Category Archives: Uncategorized

Jakarta – Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyebaran hoaks yang dilakukan oleh kelompok separatis demi menciptakan instabilitas dan memprovokasi masyarakat. Berita hoaks yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial ini bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa dan memengaruhi opini publik.

Masyarakat di Tanah Papua untuk tetap waspada terhadap propaganda dan informasi palsu yang disebarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Baru-baru ini, OPM menyebarkan berita terkait ancaman genosida terhadap Orang Asli Papua (OAP) yang diklaim dilakukan oleh TNI-Polri.

Pemerintah bersama aparat keamanan telah meningkatkan upaya penanganan hoaks ini dengan memantau aktivitas di dunia maya. Selain itu, kolaborasi dengan platform digital juga dilakukan untuk menurunkan konten-konten yang berpotensi memprovokasi.

“Itu berita hoaks karena merupakan propaganda yang tidak berdasar dan bertujuan untuk memprovokasi serta menimbulkan ketakutan di masyarakat,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Menurut Brigjen Pol. Faizal, OPM berupaya menciptakan keresahan dan membangun persepsi negatif terhadap aparat keamanan. ŇDipastikan berita itu tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta, dan narasi yang disampaikan merupakan propaganda yang disebarkan untuk menghasut dan menimbulkan kebencian terhadap TNI-Polri,Ó tegasnya.

Faizal menegaskan bahwa TNI-Polri tetap konsisten melindungi seluruh masyarakat, termasuk Orang Asli Papua, dari segala bentuk ancaman, termasuk dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh OPM.

ŇSudah menjadi tugas TNI-Polri untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, atau golongan. Kami akan terus menjalankan operasi dengan pendekatan hukum yang terukur dan humanis untuk menciptakan keamanan di Tanah Papua,Ó tambahnya.

Brigjen Pol. Faizal juga mengimbau masyarakat Papua untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan tetap tenang. ŇKami berharap masyarakat tetap berkoordinasi dengan aparat jika membutuhkan bantuan keamanan,Ó katanya.

Ia menambahkan bahwa OPM sering menggunakan isu-isu sensitif untuk menciptakan konflik dan mencoreng citra aparat keamanan.

ŇMasyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap informasi palsu yang bertujuan mengalihkan perhatian dari tindakan kriminal yang dilakukan OPM,Ó pungkas Brigjen Pol. Faizal.

Penyebaran hoaks yang dilakukan oleh kelompok separatis sering kali memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, ras, dan konflik sosial untuk menimbulkan keresahan di masyarakat. Informasi yang tidak diverifikasi ini dengan cepat menyebar melalui berbagai platform digital, termasuk media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web yang tidak kredibel.

Oleh karena itu, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen masyarakat dianggap penting untuk membangun kesadaran bersama akan bahaya hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda negatif.

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memastikan bahwa stok pupuk subsidi bagi petani dalam kondisi aman dan akan terus didistribusikan secara merata guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan sarana produksi yang memadai agar petani dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara optimal.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) serta distributor di berbagai daerah untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Pihaknya juga terus berupaya meningkatkan minat generasi muda dalam sektor pertanian melalui Program Pertanian Modern.

“Kami memastikan pupuk subsidi tersedia sesuai kebutuhan petani dan akan terus diawasi agar pendistribusiannya berjalan transparan serta efektif. Selain itu, kami mendorong generasi muda untuk lebih aktif dalam sektor pertanian melalui inovasi dan teknologi,” ujar Andi Amran Sulaiman.

Distribusi pupuk subsidi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, termasuk diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pengawasan akan terus diperketat untuk mencegah potensi penyimpangan agar pupuk subsidi digunakan oleh petani yang berhak dan tidak disalahgunakan.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Sam Herodian, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan subsidi pupuk diberikan secara tepat sasaran. Partisipasi aktif dari masyarakat dan petani sangat diperlukan untuk menjaga transparansi dalam distribusi.

“Kami mengimbau masyarakat dan petani untuk melaporkan setiap indikasi penyimpangan agar distribusi pupuk subsidi tetap berjalan adil dan transparan. Hal ini merupakan upaya bersama dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem distribusi yang lebih efektif agar pupuk dapat sampai ke petani tepat waktu. Perseroan juga memastikan kesiapan stok di gudang lini I hingga lini IV di seluruh Indonesia guna menghindari kelangkaan.

