Jakarta – Perbedaan data jumlah penduduk miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memicu perhatian publik. Namun, BPS menegaskan bahwa perbedaan tersebut semata-mata disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda, khususnya dalam hal standar garis kemiskinan yang digunakan.

Bank Dunia baru-baru ini merilis data yang menyebut jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa. Angka tersebut meningkat signifikan karena lembaga itu mengubah acuan garis kemiskinan global dari Purchasing Power Parities (PPP) 2017 menjadi PPP 2021.

Sementara itu, BPS masih menggunakan PPP 2017 sebagai standar perhitungan resmi. Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa acuan tersebut dipilih untuk menjaga konsistensi dalam evaluasi pembangunan nasional.

“Kami menyesuaikan metodenya, PPP-nya kami masih tetap, karena ini terkait dengan RPJMN 2025–2029, agar berkesinambungan kita untuk mengevaluasinya,” ujar Ateng.

BPS dan Bank Dunia sebenarnya menggunakan sumber data yang sama, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, perbedaan mencolok muncul pada garis kemiskinan yang dijadikan acuan.

Bank Dunia menetapkan batas kemiskinan ekstrem sebesar 3 dollar AS per kapita per hari dengan PPP 2021, sedangkan BPS masih menggunakan batas 2,15 dollar AS per kapita per hari berdasarkan PPP 2017. Ateng menyatakan adanya perbedaan acuan tersebut.

“Kalau Indonesia dan sebagian besar negara, kita melakukan penghitungan kemiskinan berdasarkan standar nasional. Nah, kalau World Bank itu melakukan penghitungan kemiskinannya, dia berdasarkan perbandingan global.” imbuhnya.

Bank Dunia resmi mengubah acuan PPP pada Juni 2025, sebagaimana tertuang dalam dokumen June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP). Perubahan ini mengacu pada data PPP 2021 yang diterbitkan oleh International Comparison Program pada Mei 2024.

Langkah BPS mempertahankan metode nasional mencerminkan komitmen terhadap rencana pembangunan jangka menengah yang konsisten dan sesuai konteks domestik. Pendekatan ini penting untuk memastikan kebijakan yang relevan dan terukur terhadap kondisi riil masyarakat Indonesia. **

Oleh: Anik Tuniaty *)

Program Sekolah Rakyat yang baru saja diresmikan pemerintah kembali menunjukkan kapasitasnya tidak hanya dalam menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dalam mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan psikologis siswa. Beberapa kritik mencuat terkait kabar beberapa anak yang memilih kembali ke rumah karena kendala adaptasi, bahkan terpapar sakit ringan. Namun, alih-alih menjadi tanda kegagalan, fenomena ini adalah refleksi alami proses penyesuaian yang sejatinya membutuhkan dukungan holistik, bukan sekadar fasilitas bangunan dan kurikulum.

Menteri Sosial menegaskan bahwa penerimaan siswa ke Sekolah Rakyat selalu dilakukan dengan persetujuan penuh orang tua dan melalui seleksi kesehatan. Tidak ada paksaan, melainkan dialog terbuka yang menghormati hak keluarga. Dari lima siswa yang sempat kembali, dua memilih pulang kembali, sementara tiga lainnya terus dipantau dan berkoordinasi intensif dengan orang tua. Kejadian tujuh siswa yang absen karena perut kembung atau cacar justru menjadi bukti bahwa kurva adaptasi tubuh dan psikologis perlu diantisipasi sejak awal.

Transisi lingkungan hidup termasuk pola makan, aktivitas, dan interaksi sosial dapat memicu stres fisiologis yang menimbulkan gejala ringan. Oleh sebab itu, kehadiran layanan kesehatan, dokter, serta psikolog di tiap sekolah bukanlah sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan primer yang harus ada sebelum anak-anak mulai menerima pelajaran akademis. Dengan begitu, program Sekolah Rakyat mengadopsi prinsip “whole child development”, yang mengintegrasikan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial siswa ke dalam setiap rancangan kegiatan.

Presiden Prabowo menggambarkan koperasi sebagai metafora lidi: satu batang tak berarti banyak, tetapi jika bersatu menjadi kuat. Rasanya, prinsip yang sama berlaku di Sekolah Rakyat: rasa kebersamaan dan dukungan kolektif menjadi fondasi utama. Saat Gus Ipul menikmati makan malam bersama siswa, gulai ayam, sayur asem, tempe bacem, buah, dan susu terlihat antusiasme yang membuncah, bahkan ada yang meminta tambahan nasi. Momen ini melampaui sekadar perut kenyang, tetapi membangun ikatan emosional antara pemimpin, guru, dan murid unsur penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan penuh perhatian.

Kepala SRMP 10 Bogor, Fitri Puspita Sari menegaskan rutinitas siswa yang padat ibadah dan olahraga sejak pukul 04.00 hingga pelajaran sore hari membutuhkan stamina fisik dan mental. Proses penyesuaian, menurutnya, masih berlangsung. Dalam teori perkembangan anak, adaptasi lingkungan baru, diiringi transisi bertahap, sehingga beban tugas dan ekspektasi tidak menimbulkan kelelahan berlebih. Program Sekolah Rakyat sudah mengambil langkah tepat dengan menyediakan jadwal seimbang antara aktivitas fisik, spiritual, dan akademik.

