks global supply chain, hal ini membuka ruang lebih luas bagi produk manufaktur, pertanian, hingga barang hasil hilirisasi mineral Indonesia untuk mengisi ceruk pasar Amerika yang sebelumnya sulit dijangkau akibat hambatan tarif tinggi.

Kedua, dari sisi investasi, tarif rendah menjadi insentif tidak langsung bagi pelaku usaha global untuk menanamkan modal di Indonesia. Investor, terutama di sektor manufaktur dan ekspor, akan melihat Indonesia sebagai basis produksi yang lebih efisien untuk menjangkau pasar Amerika. Dibandingkan menempatkan pabrik di negara yang menghadapi tarif lebih tinggi, Indonesia kini menawarkan efisiensi biaya yang lebih kompetitif, sekaligus stabilitas politik dan ekonomi yang terbukti kuat di kawasan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyebutkan bahwa pencapaian ini adalah sebuah lompatan yang signifikan. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tarif 19 persen ini tidak bisa disebut sebagai keberhasilan kecil. Justru sebaliknya, ini adalah hasil dari perjuangan luar biasa tim negosiasi Indonesia yang dipimpin langsung oleh pejabat tingkat tinggi negara. Bahkan, jika diibaratkan, pagar perdagangan setinggi 32 persen yang semula menghalangi ekspor Indonesia kini telah diturunkan secara substansial, membuka jalan yang lebih lebar menuju pasar Amerika.

Lebih jauh, para analis ekonomi memandang positif dampak tarif baru ini terhadap neraca perdagangan Indonesia. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyebutkan bahwa meskipun AS mengenakan tarif 19 persen, hal ini tidak akan memperlebar defisit dagang. Barang-barang yang dikenakan tarif sejatinya tetap dibutuhkan oleh Indonesia. Artinya, terjadi pergeseran dalam sumber impor tanpa mengganggu nilai transaksi secara keseluruhan.

Justru sebaliknya, Wijayanto menilai bahwa tarif yang lebih rendah dari AS akan menjadi peluang besar untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Amerika. Saat ini, meskipun ekspor ke AS hanya menyumbang sekitar 9,9 persen dari total ekspor nasional, kontribusinya terhadap surplus perdagangan mencapai 45 persen. Dengan tarif baru yang lebih ringan, potensi pertumbuhan ekspor ke AS dipastikan akan meningkat, yang pada akhirnya memperkuat surplus neraca dagang nasional.

Senada, Global Markets Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai bahwa dampak terhadap neraca dagang RI akan sangat minimal. Barang-barang yang diimpor dari AS umumnya adalah produk strategis yang tetap dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Bahkan, jika terjadi pergeseran mitra dagang, misalnya dari Singapura atau negara Timur Tengah ke Amerika Serikat, maka posisi Indonesia tetap tidak dirugikan secara ekonomi. Di sisi ekspor, performa komoditas unggulan Indonesia seperti nikel hasil hilirisasi, kelapa sawit, dan batu bara tetap menjadi penopang utama surplus perdagangan.

Dari perspektif makroekonomi dan geostrategis, keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang tidak hanya mampu menjaga kemandirian politik luar negeri, tetapi juga secara aktif mengamankan kepentingan nasional di ranah global. Dalam era di mana proteksionisme kembali menguat di negara-negara maju, kemampuan Indonesia untuk menegosiasikan tarif lebih rendah dari negara lain merupakan pencapaian langka yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

Penurunan tarif impor AS terhadap produk Indonesia menjadi 19 persen adalah kemenangan diplomasi ekonomi yang harus dirayakan dan dijadikan pijakan strategis untuk langkah berikutnya. Momentum ini akan ditindaklanjuti dengan strategi penguatan industri ekspor, peningkatan kualitas produk nasional, dan penciptaan ekosistem investasi yang proaktif dan inklusif. Dengan demikian, Indonesia tak hanya tampil sebagai negara yang berhasil menegosiasikan tarif terendah di ASEAN, tetapi juga menjadi magnet utama bagi arus investasi dan perdagangan global di kawasan.