“Kami terus meningkatkan efisiensi distribusi dan menjamin bahwa petani tidak akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk subsidi yang dibutuhkan,” ujar Rahmad Pribadi.

Dengan adanya kepastian stok pupuk subsidi, petani dapat lebih fokus dalam meningkatkan produksi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga terus mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dalam mendukung sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Sinergi antara pemerintah, BUMN, dan petani diharapkan dapat semakin memperkokoh ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Jakarta – Dalam 100 hari pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi secara gratis, sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan generasi penerus bangsa.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasinya atas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program MBG.

“Saya berterima kasih atas kerja sama ini. Seluruh kementerian dan lembaga telah bekerja keras untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Sinergi dengan pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga perangkat desa sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan program MBG,” ujar Presiden Prabowo.

Pada tahap awal peluncuran program yang dimulai pada 6 Januari 2025, MBG telah menjangkau 650.000 anak sekolah. Presiden Prabowo menargetkan program ini akan menjangkau 3 juta anak pada April 2025, meningkat menjadi 6 juta anak pada Agustus 2025, hingga mencapai 15 juta anak pada September 2025.

“Akhir tahun 2025, kami targetkan semua anak Indonesia dapat menikmati makan bergizi gratis,” tambah Presiden Prabowo.

Anggota Komisi IV DPR, Robert J. Kardinal, turut mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mengimplementasikan program ini. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana APBD dan dana desa demi mendukung keberhasilan program.

“Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam kolaborasi ini. Optimalisasi anggaran daerah, termasuk dana desa, dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan program MBG,” kata Robert J. Kardinal.

Robert juga menekankan bahwa program MBG memiliki nilai manfaat yang sangat besar. “Fokus pada kebutuhan dasar seperti pangan bergizi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif,” ujarnya.

Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN untuk mendukung program ini, kolaborasi dengan APBD dan dana desa dapat semakin memperkuat kemampuan fiskal pemerintah. Program ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan.

Program MBG, yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo-Gibran, mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun generasi penerus yang berkualitas. Pemerintah optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, program ini akan memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok negeri.

JAKARTA – Toleransi dan keamanan menjadi perhatian utama dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2025.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga harmoni antarumat beragama demi menciptakan kedamaian dan kesejahteraan nasional.

“Jika semua umat menjalankan ajaran agamanya dengan baik, Indonesia akan damai dan sejahtera,” ujar Nasaruddin dalam perayaan Tahun Baru Imlek 2569 BE/2025 M di Auditorium Wihara Mahavira Graha Pusat, Jakarta.

Ia juga menekankan bahwa semakin dekat seseorang dengan ajaran agamanya, semakin erat pula hubungan dengan pemeluk agama lain.

“Semua agama itu banyak persamaannya, lebih sulit mencari perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya,” tambahnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, mengimbau masyarakat agar menghindari pesta minuman keras atau tindakan yang berpotensi mengganggu ketertiban selama perayaan Imlek berlangsung.

“Masyarakat juga paham bahwa mencari hiburan adalah hal yang mungkin perlu tapi juga tidak berlebihan. Tidak ada yang mabuk-mabukan masuk ke tempat hiburan, tidak ada yang membawa senjata tajam,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar masyarakat memperhatikan kondisi cuaca, terutama bagi pengendara sepeda motor.

“Pakai helm yang baik, pakai jaket, dan jangan ngebut,” pesannya.

Di Lampung, Kapolda Irjen Pol Helmy Santika memastikan keamanan tempat ibadah dengan mengerahkan personel kepolisian yang didukung oleh TNI dan stakeholder terkait.

“Kegiatan pengamanan ini juga untuk memastikan dan mengawal perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga toleransi dan menjadikan Lampung sebagai daerah percontohan dalam kehidupan beragama.

Dengan berbagai langkah pengamanan tersebut, seluruh pihak diharapkan terus menjaga kondusivitas agar perayaan Imlek berlangsung damai dan penuh keberkahan. (*)

Jayapura – Pemerintah, melalui TNI dan Polri, menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang berafiliasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Salah satu target prioritas saat ini adalah Aske Mabel, mantan anggota Polri yang kini menjadi Panglima TPNPB-OPM Kodap Balim Timur Yali-Yalimo.

