Arsip Kategori: BERITA TERBARU

JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerapkan sistem manajemen risiko dari hulu ke hilir untuk menjamin keselamatan anak. Langkah tersebut untuk menjamin kepastian dan meningkatkan disiplin SPPG, serta memperkuat perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan penerima manfaat.

Untuk memastikan seluruh personel sudah siap dalam menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, BGN menciptakan sistem pengawasan melalui koordinasi berjenjang dan pertemuan virtual.

Salah satunya dengan menetapkan standar waktu kerja dapur SPPG beserta sistem pengawasannya yang lebih ketat.

Kepala BGN, Sudaryono, mengemukakan pengaturan jam kerja wajib kepala SPPG dalam dua sesi utama, yakni sesi sore atau persiapan pada pukul 17.00-19.00 WIB untuk mengawasi dan memastikan seluruh persiapan bahan serta sarana pendukung produksi berjalan sesuai prosedur.

“Dikasih jam kerja saja tidak cukup, maka kami melaksanakan monitoring, di jam-jam krusial itu. Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, sampai koordinator di tingkat kecamatan, termasuk kepala dapur, zoom di jam krusial itu. Tidak boleh ada background saat zoom, jadi ketahuan ada di dapur atau di kamar, yang tidak hadir kami beri teguran,” ujar Kepala BGN Sudaryono.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai kebijakan terbaru ini sebagai langkah yang cukup solutif. Bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Menurut saya, rangkaian kebijakan tersebut cukup solutif karena mulai membangun sistem pengawasan dari hulu sampai hilir. Penempatan pejabat untuk pengawasan, CCTV terintegrasi, logbook digital, penindakan internal, dan label batas konsumsi merupakan kombinasi antara pengawasan manusia, pencatatan digital, dan kontrol operasional,”

Lebih lanjut Ronny menegaskan bentuk kebijakan seperti pemberian label batas konsumsi menandakan pergeseran ke arah sistem manajemen risiko.

“Label batas konsumsi empat jam juga penting karena keamanan pangan tidak berhenti ketika makanan keluar dari dapur. Rantai distribusi, suhu makanan, waktu pengiriman, hingga konsumsi harus dikendalikan. Jadi, saya melihat kebijakan ini sebagai pergeseran yang positif dari pola pengawasan yang reaktif menjadi sistem manajemen risiko” jelasnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menyatakan pencantuman batas waktu konsumsi telah menjadi kebijakan yang telah ditunggu-tunggu sejak awal program MBG diluncurkan.

Ia juga menegaskan bahwa upaya monitoring seperti melalui pertemuan virtual menjadi bentuk kendali agar SPPG bisa berjalan dan melaksanakan operasinya secara terbuka.

“Upaya melakukan monitoring yang berkala dan berkelanjutan saya pikir ini sebagai cara untuk memastikan bahwa SPPG itu adalah unit-unit yang selalu siap memberikan pelayanan terkait dengan ketersediaan makanan. Nah itu kan butuh pengawasan ya yang selalu berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan adanya pemerintah melakukan kembali penataan standar operasional seluruh dapur, pelaksanaan MBG diharapkan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat bisa lebih optimal.

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengembangkan sistem pengawasan berlapis termasuk menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) demi mencegah kasus keracunan, menjamin mutu dan keamanan, serta kesinambungan program di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengaku pihaknya menerima mandat untuk membantu mengatasi kasus keracunan pada program MBG.

“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis”, ujar Kepala BPOM saat ditanyakan awak media saat di Jakarta.

Menurut Taruna, Pasal 24 secara tegas menyebutkan bahwa BPOM bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program, mulai bahan baku hingga jika terjadi kasus kejadian luar biasa seperti keracunan.

“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan selain mendapat mandat untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dari bahan baku hingga penanganan kejadian luar biasa seperti keracunan, BPOM akan memperketat protokol waktu produksi dan distribusi makanan, serta menyusun berbagai program pengawasan yang diusulkan kepada BGN agar kasus keracunan dapat dicegah secara lebih efektif ke depan.

