Arsip Kategori: BERITA TERBARU

Oleh : Nabela Andika

Demokrasi Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mampu menjaga akal sehat di tengah derasnya arus informasi, perbedaan kepentingan, dan meningkatnya polarisasi. Pemuda memiliki energi, idealisme, keberanian, serta kemampuan besar untuk membawa perubahan. Namun, seluruh potensi tersebut dapat kehilangan arah apabila disalurkan tanpa pertimbangan yang matang dan justru menjadi bahan bakar bagi provokasi. Karena itu, generasi muda harus menempatkan diri sebagai kekuatan intelektual yang menjaga demokrasi tetap kritis, rasional, damai, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan kritik, gagasan, dan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa. Dalam konteks tersebut, mahasiswa dan generasi muda memiliki posisi yang sangat penting. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam perjalanan bangsa, melainkan ikut aktif mengawal kebijakan dan mengingatkan ketika terdapat persoalan yang perlu diperbaiki. Demokrasi akan kehilangan vitalitas apabila ruang kritik menyempit atau masyarakat memilih diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Ketua Aliansi Intelektual Muda Nusantara, Muhammad Reynaldi, menegaskan bahwa demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani berpikir, bersuara, sekaligus bertanggung jawab atas setiap sikap yang diambil. Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan tidak pernah berdiri sendiri. Kebebasan selalu berjalan bersama tanggung jawab. Menyampaikan aspirasi adalah hak, tetapi memastikan aspirasi tersebut tidak dibangun di atas informasi palsu, kebencian, dan hasutan merupakan kewajiban moral yang tidak boleh diabaikan.

Di era digital, tantangan itu semakin besar. Informasi dapat menyebar dalam hitungan detik, sedangkan kebenaran sering membutuhkan waktu untuk diverifikasi. Generasi muda yang sangat dekat dengan media sosial berada pada posisi strategis sekaligus rentan. Mereka dapat menjadi penyebar gagasan positif yang mendorong perubahan, tetapi juga dapat tanpa sadar menjadi perantara penyebaran hoaks dan provokasi. Karena itu, kebiasaan membaca sebelum berbicara, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, serta berpikir sebelum bertindak menjadi semakin penting dalam kehidupan demokrasi.

Muhammad Reynaldi juga mendorong generasi muda untuk menyampaikan aspirasi secara damai, rasional, dan berbasis data. Pendekatan ini penting agar kritik tidak berubah menjadi kemarahan tanpa arah. Kritik yang kuat bukan kritik yang paling keras, melainkan kritik yang memiliki dasar, argumentasi, dan solusi. Pemuda harus mampu membedakan antara keberanian menyuarakan kebenaran dengan keberanian mengikuti emosi massa. Tidak semua isu yang ramai harus langsung dipercaya, dan tidak semua ajakan yang mengatasnamakan rakyat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Ruang dialog menjadi salah satu sarana penting untuk membangun kedewasaan tersebut. Ketua Umum PP Singa Muda Hanura, Abraham, memandang dialog kebangsaan sebagai ruang bagi generasi muda untuk membicarakan persoalan demokrasi, politik, dan tantangan ekonomi secara konstruktif. Gagasan itu menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak harus selalu berakhir pada konflik. Melalui dialog, generasi muda dapat mempertemukan berbagai perspektif dan membangun pemahaman yang lebih utuh terhadap persoalan bangsa.

Generasi muda juga tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan dan politik. Mereka harus diberikan ruang nyata untuk ikut menentukan arah masa depan bangsa. Keterlibatan itu dapat diwujudkan melalui organisasi, forum diskusi, kegiatan sosial, pengawasan kebijakan, partisipasi politik, hingga pengembangan inovasi ekonomi. Semakin luas ruang partisipasi yang tersedia, semakin besar peluang bagi pemuda untuk menyalurkan energi perubahan secara produktif dan bertanggung jawab.

Namun, partisipasi tersebut harus dibangun dengan kualitas intelektual. Politik tanpa pemahaman dapat menghasilkan fanatisme, sedangkan kritik tanpa data mudah berubah menjadi propaganda. Karena itu, pendidikan politik yang sehat harus terus diperkuat. Pemuda perlu memahami bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin ketika pemilu, tetapi juga tentang keterlibatan berkelanjutan dalam mengawasi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Indonesia tidak kekurangan pemuda yang berani. Yang lebih dibutuhkan adalah keberanian yang disertai kecerdasan, idealisme yang dibarengi tanggung jawab, serta kritik yang dilengkapi data dan solusi. Pemuda harus tetap lantang terhadap korupsi, ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai persoalan yang merugikan masyarakat. Namun, perjuangan tersebut harus dilakukan tanpa kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih.

Masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh pilihan generasi mudanya. Apakah mereka akan menjadi penyebar informasi yang bertanggung jawab atau pengulang hoaks, menjadi penggerak dialog atau penyulut konflik, serta menjadi pengawas kekuasaan atau sekadar alat kepentingan tertentu. Pemuda harus terus menjaga keberanian untuk berbeda, mengawal kekuasaan, dan memperjuangkan keadilan. Namun, di tengah semua itu, akal sehat tidak boleh hilang. Demokrasi akan semakin kuat apabila generasi mudanya mampu berpikir kritis tanpa menjadi destruktif, berani menyampaikan aspirasi tanpa terjebak provokasi, dan aktif bergerak tanpa kehilangan tanggung jawab. Dengan demikian, pemuda benar-benar menjadi kekuatan yang mencerahkan demokrasi, bukan bahan bakar bagi pihak yang ingin memecah belah bangsa.
*Penulis adalah pengamat Sosial

Jakarta – Generasi muda terus didorong mengambil peran aktif dalam memperkuat demokrasi yang sehat sekaligus menjaga persatuan nasional. Seruan tersebut mengemuka di tengah dinamika sosial dan politik yang membutuhkan partisipasi anak muda secara kritis, rasional, bertanggung jawab, serta tetap mengedepankan kepentingan bangsa.

Ketua Umum PP Singa Muda Hanura Abraham mengatakan, dialog kebangsaan menjadi ruang terbuka bagi generasi muda untuk membicarakan berbagai persoalan bangsa mulai dari demokrasi hingga tantangan ekonomi secara konstruktif.

Abraham menegaskan, generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan maupun politik, tetapi harus diberikan ruang untuk ikut menentukan arah bangsa.

“Semangat kami adalah membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi dan terlibat dalam pembangunan bangsa. Dari daerah yang berdaya, kita ingin ikut mendorong terwujudnya Indonesia yang sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Sekjen EN-LMND Riski Oktari Putra menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Menurutnya, partai politik juga perlu lebih aktif menyosialisasikan serta mendistribusikan gagasan kepada masyarakat.

“Komunikasi politik yang terbuka dinilai dapat membuat masyarakat memahami gagasan dan program politik, bukan hanya hadir sebagai pemilih ketika momentum pemilu berlangsung”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan generasi muda sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Sejarah membuktikan, dari Sumpah Pemuda hingga Reformasi, perubahan besar bangsa ini selalu dimulai oleh keberanian anak muda”, ujar Puan.

Puan juga mengingatkan pentingnya membangun hubungan demokratis yang sehat antara masyarakat dan lembaga negara.

“DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan persatuan sebagai modal utama bangsa.

“Yang paling penting pesan yang paling pentingnya adalah persatuan,” ujar Sultan.

Sultan juga menekankan semangat gotong royong sebagai kekuatan kebangsaan. Ia mengangkat falsafah Mapalus yang mencerminkan penyatuan daya, waktu, dan pikiran untuk kepentingan bersama.

Dorongan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi sehat dan persatuan nasional bukan dua hal yang berlawanan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan melalui keberanian menyampaikan kritik, kedewasaan menerima perbedaan, literasi informasi, serta komitmen generasi muda menjaga keutuhan bangsa. (*)

Oleh: Dwi Saputri)*

Demokrasi yang dewasa tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu atau tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara. Demokrasi juga membutuhkan warga yang mampu memahami persoalan, menguji informasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, generasi muda memiliki posisi strategis. Mereka bukan sekadar kelompok yang akan menerima dampak kebijakan hari ini, tetapi bagian penting dari kekuatan yang menentukan arah bangsa pada masa depan.

Ketua Umum PP Singa Muda Hanura Abraham mengatakan generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan maupun politik. Anak muda harus diberikan ruang untuk ikut menentukan arah bangsa. Pandangan ini penting karena keterlibatan pemuda tidak semestinya berhenti pada mobilisasi ketika momentum politik tiba. Pemuda perlu hadir sebagai subjek yang memiliki gagasan, memahami persoalan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan publik.

Ruang tersebut juga perlu dibuka melalui partai politik. Sekjen EN-LMND Riski Oktari Putra menekankan pentingnya partai politik membuka ruang yang lebih luas bagi anak muda. Partai politik juga dinilai perlu lebih aktif menyosialisasikan dan mendistribusikan gagasan kepada masyarakat. Dengan demikian, komunikasi politik tidak hanya berlangsung menjelang pemilu, tetapi menjadi proses yang terus berjalan antara partai, masyarakat, dan kelompok pemuda.

