Category Archives: Uncategorized

Jakarta – Pertamina melalui Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2025 memastikan ketersediaan dan kualitas bahan bakar minyak (BBM) selama periode mudik dan libur Lebaran. Satgas yang mulai bertugas sejak 17 Maret hingga 13 April 2025 ini diresmikan oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, bersama jajaran direksi lainnya.

Simon menegaskan bahwa koordinasi dan sinergi antar entitas Pertamina menjadi kunci dalam memastikan pasokan energi tetap aman dan terdistribusi dengan baik ke seluruh wilayah Indonesia.

“Target utama kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan mudik dan merayakan Idul Fitri,” ujar Simon.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina Patra Niaga sebagai subholding commercial & trading telah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG dalam kondisi aman dengan mengoperasikan 1.832 SPBU selama 24 jam, menyiagakan 5.801 agen LPG, serta mengerahkan 211 unit mobil tangki dan 200 motoris untuk layanan BBM keliling. Selain itu, Pertamina juga menghadirkan layanan Serambi MyPertamina di 26 titik strategis, seperti rest area tol, bandara, pelabuhan, dan stasiun kereta.

Selain memastikan kelancaran distribusi, Pertamina juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas BBM yang disalurkan. Setiap SPBU menerapkan prosedur pengawasan ketat, mulai dari proses pengiriman hingga penyimpanan BBM. Suma Hidayat, Kepala Shift SPBU di Jl MT Haryono Jakarta, menjelaskan bahwa pengecekan dilakukan setiap pagi untuk memastikan density dan tera BBM sesuai standar.

“Saat mobil tangki datang, kami memeriksa dokumen surat jalan, mengukur density, serta memastikan tidak ada kandungan air dalam BBM. Jika tidak sesuai standar, kami wajib menolak pengiriman tersebut,” ujar Suma.

Pengecekan juga dilakukan melalui penggantian botol sampel BBM setiap kali ada pengiriman baru. Botol sampel ini ditempatkan di area pompa agar konsumen dapat melihat bahwa BBM telah melalui prosedur pengecekan ketat sesuai standar operasional.

Selain di sektor distribusi dan pengawasan BBM, Subholding Refining & Petrochemical PT Kilang Pertamina Internasional memastikan stok minyak mentah aman dengan kapasitas pengolahan kilang mencapai 930 ribu barrel per stream day (MBSD). Sementara itu, dari sektor transportasi laut, PT Pertamina International Shipping telah menyiapkan 342 kapal tanker serta 10 kapal buffer sebagai cadangan untuk menjamin kelancaran distribusi BBM melalui jalur laut.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Pertamina berkomitmen untuk menjaga kelancaran pasokan energi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyambut Idul Fitri 2025. ().

Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendukung transisi ekonomi hijau dan pengurangan emisi karbon pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP29) di Baku, Azerbaijan. Delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, menghadiri pertemuan strategis guna memperkuat kerja sama global dalam menghadapi krisis iklim.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa Indonesia terus mengambil langkah nyata untuk mencapai target Kesepakatan Paris 2015. “Keikutsertaan Indonesia di COP29 menegaskan tekad kami untuk berfokus pada kemitraan yang saling menguntungkan, bukan sekadar bergantung pada bantuan internasional,” ujar Hanif.

Hanif menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai instrumen utama dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mengadopsi mekanisme Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Jepang sebagai bagian dari implementasi Pasal 6.2 Perjanjian Paris.

“Pasar karbon harus mendukung target pengurangan emisi, bukan sekadar kepentingan ekonomi,” tegasnya.

Selain itu, Indonesia mempercepat pemanfaatan energi terbarukan dengan mengembangkan Sertifikat Pengurangan Emisi Indonesia (SPEI) sebagai standar sertifikasi emisi karbon. Pemerintah menargetkan roadmap perdagangan karbon selesai dalam tiga bulan ke depan.

Dalam sesi plenary COP29, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan semua komitmen aksi iklim yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Presiden Prabowo berkomitmen meningkatkan aksi iklim dan melanjutkan kebijakan yang sudah ada,” kata Hashim.

Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dengan tetap mengedepankan pembangunan ramah lingkungan. “Kami menargetkan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat serta menghindari emisi karbon hingga 1 miliar ton,” tambahnya.