Taruna menjelaskan, BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan.

Salah satu upaya untuk menekan kasus keracunan, kata Taruna, pihaknya ke depan akan memperketat waktu produksi dan distribusi makanan.

BPOM menyoroti kasus keracunan di Sidoarjo beberapa waktu lalu, yang berdasarkan hasil temuan, ada jeda waktu lebih dari enam jam sejak makanan dibuat hingga didistribusikan.

“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” pungkas Taruna.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” imbuhnya.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, 21 program tersebut akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPOM diberikan beban anggaran senilai Rp509 miliar dari total anggaran MBG, yang jumlahnya bahkan lebih besar dari total anggaran BPOM dalam setahun, yang hanya Rp115 miliar.

“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” tutup Taruna.

JAKARTA — Pemerintah mendorong desa menjadi sentra produksi pangan tematik untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjadikan program MBG sebagai penggerak pemberdayaan dan produktivitas ekonomi masyarakat desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan pengembangan desa tematik dapat diarahkan pada komoditas pangan unggulan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Komoditas tersebut antara lain telur, cabai, melon, serta berbagai bahan pangan lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan program MBG.

Menurut Yandri, kebijakan pembangunan desa perlu diarahkan pada kegiatan yang mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan. Bantuan dan program yang diberikan kepada desa, kata dia, tidak seharusnya berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi harus mampu menghasilkan aktivitas produktif dan memperkuat ketahanan pangan.

“Kalau program saat ini mesti melakukan pemberdayaan ekonomi jadi bantuan tidak hilang sekali bantu. Jadi bisa menunjang ketahanan pangan atau dia menghasilkan produksi misal desa tematik, desa melon, desa telur, dan lain sebagainya,” tegas Yandri.

Ia menilai desa memiliki posisi strategis sebagai sumber produksi bahan pangan yang dapat memasok kebutuhan program MBG. Dengan mengoptimalkan potensi komoditas lokal, rantai pasok pangan diharapkan semakin pendek sekaligus membuka pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat desa.

“Bahan MBG harusnya dari desa. Makanya desa harus jadi desa betelur, desa cabai, desa tematik intinya. Kalau bisa satu kawasan satu jenis desa tematik nanti dibuat BUM Desma (BUM Desa Bersama) nanti saling bantu di satu kawasan,” kata Yandri.

Penguatan desa tematik tersebut akan dikonsolidasikan melalui BUM Desa Bersama atau BUM Desma. Model ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar desa dalam satu kawasan, mulai dari produksi, pengelolaan, distribusi hingga pemasaran komoditas pangan.

Konsep tersebut juga membuka peluang terbentuknya ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Desa tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan baku, tetapi juga dapat mengembangkan kegiatan pengolahan dan distribusi sehingga nilai tambah produk lebih banyak dinikmati masyarakat setempat.

Pemerintah berharap pengembangan sentra pangan berbasis desa dapat berjalan seiring dengan kebutuhan MBG. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas desa, menciptakan pasar bagi petani dan pelaku usaha, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional. (*)

JAYAPURA — Sejumlah tokoh adat di Kabupaten Jayapura, Tanah Tabi, Papua, mengajak para pelajar untuk fokus menempuh pendidikan dan tidak mudah terpengaruh ajakan melakukan aksi demonstrasi. Para tokoh adat juga menyatakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarga.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul informasi rencana aksi pelajar pada 15 September yang disebut berkaitan dengan penolakan terhadap MBG. Para tokoh adat menilai pelajar lebih baik memanfaatkan waktu untuk belajar, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan.

Ondofolo Kampung Puay, Yacob Fiobetauw, meminta seluruh pelajar dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK menjaga keamanan dan ketenteraman di Tanah Tabi, khususnya Sentani.