Komunikasi politik yang terbuka akan membuat masyarakat lebih memahami gagasan dan program politik, bukan sekadar hadir sebagai pemilih ketika pemilu berlangsung. Bagi generasi muda, ruang komunikasi semacam ini penting untuk membangun tradisi politik yang berbasis pengetahuan. Pemuda dapat menilai gagasan berdasarkan substansi, membandingkan program, serta menyampaikan kritik terhadap kebijakan tanpa harus terjebak pada fanatisme politik.

Demokrasi pada dasarnya membutuhkan perbedaan pandangan. Karena itu, kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat harus tetap dijaga bersamaan dengan komitmen terhadap persatuan nasional. Kelompok Pemuda Cendekia Priangan Timur menegaskan komitmennya menjaga persatuan nasional tanpa mengorbankan kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Sikap tersebut menunjukkan bahwa persatuan tidak harus berarti keseragaman.

Perbedaan pandangan politik merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Yang perlu ditolak adalah cara-cara yang merusak kehidupan demokratis, seperti provokasi, kekerasan, politik kebencian, disinformasi, serta upaya memecah masyarakat berdasarkan identitas politik maupun kelompok. Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan tersebut semakin nyata karena sebuah informasi dapat menyebar luas sebelum kebenarannya sempat diperiksa.

Karena itu, budaya intelektual harus diperkuat sejak generasi muda. Pemuda Cendekia Priangan Timur mengajak para pemuda membangun kebiasaan membaca, meneliti, berdiskusi, menyampaikan kritik, hingga menawarkan solusi. Kebiasaan tersebut bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan modal penting untuk membentuk warga negara yang mampu mengambil keputusan secara rasional.

Membaca memperluas wawasan dan membantu pemuda melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang. Meneliti mengajarkan pentingnya data dan bukti sebelum menarik kesimpulan. Berdiskusi melatih kemampuan mendengar sekaligus mempertahankan argumentasi. Sementara kritik dan tawaran solusi membuat pemuda tidak berhenti sebagai pihak yang menunjukkan kesalahan, tetapi ikut memikirkan jalan keluar.

Demokrasi juga tidak akan berkembang apabila masyarakat hanya diminta menjaga ketertiban tanpa diberikan ruang untuk berpikir dan menyampaikan pendapat. Kelompok Aliansi Intelektual Muda Nusantara menilai persoalan kebangsaan tidak cukup dijawab hanya dengan seruan menjaga ketertiban dan persatuan. Demokrasi membutuhkan masyarakat yang berani berpikir, menyampaikan pendapat, sekaligus bertanggung jawab atas setiap sikap dan pernyataannya.

Kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik merupakan bagian fundamental dari demokrasi. Namun, kebebasan tersebut harus berjalan bersama tanggung jawab. Masyarakat, mahasiswa, dan pemuda perlu menyampaikan aspirasi secara damai, rasional, dan berbasis data. Kritik yang disampaikan dengan argumentasi dan bukti akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan kritik yang dibangun dari kemarahan atau informasi yang belum terverifikasi.

Di sinilah kehati-hatian dalam menerima informasi menjadi penting. Generasi muda perlu membangun kebiasaan untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi yang beredar. Sumber informasi perlu diperiksa, data perlu dibandingkan, dan konteks perlu dipahami sebelum sebuah pernyataan disebarluaskan. Sikap kritis bukan berarti selalu menolak informasi, melainkan memiliki kemampuan untuk menguji apakah informasi tersebut layak dipercaya.

Tradisi intelektual semacam ini juga dapat menjadi penangkal polarisasi. Pemuda yang terbiasa membaca dan berdiskusi tidak mudah melihat perbedaan sebagai permusuhan. Mereka belajar bahwa satu persoalan dapat memiliki lebih dari satu sudut pandang dan bahwa sebuah gagasan dapat dikritik tanpa harus merendahkan orang yang menyampaikannya.

Demokrasi yang dewasa membutuhkan pemuda yang tidak hanya aktif bersuara, tetapi juga memiliki pengetahuan sebelum bersuara. Pemuda perlu diberi ruang untuk membaca persoalan, melakukan penelitian, berdiskusi, menyampaikan kritik, dan menawarkan solusi. Partai politik, organisasi masyarakat, kampus, dan berbagai ruang publik perlu menjadi tempat tumbuhnya kebiasaan tersebut.

Membangun demokrasi yang dewasa bukan hanya soal memastikan suara masyarakat terdengar, tetapi juga memastikan suara tersebut lahir dari pengetahuan, pertimbangan yang rasional, dan tanggung jawab. Di tangan generasi muda yang mau membaca, meneliti, dan berdiskusi, demokrasi dapat tumbuh bukan sekadar sebagai mekanisme memilih pemimpin, melainkan sebagai budaya kehidupan berbangsa yang sehat, kritis, dan matang.