*Penulis merupakan Analis Kebijakan Perdagangan Internasional

Oleh : Rivka Mayangsari*)

Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menetapkan tarif impor baru sebesar 19 persen bagi sejumlah produk asal Indonesia dinilai sebagai peluang strategis bagi peningkatan ekspor nasional. Kebijakan ini bukan hanya tidak mengganggu stabilitas neraca perdagangan Indonesia, tetapi justru dapat menjadi katalis positif dalam memperkuat kinerja perdagangan luar negeri RI, terutama di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan bahwa pengenaan tarif impor 19 persen terhadap barang-barang dari Indonesia tidak akan memperlebar defisit perdagangan Indonesia. Sebelumnya, tarif impor AS terhadap produk Indonesia sempat menyentuh angka 32 persen, namun kini diturunkan menjadi 19 persen. Dalam pernyataan resminya, Trump menyebut bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan dagang baru, yang juga menyebutkan bahwa AS tidak akan mengenakan tarif tambahan terhadap ekspor Indonesia.

Menurut Wijayanto, penurunan tarif ini harus dilihat sebagai sinyal positif. Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang terkena tarif tersebut merupakan produk-produk yang tetap dibutuhkan oleh Indonesia dan bukan termasuk kategori yang akan berdampak negatif pada defisit perdagangan. Yang terjadi hanyalah perubahan komposisi mitra dagang. Dengan kata lain, akan terjadi pergeseran sumber impor dari negara lain, namun nilai total transaksi perdagangan akan tetap stabil dan terkendali.

Lebih jauh, Wijayanto menilai bahwa tarif rendah ini sebenarnya membuka ruang yang sangat luas bagi peningkatan ekspor Indonesia. Dalam pandangannya, kondisi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong penetrasi produk Indonesia di pasar AS, terutama untuk komoditas yang saat ini memiliki daya saing tinggi seperti alas kaki, tekstil, karet, hingga produk turunan kelapa sawit.

Hal senada disampaikan oleh Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto. Ia menilai bahwa dampak tarif terhadap neraca perdagangan Indonesia sangat minimal. Menurutnya, sebagian besar barang yang diimpor dari AS merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, jika pun terjadi penyesuaian atau pergeseran dalam rantai pasok perdagangan, stabilitas neraca tetap dapat dijaga dengan baik.

Myrdal juga menyoroti bahwa ketahanan neraca perdagangan Indonesia saat ini ditopang oleh kinerja sektor hilirisasi mineral, terutama nikel, serta ekspor unggulan lainnya seperti kelapa sawit dan batu bara. Komoditas-komoditas ini telah menjadi tulang punggung surplus neraca dagang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tambahan peluang dari tarif impor AS yang lebih rendah, potensi ekspor ke pasar global, khususnya Amerika, semakin terbuka lebar.

Lebih lanjut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, turut memberikan pandangan terhadap keputusan Presiden AS tersebut. Ia menilai bahwa penurunan tarif impor tersebut tidak lepas dari diplomasi ekonomi yang telah dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pandangannya, hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia dan AS telah menghasilkan kebijakan yang menguntungkan kedua pihak.

Trenggono mengungkapkan bahwa AS merupakan pasar utama bagi produk perikanan Indonesia. Ia menekankan bahwa nilai ekspor produk perikanan nasional ke pasar AS telah mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 2 miliar dolar AS setiap tahunnya. Dengan penurunan tarif impor ini, ekspor produk perikanan Indonesia seperti udang, tuna, dan kepiting diperkirakan akan semakin meningkat dan lebih kompetitif di pasar global.

Tidak hanya berhenti di pasar AS, Trenggono juga menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus memperluas jangkauan ekspor ke berbagai negara strategis lainnya. Beberapa di antaranya adalah Uni Eropa, China, dan Jepang, yang selama ini juga menjadi tujuan utama ekspor produk laut Indonesia. Dengan strategi diversifikasi pasar dan penguatan daya saing produk, sektor perikanan Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Kebijakan tarif baru dari AS ini juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor manufaktur dan industri kreatif Indonesia. Para pelaku usaha, khususnya UMKM dan eksportir nasional, didorong untuk merespons kebijakan ini dengan meningkatkan kualitas, efisiensi produksi, dan diversifikasi produk agar mampu memenuhi permintaan pasar global yang semakin kompetitif.

Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung para pelaku ekspor. Berbagai insentif ekspor, pembiayaan, dan pelatihan teknis terus disalurkan untuk memastikan produk Indonesia mampu bersaing secara berkelanjutan di pasar internasional. Selain itu, upaya penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi terus dilakukan agar jalur ekspor semakin efisien dan tidak memberatkan pelaku usaha.

Kebijakan tarif impor baru dari Presiden Trump seharusnya tidak dilihat sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat posisi di pasar global. Penurunan tarif menjadi 19 persen merupakan sinyal bahwa AS masih melihat potensi besar dari produk-produk Indonesia, sekaligus membuka ruang diplomasi ekonomi yang lebih strategis di masa depan.

Dengan kesiapan sektor ekspor nasional, kekuatan hilirisasi komoditas unggulan, serta dukungan penuh dari pemerintah pusat, Indonesia diyakini mampu mengubah tantangan global menjadi peluang nyata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Momentum ini harus dijaga agar ekspor Indonesia terus melaju dan menjadi penopang utama kebangkitan ekonomi nasional.

*) Pemerhati Ekonomi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan komoditas ekspor nasional guna merespons kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat. Dalam kesepakatan bilateral yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump melalui media sosialnya, disebutkan bahwa tarif untuk produk Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen. Penurunan ini menjadi hasil pembicaraan langsung antara Trump dan Presiden Prabowo Subianto.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai pencapaian ini merupakan keberhasilan tim negosiator Indonesia yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwa Trump tidak menambahkan tarif 10 persen tambahan karena Indonesia adalah anggota penuh BRICS.

“Indonesia memiliki beberapa pekerjaan rumah. Pertama, kesepakatan ini harus segera dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral agar tidak menimbulkan klaim dari negara anggota WTO lain atas dasar prinsip Most Favored Nations,” ujar Hikmahanto,

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing dengan masuknya produk-produk AS. Jika tidak diantisipasi, maka cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi dan pangan akan menjadi taruhan besar.

Senada dengan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengapresiasi penurunan tarif tersebut sebagai hasil negosiasi yang cukup positif. Ia menyebut bahwa tarif 19 persen masih memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga daya saing, terutama bagi produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, furniture, dan hasil perikanan.

“Masih ada ruang untuk negosiasi agar mendapatkan tarif lebih rendah. Dan kami mendukung langkah pemerintah yang berkomitmen mengimpor komoditas strategis dari AS seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, hingga crude oil yang memang dibutuhkan industri kita,” kata Shinta.

Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan sejumlah usulan mitigasi kepada pemerintah guna memastikan transisi industri berjalan lancar. Termasuk di antaranya adalah perluasan pasar ekspor ke negara-negara non tradisional dan percepatan agenda deregulasi nasional.

“Pemerintah masih menyusun detail teknis dari kesepakatan perdagangan tersebut. Kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta pun dinilai krusial untuk menjaga kestabilan ekspor dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang,” jelasnya.

Jakarta – Pemerintah Indonesia menyambut positif pengumuman tarif impor terbaru dari Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif baru sebesar 19%, turun signifikan dari sebelumnya yang mencapai 32%.

Tarif ini lebih rendah dibandingkan yang diterapkan untuk negara tetangga seperti Vietnam (20%) dan Filipina (20%), bahkan jauh di bawah Malaysia (25%) dan Thailand (36%). Sementara itu, AS akan tetap bebas tarif dalam mengekspor produknya ke Indonesia, sesuai kesepakatan dagang bilateral terbaru.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai kesepakatan ini sebagai tonggak baru dalam hubungan dagang antara kedua negara. Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut bahwa dirinya dan Presiden Trump sepakat untuk memasuki era baru hubungan perdagangan yang saling menguntungkan.