Diketahui, Aske Mabel sebelumnya merampas empat senjata jenis AK-47 dari Polres Yalimo, Papua Pegunungan, dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan yang meresahkan.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Rahmadani, menyatakan bahwa Aske Mabel kini menjadi buronan utama Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Operasi Damai Cartenz 2025.

Dalam arahannya kepada personel Satgas di Jayapura, Faizal menegaskan, untuk memburu OPM.

“Perintahnya jelas: kejar, tangkap hidup atau mati. Kalian memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan DPO Aske Mabel.” tegasnya.

Pernyataan ini menggambarkan keseriusan aparat dalam menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam aksi separatisme dan kekerasan di Papua.

Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz terus melakukan koordinasi untuk mengungkap kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan.

Faizal memastikan bahwa langkah-langkah strategis sedang diambil untuk menangkap Aske Mabel dan kelompoknya, termasuk melalui pemetaan, pengejaran, dan penindakan langsung di lapangan.

Dukungan terhadap langkah tegas pemerintah ini datang dari berbagai pihak.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Dave Akbarshah Firkano, menekankan pentingnya memberantas OPM hingga ke akar-akarnya untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

“Pemberantasan ini harus menyasar tidak hanya pada kegiatan, tetapi juga ideologi mereka. Pemerintah perlu memberikan otoritas penuh kepada TNI untuk menjalankan tugas ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh politikus senior Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang menyebut tindakan keras terhadap OPM sebagai langkah yang wajib dilakukan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tidak ada kompromi untuk pemberontakan terhadap RI. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah penyebutan KKB menjadi OPM adalah langkah tepat. Ini menunjukkan sikap tegas negara terhadap ancaman separatisme,” ungkapnya.

Aburizal juga mengingatkan bahwa meski tindakan tegas diperlukan, pendekatan kesejahteraan tidak boleh diabaikan.

Ia menilai, pendekatan yang mengedepankan pembangunan ekonomi dan sosial dapat menciptakan situasi kondusif di Papua.

“Kondisi yang stabil memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas dengan tenang, sehingga kesejahteraan mereka dapat meningkat,” tambahnya. []

Jakarta – Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh wilayah Tanah Air.

Salah satu upaya signifikan dilakukan oleh Polda Kaltara, yang telah menerapkan lima strategi utama: Pencegahan, Pemberantasan, Rehabilitasi, Kerjasama, dan Teknologi. Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko, menjelaskan bahwa strategi pencegahan menjadi salah satu fokus utama mereka.

“Kami melakukan berbagai langkah penting, seperti kampanye kesadaran tentang bahaya narkoba melalui media massa, sekolah, dan komunitas. Selain itu, materi anti-narkoba juga diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, dan kami memberikan pelatihan kepada guru, orang tua, dan masyarakat,” ungkap Soesono.

Selain pencegahan, strategi kerjasama juga menjadi prioritas penting. Polda Kaltara menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum untuk penindakan, pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran, serta sektor swasta untuk mendukung program pencegahan narkoba.

“Kami juga menjalin kerja sama internasional untuk memantau peredaran narkoba global,” tambah Soesono.

Langkah serupa juga dilakukan oleh DPD Gerakan Rakyat Anti Madat (Geram) Jawa Tengah. Ketua DPD Geram, Havid Sungkar, menegaskan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan BPOM Semarang untuk meningkatkan pengawasan terhadap makanan dan minuman yang beredar di pasaran.

“Kita khawatir karena di pasaran rawan ditemukan peredaran narkoba dan obat-obatan berbahaya yang bisa saja ada pada makanan atau minuman. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan BPOM untuk ikut membantu dalam pengawasan dan pencegahan,” terang Havid.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto. Ia menegaskan pentingnya langkah strategis untuk menanggulangi peredaran narkoba, baik dari sisi penegakan hukum maupun edukasi masyarakat.

“Kami mendukung sepenuhnya setiap program yang bertujuan menekan peredaran narkoba. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba,” ujar Sugiyarto.

Peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman serius membutuhkan upaya kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Indonesia, bersama berbagai pihak terkait, berkomitmen untuk memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan penindakan terus berjalan secara optimal demi menciptakan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Dalam jangka panjang, pemerintah juga berencana memperluas program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba, dengan mendirikan lebih banyak pusat rehabilitasi yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat membantu korban untuk pulih sepenuhnya dan kembali produktif di tengah masyarakat.