)* Pemerhati isu sosial-ekonomi

Jakarta – Pemerintah mendorong percepatan transformasi industri hijau sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing manufaktur sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting seiring pasar global yang menjadikan aspek keberlanjutan sebagai salah satu pertimbangan dalam perdagangan dan investasi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industri hijau tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan aspek lingkungan, tetapi juga menjadi strategi bisnis dan investasi jangka panjang. Penerapan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi dan limbah, serta proses produksi berkelanjutan dinilai dapat memperkuat daya saing industri nasional.

“Transformasi menuju industri hijau merupakan sebuah keniscayaan. Karena itu, penerapan industri hijau harus kita tempatkan sebagai investasi untuk menjaga keberlanjutan industri nasional dalam jangka panjang,” kata Agus.

Menurut Agus, industri nasional perlu meningkatkan kesiapan agar mampu memenuhi tuntutan pasar global sekaligus menangkap peluang dari meningkatnya permintaan terhadap produk berkelanjutan.

“Kita ingin industri Indonesia tidak hanya kompetitif dari sisi harga dan kualitas, tetapi unggul dalam aspek keberlanjutan. Dengan industri hijau, kita dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat posisi produk manufaktur Indonesia dalam rantai pasok global,” ujarnya.

Untuk memperluas penerapan prinsip tersebut, Kementerian Perindustrian kembali menyelenggarakan Penghargaan Industri Hijau Tahun 2026. Program ini menjadi bentuk apresiasi bagi perusahaan industri yang menerapkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan.

Penghargaan Industri Hijau 2026 memiliki tiga kategori, yakni kinerja terbaik penerapan industri hijau, transformasi menuju industri hijau, dan pemerintah daerah dengan implementasi industri hijau terbaik. Melalui tiga kategori tersebut, Kemenperin ingin memberikan apresiasi sekaligus memperluas ekosistem penerapan industri hijau.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus, Edwin Manansang, mengatakan pengembangan kawasan industri juga dapat menjadi bagian dari agenda tersebut. Salah satunya melalui kerja sama Two Countries Twin Parks (TCTP) Indonesia-China yang mencakup KEK Industropolis Batang, Bintan Industrial Estate, dan Aviarna Industrial Estate.

“Dalam kerja sama tersebut, nilai investasi diperkirakan mencapai Rp 37,1 triliun. Selain KEK Industropolis Batang, kerja sama Indonesia-China itu juga mencakup Bintan Industrial Estate dan Aviarna Industrial Estate,” ujar Edwin.

Kerja sama itu diyakini dapat menjadi katalis pengembangan Eco-Industrial Park melalui transfer teknologi hijau, energi bersih, ekonomi sirkular, serta integrasi rantai pasok internasional.

Jakarta – Pemerintah terus mendorong ekonomi hijau sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru sekaligus penggerak investasi nasional. Transformasi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon. Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun dan menjalankan Sistem Registri Unit Karbon serta bursa nilai ekonomi karbon dengan mengadopsi standar karbon dunia.

“Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia,” kata Prabowo.

Sementara, Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno menilai komitmen pemerintah terhadap ekonomi karbon merupakan langkah strategis untuk membangun sumber pertumbuhan baru Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa yang selama ini saya dorong bahwa ekonomi karbon harus kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia,” ujar Eddy.

Menurut Eddy, dekarbonisasi juga perlu dipandang secara lebih luas, bukan semata-mata sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai peluang ekonomi. Pengembangan ekonomi karbon dinilai dapat menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja, serta sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Dekarbonisasi harus dilihat dalam cara pandang luas sebagai isu lingkungan sekaligus peluang untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.

Pengembangan ekonomi hijau juga semakin strategis seiring meningkatnya kebutuhan investasi pada energi bersih dan infrastruktur rendah karbon. Pemerintah terus mendorong pengembangan energi terbarukan, perdagangan karbon, industri hijau, kendaraan listrik, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah dan limbah, serta berbagai sektor yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Melalui kebijakan yang konsisten, penguatan ekosistem investasi, pengembangan pasar karbon, inovasi teknologi, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, transformasi ekonomi hijau diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif, meningkatkan daya saing Indonesia, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. (*)

Oleh: Miftakhul Jannah*)

Investasi hijau semakin menjadi bagian penting dalam strategi Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Perkembangan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS), penguatan ekosistem pembiayaan berkelanjutan, serta hadirnya instrumen pasar modal berbasis lingkungan menunjukkan bahwa agenda pertumbuhan ekonomi mulai diarahkan agar tidak hanya mengejar peningkatan produksi dan investasi, tetapi juga memperhitungkan dampak terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Pendekatan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik modal baru sekaligus meningkatkan daya saing industri dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi global.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Ichsan Zulkarnaen, mengatakan Kalimantan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan CCS nasional. Pemerintah memetakan potensi penyimpanan karbon di wilayah tersebut mencapai sekitar 1,945 miliar ton. Besarnya kapasitas tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dalam mengembangkan ekonomi rendah karbon sekaligus membuka ruang investasi baru yang berkaitan dengan teknologi pengurangan emisi.