“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” tegasnya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai keputusan ini sebagai deal strategis yang sangat menguntungkan Indonesia. Ia menyoroti selisih tarif yang lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga sebagai peluang emas untuk menarik arus investasi baru ke Indonesia.

“Dengan adanya tarif yang lebih rendah, seharusnya akan ada potensi investasi yang masuk ke Indonesia sebesar US$ 200–300 juta dalam satu hingga dua tahun ke depan. Ini menjadi momentum untuk mendorong pengembangan kawasan industri (industrial estate),” ungkap Fakhrul.

Fakhrul menegaskan kesepakatan ini juga mencakup rencana pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh Indonesia, serta produk-produk pertanian dan energi asal AS. Tidak kalah penting, peran strategis Indonesia dalam mineral tanah jarang, tembaga, dan sumber daya alam kritikal lainnya turut diakui dalam perjanjian tersebut.

“Posisi kita dalam mineral tanah jarang, tembaga dan mineral lainnya menunjukkan posisi tawar Indonesia dimana. Sumber-sumber inilah yang nantinya akan menjadi posisi tawar di masa yang akan datang. Yang lebih penting dari sekadar tarif adalah pengakuan terhadap posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.

Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin, mengapresiasi pendekatan negosiasi yang diambil Presiden Prabowo. Bagi Indonesia masih terbuka ruang untuk memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, apalagi setelah adanya sejumlah nota kesepahaman antara perusahaan Indonesia dan mitra bisnis di sektor energi dan pertanian dari Amerika.

“Pemerintah kita sudah sangat all-out. Langkah ini membantu menutup defisit neraca perdagangan yang selama ini menjadi sorotan Presiden Trump,” jelasnya.

Dengan kesepakatan strategis ini, Indonesia kini berada dalam posisi yang lebih kompetitif di tengah dinamika ekonomi global. Pemerintah pun diharapkan mampu mengoptimalkan momentum ini untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri dan investasi di kawasan Asia Tenggara.

Jakarta – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya judi daring, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Langkah ini menjadi respons terhadap meningkatnya kasus anak-anak yang terjerat praktik perjudian digital, yang kini semakin marak akibat akses bebas terhadap teknologi.

Salah satu upaya nyata dilakukan BI dengan menggelar pameran edukatif bertajuk Bentengan, singkatan dari “Bermain dan Telusuri Uang Lewat Cerita Anak”. Pameran ini berlangsung di Museum Bank Indonesia sejak 15 Juli hingga 24 Agustus 2025. Melalui pendekatan interaktif dan narasi yang ramah anak, kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman anak-anak terhadap literasi keuangan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dunia digital.

“Jangan sampai anak-anak terjebak dalam praktik phishing, judi daring, maupun pinjaman daring ilegal. Hal-hal inilah yang kami coba ajarkan dan ingatkan kepada mereka melalui kegiatan di museum,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Jurnanto Hediawan, di Jakarta.

Pameran Bentengan mengajak anak-anak mengenali perjalanan sistem pembayaran dari masa ke masa, mulai dari sistem barter, pembayaran lewat kantor pos, hingga transformasi ke era digital. Uniknya, edukasi disampaikan lewat permainan tradisional seperti enggrang dan bakiak, yang dipadukan dengan konsep permainan modern, agar anak tetap tertarik dan aktif secara sosial.

“Bermain itu penting bagi perkembangan mereka. Dari situ mereka bisa belajar integrasi, sinergi, koordinasi, hingga membangun jejaring sosial,” jelas Jurnanto.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024, tercatat sekitar 80 ribu anak berusia 10 tahun sudah terlibat dalam praktik judi daring. Jumlah ini meningkat tajam di kelompok usia 10-20 tahun yang mencapai 440 ribu orang.

Ketua Kurator Pameran, Syefri Luwis, menambahkan bahwa mayoritas pengunjung Museum BI memang berasal dari kalangan pelajar. “Lebih dari 50% pengunjung museum ini adalah anak-anak. Pada hari biasa, kami bisa menerima hingga 13 bus dari berbagai sekolah,” tuturnya.

