Arsip Kategori: BERITA TERBARU

*) Oleh : M Dava Firdaus

Keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, warga yang merasa layak tetapi belum menerima bantuan, hingga penerima yang dinilai sudah tidak sesuai kondisi ekonominya, selama ini menjadi persoalan yang berulang. Masalah tersebut tidak selalu berarti program pemerintah tidak berjalan, tetapi menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat terus berubah. Karena itu, pembenahan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih dekat dengan keadaan nyata di lapangan. DTSEN sendiri dirancang sebagai basis data tunggal yang terintegrasi dan diperbarui untuk mendukung perencanaan, evaluasi kebijakan, serta penyaluran program pemerintah secara lebih tepat sasaran.

Perubahan DTSEN juga dapat dibaca sebagai bentuk respons pemerintah terhadap suara masyarakat. Ketika ada warga yang menyampaikan bahwa kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi datanya belum ikut berubah, pemerintah memiliki pekerjaan untuk memperbaiki mekanisme pendataan. Begitu pula ketika masyarakat melihat seseorang yang sebenarnya sudah mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan. Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa data sudah tersedia. Data harus terus diperiksa, diperbarui, dan disesuaikan dengan kenyataan.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan bahwa pemutakhiran DTSEN menemukan berbagai perubahan, termasuk warga yang meninggal, kelahiran baru, serta perubahan status kependudukan. BPS juga menemukan 11.014 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sekitar 0,06 persen penerima bansos triwulan I yang masuk kategori inclusion error karena berada di desil 5 ke atas.

Amalia menegaskan bahwa DTSEN perlu terus diperkuat dan dimutakhirkan karena kondisi penduduk tidak bersifat tetap. BPS pada Juli 2026 juga menyampaikan bahwa DTSEN Versi 3 mencakup lebih dari 290 juta individu dan hampir 96 juta keluarga setelah dilakukan pemutakhiran serta rekonsiliasi dengan data kependudukan Dukcapil.

Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menunjukkan bahwa pembenahan tersebut bukan berhenti pada pembaruan angka di dalam sistem. Dampaknya mulai terlihat dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa pada triwulan II 2026 terdapat lebih dari 470 ribu KPM baru yang menerima bansos setelah dilakukan pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, perubahan penerima manfaat setiap periode merupakan hal yang wajar karena data sosial ekonomi masyarakat terus bergerak. Pernyataan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah membuka ruang bagi perubahan data ketika kondisi warga memang berubah. Dengan kata lain, pembenahan DTSEN dapat menjadi jalan agar masyarakat yang sebelumnya terlewat memiliki kesempatan untuk masuk kembali dalam daftar penerima manfaat sesuai kondisi sebenarnya.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan pemerintah daerah dan aparat di tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah pusat tentu tidak mungkin mengetahui seluruh perubahan kehidupan warga hanya dari Jakarta. Karena itu, informasi dari desa, kelurahan, dinas sosial, hingga pemerintah kabupaten dan kota menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Gus Ipul menyebut lebih dari 70 ribu operator data desa telah terhubung melalui sistem yang menghubungkan pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan DTSEN yang dikelola BPS. Kehadiran operator di tingkat desa menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan warga dan dapat membantu memperbarui data ketika terjadi perubahan kondisi sosial ekonomi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga menekankan pentingnya penggunaan DTSEN dalam penyusunan kebijakan daerah. Menurut Tito, pemerintah daerah perlu memanfaatkan DTSEN Versi 3 Tahun 2026 karena indikator sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah. Ia mendorong para gubernur, bupati, dan wali kota menggunakan data terbaru tersebut untuk menyusun kebijakan, mulai dari bantuan sosial hingga program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Tito bahkan meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPS di wilayah masing-masing agar substansi DTSEN dapat dipahami dengan benar. Pesan ini memperkuat bahwa pembenahan data bukan hanya tanggung jawab satu kementerian, melainkan pekerjaan bersama dari pemerintah pusat hingga daerah.

Pembenahan DTSEN perlu dilihat sebagai upaya memperbaiki hubungan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah memang membutuhkan data untuk menentukan siapa yang berhak memperoleh bantuan, tetapi masyarakat juga membutuhkan mekanisme yang mudah ketika data mereka tidak sesuai. Karena itu, keterbukaan mengenai cara memperbarui data menjadi sama pentingnya dengan proses pendataan itu sendiri. Saat ini BPS menyediakan kanal resmi DTSEN untuk memperbarui informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, sementara Kemensos juga menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui desa, kelurahan, dinas sosial, atau kanal resmi yang tersedia.