Salah satu tantangan terbesar pendidikan terpadu adalah memastikan kesehatan mental siswa mendapat perhatian setara dengan kurikulum. Kehadiran psikolog di sekolah Rakyat berperan sebagai garda depan dalam mendeteksi tanda-tanda stres atau kecemasan. Layanan konseling kelompok dan individu perlu digalakkan secara rutin, bukan hanya kala krisis muncul. Dengan demikian, anak-anak yang mengalami homesickness atau tekanan adaptasi dapat dibantu segera sebelum gejala berkembang menjadi masalah yang lebih serius.

Pendekatan ini selaras dengan konteks lingkungan mikro rumah, sekolah, teman sebaya harus mendukung pertumbuhan anak secara harmonis. Sekolah Rakyat, lewat keterlibatan orang tua dalam persetujuan masuk dan komunikasi berkelanjutan, menguatkan sistem pendukung mikro tersebut. Bila guru, psikolog, dan orang tua bekerja sinergis, risiko gangguan kesehatan mental dapat ditekan, sementara rasa aman dan keterikatan sosial terjaga.

Kritik terhadap Sekolah Rakyat kerap memandang gejala adaptasi sebagai kelemahan program, padahal justru menunjukkan keberanian pemerintah mengakui dan merespons rendahnya kesejahteraan awal siswa. Saat Asya Asyifa, salah satu siswa meneteskan air mata bahagia karena bisa bersekolah kembali dengan tiga kali makan sehari, ia memegang harapan yang lebih besar daripada sekadar fisik terlindungi: ia merasakan bahwa dirinya dihargai dan diperhatikan. Harapan inilah yang menjadi modal psikologis penting agar anak-anak termotivasi mengejar impian mulai dari cita-cita Paskibraka Vikar Ziyad hingga aspirasi belajar lain di masa depan.

Secara psikososial, program ini turut mengubah narasi identitas siswa desa dari “miskin dan terpinggirkan” menjadi “berdaya dan terhormat”. Pemberian makan bernutrisi dan enak, fasilitas medis, dan pendekatan personal menjadikan mereka merasa dihargai. Rasa percaya diri ini, menurut penelitian, berdampak positif pada prestasi belajar anak yang merasa diterima cenderung lebih aktif dan kreatif di kelas.

Beberapa langkah kunci perlu diperkuat agar Sekolah Rakyat semakin optimal. Pertama, penyesuaian pola hidup baru bagi siswa dan orang tua harus dilakukan secara transisi bertahap melalui orientasi dan pelatihan, misalnya workshop gizi dan teknik adaptasi psikologis. Kedua, kapasitas guru harus ditingkatkan dengan pelatihan literasi psikososial agar mereka dapat mengenali dan merespons gejala stres siswa secara dini. Ketiga, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan LSM setempat perlu diperkuat untuk membangun jaringan pendukung psikososial di luar jam sekolah, sehingga anak-anak mendapatkan perhatian holistik baik di dalam maupun di luar kelas. Terakhir, evaluasi berkala melalui survei kepuasan siswa dan orang tua setiap semester harus digelar untuk memantau dampak emosional dan fisik secara sistematis, sekaligus menjadi dasar perbaikan program secara berkesinambungan.

Program Sekolah Rakyat bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan wujud nyata negara hadir dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan anak-anak. Dengan landasan psikologi pendidikan dan pendekatan holistik, Sekolah Rakyat mampu menepis kritik sebagai program “paksa” atau “bermasalah” dan justru menjadi model inklusif yang mengutamakan kesejahteraan fisik dan mental siswa. Inilah ikhtiar memerdekakan anak-anak secara utuh bukan hanya dari kemiskinan materi, tetapi juga dari ketidakpastian dan ketakutan adaptasi.

*) Pengamat Sosial

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai keluhan kesehatan siswa Sekolah Rakyat sebagai bentuk kegagalan program. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa semua proses penerimaan siswa dilakukan dengan persetujuan orang tua dan berdasarkan hasil seleksi kesehatan.

“Tidak ada yang dipaksa. Semua atas izin orang tua, dan melalui seleksi. Sekolah Rakyat bukan paksaan, ini pilihan untuk masa depan anak-anak,” tegas Gus Ipul, Jumat (25/7/2025).

Beberapa siswa nampak semangat beradaptasi dengan aktivitas baru meski beberapa siswa sempat sakit perut. Gus Ipul menjelaskan bahwa adaptasi ini refleksi kondisi ekonomi sebagian besar siswa sebelumnya.

“Mereka dulu hanya bisa makan sekali sehari. Sekarang tiga kali plus dua snack. Ini proses adaptasi fisik yang wajar,” ujarnya.

Pihak sekolah juga mengantisipasi potensi gangguan kesehatan selama masa adaptasi.

“Kami sudah sediakan tim dokter dan psikolog. Kalau ada yang sakit, langsung ditangani,” ucap Kepala SRMP 10 Bogor, Fitri Puspita Sari.

Ia menyebutkan tujuh siswa absen dari acara makan malam bersama Mensos karena gejala ringan seperti mual, flu, dan cacar. Namun, mayoritas siswa dalam kondisi sehat dan mengikuti aktivitas belajar mengajar secara penuh.

Salah satu siswa, Asya Asyifa, mengaku sangat bersyukur bisa kembali bersekolah.

“Kalau di sini Alhamdulillah bisa makan tiga kali. Tapi kadang ingat orang tua, mungkin mereka cuma makan sekali,” ucapnya lirih.

Respons positif datang dari masyarakat yang melihat langsung dampak program ini. Warga di sekitar Sentra Terpadu Inten Soeweno menyambut kehadiran Sekolah Rakyat sebagai harapan baru.