Dengan edukasi yang dirancang menyenangkan dan bermuatan nilai, pemerintah berharap bisa mencegah generasi muda terjerumus ke dalam praktik judi daring yang merusak masa depan mereka.

Oleh: Aulia Sofyan Harahap )*

Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah untuk memberantas praktik judi daring yang kini semakin mengkhawatirkan, terutama karena mulai menyasar kelompok usia muda, bahkan anak-anak. Di tengah kemajuan teknologi digital yang memudahkan akses informasi, muncul pula risiko penyalahgunaan, seperti judi daring, phishing, penipuan daring (scamming), dan pinjaman online ilegal.

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadapi persoalan ini terlihat dari inisiatif edukatif yang dilakukan Bank Indonesia (BI). Melalui pameran bertajuk Bentengan atau “Bermain dan Telusuri Uang Lewat Cerita Anak”, BI mencoba menyentuh lapisan paling rentan terhadap penyalahgunaan digital, yaitu anak-anak. Pameran ini digelar di Museum Bank Indonesia mulai 15 Juli hingga 24 Agustus 2025.

Pameran ini tidak hanya menyampaikan pesan melalui gambar atau teks, tetapi disusun dengan pendekatan interaktif melalui permainan tradisional seperti enggrang dan bakiak, hingga permainan modern yang dikemas sarat nilai edukatif. Anak-anak diajak mengenali perjalanan sistem pembayaran dari masa barter, transaksi lewat kantor pos, hingga transformasi digital saat ini. Lewat pendekatan ini, BI berharap anak-anak lebih memahami konsep uang, transaksi, dan juga risiko yang menyertainya di era digital.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Jurnanto Hediawan, mengingatkan bahwa anak-anak sangat rentan terjebak dalam praktik kejahatan digital seperti phishing, pinjaman online ilegal, dan judi daring. Ia menegaskan bahwa kegiatan edukasi seperti ini sangat penting untuk membentengi anak-anak dari ancaman tersebut. Menurutnya, pameran ini juga bertujuan agar anak-anak tetap bermain, sebab bermain bukan hanya aktivitas menyenangkan, tetapi juga melatih integrasi sosial, koordinasi, dan kemampuan membangun jejaring.

BI meyakini bahwa literasi keuangan harus dimulai sejak dini, khususnya agar anak-anak memahami nilai uang dan penggunaannya secara bijak, serta mampu mengenali potensi kejahatan finansial digital. Terlebih, data yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: pada 2024, sebanyak 80 ribu anak usia 10 tahun tercatat telah terjerat judi daring. Sementara itu, di rentang usia 10 hingga 20 tahun, jumlahnya melonjak hingga 440 ribu orang.

Ketua Kurator Pameran Bentengan, Syefri Luwis, menyebut bahwa anak-anak memang menjadi mayoritas pengunjung Museum Bank Indonesia. Ia menyatakan bahwa pada hari-hari biasa, museum bisa menerima hingga 13 bus dari berbagai sekolah. Fakta ini menjadi alasan kuat bagi BI untuk fokus menyampaikan pesan edukatif kepada anak-anak melalui metode yang menarik dan menyenangkan.

Langkah edukatif yang dilakukan BI merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam menekan praktik judi daring, yang tidak hanya menyasar anak-anak dan remaja, tetapi juga melibatkan kalangan dewasa. PPATK mencatat bahwa aktivitas judi daring bahkan telah merambah ke kalangan penerima bantuan sosial (bansos). Lembaga ini menemukan sebanyak 571 ribu rekening penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi daring, bahkan beberapa di antaranya terhubung dengan tindakan pidana korupsi dan pendanaan terorisme.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengonfirmasi bahwa rekening-rekening tersebut langsung diblokir, terutama setelah dilakukan verifikasi berdasarkan data nomor induk kependudukan (NIK). Ia menegaskan bahwa dana bantuan sosial tidak boleh digunakan untuk praktik menyimpang seperti judi daring. Meskipun begitu, proses verifikasi masih terus berlangsung, dan beberapa pemilik rekening yang sempat diblokir kini mulai mengurus pembukaan rekeningnya kembali ke bank setelah hasil verifikasi membuktikan tidak adanya penyalahgunaan.