Dengan demikian, pembenahan DTSEN seharusnya tidak hanya dipahami sebagai proyek pemerintah membangun sistem data, tetapi sebagai proses memperbaiki kebijakan berdasarkan keluhan dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika data diperbarui dan warga yang sebelumnya belum terjangkau dapat masuk dalam daftar penerima sesuai kondisinya, di situlah negara menunjukkan bahwa masukan masyarakat tidak berhenti sebagai keluhan. Tantangannya sekarang adalah menjaga agar pemutakhiran dilakukan secara konsisten, transparan, mudah diakses, dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat. Jika hal tersebut dapat dijaga, DTSEN bukan hanya menjadi kumpulan data, tetapi dapat menjadi instrumen untuk memastikan bantuan dan program pemerintah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.

*) Penulis merupakan pemerhati kebijakan publik

Oleh: Adhitya Ramadani)*

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan pemerintah bukan hanya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan peserta didik, tetapi juga sebagai instrumen membangun kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah. Pada 2026, pendekatan tersebut semakin diperkuat melalui integrasi edukasi gizi, keamanan pangan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembiasaan makan bergizi di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, MBG diarahkan menjadi bagian dari investasi jangka panjang negara dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan memiliki kesadaran terhadap pola hidup sehat.

Program MBG memiliki posisi penting karena sekolah merupakan salah satu ruang strategis dalam membentuk kebiasaan anak. Apa yang dilakukan secara berulang pada usia sekolah berpotensi terbawa hingga dewasa, termasuk kebiasaan memilih makanan, menjaga kebersihan, memahami kebutuhan gizi, dan mengatur pola konsumsi. Pemerintah kemudian memperluas fungsi MBG agar pemberian makanan bergizi tidak berdiri sendiri, melainkan berjalan bersama proses pendidikan yang membantu siswa memahami alasan di balik makanan yang mereka konsumsi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menilai literasi gizi menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG. Menurutnya, pemberian makanan harus disertai pemahaman agar peserta didik mengetahui manfaat gizi yang terdapat dalam makanan dan mampu membangun kebiasaan sehat sejak dini. Pendekatan tersebut membuat MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan makan harian, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kesadaran yang dapat diterapkan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Penguatan edukasi tersebut mulai dilakukan secara lebih sistematis pada 2026. BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperluas literasi gizi dan keamanan pangan bagi guru serta tenaga kependidikan. Pada tahap awal, program tersebut menyasar 658.300 guru dan tenaga kependidikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Guru dipandang memiliki posisi penting karena berada langsung bersama peserta didik dan dapat membantu menerjemahkan materi gizi menjadi kebiasaan yang mudah diterapkan di sekolah maupun di rumah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menempatkan MBG sebagai bagian yang selaras dengan penguatan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Salah satu kebiasaan yang ditekankan adalah makan sehat dan bergizi. Dengan integrasi tersebut, MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga mendukung pembentukan karakter melalui rutinitas yang dilakukan secara konsisten. Pola tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan kualitas manusia membutuhkan pendekatan yang menggabungkan kesehatan, pendidikan, dan pembentukan kebiasaan.

Hingga 10 Juni 2026, lebih dari 43 juta dari sekitar 53 juta murid di Indonesia telah menerima manfaat MBG atau sekitar 80,7 persen. Cakupan tersebut menunjukkan besarnya skala intervensi pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan anak. Semakin luas cakupan program, semakin besar pula peluang negara membangun kebiasaan konsumsi yang lebih baik secara sistematis. Tantangannya kemudian bukan hanya memperluas penerima manfaat, tetapi memastikan kualitas menu, keamanan pangan, edukasi, dan pengawasan berjalan secara konsisten.

Evaluasi Kemendikdasmen juga menunjukkan adanya perkembangan positif terhadap proses belajar. Berdasarkan evaluasi terhadap lebih dari 1,2 juta responden murid, sekolah penerima MBG mengalami penurunan gangguan belajar akibat rasa lapar yang lebih besar dibandingkan sekolah yang belum menerima program. Temuan tersebut memperlihatkan hubungan penting antara pemenuhan kebutuhan gizi dan kesiapan anak mengikuti proses pembelajaran. Anak yang memperoleh asupan memadai memiliki kondisi yang lebih mendukung untuk berkonsentrasi dan mengikuti kegiatan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menilai pelaksanaan MBG di sejumlah daerah mulai menunjukkan dampak positif terhadap semangat belajar dan kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, pelaksanaan program juga perlu terus mendapatkan masukan dari siswa, guru, dan pihak sekolah agar menu serta mekanisme distribusinya semakin sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan evaluasi berkelanjutan, MBG dapat berkembang menjadi program yang semakin responsif terhadap kondisi nyata di lapangan.