Ichsan menjelaskan Kalimantan merupakan salah satu dari empat klaster potensial CCS yang telah dipetakan pemerintah dengan mempertimbangkan kedekatan antara sumber emisi industri dan lokasi penyimpanan karbon. Selain Kalimantan, pemerintah mengidentifikasi potensi di Sumatera Selatan dengan kapasitas sekitar 584 juta ton, Jawa Barat sekitar 612 juta ton, dan Jawa Timur sekitar 345 juta ton. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya geologis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Potensi tersebut semakin besar karena Indonesia secara keseluruhan diperkirakan memiliki kapasitas penyimpanan karbon lebih dari 577 gigaton yang tersebar di berbagai wilayah, baik di daratan maupun lepas pantai. Pemerintah pun terus membangun kepastian regulasi agar potensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi proyek komersial. Pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI 2025 yang telah mengakomodasi aktivitas dalam rantai nilai CCS menjadi salah satu fondasi untuk memberikan kepastian bagi investor.

Di sisi lain, peluang investasi hijau tidak hanya berasal dari pengembangan CCS. Pasar modal Indonesia juga mulai membangun instrumen yang memudahkan investor mengenali perusahaan dengan aktivitas usaha berwawasan lingkungan. Bursa Efek Indonesia menerbitkan IDX Green Equity Designation sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan dan memperluas akses pembiayaan bagi kegiatan ekonomi hijau.

Kepala Unit Pengembangan Bisnis Indeks dan ESG BEI, Rony Suniyanto Djojomartono, mengatakan skema tersebut membagi penandaan menjadi green equity dan green equity transition. Perusahaan yang sebagian besar pendapatannya berasal dari aktivitas hijau dapat memperoleh penandaan saham hijau setelah memenuhi sejumlah persyaratan. Skema tersebut diharapkan membantu investor, khususnya yang menerapkan prinsip environmental, social and governance atau ESG, dalam mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kontribusi terhadap ekonomi berkelanjutan.

Rony menjelaskan penerapan IDX Green Equity Designation mengacu pada lima pilar World Federation of Exchanges Green Equity Principles, yaitu pendapatan atau investasi, keselarasan dengan taksonomi, tata kelola perusahaan, asesmen, serta keterbukaan informasi. Prosesnya dilakukan melalui penilaian internal perusahaan yang kemudian diverifikasi pihak ketiga sebelum diajukan kepada BEI. Mekanisme tersebut penting untuk memastikan label hijau tidak sekadar menjadi klaim pemasaran, tetapi memiliki dasar penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah BEI tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan dukungan dari berbagai sisi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi dan kepastian investasi, industri harus mengadopsi teknologi yang lebih bersih, sedangkan pasar modal perlu menyediakan instrumen yang menghubungkan kebutuhan pendanaan dengan proyek berkelanjutan. Ketiganya menjadi bagian dari ekosistem yang saling melengkapi.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan banyaknya program strategis pemerintah membutuhkan komunikasi yang komprehensif kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks investasi hijau, komunikasi publik memiliki peran penting agar masyarakat memahami tujuan kebijakan, manfaat ekonomi, sekaligus konsekuensi lingkungan dari transformasi industri. Pemerintah perlu memastikan agenda ekonomi hijau tidak dipahami hanya sebagai kebijakan teknis, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kesejahteraan dan daya saing nasional.

Literasi publik menjadi semakin penting karena investasi hijau menyangkut perubahan cara industri berproduksi dan cara investor menentukan pilihan. Masyarakat perlu memahami bahwa keberlanjutan bukan berarti menghentikan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, konsep tersebut berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dan pengendalian dampak lingkungan.