Ivan juga menyampaikan bahwa data yang dipaparkan PPATK baru berasal dari satu bank saja, dan kemungkinan jumlah sebenarnya bisa lebih besar setelah proses verifikasi di bank-bank lain dilakukan. Ia menyebut bahwa dari hasil pencocokan NIK, ditemukan sejumlah penerima bansos yang tidak hanya bermain judi daring, tetapi juga terindikasi terlibat dalam tindak pidana korupsi dan pendanaan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa judi daring bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi berpotensi terkait dengan kejahatan serius lainnya.

Berdasarkan analisis awal, nilai transaksi dari aktivitas judi daring yang dilakukan oleh para penerima bansos ini mendekati angka Rp1 triliun. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya skala permasalahan yang dihadapi, sekaligus memperkuat urgensi bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus memperketat pengawasan, termasuk melalui kerja sama lintas sektor.

Langkah strategis pemerintah dalam menghadapi persoalan ini menekankan dua pendekatan utama: edukatif dan represif. Melalui pendekatan edukatif seperti yang dilakukan BI, anak-anak dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak dalam perangkap digital. Sementara melalui pendekatan represif seperti pemblokiran rekening oleh PPATK, pemerintah menunjukkan ketegasan dalam menindak pelaku maupun pihak yang menyalahgunakan dana bantuan negara.

Kombinasi keduanya menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi maraknya judi daring. Edukasi sejak dini serta penindakan tegas menjadi langkah integral dalam menyelamatkan generasi muda dan menjaga integritas sistem keuangan negara.

Dengan ancaman digital yang semakin kompleks, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari lembaga keuangan, aparat penegak hukum, hingga institusi pendidikan, menjadi kunci keberhasilan dalam pemberantasan judi daring. Pemerintah berharap, langkah-langkah yang diambil saat ini bisa menekan pertumbuhan praktik judi daring, serta menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat

Pengamat Kebijakan Publik – Lembaga Kajian Kebijakan Publik Bentang Nusantara

Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmennya melindungi petani dan konsumen dari praktik curang dalam distribusi pangan. Melalui langkah cepat dan terkoordinasi, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bergerak menindak dugaan pengoplosan beras oleh oknum produsen yang merugikan petani dan rakyat kecil.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak akan memberi ruang bagi pelaku kecurangan di sektor pangan. Ia menyebut bahwa saat ini telah ditemukan 212 merek beras kemasan yang tidak sesuai standar, dan langkah hukum telah dimulai dengan menyurati Kapolri serta berkoordinasi langsung dengan Jaksa Agung.

Dalam keterangannya, Amran mengatakan bahwa saat ini telah memeriksa banyak pihak.

“sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” ujarnya.

Ia menambahkan, praktik pengoplosan beras bukan hanya merugikan petani dan merusak pasar, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar, yakni hampir Rp100 triliun per tahun. Pemerintah, tegas Amran, tak akan tinggal diam menghadapi situasi ini.

“Kami berterima kasih kepada para pengusaha yang mulai sadar, tapi jangan zalim ke petani. Konsumen kita ada 287 juta orang. Yang kaya mungkin aman, tapi yang miskin di garis kemiskinan—kasihan. Kita harus peduli,” ungkapnya.

Langkah konkret juga dilakukan oleh kepolisian. Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, menyatakan bahwa proses penegakan hukum sedang berlangsung intensif. Ia menjelaskan bahwa Satgas telah memeriksa 22 saksi terkait dugaan manipulasi mutu dan takaran pada sejumlah merek beras kemasan, serta saat ini sedang melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 25 pemilik merek lainnya.

“total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang. Mulai hari ini penyidik Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan terhadap 25 pemilik merek beras kemasan 5 kg lainnya,” ungkapnya.