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan momen krusial bagi perekonomian Indonesia. Menurutnya, program hilirisasi mampu memperbaiki keseimbangan neraca perdagangan dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap guncangan global.

“Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan nilai tambah komoditas, tetapi juga tentang membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Dengan mengolah sumber daya di dalam negeri, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperluas pasar ekspor,” ujar Shinta.

Salah satu contoh hilirisasi yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi adalah di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bersamaan dengan penguatan UMKM, pemerintah mengambil langkah strategis ini dalam memperkuat fondasi ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Shinta menyoroti pentingnya penguatan UMKM yang menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen tenaga kerja lokal. Ia menekankan perlunya pendekatan pentahelix yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media, untuk mendukung keberlanjutan sektor ini.

“Agenda penguatan UMKM harus dilakukan secara konsisten dan terarah. Dengan kolaborasi yang baik, UMKM dapat bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang lebih kompetitif,” tambahnya.

Senada. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina, Handi Risza, juga menggarisbawahi pentingnya program hilirisasi sebagai magnet investasi. Menurutnya, implementasi program ini telah mendorong peningkatan investasi di sektor sekunder, terutama di kawasan Indonesia Timur.

“Investasi dalam bidang hilirisasi terus mengalami peningkatan. Wilayah seperti Sulawesi Tengah dan Maluku Utara menjadi contoh nyata bagaimana hilirisasi menarik investasi dan menciptakan dampak ekonomi yang signifikan,” ujar Handi.

Handi optimistis bahwa strategi ini tidak hanya memperkuat sektor industri, tetapi juga menciptakan efek berganda berupa pembukaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur di daerah.

Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, menekankan pentingnya mentalitas entrepreneurship bagi pelaku UMKM, khususnya nasabah PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Program ini telah membantu pelaku usaha mikro, terutama di sektor pangan, untuk meningkatkan kualitas produk mereka dan naik kelas.

“Usaha mikro dengan semangat juang makro memiliki potensi besar untuk berkembang. Namun, mereka perlu didukung dengan pelatihan dan pemberdayaan agar mampu keluar dari zona subsisten,” jelas Arief.

Arief juga menyebutkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Menteri BUMN dalam mengembangkan UMKM dan visi besar Presiden melalui Asta Cita untuk pemerataan ekonomi berbasis desa dan akar rumput.

“Kami terus mendukung tujuan ini sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” imbuhnya.

*

Oleh : Clara Diah Wulandari )*

Langkah pemerintah membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen membawa angin segar bagi masyarakat. Dengan keputusan ini, PPN tetap berada di angka 11 persen, kecuali untuk barang-barang yang masuk dalam kategori Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM). Kebijakan ini tidak hanya memberikan kepastian ekonomi, tetapi juga menjadi sinyal bahwa pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Di saat banyak negara bergulat dengan inflasi tinggi dan ancaman resesi, Indonesia memilih untuk melindungi rakyatnya melalui serangkaian stimulus ekonomi yang diharapkan mampu mendorong pemulihan. Keputusan ini menegaskan bahwa pemerintah memahami urgensi memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernapas di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa meskipun kenaikan PPN dibatalkan, pemerintah tetap melanjutkan berbagai paket stimulus yang telah dirancang untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dalam salah satu kesempatan, ia menegaskan bahwa stimulus ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.

Beberapa program bantuan yang direncanakan meliputi distribusi 10 kilogram beras kepada 16 juta keluarga penerima manfaat pada periode Januari hingga Februari 2025. Selain itu, pelanggan listrik dengan daya 2.200 VA atau lebih rendah akan menikmati potongan tagihan sebesar 50 persen untuk periode yang sama.

Lebih dari itu, kebijakan fiskal pemerintah juga menyasar sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan berupa perpanjangan PPh Final sebesar 0,5 persen bagi pelaku UMKM dan pembebasan pajak bagi usaha dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun menjadi angin segar bagi sektor ini. Upaya ini diyakini dapat memperkuat fondasi ekonomi mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Tidak hanya itu, insentif tambahan berupa keringanan PPh pasal 21 untuk pekerja dengan pendapatan hingga Rp 10 juta per bulan, subsidi bunga sebesar 5 persen untuk revitalisasi mesin pada sektor padat karya, dan bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50 persen selama enam bulan ke depan menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi yang menyeluruh. Langkah ini dipadukan dengan kemudahan akses ke program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), insentif pembelian kendaraan listrik, serta rumah, menciptakan sinergi antara kebijakan sosial dan ekonomi.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meski demikian, kritik tetap muncul. Beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa stimulus-stimulus yang bersifat temporer ini hanya memberikan dampak jangka pendek. Keputusan untuk mempertahankan PPN di angka 11 persen diambil setelah mempertimbangkan dampak potensial dari kenaikan pajak terhadap daya beli masyarakat.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah dalam mempertahankan paket stimulus ekonomi sebagai upaya melindungi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang hanya mengenakan PPN 12% bagi barang mewah serta melanjutkan paket stimulus ekonomi adalah pilihan yang bijak dan jauh dari politik pencitraan.