Data BEI menunjukkan perkembangan ekosistem ESG di Indonesia terus meningkat. Hingga Juli 2026, sebanyak 87 persen emiten telah menyampaikan laporan keberlanjutan. Selain itu, dana kelolaan reksa dana dan ETF berbasis ESG disebut meningkat hingga 177 kali lipat sejak 2014. Perkembangan instrumen green, social and sustainability bonds maupun sukuk juga menunjukkan semakin besarnya perhatian pasar terhadap pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Peluang tersebut sekaligus menunjukkan bahwa investasi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru. Pengembangan CCS berpotensi menciptakan proyek infrastruktur dan jasa penyimpanan karbon, sedangkan instrumen pasar modal hijau dapat membuka akses pembiayaan bagi perusahaan yang mengembangkan kegiatan berkelanjutan. Sektor energi, kehutanan dan pemanfaatan lahan, pengelolaan sampah, serta industri menjadi beberapa bidang yang memiliki peluang untuk berkembang dalam ekosistem ekonomi hijau. Investasi hijau memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan masa depan.

*) Pengamat ekonomi

Oleh: Melki Nursahid

Indonesia sedang memasuki fase penting dalam pembangunan ekonomi. Transformasi energi tidak lagi sekadar agenda untuk mengurangi emisi, tetapi telah menjadi bagian strategis dari upaya memperkuat kedaulatan energi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, kebijakan pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan patut dipandang sebagai langkah visioner menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas energi terbarukan sebagai fondasi ketahanan energi nasional. Target pengembangan energi surya hingga 100 GW menjadi gambaran besarnya ambisi pemerintah dalam membangun sistem energi yang semakin kuat. Pernyataan Presiden bahwa dengan kapasitas 100 GW Indonesia dapat menjadi bangsa yang benar-benar berdiri di atas kaki sendiri menunjukkan bahwa energi dipandang sebagai bagian integral dari kedaulatan nasional.

Pandangan tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia ke depan. Pertumbuhan penduduk, industrialisasi, digitalisasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi akan membutuhkan pasokan energi yang semakin besar. Karena itu, ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari kemampuan menyediakan energi pada hari ini, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan ketersediaannya dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif dan sumber yang berkelanjutan.

Target pengembangan energi surya tersebut tentu membutuhkan terobosan, investasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengembangan PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat kedaulatan energi nasional. Strateginya pun tidak bertumpu pada satu model, melainkan memanfaatkan potensi berbagai wilayah melalui PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pemanfaatan energi surya untuk kawasan industri dan kegiatan produktif.

Pendekatan tersebut penting karena Indonesia memiliki karakter geografis yang sangat beragam. Potensi energi surya dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. PLTS terapung, misalnya, dapat memanfaatkan badan air tanpa harus mengorbankan lahan produktif. Sementara PLTS atap dapat mendorong masyarakat, dunia usaha, dan institusi untuk ikut menjadi bagian dari ekosistem energi bersih.

Lebih jauh, pengembangan energi terbarukan harus dilihat sebagai kebijakan ekonomi, bukan semata-mata kebijakan energi. Investasi di sektor energi bersih berpotensi menciptakan rantai ekonomi baru, mulai dari pembangunan pembangkit, manufaktur komponen, jasa konstruksi, pengembangan teknologi, hingga pemeliharaan infrastruktur. Semakin besar ekosistem yang terbentuk di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia memperoleh nilai tambah.

Yang tidak kalah penting, transisi energi harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kehadiran PLTS Pulau Sembur, sebagaimana disampaikan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza, menjadi contoh bahwa pengembangan energi terbarukan dapat berjalan beriringan dengan penguatan koperasi dan pertumbuhan ekonomi desa. Artinya, energi bersih tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur, tetapi dapat menjadi penggerak aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

Model seperti itu perlu terus diperluas. Ketika akses energi yang andal hadir di wilayah pedesaan, masyarakat memiliki peluang lebih besar mengembangkan usaha produktif. Pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksi, fasilitas pelayanan publik dapat bekerja lebih optimal, sementara aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang. Dengan demikian, pembangunan energi terbarukan juga dapat menjadi instrumen pemerataan pembangunan.

Di tingkat industri, ketersediaan energi hijau memiliki arti strategis. Dunia usaha global semakin memperhatikan jejak karbon dalam rantai pasok. Negara yang mampu menyediakan energi bersih dan kompetitif akan memiliki posisi lebih kuat dalam menarik investasi. Indonesia karena itu mempunyai peluang besar mengembangkan industri hijau, termasuk industri yang berorientasi ekspor dan memiliki nilai tambah tinggi.

Kebijakan energi terbarukan juga dapat memperkuat agenda hilirisasi. Pengolahan sumber daya mineral untuk kebutuhan teknologi energi bersih, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, baterai, hingga industri pendukung pembangkit energi terbarukan dapat menciptakan rantai nilai yang lebih panjang di dalam negeri. Jika dikelola dengan baik, transformasi energi dapat menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk naik kelas dalam struktur ekonomi global.