Di sisi lain, BGN memperkuat pengawasan keamanan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan kebiasaan sehat. Makanan yang diberikan kepada siswa harus memenuhi standar keamanan sebelum dikonsumsi. Pemerintah juga mendorong keterlibatan guru dalam pengawasan sekaligus edukasi. Langkah ini penting karena kebiasaan sehat tidak akan terbentuk hanya melalui jenis makanan yang tersedia, tetapi juga melalui cara anak mencuci tangan, menjaga kebersihan, memahami keamanan makanan, serta membuang sampah setelah makan.

Penguatan kebiasaan sehat juga membutuhkan dukungan keluarga. BGN menilai keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak mengenal makanan, rasa, dan pola konsumsi. Karena itu, kebiasaan yang dibangun melalui MBG di sekolah perlu mendapatkan penguatan ketika anak berada di rumah. Jika orang tua turut memahami prinsip gizi seimbang dan menerapkannya dalam kehidupan keluarga, pembelajaran yang diterima anak di sekolah dapat menjadi kebiasaan yang lebih permanen.

Pemerintah juga terus memperluas cakupan MBG agar prinsip pemenuhan gizi tidak hanya dirasakan siswa sekolah formal. Pada 2026, program mencakup satuan pendidikan nonformal, pendidikan layanan khusus, pesantren, dan sekolah keagamaan. Kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah membangun layanan gizi yang lebih inklusif sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan memperoleh asupan yang mendukung tumbuh kembang dan proses belajar.

Program MBG dapat menjadi salah satu instrumen penting negara dalam membentuk kebiasaan sehat sejak usia sekolah. Pemberian makanan bergizi yang dipadukan dengan literasi gizi, keamanan pangan, keterlibatan guru, dukungan keluarga, dan pembiasaan hidup bersih membuat program ini memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar menyediakan makanan. Jika konsistensi kualitas dan edukasi terus dijaga, MBG berpotensi membantu membentuk generasi yang tidak hanya tumbuh dengan asupan lebih baik, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kesehatan. Inilah investasi jangka panjang yang dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menyiapkan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan.

)* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*

Sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir, sekolah bukan hanya tempat anak memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga ruang pertama untuk membangun kebiasaan yang menentukan kualitas hidup mereka di masa depan. Karena itu, sekolah sehat semestinya membentuk ekosistem yang mengajarkan anak memahami tubuh, menjaga kebersihan, menghargai makanan, dan bertanggung jawab terhadap kesehatan diri.

Program MBG berpeluang besar untuk menjadi bagian dari ekosistem tersebut. Satu porsi makanan mulai dimaknai menjadi sarana mengenalkan gizi seimbang, kebiasaan hidup bersih, disiplin, rasa syukur, dan kepedulian terhadap sesama, sehingga program ini dapat memberikan dampak pendidikan yang jauh lebih luas.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan MBG perlu berjalan beriringan dengan pendidikan gizi dan pembiasaan hidup sehat di sekolah. Ia menjelaskan, asupan bergizi tidak hanya mendukung kecukupan nutrisi, tetapi juga membantu kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran sehingga makanan yang diterima anak memiliki kaitan langsung dengan proses pendidikan.

Kebijakan tersebut penting karena pengetahuan tentang makanan tidak selalu tumbuh secara otomatis dari pengalaman makan. Anak perlu memahami mengapa tubuh membutuhkan protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat, sekaligus mengenali hubungan antara makanan yang dikonsumsi dengan energi, pertumbuhan, konsentrasi, dan kesehatan.

Pendidikan gizi juga dapat dimulai dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan siswa. Ia menerangkan, guru dapat mengajak anak mengenali isi piring mereka, menjelaskan manfaat setiap jenis makanan, membiasakan minum air yang cukup, serta mendorong mereka memilih makanan sehat ketika berada di luar sekolah.