Tentu saja, keputusan untuk tidak menaikkan PPN tetap menjadi angin segar bagi masyarakat luas dan pelaku usaha. Tidak adanya kenaikan pajak memberikan keleluasaan bagi konsumen untuk mengatur pengeluaran mereka tanpa tambahan beban.

Hal ini, pada gilirannya, menciptakan ruang bagi dunia usaha untuk merancang strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi agar kebijakan yang ada tetap relevan dan efektif sesuai dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

Keputusan pemerintah untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi langkah strategis yang mencerminkan komitmen dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kebijakan ini memberikan ruang bernapas bagi masyarakat dan pelaku usaha, sembari memastikan daya beli tetap terjaga. Dengan tetap mempertahankan PPN di angka 11 persen dan melanjutkan berbagai program stimulus, pemerintah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya fokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada aspek inklusivitas dan keberlanjutan kebijakan.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat. Di saat banyak pihak khawatir dengan dampak kenaikan pajak terhadap beban hidup sehari-hari, keputusan ini hadir sebagai solusi yang diharapkan dapat membawa dampak positif secara luas. Namun, kebijakan ini tidak boleh hanya berhenti pada level sementara. Evaluasi terus-menerus dan inovasi kebijakan jangka panjang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, kebijakan fiskal yang inklusif seperti ini harus diiringi dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor usaha, dan masyarakat. Dengan begitu, tujuan bersama untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Keputusan ini mungkin bukan jawaban atas semua persoalan ekonomi, tetapi menjadi langkah awal yang penting menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera.

)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara

Bandung – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah dilaksanakan pada 27 Oktober 2024. Perbedaan pilihan politik dan polarisasi selama proses Pilkada bukan hal yang baik untuk dilanjutkan. Stabilitas sosial dan keharmonisan pasca Pilkada 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, upaya penguatan integrasi sosial pasca Pilkada 2024 sangat penting dilakukan berbagai elemen masyarakat.

Penata Kehumasan Polri Utama Tingkat II Divhumas Polri Brigjen Pol Saptono Erlangga Waskitoroso mengatakan, Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi. Namun pilkada sering menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat.

“Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan,” ujar Brigjen Pol Erlangga.

Brigjen Pol Erlangga mengatakan, pasca-Pilkada, rekonsiliasi, dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Sementara itu,  Guru Besar dalam bidang Bimbingan dan Konseling pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Prof Dr Uman Suherman, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat.

“Keberagaman adalah kekuatan kita dan Pancasila adalah jalan untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial,” ungkap Prof Uman.

Prof Uman mengatakan, keberagaman di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat lebih damai, harmonis, dan sejahtera. Kedamaian bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain.

“Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud, ” ujar Prof Uman.

Dia menuturkan, dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang akhirnya mengarah kepada penghargaan terhadap orang lain.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran , Dr. Mei Susanto mengatakan bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan berbasis teknologi perlu diterapkan untuk menyasar generasi muda. “Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dr Mei.

Selain itu, Dr Mei mengatakan penting juga untuk memahami demokrasi yang dijalani harus lebih dari sekadar proses voting.  “Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan,” ucap Dr Mei.

Sementara itu, Praktisi komunikasi, Dr Dadang Rahmat Hidayat, mengatakan, memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) penting dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat.

“Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-pilkada. Seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik,” kata Dr Dadang.

Dr Dadang mengatakan, narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca Pilkada. “Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan,” ujar Dr Dadang.

Menurut Dr Dadang, jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, potensi konflik bisa diminimalisir. “Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya,” ungkap Dr Dadang.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif. Di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses Pemilu.

Oleh karena itu, Dr Dadang mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi harus terus diperkuat di kalangan generasi muda.