Namun, tantangan tentu tidak ringan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan jaringan listrik, kepastian investasi, ketersediaan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola proyek berjalan secara konsisten. Integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan juga membutuhkan perencanaan matang agar peningkatan kapasitas pembangkit berjalan seiring dengan penguatan jaringan transmisi dan distribusi.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari proses transformasi tersebut. Edukasi mengenai manfaat energi bersih, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal harus diperkuat. Dengan begitu, agenda transisi energi tidak dipersepsikan sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan pembangunan bersama.

Pada akhirnya, keberhasilan transformasi energi akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi nyata. Target besar pengembangan energi surya hingga 100 GW harus diterjemahkan menjadi proyek yang produktif, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi global.

*) Penulis merupakan Pengamat Industri Energi

JAKARTA — Pemerintah terus membenahi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial (bansos).

Perbaikan dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung perbaikan DTSEN dan pelaksanaan sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan kualitas data sosial ekonomi semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar yang lebih baik dalam penyaluran program pemerintah.

“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini,” kata Purbaya.

Ia menyebut anggaran untuk DTSEN dan sensus BPS mencapai sekitar Rp7 triliun. Purbaya juga mengakui kesalahan dalam proses pendataan melalui survei masih mungkin terjadi. Namun, pemerintah menargetkan hasil pendataan pada tahun depan dapat lebih rapi dan akurat.

“Kira-kira hampir Rp7 triliun, sedikit lebih dari Rp7 triliun dengan macam-macam. Jadi, tahun depan seharusnya lebih baik. Kalau salah satu, dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” ujarnya

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan desil akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.

Ia menilai perbaikan diperlukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyaluran bansos, baik ketika masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan maupun ketika masyarakat yang seharusnya menerima justru terlewat.

“Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap akurasi basis data perlindungan sosial. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan perlunya evaluasi atau re-basing untuk memperoleh data sosial ekonomi yang lebih akurat.

“Dalam perlinsos yang notabene data dasarnya adalah data-data sosial ekonomi, itu bisa saja dilakukan evaluasi untuk bisa mendapatkan akurasi data yang lebih baik,” kata Qodari.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil tidak ditentukan hanya berdasarkan pendapatan keluarga.

Posisi desil merupakan pemeringkatan relatif yang mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, energi memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

“Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia.

JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial kembali dibuktikan lewat langkah cepat merespons keluhan warganya. Menyikapi dinamika perubahan status desil dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat langsung mengambil langkah perbaikan.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyatakan protes masyarakat tidak dipandang sebagai kegagalan sistem, melainkan instrumen penyempurnaan program.

“Pemerintah melihat masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Keluhan soal perubahan desil ini justru kita jadikan bahan koreksi dan evaluasi konstruktif,” ujarnya.

Qodari menegaskan, pemerintah memposisikan masukan tersebut agar penyaluran bantuan sosial ke depan lebih presisi, sekaligus mencerminkan tata kelola yang adaptif.

“Sesuai arahan, setiap kementerian tidak boleh anti-kritik, melainkan harus cepat tanggap merespons dinamika sosial di lapangan,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan komitmen kabinet dalam menuntaskan polemik ini secepat mungkin.

“Tentu kita tidak akan diam. Pemerintah berjanji akan segera memperbaiki dan menyinkronkan kembali data desil DTSEN agar program perlindungan sosial benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Pemerintah menyadari akurasi data desil sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas bawah, sehingga perbaikan sistem diinstruksikan tanpa penundaan.

“Stabilitas ekonomi masyarakat bawah adalah prioritas mutlak kami. Penyempurnaan data ini menjadi langkah strategis yang sedang kita pacu siang dan malam,” jelas Airlangga.

Sebagai ujung tombak pendataan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga langsung bergerak mengeksekusi instruksi perbaikan melalui pemetaan yang lebih komprehensif.

“BPS saat ini tengah melakukan validasi ulang di lapangan secara menyeluruh. Kami memastikan metodologi dan pemutakhiran data DTSEN berjalan jauh lebih akurat,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti.

Ia juga memastikan jajarannya telah merancang skema pemutakhiran data dengan melibatkan verifikasi faktual secara ketat di daerah.

“Kami mengajak masyarakat terus proaktif memberikan informasi, karena pemutakhiran data ini adalah proses dinamis yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tutur Amalia.