“Saya mengajak dan mengimbau kepada seluruh siswa yang ada di seluruh jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA Mari kita jaga ketenteraman, kedamaian di Tanah Tabi, di Kabupaten Jayapura, khususnya di Sentani,” ujar Yacob dalam konferensi pers di Sentani, Senin (7/9/2026).

Ia menekankan pentingnya pelajar mengejar ilmu dan cita-cita serta menjauhi kegiatan yang dapat mengganggu proses pendidikan.

“Anak-anakku yang saya kasih, agar kita semua tekun dalam mengikuti pendidikan. Kejarlah ilmu sampai dapat sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan. Jauhi aksi demo agar keamanan dan kedamaian terwujud di Tanah Tabi,” katanya.

Sementara itu, Ondofolo Kampung Atamali sekaligus Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Septinus Ibo, meminta pelajar tidak mengikuti ajakan penolakan MBG. Ia menilai program tersebut memiliki tujuan membantu pemenuhan kebutuhan anak.

“Secara pribadi dan secara lembaga kami melihat bahwa rencana penolakan ini tidak wajar. Karena program ini instruksi ataupun aturan dari pemerintah pusat, bukan dari kabupaten,” ujarnya.

Septinus menyebut persoalan teknis dalam pelaksanaan MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi tanpa menghentikan manfaat program secara keseluruhan.

“Tingkatkan MBG dan berikan respons yang positif agar MBG ini tetap berjalan. Kami Dewan Adat Suku Sentani mendukung MBG selanjutnya dan seterusnya tetap berjalan,” tegasnya.

Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, turut menilai MBG membantu keluarga, terutama masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

“Menurut saya MBG itu sudah sangat-sangat menolong bagi orang tua, terlebih lagi meningkatkan aktif belajar dari seorang anak itu,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar pelajar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu dan mengajak masyarakat menjaga suasana damai.

“Situasi yang aman, tenteram, dan damai mari kita ciptakan bersama-sama,” pungkasnya. (*)

SORONG — Pemerintah terus memperkuat komitmennya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang tinggal di kampung-kampung dengan keterbatasan akses dan infrastruktur. Di Papua Barat Daya, pemerintah daerah secara aktif memperjuangkan perluasan cakupan program agar manfaat pemenuhan gizi dapat menjangkau wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, kawasan sulit dijangkau justru perlu menjadi perhatian karena masyarakat di wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang besar terhadap dukungan pemerintah. Menurutnya, pemerataan MBG merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara adil hingga ke pelosok.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” ujar Ahmad saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).

Pemprov Papua Barat Daya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membahas penyesuaian cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan pelaksanaan program nasional dapat menyesuaikan kondisi nyata di lapangan.

Kabupaten Maybrat dan Tambrauw saat ini termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat. Namun, sejumlah kawasan di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga memiliki tantangan akses yang perlu mendapat perhatian.

Usulan perluasan cakupan tersebut telah ditindaklanjuti melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat setelah komunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT dilakukan.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus membuka ruang koordinasi untuk menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap karakteristik wilayah. Tantangan geografis Papua tidak dipandang sebagai hambatan permanen, melainkan sebagai tantangan yang perlu dicarikan solusi melalui kolaborasi dan penyesuaian mekanisme pelayanan.

Ahmad yakin pemerintah pusat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga anak-anak di wilayah sulit akses tetap memperoleh manfaat MBG.

“Yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” pungkasnya.

Jakarta, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 21 program untuk memperkuat pengawasan dan mencegah keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini akan dijalankan apabila anggaran pengawasan MBG untuk 2027 telah menjadi anggaran definitif.

“Kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” ujar Taruna dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, di Komplek Parlemen DPR RI Jakarta, Rabu (9/9).