“Anak-anak ini harus dirawat bukan hanya dengan makanan, tapi juga kasih sayang dan perhatian,” kata Fitri.

Pemerintah berkomitmen terus menyempurnakan program ini.

“Kami tahu belum sempurna. Tapi ini ikhtiar nyata. Sekolah Rakyat membuka peluang bagi anak-anak yang sempat putus sekolah untuk kembali belajar, dengan fasilitas yang layak,” tegas Gus Ipul.

Ia menegaskan kembali pentingnya memastikan siswa bertumbuh dan bermimpi tinggi.

“Ini bukan soal makan enak atau tidak, ini soal hak anak untuk tumbuh sehat, belajar, dan bermimpi lebih tinggi,” tegasnya.

Bogor – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan hasil positif. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, penerimaan siswa dilakukan secara terbuka dan hanya setelah mendapat persetujuan penuh dari orang tua.

Jadi tidak ada yang dipaksa. Semua melalui proses dialog dan persetujuan, ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, usai makan malam bersama siswa SRMP 10 Bogor.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi kabar bahwa beberapa siswa di Temanggung memilih kembali ke rumah. Menurutnya, dari lima siswa yang sempat pulang, dua telah kembali, sementara tiga lainnya tetap dipantau dan dijalin komunikasi bersama orang tua.

“Kalau memang belum kerasan, tentu kami tidak bisa memaksa. Tapi di belakang mereka juga masih banyak yang menunggu antrean untuk masuk,” jelasnya.

Suasana akrab terlihat kala Gus Ipul berdialog langsung dengan siswa. Sajian makan malam berupa gulai ayam, sayur asem, tempe bacem, buah, susu, dan snack, disambut meriah oleh siswa. Beberapa bahkan dengan semangat meminta tambahan nasi.

“Makannya cocok?” tanya Gus Ipul, disambut tawa dan antusias para murid.

Namun, tak semua siswa hadir malam itu. Sebanyak tujuh dari 100 siswa absen karena sakit ringan seperti perut kembung atau cacar.

“Itu hal wajar dalam masa adaptasi. Kami siapkan layanan kesehatan, dokter, dan psikolog untuk menangani semua keluhan,” ujarnya.

Menurut Kepala SRMP 10 Bogor, Fitri Puspita Sari, kegiatan berjalan lancar.

“Kegiatan mereka padat, dari pukul 04.00 sudah ibadah, olahraga, hingga pelajaran sore hari. Beberapa tubuh siswa masih dalam proses penyesuaian,” katanya.

Gus Ipul mengapresiasi semangat para siswa yang kini mendapat akses makan dan pendidikan lebih baik. Salah satu siswa, Vikar Ziyad Rasya, bahkan bercita-cita jadi Paskibraka setelah sebelumnya hanya bisa makan satu-dua kali sehari di rumah. Sementara siswi lain, Asya Asyifa, tak kuasa menahan air mata karena bisa bersekolah kembali.

“Yang dulu hanya bisa makan sekali, sekarang tiga kali sehari plus snack. Dan yang paling penting, mereka merasa betah. Itu yang utama,” tutur Gus Ipul haru.

Pemerintah memastikan Sekolah Rakyat terus diperbaiki dari waktu ke waktu.

“Masih banyak tantangan teknis, tapi kami yakin program ini membawa harapan baru,” pungkasnya.

Oleh: Kindi Setiawan )*

Fenomena judi daring yang kian masif telah menimbulkan keprihatinan luas di tengah masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materi, tetapi juga menimbulkan keretakan relasi keluarga, kehancuran moral, bahkan mendorong tindakan kriminal dalam lingkup domestik. Pemerintah pun terus memperkuat upaya pemberantasan praktik ini, sejalan dengan dorongan dari berbagai tokoh dan lembaga.

Wakil Sekjen MUI Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga, Nyai Badriyah Fayumi, menggarisbawahi bahwa judi daring merupakan ancaman serius terhadap ketahanan keluarga. Ia memandang bahwa dalam perspektif keagamaan, aktivitas ini tergolong dosa besar dan membawa kerusakan menyeluruh, baik secara spiritual maupun sosial. Bagi keluarga, dampaknya terlihat nyata, mulai dari hilangnya kepercayaan antaranggota, pertengkaran, hingga perceraian.

Nyai Badriyah menilai bahwa kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya psikologis, tetapi juga sosial dan fisik. Kecanduan yang ditimbulkan judi daring mendorong pelakunya melakukan berbagai tindakan nekat, seperti menggadaikan aset keluarga, meminjam uang secara ilegal, hingga terlibat tindak kekerasan demi melunasi utang. Tak sedikit pula yang akhirnya terjerumus dalam tindakan kriminal karena kehilangan kontrol.

Bentuk lain dari kerusakan sosial ini terlihat dalam data yang dirilis PPATK, di mana ratusan ribu penerima bantuan sosial ternyata terlibat dalam praktik perjudian daring. Majelis Ulama Indonesia mendukung langkah pemerintah yang mencoret nama-nama tersebut dari daftar penerima bantuan. Langkah tegas itu dinilai tepat karena menunjukkan konsistensi pemerintah dalam menjaga integritas program sosial negara.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid, memberikan penekanan pada bahaya judi daring yang kerap diabaikan masyarakat. Ia menyebut praktik ini sebagai penyakit sosial yang merusak karakter pelakunya. Selain membuat individu malas dan pemarah, judi juga memperbesar risiko tindakan amoral dan perpecahan rumah tangga. Zainut pun memperingatkan bahwa kecanduan judi memiliki efek adiktif yang mendorong pelakunya terus mengulang perilaku merugikan.