Tatang menilai setiap sekolah tidak harus menerapkan model pendidikan gizi yang seragam. Sekolah dapat menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan sumber daya masing-masing, misalnya memperkuat kualitas kantin, aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua, atau kegiatan lain yang mendukung budaya hidup sehat.

Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Ia mengungkapkan Kemendikdasmen menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan sehari-hari, hingga saat siswa menikmati makanan.

Pendidikan gizi yang terintegrasi juga membuka jalan bagi pembentukan karakter. Anak belajar disiplin ketika mengikuti aturan makan, belajar bersyukur ketika menerima makanan, belajar bertanggung jawab dengan menghabiskan makanan secukupnya, serta belajar peduli ketika memahami bahwa makanan yang tersedia berasal dari kerja banyak orang.

Kebiasaan tidak membuang makanan menjadi salah satu contoh sederhana yang memiliki nilai pendidikan besar. Setiap makanan yang sampai di meja siswa melewati rangkaian proses panjang, mulai dari petani dan nelayan, pengolah bahan pangan, pekerja dapur, hingga petugas distribusi, sehingga menghargai makanan berarti pula menghargai kerja orang lain.

Pengalaman siswa di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa manfaat MBG dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Gayatri Kalyani Taha, siswi kelas 6 SDN 1 Ratolindo, merasakan orang tuanya menjadi lebih tenang karena tidak lagi terlalu khawatir dirinya kelaparan ketika berada di sekolah, sementara Andi Arkan Raffi dari SD IT Al-Wahdah Tojo Una-Una mulai memahami kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsinya.

Raffi juga mengaku mulai terbiasa mengonsumsi sayur dan buah yang sebelumnya kurang disukai. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa MBG dapat mengubah cara anak memandang makanan, dari sekadar sesuatu yang menghilangkan lapar menjadi sumber zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan belajar.

Di titik ini, peran guru dan orang tua menjadi sangat penting karena kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah perlu diteruskan di rumah. Anak yang belajar memilih makanan sehat di sekolah akan lebih mudah mempertahankan perilaku tersebut jika keluarga memberikan contoh dan lingkungan rumah mendukung pilihan yang sama.

MBG juga dapat menjadi pintu masuk untuk membangun budaya sekolah yang lebih luas. Aktivitas mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan meja, membuang sampah pada tempatnya, memilah sisa makanan, dan menghormati teman saat makan merupakan kebiasaan sederhana yang jika dilakukan terus-menerus dapat membentuk karakter.

Sekolah sehat, karena itu, tidak cukup dibangun melalui makanan bergizi yang datang setiap hari. Ia lahir dari kebiasaan yang dilakukan berulang, lingkungan yang mendukung, pengetahuan yang dipahami, serta keteladanan orang dewasa yang berada di sekitar anak.

Kekuatan terbesar MBG terletak pada kesempatan menjadikan kebiasaan sehari-hari sebagai pendidikan karakter. Dari meja makan di sekolah, anak dapat belajar bahwa hidup sehat bukan sekadar pengetahuan, melainkan perilaku yang perlu dilakukan setiap hari agar tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berkarakter.

*) Penulis adalah Pengamat Isu Sosial-Ekonomi

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan makanan peserta didik, tetapi juga menjadi pintu masuk dalam membangun budaya hidup sehat di satuan pendidikan.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong agar pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan pendidikan mengenai pola makan sehat, kebersihan, aktivitas fisik, dan keamanan pangan.

“Melalui program Makan Bergizi Gratis, kita berupaya meningkatkan asupan gizi anak sekolah. Sekaligus memperkuat kesiapan mereka untuk belajar,” kata Tatang di Jakarta.

Menurut Tatang, edukasi gizi diperlukan agar manfaat MBG tidak berhenti pada makanan yang dikonsumsi peserta didik. Pengetahuan mengenai gizi seimbang diharapkan dapat membentuk kebiasaan yang diterapkan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

“Satu sekolah mungkin memprioritaskan gizi, sekolah lainnya dapat meningkatkan kualitas kantin, atau memperkuat aktivitas fisik, kebun sekolah, keterlibatan orang tua dan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan tersebut memberikan ruang kepada setiap sekolah untuk menentukan prioritas sesuai kondisi, kapasitas, serta sumber daya yang dimiliki. Tatang menilai sekolah memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan program, tetapi juga dapat memengaruhi kebiasaan sehat peserta didik dan lingkungan sekitarnya.