Taruna menjelaskan, bahwa BPOM memiliki tugas mengawasi pelaksanaan MBG mulai dari hulu hingga tahap mitigasi ketika terjadi kejadian luar biasa, termasuk keracunan. Hal ini disampaikan Taruna saat menanggapi keraguan Komisi IX DPR RI terhadap BPOM untuk mencegah keracunan MBG.

“Oleh karena itu, salah satu hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG adalah distribusi dan penyajian makanan. Contoh kasus yang terjadi di Sidoarjo,” imbuhnya.

Menurut Taruna, makanan dalam kasus tersebut dimasak dan disiapkan sejak pukul 01.00 malam. Makanan ini kemudian dibagikan sekitar pukul 12.00 siang. Dengan demikian, makanan telah disiapkan hampir 11 jam sebelum dibagikan.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPBG dan SPBI itu, itu jangan lewat 4 jam,” kata Taruna.

Taruna menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya protokol distribusi dan penyajian makanan yang belum dijalankan dengan baik.

“Oleh karena itu, belajar dari kasus ini, jika anggaran itu ditetapkan nantinya, maka kami akan melakukan lebih intensif lagi,” jelas dia.

Taruna optimistis pengawasan BPOM dapat mencegah atau setidaknya menurunkan kejadian keracunan dalam program MBG. Terlebih anggaran pengawasan yang disiapkan untuk BPOM mencapai Rp509 miliar.

“Karena harus disadari bahwa tahun ini kami belum efektif menjalankan karena cuma Rp 2,9 miliar untuk tahun ini dianggarkan untuk MBG, sehingga itu tidak efektif. Nah, harapannya itu bisa efektif,” ucap Taruna.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta penjelasan Kepala BPOM mengenai langkah konkret yang dapat dilakukan BPOM untuk menekan kasus keracunan.

“Makanya ya mungkin kalau Bapak bisa menjelaskan kepada kita mungkin kalau BPOM terlibat, apa yang bisa dilakukan, Pak?” tutur Charles. [*]

JAKARTA – Pemerintah memperkuat efisiensi dan pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap rupiah belanja negara benar-benar digunakan bagi pelayanan gizi masyarakat. Langkah tersebut dilakukan dengan menyisir kebutuhan anggaran sekaligus memperketat pemantauan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG terus dihitung berdasarkan pelaksanaan riil program. Dari proyeksi awal sekitar Rp330 triliun, kebutuhan tersebut telah turun menjadi sekitar Rp270 triliun dan Rp240 triliun, bahkan berpeluang berada di bawah Rp200 triliun apabila berbagai langkah efisiensi berjalan optimal.

“Sudah ada penghematan yang besar tahun ini, kan tadinya anggarannya Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, Rp240 triliun, dan saya pikir tahun ini implementasinya akan di bawah itu,” kata Purbaya.

Menurutnya, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, melainkan memastikan belanja mengikuti kebutuhan faktual di lapangan. Kementerian Keuangan juga mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk ikut memonitor pelaksanaan MBG hingga tingkat SPPG.

“Saya kerahkan orang Dirjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia untuk memonitor secara berkala SPPG-SPPG yang ada di setiap daerah Indonesia,” ujarnya.

Pengawasan tersebut sekaligus menjadi mekanisme koreksi terhadap SPPG yang ditemukan bermasalah. Purbaya mengatakan temuan di daerah akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui penyesuaian anggaran apabila persoalan tidak segera ditindaklanjuti.

Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menyatakan pihaknya terus menyisir penggunaan anggaran, termasuk mengecek dapur yang tercatat beroperasi tetapi faktanya tidak menjalankan pelayanan.

Apabila ditemukan unsur pidana, BGN akan menerjunkan inspektorat dan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.

Sudaryono menegaskan BGN siap mencari ruang penghematan tanpa mengurangi sasaran pelayanan program.

“Kami berusaha untuk seefisien mungkin,” katanya.