Dampak dari penindakan ini mulai terlihat. Beberapa daerah mulai menurunkan harga beras sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan kualitas produk pun perlahan membaik. Pemerintah berharap langkah ini memberi efek jera sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap distribusi pangan.*

Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional kembali diuji oleh maraknya peredaran beras oplosan di berbagai daerah. Praktik curang ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kualitas distribusi pangan nasional. Temuan terbaru dari aparat penegak hukum mengungkap adanya sejumlah gudang di kawasan Jawa Tengah dan Jabodetabek yang diduga menjadi pusat pengoplosan beras medium menjadi premium dengan tujuan meraup keuntungan lebih besar.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Suharto menyatakan pihaknya mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku, karena menurutnya, tindakan seperti ini jelas menghambat niat baik pemerintah dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan yang sehat dan berintegritas

“Kita dari komisi 4 menetang, kok disaat seperti ini masih ada yang oplos oplos seperti itu. Kita mau swasembada, mau baik semuanya dan kalau seperti ini kita minta kalau memang terbukti itu harus ditindak oleh pihak yang berwajib,” katanya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan endesak pemerintah untuk segera mengusut dan menyelidiki kasus beras oplosan hingga tuntas Puan mewanti-wanti agar jangan sampai peredaran beras oplosan merugikan masyarakat.

“Pertama, kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi, jangan sampai kemudian beras ini merugikan masyarakat,” ucap Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu. Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

“Beras oplosan ini bahkan sudah masuk ke rak-rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium padahal menipu dari segi kualitas dan kuantitas. Hasil investigasi kami bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu, baik dari sisi berat, komposisi, maupun label.” ujarnya.

Diketahui praktik pengoplosan ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional. Beras oplosan merupakan campuran antara beras berkualitas rendah dengan beras premium, yang kemudian dikemas ulang dan dijual dengan harga tinggi. Modus ini sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan beras bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pemerintah telah menargetkan tercapainya swasembada pangan pada 2026 dengan meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki tata kelola distribusi, dan menjaga stabilitas harga. Namun, keberadaan beras oplosan justru menghambat pencapaian target tersebut, karena menciptakan distorsi pasar dan memicu kelangkaan di beberapa wilayah. Tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas, beras oplosan akan terus menjadi penyakit laten yang menggerogoti cita-cita kemandirian pangan nasional.

Peredaran beras oplosan memperburuk kondisi pasar pangan nasional, karena mengacaukan sistem harga, merusak kepercayaan terhadap produk lokal, dan mempersulit pengawasan distribusi beras oleh pemerintah. Sudah saatnya pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat bersinergi untuk menjaga integritas pangan Indonesia demi mewujudkan swasembada secara berkelanjutan.

Oleh: Bara Winatha )*

Kasus peredaran beras kemasan berlabel premium yang ternyata merupakan beras oplosan kini menjadi sorotan publik. Temuan ini menyesatkan konsumen dan sangat merugikan petani yang selama ini bekerja keras untuk menjaga kualitas hasil panen. Praktik tersebut mencederai upaya bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkeadilan. Berbagai pihak menilai bahwa langkah pemerintah dalam menanggapi persoalan ini secara tegas dan sistematis layak untuk diapresiasi, terutama karena menyentuh kepentingan dasar masyarakat Indonesia.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, mengatakan bahwa pihaknya menentang keras praktik pengoplosan beras premium, terlebih lagi ketika hal itu terjadi di tengah upaya nasional menuju swasembada pangan. Tersebut sangat merugikan, baik bagi konsumen maupun para petani yang telah bersusah payah menjaga kualitas produksi beras. Komisi IV DPR RI juga mendesak pihak berwenang untuk tidak ragu menindak tegas pelaku kejahatan pangan seperti ini karena jika dibiarkan, dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pangan dalam negeri.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan main-main dalam menanggapi kasus beras oplosan. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengambil langkah konkret, termasuk menyurati Kapolri dan berdiskusi langsung dengan Jaksa Agung terkait temuan ini. Sejauh ini telah ditemukan 212 merek beras yang terindikasi melakukan praktik oplosan, dan petugas gabungan yang tergabung dalam Satgas Pangan telah memeriksa setidaknya 25 pemilik merek secara intensif.