“Pendekatan ini mengakui satu hal yang penting: sekolah bukan sekadar tempat di mana program dilaksanakan. Tapi sekolah itu sendiri merupakan agen perubahan,” kata Tatang.

Penguatan edukasi gizi juga dilakukan Kemendikdasmen melalui koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasmen turut mendukung MBG melalui penyiapan data peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan sebagai penerima manfaat.

Gogot menilai edukasi gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan MBG. Karena itu, pemerintah menyiapkan modul, petunjuk teknis, panduan, serta contoh kegiatan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran di kelas, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan makan sehari-hari, hingga saat peserta didik menikmati makanan.

Penguatan tersebut diharapkan membuat peserta didik tidak hanya memahami apa yang dimaksud makanan bergizi, tetapi juga mengetahui alasan pentingnya pola makan sehat serta mampu menerapkannya.

Program ini sekaligus menjadi sarana literasi gizi yang membekali peserta didik dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia sekolah sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.***

[w.R]

JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter di lingkungan sekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan keterlibatan guru diperlukan agar pelaksanaan MBG dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pola hidup sehat. Menurutnya, peran tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru.

“Itu untuk membantu pelaksanaan MBG di sekolah sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Jadi, supaya guru terlibat, tidak ada penambahan beban tugas guru sama sekali,” kata Abdul Mu’ti.

Ia menjelaskan, MBG berkaitan dengan penerapan tujuh kebiasaan Indonesia hebat yang mencakup bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Penerapan kebiasaan tersebut di sekolah perlu dilakukan melalui pendampingan agar manfaat program tidak berhenti pada pembagian makanan.

Penguatan edukasi gizi turut dibahas dalam Rapat Koordinasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Implementasi Edukasi Gizi bagi Satuan Pendidikan yang digelar Direktorat SMP Kemendikdasmen di Serpong, Banten, pada 19-21 Agustus 2026. Forum tersebut melibatkan UPT dari 34 provinsi untuk menyamakan pemahaman, bertukar praktik, serta membahas kendala pelaksanaan edukasi gizi dan MBG di daerah.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan edukasi gizi merupakan bagian dari pelaksanaan MBG. Kemendikdasmen telah menyiapkan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan melalui pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari.

Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Mariman Darto menilai literasi gizi juga perlu diperkuat melalui lingkungan sekolah dan keluarga. Komite sekolah dapat dilibatkan untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai pentingnya gizi.

“Literasi gizi bukan hanya soal pengetahuan anak yang meningkat, tapi juga memastikan mereka memiliki akses terhadap sumber pengetahuan yang memadai. Karena itu, sekolah dan keluarga perlu sama-sama terlibat dalam membangun kebiasaan tersebut,” kata Mariman.

Menurutnya, pembiasaan mencuci tangan, antre, berdoa sebelum makan, makan bersama, menjaga kebersihan, dan memastikan makanan dikonsumsi di tempat dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Dengan pendekatan tersebut, MBG diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat yang dapat diterapkan secara berkelanjutan di sekolah maupun lingkungan keluarga.

Oleh : Antonius Utomo

Peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Agustus 2026 menjadi salah satu penanda penting dalam perjalanan transformasi ekonomi Indonesia menuju era industri berteknologi tinggi. Kehadiran Molinas tidak hanya dimaknai sebagai peluncuran sebuah produk kendaraan listrik, tetapi juga sebagai simbol keberanian pemerintah dalam membangun fondasi industri masa depan yang berbasis inovasi, kemandirian teknologi, dan penguatan rantai pasok nasional. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pasar bagi produk teknologi dunia, melainkan berupaya menjadi pemain utama yang mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa pada era modern ditentukan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandangan tersebut mencerminkan arah pembangunan nasional yang tidak lagi hanya bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan mengolah pengetahuan menjadi kekuatan ekonomi baru. Karena itu, pengembangan industri kendaraan listrik diposisikan sebagai bagian dari strategi besar untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam ekonomi global yang semakin berbasis teknologi. (Kementerian Pertahanan RI)

Keberanian pemerintah terlihat dari pendekatan yang ditempuh dalam membangun ekosistem Molinas. Program ini tidak dirancang sebagai proyek jangka pendek atau sekadar peluncuran satu merek kendaraan listrik. Molinas hadir sebagai ekosistem menyeluruh yang mencakup manufaktur, pengembangan komponen, industri baterai, pembiayaan, distribusi, hingga dukungan infrastruktur pengisian daya. Pendekatan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa manfaat ekonomi dari perkembangan industri kendaraan listrik dapat dirasakan secara luas oleh pelaku usaha nasional, industri pendukung, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

Di sisi lain, pengembangan Molinas juga memperkuat agenda hilirisasi yang selama ini menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Indonesia memiliki cadangan mineral strategis yang sangat besar, termasuk nikel yang menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Dengan membangun industri kendaraan listrik secara terintegrasi, pemerintah berupaya memastikan bahwa nilai tambah dari sumber daya tersebut dapat dinikmati di dalam negeri. Kebijakan ini sekaligus membuka peluang lahirnya berbagai industri baru yang mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik.