Lebih jauh, MUI menyerukan agar penindakan terhadap judi daring tidak hanya menyasar pemainnya, tetapi juga aktor-aktor di balik layar seperti bandar, pemodal, kurir, dan jaringan pendukung lainnya. Seruan ini sejalan dengan semangat pemerintah yang terus memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menindak judi daring secara menyeluruh.

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyuarakan keprihatinan atas dampak luas judi daring. Ia menilai bahwa aktivitas ini telah menjerumuskan generasi muda ke jurang kehancuran moral. Dengan semakin mudahnya akses ke internet dan maraknya permainan daring berbau judi, anak-anak pun menjadi target utama. Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan bahwa sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah terpapar konten perjudian.

Puan menekankan bahwa judi daring bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial yang menyangkut masa depan bangsa. Ia menilai bahwa pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah, penyedia layanan internet, platform media sosial, hingga keluarga, semuanya harus bergerak bersama.

Selain itu, ia mendesak agar materi edukasi tentang bahaya judi daring masuk ke dalam sistem pendidikan. Kampanye anti-judi daring perlu dijalankan di sekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan karakter dan literasi digital. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus mengedepankan pencegahan dan penyadaran, tidak hanya tindakan represif.

Puan juga menanggapi data mengejutkan dari PPATK yang menyebut perputaran dana dari praktik judi daring telah menyentuh angka Rp1.200 triliun. Angka ini bukan hanya mencengangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital finansial memerlukan pembenahan serius. Ia mendesak agar regulasi diperbarui agar mampu mengejar kecepatan perkembangan teknologi finansial yang dimanfaatkan pelaku judi daring.

Dalam pandangannya, upaya pemberantasan judi daring tidak akan berhasil jika negara hanya menindak pelaku kecil. Ia menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh. Jika hanya pemain yang ditindak, maka aktivitas ini akan terus hidup karena jaringan bandarnya tetap bebas beroperasi.

Puan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap lembaga keuangan, e-wallet, dan operator seluler yang diduga memfasilitasi transaksi terkait judi daring. Ia menilai bahwa OJK dan BI memiliki peran penting dalam menertibkan lembaga-lembaga tersebut, termasuk memberikan sanksi administratif jika ditemukan kelalaian dalam pengawasan.

Di sisi lain, peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan bunuh diri belakangan ini banyak dikaitkan dengan keterlibatan anggota keluarga dalam praktik judi daring. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK mencatat bahwa terdapat pola keterkaitan langsung antara tekanan finansial, kehilangan kendali emosional, dan kecanduan judi daring sebagai pemicu utama konflik dalam rumah tangga.

Pemerintah dipandang sudah berada di jalur yang benar dalam memerangi judi daring. Namun, komitmen ini perlu terus diperkuat dengan pelibatan semua unsur bangsa. Tanpa keterlibatan kolektif, dampak destruktif dari judi daring akan terus menggerus nilai-nilai sosial dan menghancurkan fondasi utama masyarakat: keluarga.

)* Penulis adalah kontributor jaringan muda indonesia maju

Oleh: Kurnia Sandi )*

Adanya penyebaran narasi tagar #IndonesiaCemas yang mendominasi media sosial akhir-akhir ini nyatanya hanya semakin menambah kepanikan yang semu bahkan sama sekali tanpa dasar faktual.

Alih-alih bahwa narasi yang sama sekali tidak berdasar dan tidak ada datanya tersebut terjadi, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru telah menghadirkan berbagai macam solusi yang sangat nyata untuk mampu menjawab banyaknya tantangan bangsa, bukan sekadar wacana pesimistis yang ditebar oleh segelintir pihak dengan kepentingan politis.

Awal mula tersebarnya narasi tidak bertanggungjawab itu berasal dari aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dengan slogan ‘Indonesia dalam bahaya’, yang mana hal tersebut kemudian memantik sorotan tajam dari berbagai pihak.

Banyak kalangan yang menilai bahwa gerakan tersebut jelas telah jauh melenceng dari esensi intelektual mahasiswa sebagai seorang agen perubahan yang seharusnya dapat menampilkan kritik dengan tetap berbasis pada kajian dan data.

Upaya mobilisasi massa dengan disertai adanya narasi pesimisme semacam itu tidak hanya menyesatkan saja, tetapi juga dapat berpotensi untuk melemahkan semangat kolektif dari masyarakat agar bisa bangkit.

Menanggapi beredar luasnya narasi tagar #IndonesiaCemas tersebut, Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai bahwa pola gerakan seperti itu sering dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki idealisme anti-konstitusi untuk semakin menciptakan munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan yang sah.

Menurutnya, pola tersebut ternyata sudah berulang kali digunakan hingga saat ini: mulai dari adanya upaya untuk membangun narasi bahwa bangsa ini seolah-olah sedang dalam kondisi yang terancam, kemudian mengajak sejumlah massa turun ke jalan, lalu dilanjutkan dengan menggulirkan wacana kegagalan pemerintah yang sah.

Habib Syakur menyebut bahwa hal semacam itu bukanlah merupakan suatu gerakan moral mahasiswa yang seharusnya, melainkan hanyalah agenda politik yang dikemas seolah menjadi idealisme kampus demi kepentingan tertentu.