Penguatan kontrol berlapis antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan perluasan MBG berjalan beriringan dengan disiplin fiskal dan akuntabilitas. Dengan anggaran mengikuti kebutuhan aktual serta SPPG bermasalah dapat dikoreksi, pemerintah berupaya memastikan manfaat MBG tetap optimal tanpa membebani keuangan negara secara tidak perlu.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026 menjadi salah satu indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik masih mampu bergerak positif meskipun tekanan eksternal belum sepenuhnya mereda.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada kuartal II-2026. Meski melambat dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa perekonomian nasional memiliki bantalan yang cukup kuat ketika lingkungan ekonomi global menghadapi berbagai tekanan.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif mencerminkan masih terjaganya daya beli masyarakat. Aktivitas ekonomi sehari-hari yang tetap berlangsung menunjukkan konsumsi domestik masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga pertumbuhan nasional.

Ketahanan tersebut juga terlihat dari struktur pertumbuhan ekonomi. Bank Mandiri memperkirakan perekonomian Indonesia dapat tumbuh 5,34 persen sepanjang 2026, lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen. Permintaan domestik, investasi, dan konsumsi pemerintah dinilai menjadi penopang utama pertumbuhan pada semester I-2026.

Data tersebut memperlihatkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia tidak hanya bergantung pada ekspor. Ketika ekonomi dunia mengalami perlambatan, konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah masih mampu menjaga aktivitas ekonomi di dalam negeri. Pada kuartal II-2026, konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh 6,1 persen menurut Mandiri Spending Index, sementara konsumsi pemerintah meningkat 15,97 persen secara tahunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II merupakan capaian yang cukup baik mengingat kondisi eksternal masih menghadapi tekanan, terutama akibat kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah, menurut Purbaya, masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan pada semester II-2026, termasuk melalui penguatan likuiditas dan penurunan biaya pembiayaan.

Optimisme tersebut juga ditopang oleh kinerja investasi. Pemerintah mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh 6,87 persen pada kuartal II-2026. Investasi langsung turut meningkat, terutama didorong kenaikan penanaman modal asing. Kondisi ini menunjukkan Indonesia masih dipandang memiliki prospek bagi ekspansi usaha meskipun ketidakpastian ekonomi global meningkat.

Namun, ketahanan tersebut bukan berarti Indonesia terbebas dari risiko. Lead Economist Bank Danamon, Irman Faiz, memperkirakan ekonomi global akan melambat dari sekitar 3,5 persen pada 2025 menjadi 3 persen pada 2026. Dalam kondisi tersebut, Indonesia diproyeksikan tetap mampu tumbuh sekitar 5,2 persen karena ditopang investasi, belanja pemerintah, dan aktivitas ekonomi domestik.

Irman melihat hilirisasi industri, industri logam dasar, ekonomi digital, dan pengembangan pusat data berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dalam jangka menengah dan panjang. Meski demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi tingginya harga energi, volatilitas pasar keuangan, pelebaran defisit transaksi berjalan, serta perubahan kebijakan moneter negara-negara maju.

Ketahanan ekonomi juga perlu diperkuat melalui stabilitas sektor keuangan. Asisten Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Yansen Lokanata, mengatakan pendalaman pasar valuta asing, pengembangan transaksi mata uang lokal, dan instrumen lindung nilai diperlukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional terhadap perubahan arus modal dan gejolak pasar global.

Di sisi lain, pemerintah memasang target pertumbuhan yang lebih ambisius. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya menyebut pencapaian target tersebut membutuhkan percepatan investasi hingga sekitar 7 persen, dengan konsumsi, investasi, ekspor, dan sektor-sektor strategis sebagai mesin pertumbuhan.

Target tersebut tentu bukan tanpa tantangan. Pertumbuhan 6 persen membutuhkan kualitas kebijakan yang lebih baik, bukan sekadar stimulus yang lebih besar. Pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas industri, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Pada saat yang sama, stabilitas fiskal dan nilai tukar harus tetap dijaga. Pertumbuhan yang terlalu mengandalkan stimulus tanpa memperhatikan kualitas dan keberlanjutan justru berisiko menciptakan tekanan baru terhadap perekonomian. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan pada penguatan fondasi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan dalam jangka pendek.