Keseriusan pemerintah memperbaiki sistem DTSEN menunjukkan komitmen dalam melindungi hak masyarakat kecil. Melalui kolaborasi ini, kesejahteraan bangsa yang inklusif, adil, dan merata diyakini akan terus terjaga. ***

Oleh: Bara Winatha*)

Pemerintah terus melakukan pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan perlindungan sosial dan subsidi. Perbaikan basis data menjadi penting karena pengelompokan kesejahteraan masyarakat melalui desil digunakan untuk menggambarkan posisi relatif keluarga sekaligus menjadi salah satu rujukan dalam perumusan dan penyaluran berbagai kebijakan pemerintah. Dengan data yang semakin akurat dan mutakhir, subsidi diharapkan dapat diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sehingga menciptakan kebijakan yang lebih berkeadilan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembenahan DTSEN dengan meningkatkan dukungan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki kualitas data sekaligus mendukung pelaksanaan sensus dan pemutakhiran informasi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Langkah tersebut diperlukan karena pemerintah menyadari masih terdapat keluhan masyarakat mengenai penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi keluarga secara aktual.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp7 triliun kepada BPS untuk kebutuhan pembenahan DTSEN dan kegiatan sensus. Besarnya dukungan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan akurasi data sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Data yang lebih baik diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam menentukan kelompok masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan maupun berbagai bentuk subsidi dari negara.

Purbaya juga mengatakan kualitas pemeringkatan desil diharapkan semakin baik pada tahun depan setelah berbagai proses pemutakhiran dilakukan. Pemerintah menyadari bahwa survei tetap memiliki kemungkinan kesalahan, tetapi peningkatan kualitas metodologi, cakupan data, dan verifikasi lapangan diharapkan dapat membuat hasil pemeringkatan lebih rapi dan mencerminkan kondisi masyarakat secara lebih akurat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari mengatakan berbagai keluhan masyarakat mengenai ketidakakuratan desil harus dipandang sebagai masukan penting untuk melakukan koreksi terhadap sistem. Menurut Qodari, pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki basis data perlindungan sosial.

Qodari menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembaruan basis data perlindungan sosial. Evaluasi atau rebasing diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat menggunakan data yang semakin sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan data lama, tetapi terus menyesuaikannya berdasarkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

Perhatian terhadap kualitas DTSEN juga berkaitan dengan semakin pentingnya efisiensi belanja negara. Ketika anggaran subsidi dan bantuan sosial memiliki nilai besar, ketepatan penerima menjadi faktor yang menentukan efektivitas penggunaan uang negara. Data yang tidak akurat berpotensi membuat anggaran tidak sepenuhnya memberikan manfaat kepada kelompok sasaran. Sebaliknya, data yang terus diperbarui dapat membantu pemerintah mengarahkan sumber daya secara lebih tepat.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa desil bukanlah ukuran absolut mengenai pendapatan atau kekayaan sebuah keluarga. Desil menggambarkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Pemahaman tersebut penting agar masyarakat tidak menyamakan angka desil dengan nominal penghasilan atau tingkat kekayaan secara langsung.

Amalia menjelaskan bahwa penentuan desil dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai indikator secara bersamaan. Faktor yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kondisi disabilitas. Berbagai informasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode statistik Proxy Means Test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Dengan metode tersebut, posisi desil seseorang dapat mengalami perubahan. Sebuah keluarga yang sebelumnya berada pada kelompok tertentu dapat berpindah posisi ketika kondisi sosial ekonominya berubah atau ketika posisi relatif keluarga tersebut dibandingkan rumah tangga lain mengalami perubahan. Artinya, desil bukan label permanen yang melekat pada suatu keluarga.

Masyarakat perlu memahami bahwa perubahan angka desil tidak selalu berarti terjadi kesalahan administratif. Perubahan dapat mencerminkan adanya pembaruan informasi mengenai kondisi keluarga maupun perubahan posisi relatif dalam keseluruhan populasi. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data dan kondisi nyata, mekanisme pemutakhiran tetap diperlukan agar informasi dapat dikoreksi.

Pemerintah bersama BPS saat ini terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui proses sensus dan pengumpulan informasi sosial ekonomi. Proses tersebut diharapkan dapat memperkecil kesalahan dalam pemeringkatan sekaligus memperkuat basis data yang digunakan untuk kebijakan perlindungan sosial. Hasil pemutakhiran juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga terus memastikan proses pembaruan data berjalan transparan dan mudah dipahami masyarakat. Konsep desil, mekanisme pemutakhiran, serta cara menyampaikan koreksi menjadi bagian penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga kualitas data. Dengan keterlibatan publik, potensi kesalahan dapat lebih cepat ditemukan dan diperbaiki.

Pembenahan DTSEN menjadi langkah penting menuju sistem subsidi dan perlindungan sosial yang lebih berkeadilan. Pemerintah terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan. Melalui dukungan anggaran, pemutakhiran berkala, metodologi statistik yang kuat, serta respons terhadap keluhan masyarakat, DTSEN dapat menjadi fondasi kebijakan sosial yang semakin akurat, adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.