Habib Syakur menekankan pentingnya mahasiswa untuk kembali kepada jati diri sebagai agen perubahan dengan menghadirkan solusi konstruktif, bukan justru menebar wacana kegelapan yang tidak produktif.

Ia melihat pemerintah saat ini telah menghadirkan langkah konkret, khususnya di sektor pendidikan melalui digitalisasi sekolah di daerah terpencil, peningkatan anggaran pendidikan nasional, serta perbaikan kesejahteraan guru. Semua kebijakan tersebut merupakan bukti nyata bahwa pemerintah bekerja serius dan tidak pernah mengabaikan hak masyarakat untuk mendapat pendidikan yang layak.

Peneliti Center for Indonesian Empowerment (CIE), Muhammad Chaerul, menilai BEM SI mulai kehilangan arah perjuangannya. Alih-alih menjadi mitra kritis pemerintah dengan menghadirkan masukan berbasis riset dan data akademik, gerakan mereka lebih sering menampilkan isu populis yang minim kajian mendalam.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah berupaya membangun stabilitas nasional melalui berbagai program transformasi yang seharusnya didukung oleh seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa.

Muhammad Chaerul menekankan bahwa mobilisasi massa tanpa menawarkan solusi konkret hanya akan memperkeruh suasana dan menghambat proses pembangunan. Menurutnya, kampus dan mahasiswa memiliki peran strategis dalam menyampaikan kritik konstruktif berbasis kajian ilmiah, bukan sekadar opini emosional yang mudah digiring kepada kepentingan politik tertentu.

Ia juga melihat langkah pemerintah yang fokus pada pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia merupakan strategi jangka panjang yang relevan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, turut menilai bahwa realisasi program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.

Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata bahwa Presiden Prabowo tidak hanya menebar janji saat kampanye, melainkan benar-benar menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

Fernando juga menilai bahwa pelaksanaan program-program tersebut berjalan tepat sasaran sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung, terutama di sektor pangan, pendidikan, dan ekonomi.

Menurutnya, apabila kebijakan tersebut terus dijalankan dengan pengawasan yang baik, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Ia menyebut saat ini popularitas dan elektabilitas Presiden Prabowo terus menguat, bukan hanya karena gaya kepemimpinannya yang tegas, tetapi juga karena keberhasilannya merealisasikan janji kampanye dalam waktu kurang dari satu tahun.

Berbagai kebijakan lain juga telah diimplementasikan pemerintah, seperti subsidi pupuk untuk petani yang mendorong peningkatan produktivitas pertanian, pendirian Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa, serta program Sekolah Rakyat yang membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Fernando melihat langkah-langkah tersebut sebagai bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk menegaskan bahwa kepemimpinannya bukanlah kelanjutan dari kekuasaan oligarki yang hanya berpihak pada kepentingan segelintir elite.

Menurut Fernando, masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya pada janji kampanyenya, tetapi juga pada realisasi kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, khususnya di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Hal tersebut semakin menegaskan bahwa narasi Indonesia Cemas hanyalah provokasi yang tidak berdasar. Fakta dan data membuktikan bahwa bangsa ini sedang melangkah maju dengan kepemimpinan kuat dan solusi nyata yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Oleh : Aditya Akbar )*

Narasi tagar #IndonesiaCemas belakangan ini sedang ramai bergema di media sosial, tersebarnya narasi tersebut justru semakin menebar adanya ilusi bahwa seolah bangsa ini sedang berada di tepi jurang kehancuran.

Namun faktanya, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru terus menghadirkan berbagai macam langkah yang konkret dan juga solusi berbasis data yang jelas sangat membuktikan bahwa provokasi tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat dalam realitas sosial-ekonomi bangsa saat ini.

Penyebaran tagar tersebut nyatanya semakin memicu adanya kepanikan yang semu di tengah publik. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang mengusung narasi ‘Indonesia dalam bahaya’ mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak.

Banyak pihak yang menilai bahwa gerakan tersebut kehilangan substansi intelektualnya sebagai sebuah gerakan mahasiswa yang sejati. Kritik terus muncul karena gerakan yang semestinya bisa menjadi motor perubahan dan kontrol sosial berbasis kajian ilmiah itu justru berubah menjadi panggung retorika semata bahkan tanpa disertai dengan solusi yang membumi sama sekali.

Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menilai bahwa pola gerakan semacam itu kerap dimanfaatkan oleh kelompok anti-konstitusi untuk berupaya menumbuhkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang sah di Indonesia.

Menurutnya, pola provokasi dengan membangun narasi bangsa dalam bahaya yang sama sekali tidak berdasar tersebut, lalu adanya ajakan massa turun ke jalan untuk menggulirkan wacana kegagalan pemerintahan, bukanlah murni sebuah gerakan moral dari para mahasiswa.

Ia menegaskan bahwa pola semacam itu justru kerap menjadi agenda politik terselubung yang dibungkus dengan idealisme kampus demi kepentingan segelintir elite tertentu yang merasa kepentingannya terancam oleh stabilitas nasional.

Habib Syakur menekankan bagaimana pentingnya mahasiswa untuk bisa kembali ke khittah sejatinya sebagai agen perubahan dan intelektual bangsa yang mampu menghadirkan solusi konkret.

Menurutnya, pemerintah saat ini justru telah menunjukkan langkah-langkah yang sangat nyata di berbaga sektor, seperti salah satunya yakni pada sektor pendidikan, mulai dari adanya digitalisasi sekolah di berbagai wilayah terpencil, peningkatan anggaran pendidikan nasional secara signifikan, hingga program-program untuk semakin memperbaiki kesejahteraan dari para guru agar kualitas pembelajaran di Indonesia terus meningkat secara merata.