Dengan demikian, pertumbuhan 5,29 persen pada kuartal II-2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai angka statistik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia memiliki daya tahan ketika pertumbuhan global melambat. Konsumsi domestik yang relatif kuat, investasi yang tetap berjalan, belanja pemerintah, serta kebijakan stabilisasi menjadi bantalan penting dalam menghadapi tekanan eksternal.

Tantangan berikutnya adalah memastikan ketahanan tersebut berubah menjadi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas. Jika investasi produktif terus meningkat, konsumsi masyarakat terjaga, sektor swasta semakin aktif, dan kebijakan pemerintah mampu menciptakan efek pengganda yang luas, ambisi pertumbuhan 6 persen bukan sekadar target administratif.

Target tersebut dapat menjadi tahap berikutnya dalam transformasi ekonomi Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Ketangguhan ekonomi pada akhirnya bukan hanya diukur dari kemampuan bertahan ketika dunia melambat, tetapi dari kemampuan memanfaatkan momentum untuk membangun fondasi pertumbuhan yang semakin produktif dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia

Oleh : Adi Hertanto )*

Perlambatan ekonomi global selalu menjadi tantangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian geopolitik, perubahan harga komoditas, tekanan perdagangan internasional, serta dinamika pasar keuangan global dapat memengaruhi ekspor, investasi, nilai tukar, hingga daya beli masyarakat. Namun, di tengah berbagai tekanan tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa fondasi domestik masih cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan. Data pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, aktivitas investasi, serta kebijakan pemerintah menjadi modal penting untuk mempertahankan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional.

Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Meskipun angka tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,61 persen pada triwulan I, capaian tersebut tetap menunjukkan ketahanan ekonomi karena terjadi ketika lingkungan eksternal menghadapi tekanan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 merupakan capaian yang cukup baik di tengah kondisi ekonomi global yang menghadapi berbagai tekanan.

Optimisme tersebut semakin menguat setelah perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah melihat ruang akselerasi pada paruh kedua 2026. Purbaya menyatakan perekonomian nasional sudah siap bergerak menuju pertumbuhan 6 persen dan menilai Indonesia mulai keluar dari pola pertumbuhan yang stagnan di sekitar 5 persen, meskipun pergerakannya masih berlangsung secara fluktuatif.

Salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia adalah besarnya pasar domestik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi salah satu mesin penting pertumbuhan, sementara belanja pemerintah dan investasi memberikan dorongan tambahan terhadap aktivitas ekonomi. Ketika permintaan global melemah, kemampuan mempertahankan aktivitas ekonomi dari dalam negeri menjadi semakin penting. Karena itu, menjaga daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, mempercepat investasi, serta memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif merupakan bagian dari strategi mempertahankan momentum pertumbuhan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa perekonomian Indonesia memiliki fondasi yang relatif kuat dalam menghadapi perlambatan ekonomi global. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi domestik, investasi, ekspor, serta berbagai kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan daya saing nasional.

Airlangga juga menekankan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui peningkatan investasi, hilirisasi industri, penguatan sektor manufaktur, serta optimalisasi berbagai sumber pertumbuhan baru. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak hanya mampu menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga meningkatkan kapasitas pertumbuhan dalam jangka menengah dan panjang.

Di sisi fiskal, pemerintah dapat terus mengoptimalkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga daya beli sekaligus menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Belanja negara yang produktif perlu diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan kegiatan ekonomi, termasuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan sektor produktif. Dengan pendekatan tersebut, APBN bukan hanya menjadi instrumen administratif, melainkan katalis pertumbuhan ketika kondisi eksternal kurang mendukung.