Pengamat otomotif Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan Indonesia memiliki pengalaman dalam mengembangkan proyek kendaraan nasional yang mendapat perhatian besar ketika pertama kali diluncurkan.

Optimisme terhadap Molinas juga didukung oleh berbagai proyeksi ekonomi yang menjanjikan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkirakan ekosistem Molinas berpotensi menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun pada periode 2026–2031. Selain itu, program ini diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, serta infrastruktur pendukung kendaraan listrik. Dari sisi fiskal, penggunaan motor listrik secara luas juga berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak hingga Rp82,2 triliun dalam kurun waktu 2027–2037. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi menuju kendaraan listrik bukan hanya agenda lingkungan, melainkan juga strategi ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi pembangunan nasional.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengatakan program Motor Listrik Nasional (Molinas) memberikan penghematan subsidi BBM sebesar Rp82,2 triliun, dalam kurun waktu 2027 hingga 2037, serta dengan asumsi 11 juta unit beroperasi pada tahun 2037. Selain memberikan penghematan subsidi BBM, katanya, ekosistem program ini diperkirakan memberikan nilai ekonomi hingga Rp150 triliun sepanjang 2026–2031, serta menciptakan sekitar 215 ribu lapangan kerja di sektor manufaktur, komponen, baterai, dan infrastruktur pengisian daya.

Pembangunan industri masa depan tentu tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Karena itu, konsep “Indonesia Incorporated” yang diusung Presiden Prabowo menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan Molinas. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, lembaga riset, dan pelaku usaha dalam membangun kekuatan nasional. Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, Indonesia berupaya menciptakan ekosistem inovasi yang mampu menghasilkan produk berdaya saing tinggi sekaligus mempercepat transfer teknologi kepada industri dalam negeri.

Dukungan dari kalangan perguruan tinggi dan komunitas riset juga menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan program ini. Keterlibatan berbagai institusi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, Molinas dapat menjadi wahana bagi lahirnya inovasi-inovasi baru yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri teknologi global.

Pada akhirnya, Molinas merepresentasikan keberanian Indonesia untuk melangkah lebih jauh dalam membangun masa depan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, pemerintah memilih untuk mengambil inisiatif, berinvestasi pada teknologi, dan memperkuat industri nasional sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang. Langkah ini menunjukkan keyakinan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk tidak hanya mengikuti perkembangan dunia, tetapi juga menjadi bagian dari negara-negara yang membentuk arah perkembangan industri masa depan. Molinas bukan sekadar motor listrik nasional, melainkan simbol transformasi, kemandirian, dan optimisme menuju Indonesia yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing global.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh : Tubagus Ramadi )*

Pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri, mempercepat transisi energi, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pada 2026, agenda tersebut memasuki tahap penting setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Motor Listrik Nasional (MoLiNas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Jawa Barat. Kehadiran MoLiNas tidak hanya diarahkan sebagai produk kendaraan baru, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun rantai industri nasional yang mencakup manufaktur, komponen, baterai, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai, pembiayaan, hingga layanan purna jual.

Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan motor listrik nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi dan industri Indonesia. Menurut Presiden, penguasaan sains dan teknologi merupakan salah satu faktor penting bagi sebuah negara untuk meningkatkan daya saing di tengah perubahan ekonomi global. Karena itu, pengembangan MoLiNas diharapkan tidak berhenti pada produksi kendaraan, tetapi juga mendorong kemampuan nasional dalam menguasai teknologi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, serta menciptakan industri yang mampu berkembang secara berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem motor listrik juga membuka peluang lebih luas bagi industri kecil dan menengah (IKM) untuk masuk ke dalam rantai pasok nasional. Kementerian Perindustrian terus mendorong agar IKM tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu menjadi pemasok komponen bagi industri kendaraan listrik. Sejumlah IKM binaan Kemenperin telah terlibat dalam ekosistem MoLiNas melalui produksi komponen seperti box baterai dan bracket baterai. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik dapat memberikan efek berganda kepada sektor usaha di dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita menilai keterlibatan IKM merupakan bagian penting dalam membangun industri kendaraan listrik yang memiliki basis produksi nasional. Menurut Agus, pembinaan pemerintah diarahkan agar IKM mampu memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan industri otomotif, masuk ke dalam rantai pasok, dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya IKM yang menjadi bagian dari rantai produksi, nilai tambah industri kendaraan listrik dapat semakin banyak dinikmati oleh pelaku usaha nasional.

Kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekosistem tersebut. Pemerintah terus mendorong peningkatan kandungan lokal pada kendaraan listrik yang diproduksi di Indonesia agar pertumbuhan industri tidak terlalu bergantung pada komponen impor. Semakin besar penggunaan komponen lokal, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan, transfer teknologi, pengembangan keahlian tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas industri nasional. Kebijakan tersebut sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Dari sisi infrastruktur, pemerintah bersama BUMN dan pelaku usaha terus memperluas fasilitas pendukung kendaraan listrik. PLN telah mengembangkan ribuan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta stasiun penukaran baterai untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik. Penguatan infrastruktur menjadi penting karena ketersediaan fasilitas pengisian dan penukaran baterai akan menentukan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan listrik. Semakin mudah masyarakat memperoleh layanan tersebut, semakin besar pula peluang percepatan adopsi kendaraan listrik di berbagai daerah.

CEO Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, melihat pengembangan MoLiNas sebagai contoh penting kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan nasional. Menurut Rosan, sinergi tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar kendaraan listrik, tetapi mampu meningkatkan kemandirian dalam transportasi dan membangun kemampuan industri dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas sektor juga membuka ruang bagi investasi baru, pengembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas produksi nasional.

Pengembangan motor listrik juga memiliki keterkaitan erat dengan agenda ketahanan energi. Peralihan sebagian kebutuhan transportasi dari kendaraan berbahan bakar minyak menuju kendaraan listrik dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Pada saat yang sama, pengembangan industri baterai dan komponen kendaraan listrik dapat menjadi bagian dari agenda hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi nasional melalui kerja sama antara perusahaan besar, pelaku usaha menengah, dan masyarakat. Dalam konteks motor listrik, semangat tersebut dapat diwujudkan dengan memperluas keterlibatan pelaku ekonomi rakyat dalam ekosistem kendaraan listrik. Bengkel, teknisi, pemasok komponen, penyedia layanan baterai, koperasi, pelaku logistik, hingga usaha kecil di berbagai daerah memiliki peluang untuk mengambil peran seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik.

Bagi masyarakat, pertumbuhan ekosistem motor listrik berpotensi menghadirkan lapangan ekonomi baru. Peningkatan jumlah kendaraan listrik akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan terhadap teknisi terampil, bengkel khusus, layanan baterai, distribusi suku cadang, infrastruktur pengisian, pembiayaan, serta berbagai jasa pendukung lainnya. Kondisi tersebut dapat menciptakan efek berganda yang tidak hanya dirasakan industri besar, tetapi juga pelaku usaha di tingkat daerah. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pengembangan industri dilakukan secara inklusif agar manfaat ekonominya dapat menyebar lebih luas.

Pembangunan ekosistem motor listrik nasional merupakan bagian dari agenda besar pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peluncuran MoLiNas pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai membangun ekosistem yang menghubungkan manufaktur, IKM, BUMN, swasta, investasi, teknologi, dan infrastruktur dalam satu rantai nilai.

)* Penulis adalah Pemerhati Sosial dan Kemasyarakatan

JAKARTA — Program Motor Listrik Nasional (Molinas) diproyeksikan menciptakan nilai ekonomi sekitar Rp150 triliun sepanjang 2026–2031.

Program tersebut juga diperkirakan mampu membuka sekitar 215.000 lapangan pekerjaan melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik dari industri manufaktur hingga infrastruktur pendukung.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan Molinas dirancang tidak sekadar meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, tetapi juga membangun rantai industri nasional yang terintegrasi.

Ekosistem tersebut mencakup manufaktur, industri komponen dan baterai, distribusi, pembiayaan, infrastruktur pengisian daya, hingga layanan purnajual.