Sementara itu, Peneliti dari Center for Indonesian Empowerment (CIE), Muhammad Chaerul, menilai bahwa BEM SI mulai kehilangan arah perjuangan mereka. Menurutnya, gerakan mahasiswa seharusnya berperan sebagai mitra kritis dari pemerintah dengan terus menghadirkan berbagai macam masukan yang berbasis dengan data, riset, dan kajian akademik yang mendalam.

Namun, dalam beberapa waktu terakhir ini, isu-isu yang diusung oleh BEM SI lebih menonjolkan retorika populis dan minim data yang valid. Muhammad Chaerul menegaskan bahwa di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membangun stabilitas nasional, seluruh elemen masyarakat justru perlu memberikan dukungan moral dan sosial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Chaerul juga menyoroti pentingnya kampus dan mahasiswa untuk tidak terjebak dalam narasi emosional tanpa data. Menurutnya, opini yang mudah digiring kepada kepentingan politik tertentu hanya akan menimbulkan polarisasi dan kegaduhan yang merugikan rakyat.

Ia menekankan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus memperkuat pendidikan nasional, memajukan teknologi dan digitalisasi, serta memastikan terciptanya sumber daya manusia unggul sebagai kunci Indonesia menjadi negara maju dalam dua dekade mendatang.

Koordinator Justicia Networking Forum (JNF), Anto Yulianto, menyampaikan bahwa kerja nyata Presiden Prabowo selama sembilan bulan kepemimpinannya layak diapresiasi. Menurutnya, publik mulai merasakan dampak dari realisasi berbagai janji kampanye yang sebelumnya dianggap banyak pihak sulit direalisasikan dalam waktu cepat. Anto memaparkan bahwa janji-janji tersebut kini mulai terwujud satu per satu dan membawa manfaat riil bagi masyarakat luas.

Anto mencontohkan berbagai kebijakan yang telah terealisasi, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar di berbagai daerah, Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, subsidi pupuk untuk petani yang berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian, pembentukan Sekolah Rakyat untuk pendidikan inklusif di wilayah terpencil, hingga pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang memberdayakan ekonomi desa. Menurutnya, langkah-langkah tersebut adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja sungguh-sungguh dan menjawab keresahan publik dengan solusi konkrit, bukan hanya wacana.

Anto juga menilai bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, karena kekuasaan saat ini tidak lagi didominasi oleh segelintir oligarki yang hanya mengejar keuntungan pribadi.

Ia menyebut arah kebijakan Presiden Prabowo saat ini berfokus pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, khususnya di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Ia menegaskan bahwa harapan besar masyarakat kepada Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berhenti pada janji kampanye, melainkan pada realisasi kebijakan yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan rakyat di seluruh penjuru negeri.

Menurutnya, inilah yang menjadi jawaban riil dan paling kuat atas narasi Indonesia Cemas, bahwa bangsa ini tidak sedang berada di ujung kehancuran, melainkan sedang bergerak maju dengan optimisme dan solusi konkret dari pemerintah yang sah. (*)

)* Penulis adalah pengamat sosial

Oleh : Umar Adisusanto )*

Pemerintah terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang inklusif, berkelanjutan, dan merata menjadi demi menyambut Indonesia Emas 2045. Dengan latar belakang tantangan pengangguran dan kebutuhan talenta terampil, upaya bersama dari pemerintah pusat hingga daerah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui berbagai pendekatan.

Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Yassierli telah merumuskan empat strategi utama dalam upaya menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Pertama adalah optimalisasi program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih. Program-program ini diyakini memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja secara langsung. Yassierli mencontohkan bahwa keberadaan sekitar 3.000 dapur SPGN dari BUMN diproyeksikan mampu menyerap setidaknya 30.000 pekerja. Selain itu, terdapat 80.000 koperasi yang apabila dikelola oleh sumber daya manusia yang terlatih, berpotensi menyerap dua juta tenaga kerja.

Strategi kedua adalah memperluas peluang kerja ke luar negeri melalui program magang. Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Kementerian BUMN guna memperluas akses magang internasional. Skema magang maksimal dua tahun dengan gaji yang kompetitif memungkinkan para peserta memperoleh pengalaman kerja global sekaligus modal usaha ketika kembali ke Indonesia. Pengalaman ini secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan wirausaha baru dengan kapasitas lebih mumpuni.

Ketiga, strategi diarahkan pada penguatan dan peningkatan industri yang telah ada. Kawasan industri di beberapa wilayah Indonesia, seperti Serang, menunjukkan tren pertumbuhan yang menjanjikan. Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong adanya nota kesepahaman dengan kawasan-kawasan industri agar kebutuhan tenaga kerja dan talenta yang spesifik dapat terpenuhi secara optimal. Tak hanya itu, penyiapan 5.000 ahli produktivitas bersertifikasi ASEAN Productivity Organization juga tengah dilakukan. Targetnya adalah meningkatkan produktivitas perusahaan hingga 30 persen.

Keempat, strategi penting yang tak bisa diabaikan adalah pengembangan wirausaha melalui pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan jutaan wirausaha baru yang fokus pada ekonomi hijau dan industri 4.0. Pelatihan ini menyasar berbagai bidang, termasuk green jobs dan agroforestry, untuk memastikan wirausahawan masa depan memiliki daya saing dan relevansi tinggi dengan kebutuhan zaman. Yassierli menyampaikan bahwa tahun lalu sebanyak 140.000 peserta telah mengikuti pelatihan ini, dan jumlah itu diharapkan meningkat drastis.