Kemudian Investasi juga menjadi kunci. Pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif melalui kepastian regulasi, percepatan perizinan, penyederhanaan birokrasi, dan penguatan infrastruktur. Peningkatan investasi akan memperluas kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat basis ekspor nasional. Optimisme pemerintah terhadap investasi juga tercermin dari target pertumbuhan investasi hingga 7 persen untuk menopang pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027.

Perlambatan ekonomi global tidak harus dimaknai sebagai ancaman semata. Situasi tersebut justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik dan meningkatkan kualitas pertumbuhan. Ketahanan konsumsi, investasi, belanja pemerintah, stabilitas makroekonomi, serta koordinasi kebijakan menjadi kombinasi penting untuk menjaga ekonomi tetap bergerak.

Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah akan memastikan bahwa momentum pertumbuhan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. Penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perluasan akses terhadap pembiayaan menjadi bagian penting dalam membangun pertumbuhan yang inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Indonesia juga memiliki peluang untuk mempercepat transformasi struktur ekonominya. Pengembangan industri bernilai tambah, hilirisasi sumber daya alam, ekonomi digital, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan agenda tersebut akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin dinamis.

Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari pola pertumbuhan yang terlalu bergantung pada siklus ekonomi global. Dengan memperkuat produktivitas, memperluas lapangan kerja, menjaga daya beli, mempercepat hilirisasi, dan memperkuat investasi, momentum pertumbuhan dapat dipertahankan secara lebih berkelanjutan. Optimisme menuju pertumbuhan mendekati 6 persen juga harus diterjemahkan menjadi kerja nyata dan konsistensi kebijakan. Di tengah ekonomi global yang melambat, Indonesia menunjukkan bahwa kekuatan pasar domestik dan kebijakan yang responsif dapat menjadi bantalan sekaligus mesin baru untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.

)* Pemerhati Ekonomi

Jakarta – Pemerintah optimistis ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid meski menghadapi tekanan eksternal, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, hingga perubahan harga komoditas. Optimisme tersebut ditopang oleh fundamental ekonomi domestik, kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis, serta upaya memperkuat konsumsi dan aktivitas sektor riil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II 2026 merupakan hasil yang cukup baik di tengah tekanan global. Pemerintah melihat angka tersebut sebagai pijakan untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi pada periode berikutnya.

“Kita bisa tumbuh 5,29 persen itu sudah cukup baik di tengah tekanan global,” katanya.

Purbaya juga menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat hingga mendekati 6 persen pada kuartal IV 2026. Pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai mesin pertumbuhan, termasuk konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, serta aktivitas produksi sektor riil. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga momentum ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak global.

Dari sisi moneter, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan stabilitas tetap menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kepemimpinan baru BI membawa pendekatan yang menempatkan stabilitas dan pertumbuhan sebagai dua agenda yang harus berjalan beriringan, terutama ketika perekonomian dunia masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

“Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar Destry.

Ia menjelaskan BI akan memperkuat bauran kebijakan untuk merespons tekanan eksternal, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sekaligus menciptakan ruang yang lebih besar bagi sektor riil. Sinergi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan juga akan diperkuat agar kebijakan ekonomi memberikan dampak langsung terhadap aktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Ketahanan ekonomi domestik menjadi modal penting karena pertumbuhan Indonesia tetap berada di atas 5 persen meski lingkungan global belum sepenuhnya kondusif. Pemerintah dan BI kini diarahkan untuk memastikan momentum tersebut tidak berhenti pada capaian statistik, melainkan diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, investasi, daya beli, dan kesempatan kerja.

Dengan kebijakan fiskal dan moneter yang semakin terkoordinasi, pemerintah optimistis tekanan global dapat dihadapi tanpa mengorbankan agenda pertumbuhan. Penguatan ekonomi domestik sekaligus menjadi fondasi untuk membawa Indonesia menuju pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.