Kerugian akibat praktik curang ini sangat besar, diperkirakan mencapai Rp99 triliun per tahun, sebuah angka yang sangat signifikan dan mencerminkan betapa merusaknya dampak kejahatan pangan terhadap perekonomian nasional dan daya beli masyarakat. Beras sebagai kebutuhan pokok utama bagi 287 juta penduduk Indonesia tidak boleh dipermainkan demi keuntungan sepihak. Maka dari itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum, terus mendorong upaya hukum yang tegas agar praktik serupa tidak terulang.

Lebih jauh, kelompok menengah ke bawah adalah pihak yang paling dirugikan akibat beras oplosan, karena mereka tidak memiliki banyak pilihan dalam membeli bahan pangan. Perlindungan terhadap petani dan konsumen menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Para pelaku usaha seharusnya tidak bertindak zalim terhadap petani, dan justru mengambil bagian dalam memperkuat ekosistem pangan nasional yang sehat dan adil. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan pangan nasional.

Dari sisi pengawasan eksternal, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Mohammad Choirul Anam, mengatakan bahwa kasus beras premium oplosan ini bukanlah kasus kecil dan diduga melibatkan produsen besar karena menyangkut persoalan pangan nasional. Setiap pelanggaran dalam sektor pangan sangat strategis karena berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Ia menegaskan pentingnya tindakan tegas dan akuntabel dalam proses penyelidikan agar tercipta keadilan dan efek jera bagi pelaku serta menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lain.

Sejauh ini, Kompolnas telah melakukan koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri guna membahas langkah-langkah penegakan hukum dalam kasus ini. Praktik serupa dapat terjadi pada komoditas pangan lainnya, sehingga pengawasan dan sanksi harus dijalankan secara sistemik. Salah satu aspek penting dalam penanganan kasus ini adalah memberikan sanksi hukum yang jelas sekaligus memberikan efek sosial agar kejahatan serupa tidak terjadi kembali.

Sementara itu, Satgas Pangan Polri dan Bareskrim telah memeriksa lebih dari 20 saksi terkait dugaan pelanggaran mutu dan takaran pada merek beras kemasan. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan atas 212 merek beras nakal yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan labelisasi. Sejumlah produsen, termasuk yang besar, telah diperiksa untuk mengungkap jaringan distribusi dan rantai pasok yang diduga terlibat dalam praktik curang tersebut.

Langkah pemerintah dalam merespons kasus ini menunjukkan keseriusan dalam membenahi sektor pangan dan melindungi hak dasar warga negara. Berbagai kebijakan penegakan hukum, pengawasan mutu, serta perlindungan terhadap kelompok petani menunjukkan pendekatan menyeluruh dan tidak parsial. Apresiasi terhadap kinerja ini penting tidak hanya sebagai bentuk dukungan publik, tetapi juga sebagai sinyal bahwa masyarakat mendukung keberpihakan pemerintah terhadap keadilan ekonomi di sektor pangan.

Di tengah tantangan global dan dinamika harga bahan pokok, praktik oplosan merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan pangan dan kestabilan sosial. Respons cepat dan tegas pemerintah maupun lembaga pengawas seperti Kompolnas merupakan bukti komitmen dalam menjaga integritas sistem pangan nasional. Tak kalah penting adalah keterlibatan publik dalam mendukung upaya ini, baik melalui pelaporan, peningkatan kesadaran konsumsi, hingga peran aktif dalam mengawasi distribusi pangan di tingkat lokal.

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani peredaran beras oplosan patut diapresiasi karena menunjukkan keberpihakan nyata terhadap rakyat. Pemerintah terus mendorong transparansi, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap petani dan konsumen. Dengan itu, Indonesia berada di jalur yang benar menuju ketahanan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Upaya ini perlu terus diperkuat agar setiap warga negara bisa mengakses pangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas, tanpa dibayangi oleh praktik kecurangan yang merusak tatanan ekonomi dan sosial bangsa.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.