Tidak hanya fokus pada penciptaan dan penempatan tenaga kerja, Yassierli juga menyoroti tantangan hubungan industrial. Banyak laporan diterima kementerian terkait pemutusan hubungan kerja sepihak dan pelanggaran terhadap standar upah minimum. Sebagai tanggapan, kementerian mengedepankan prinsip Hubungan Industrial Pancasila yang berbasis gotong royong. Ia mencontohkan inisiatif Business and Human Rights (BHR) untuk pengemudi ojek online yang berhasil menyalurkan bantuan Rp 50.000 per orang melalui kerja sama dengan aplikator.

Di sisi lain, upaya optimalisasi potensi daerah juga menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan Badan Usaha Milik Daerah sebagai mesin penggerak ekonomi lokal. Menurutnya, BUMD memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, membuka lapangan kerja, serta menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang sehat.

Transformasi ini penting agar pemerintah pusat mampu memastikan operasionalisasi BUMD berlangsung secara efisien dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Tito menjelaskan bahwa BUMD yang sehat memiliki tiga ciri utama, yakni keuangan yang kuat, arah operasional yang jelas, serta administrasi yang tertib dan akuntabel.

Dalam hal ini, Kemendagri menekankan pentingnya pemetaan masalah, analisis investasi, dan pemilihan skenario penanganan seperti restrukturisasi, privatisasi, pembubaran, atau asesmen sumber daya manusia untuk memastikan BUMD kembali sehat dan berdaya saing.

Di tingkat kota, semangat membuka lapangan kerja juga digaungkan oleh pemerintah daerah. Ratu Dewa, Wali Kota Palembang, secara langsung membuka pelaksanaan job fair 2025 yang digelar oleh Dinas Tenaga Kerja di Hotel Aryaduta Palembang. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan melibatkan 40 perusahaan dan menyediakan hampir 3.000 lowongan kerja.

Ratu Dewa menekankan bahwa job fair bukan sekadar ajang seremonial, melainkan bagian dari strategi konkret dalam menurunkan angka pengangguran di Palembang yang kini berada di angka 6,9 persen. Ia berharap kegiatan serupa bisa dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun guna memperluas akses kerja bagi warga.

Menurut Ratu Dewa, paradigma ketenagakerjaan di pemerintah kota perlu diubah. Dinas Tenaga Kerja diharapkan lebih proaktif dalam mencocokkan kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Ia menilai data seperti indeks prestasi kumulatif dan keterampilan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses penempatan kerja yang lebih akurat dan cepat.

Selain membuka akses kerja dalam negeri, job fair tersebut juga menyediakan lowongan ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Polandia, dan negara-negara di Timur Tengah. Posisi yang ditawarkan pun beragam, mulai dari teknisi, mekanik bengkel, hingga chef dan staf administrasi. Bahkan, tersedia pula peluang kerja khusus bagi penyandang disabilitas.

Langkah-langkah yang telah, sedang, dan akan terus diambil oleh pemerintah pusat, daerah, dan berbagai institusi terkait menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja bukan sekadar janji, melainkan misi pembangunan nasional yang membutuhkan sinergi kolektif. Maka, sangat penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung, mengawal, dan mengambil manfaat dari berbagai program ini demi terwujudnya Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global masa depan.

)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik

Oleh : Deka Prawira )*

Pemerintah semakin memperkuat strategi penciptaan lapangan kerja melalui berbagai terobosan konkret yang menyasar langsung kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat di daerah. Upaya ini terlihat dari peluncuran skema pembiayaan Kredit Industri Padat Karya (KIPK), optimalisasi program prioritas nasional seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, serta kolaborasi lintas kementerian untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK melalui penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Semua inisiatif ini menjadi langkah penting demi mewujudkan perekonomian yang inklusif dan mendorong terbukanya lapangan kerja yang layak hingga ke pelosok desa.

Peluncuran KIPK menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak tinggal diam melihat tantangan global yang berdampak pada sektor industri dalam negeri. Skema pembiayaan ini secara khusus menyasar pelaku usaha padat karya, yakni sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja, dan memberikan akses kredit berbunga rendah agar modernisasi alat produksi bisa dilakukan tanpa memberatkan pelaku usaha. Pemerintah berharap melalui kebijakan ini, pelaku industri tidak hanya bertahan menghadapi tekanan pasar global, tetapi juga mampu berkembang dan menciptakan lebih banyak peluang kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Ekonomi, Ferry Irawan, menjadi salah satu pejabat yang aktif memantau langsung efektivitas program ini. Ferry mengunjungi sentra industri furnitur nasional di Kabupaten Jepara, yaitu PT Talenta Java Design dan CV Garden Nia Jaya. Keduanya merupakan perusahaan yang dikenal sebagai eksportir produk furnitur dan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja lokal.

Dalam pengamatan Ferry, tantangan eksternal seperti diberlakukannya kembali tarif dagang oleh Amerika Serikat terhadap produk furnitur dari Asia, termasuk Indonesia, menjadi pukulan tersendiri bagi industri nasional. Situasi ini menuntut pelaku industri tidak hanya bergantung pada pasar ekspor tunggal, tetapi mulai melakukan diversifikasi pasar serta peningkatan efisiensi dan kualitas produk. Menurutnya, KIPK hadir sebagai salah satu solusi konkret untuk memberikan ruang pembiayaan yang lebih fleksibel agar pelaku industri bisa beradaptasi secara cepat terhadap dinamika tersebut.