“Program motor listrik manfaatnya banyak sekali, selain penghematan subsidi bahan bakar, juga menciptakan lapangan kerja. Pengembangan ekosistemnya akan melibatkan banyak sektor sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produsen kendaraan,” ujar Susiwijono di Jakarta.

Menurut pemerintah, sekitar 215.000 lapangan pekerjaan yang diproyeksikan tercipta akan tersebar di berbagai sektor, mulai dari original equipment manufacturer (OEM), industri komponen dan baterai, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.

Dari sisi kapasitas produksi, kemampuan awal ekosistem motor listrik nasional saat ini berada di kisaran 100.000 unit per tahun.

Pemerintah menargetkan kapasitas tersebut meningkat hingga 1 juta unit per tahun pada 2028. Peningkatan kapasitas ini akan berjalan beriringan dengan penguatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

TKDN Molinas saat ini berada di kisaran 40 persen dan ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 60 persen.

Peningkatan penggunaan komponen lokal diharapkan memperluas dampak ekonomi ke berbagai sektor pendukung, seperti pemasok komponen, industri baterai, jasa logistik, pembiayaan, hingga penyedia infrastruktur pengisian daya.

Selain menciptakan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan, pengembangan Molinas juga diproyeksikan memberikan dampak terhadap fiskal melalui pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah memperkirakan penghematan subsidi BBM mencapai Rp82,2 triliun sepanjang 2027–2037, dengan asumsi sekitar 11 juta motor listrik telah beroperasi pada 2037.

Dari sisi perdagangan, penggunaan motor listrik juga diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Substitusi impor minyak tersebut diproyeksikan memberikan dampak sekitar Rp45 triliun.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan pengembangan Molinas perlu diarahkan untuk memperkuat kemampuan industri nasional, termasuk desain, teknologi, manufaktur, dan rantai pasok.

“Molinas harus membangun kemampuan desain, engineering, manufaktur, teknologi, dan rantai pasok di dalam negeri,” kata Atong.

Dengan berbagai sasaran tersebut, Molinas diarahkan menjadi bagian dari pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Selain itu, pencapaian target tetap bergantung pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan TKDN, ketersediaan infrastruktur, serta kemampuan industri memastikan produk terserap pasar domestik.

Jakarta – Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju kendaraan rendah emisi. Pada 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun dengan bantuan Rp3 juta untuk setiap unit yang memenuhi ketentuan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pagu tersebut secara teknis mampu mendukung pemberian insentif hingga 1 juta unit motor listrik. Namun, apabila penyalurannya mencapai sekitar 100.000 unit hingga akhir tahun, anggaran yang terserap diperkirakan sebesar Rp300 miliar atau 10 persen dari total pagu.

“Saya pikir paling 100.000 (unit motor listrik) sampai akhir tahun,” ujar Purbaya.

Insentif tersebut diharapkan meringankan harga pembelian, mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak, serta memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia telah mencapai 242.909 unit hingga April 2026.

Penguatan industri juga didukung pengembangan Motor Listrik Nasional (Molinas). Salah satu produsen, PT Electra Mobilitas Indonesia atau Alva, menyatakan kesiapan memproduksi 20.000 unit sepanjang tahun ini.

Untuk memperluas pasar, BPI Danantara Indonesia merangkul penyedia layanan transportasi daring, seperti Gojek dan Grab, serta perusahaan logistik. Pengemudi ojek online dinilai menjadi pasar potensial karena penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional harian hingga Rp20.000.

“That’s a lot of money buat teman-teman itu,” kata Managing Director Industrialization Danantara Indonesia Ardy Muawin.

Danantara juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji pembiayaan yang lebih terjangkau dan adaptif, terutama bagi pengemudi ojek online yang terkendala akses kredit.

“Credit risk-nya bisa kita turunkan, sehingga harapannya cost of money bisa rendah, sehingga kita akan men-stimulate demand dari sisi teman-teman konsumen,” ujar Ardy.

Selain insentif dan pembiayaan, pemerintah menyiapkan skema tukar tambah kendaraan bensin menjadi motor listrik. Nilai kendaraan lama nantinya diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian unit baru.

“Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin kita pikirkan gimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah ya kan,” sebut Presiden Prabowo Subianto.

Motor bensin yang diserahkan direncanakan tidak dijual kembali, tetapi dihancurkan atau melalui proses scrapping. Langkah itu diharapkan mengurangi peredaran kendaraan konvensional sekaligus menekan beban subsidi BBM.