Skema KIPK sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025, dan merupakan bagian integral dari kebijakan Komite Pembiayaan UMKM. Fokusnya jelas, yaitu memberikan kemudahan pembiayaan kepada pelaku usaha padat karya agar mereka bisa meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga daya saing. Ferry menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan seperti ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bentuk komitmen jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan industri dan penyerapan tenaga kerja di tengah tantangan global.

Tidak hanya berhenti pada aspek industri, strategi pemerintah dalam memperluas lapangan kerja juga menyasar masyarakat di daerah melalui program prioritas nasional. Deputi Diseminasi dan Media Informasi dari Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Noudhy Valdryno menyampaikan bahwa program-program seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal, terutama dalam membuka akses kerja yang layak di luar kota-kota besar.

Menurut Noudhy, misi yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya pemerataan kesempatan kerja hingga ke pelosok desa. Koperasi Desa Merah Putih misalnya, diyakini mampu menjadi penggerak utama perekonomian dari bawah, menciptakan peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda di pedesaan. Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak muda tidak perlu lagi merantau ke kota hanya untuk mencari penghidupan. Peluang kerja yang dekat dengan tempat tinggal tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi beban urbanisasi.

Lebih jauh, Noudhy juga menekankan bahwa pekerjaan yang dihasilkan dari program-program prioritas ini akan memperhatikan kualitas dan kapasitas tenaga kerja, sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Dengan begitu, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas lapangan kerja, tetapi juga memastikan pekerjaan tersebut layak dan sesuai dengan keahlian. Harapannya, pendapatan masyarakat dapat terdistribusi secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, pendekatan kolaboratif antar-kementerian juga menjadi strategi penting yang diadopsi untuk meningkatkan kebekerjaan, khususnya bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pentingnya pendekatan baru dalam menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, tidak cukup hanya sekadar menghubungkan elemen dasar seperti pendidikan dan industri, tetapi diperlukan keterlibatan lebih banyak pihak dari berbagai sektor agar tercipta solusi nyata yang menyeluruh.

Yassierli menjelaskan bahwa kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus, telah menghasilkan langkah konkret berupa optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Tujuannya adalah untuk memperkuat jembatan antara lulusan SMK dan dunia kerja, dengan memaksimalkan potensi lokal dan peluang industri yang ada. Melalui sinergi lintas sektor, peluang kerja bisa dibuka lebih luas, sekaligus meningkatkan kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan dunia kerja modern.

Menghadapi situasi global yang tidak menentu dan tantangan domestik yang terus berkembang, strategi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Maka, penting bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendukung dan mengawal implementasi berbagai program ini agar mampu memberikan dampak nyata. Penciptaan lapangan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan usaha kolektif seluruh elemen bangsa. Dengan semangat kolaborasi dan pemerataan, Indonesia bisa membangun masa depan kerja yang lebih cerah, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Khatulistiwa Institute

Praktik judi daring di Indonesia kini bukan sekadar persoalan hiburan digital, tetapi telah menjelma menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengingatkan bahwa jika tidak ditangani secara serius, perputaran dana dari aktivitas ilegal ini bisa mencapai Rp1.200 triliun pada akhir 2025.

“Itu sama dengan 60 persen dari total APBN kita,” ujarnya.

Lebih mengkhawatirkan, kata Ivan, adalah dampak sosial yang ditimbulkan. Dari total 8,8 juta pemain judi daring saat ini, sebanyak 71,6 persen berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan banyak yang terjerat pinjaman online.

“Angka ini naik drastis dibanding 2023 yang hanya 3,7 juta pemain. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal rusaknya kehidupan rumah tangga,” jelasnya.

Data PPATK menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja pun ikut terjerat. Pemain usia 10–16 tahun menyumbang deposit hingga Rp2,2 miliar, usia 17–19 tahun mencapai Rp47,9 miliar, dan usia 31–40 tahun mendominasi dengan total Rp2,5 triliun.

“Di balik angka ini, ada cerita perceraian, prostitusi, bahkan bunuh diri akibat utang judi online,” tegas Ivan. Ia juga mencatat bahwa 3,8 juta pemain terlibat pinjaman ilegal di luar sistem perbankan.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terus melakukan pemberantasan. Sejak Oktober 2024 hingga Mei 2025, sebanyak 1,3 juta konten judi online telah diblokir.

Namun, muncul modus baru kejahatan yang mengatasnamakan kementerian. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar mengingatkan pentingnya masyarakat untuk berhati-hati dan terus memerangi judi daring.

“Kami tidak pernah meminta data pribadi masyarakat terkait judi daring.” Ungkapnya.

Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku dari Komdigi.

“Kewenangan kami hanya memutus akses konten ilegal, bukan meminta data atau melakukan penindakan hukum,” jelasnya.

Alexander juga menekankan pentingnya melihat pemain sebagai korban.

“Pemain judi daring itu korban yang butuh disembuhkan, bukan pelaku utama. Bandarnya lah yang harus dikejar,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa masa orientasi sekolah (MPLS) kini diperpanjang menjadi lima hari untuk memasukkan materi tambahan, termasuk bahaya judi daring.

“Ini bagian dari penguatan pendidikan karakter dan kesadaran siswa terhadap ancaman nyata di sekitar mereka,” pungkas Abdul.*