Di sektor keuangan, Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, menyatakan bahwa perbankan berperan penting dalam mendukung agenda perubahan iklim. “Bank Mandiri berkomitmen untuk memimpin dalam inovasi pembiayaan berkelanjutan, memanfaatkan kekuatan sumber daya alam Indonesia sebagai aset strategis dalam menjaga stabilitas iklim,” ujarnya.

Indonesia juga akan menambah kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, membangun jaringan pintar ramah lingkungan, serta merevitalisasi 12 juta hektare hutan yang rusak. Dengan langkah ini, pemerintah optimis dapat menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh: Ahmad Saroni )*

Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi melalui kebijakan transisi energi hijau yang berkelanjutan. Berbagai langkah strategis ditempuh guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa. Langkah ini sekaligus mendukung target emisi nol bersih pada tahun 2060 serta meningkatkan ketahanan energi nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi salah satu motor utama dalam kebijakan transisi energi ini. Bersama Agence Francaise De Developpement (AFD), kementerian tersebut telah meluncurkan Indonesia Energy Transition Facility (IETF), sebuah inisiatif yang bertujuan mempercepat transformasi sektor energi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa transisi energi menjadi prioritas utama dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketahanan dan swasembada energi harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan sektor energi, sehingga Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengurangan emisi tetapi juga memastikan kemandirian energi nasional. Ia menyebutkan beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah, seperti hilirisasi mineral dan batu bara, peningkatan lifting minyak dan gas bumi, penerapan biodiesel 40%, serta optimalisasi gas untuk industri dalam negeri.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, pemerintah tetap berkomitmen pada target pengurangan emisi gas rumah kaca. Dadan menyampaikan bahwa pada 2024, realisasi penurunan emisi di sektor energi telah melampaui target yang ditetapkan, mencapai lebih dari 147 juta ton CO2 ekuivalen. Ia menekankan bahwa capaian ini menjadi bukti bahwa kebijakan transisi energi yang diterapkan telah berada di jalur yang tepat.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga telah merancang peta jalan pengembangan kelistrikan nasional untuk periode 2025-2034, dengan target kapasitas listrik mencapai 71 gigawatt (GW). Dadan menjelaskan bahwa rencana ini dirancang untuk memastikan pemanfaatan energi terbarukan semakin meningkat, seiring dengan komitmen global Indonesia dalam pengurangan emisi dan penguatan sistem energi yang lebih berkelanjutan.

Untuk mempercepat implementasi kebijakan transisi energi, pemerintah terus membangun kerja sama dengan berbagai pihak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT PLN (Persero) dan AFD dalam kerangka Joint Initiative of Energy Transition Cooperation in Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan regulasi dan skema kerja sama untuk pemanfaatan teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Dadan Kusdiana menyebut bahwa potensi penyimpanan karbon di Indonesia sangat besar, mencapai 500 gigaton. Dengan adanya regulasi yang mendukung, industri yang masih menggunakan bahan bakar fosil tetap dapat beroperasi dengan dampak lingkungan yang lebih terkendali melalui penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon ini.

Di tingkat internasional, pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mempercepat transisi energi dengan menjalin kemitraan strategis melalui Asia Zero Emission Community (AZEC). Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh. Proyek ini diharapkan mampu mempercepat peralihan dari energi berbasis fosil ke sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Selain pengembangan energi panas bumi, pemerintah juga mendorong implementasi proyek energi surya serta penguatan infrastruktur kelistrikan di kawasan ASEAN. Airlangga mengungkapkan bahwa proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Riau dan pembangunan ASEAN Power Grid merupakan langkah strategis dalam mendukung integrasi energi bersih di kawasan. Pemerintah juga menyoroti potensi pemanfaatan energi berbasis kelapa sawit untuk kebutuhan bahan bakar penerbangan sebagai bagian dari inovasi energi terbarukan.

Dukungan terhadap transisi energi ini juga datang dari Jepang. Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Tadashi Maeda, menyampaikan bahwa negaranya memiliki strategi baru dalam pengembangan energi terbarukan hingga 2040, dan Indonesia menjadi mitra penting dalam implementasi rencana tersebut. Maeda menekankan bahwa Jepang akan terus mendorong kerja sama dengan Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk investasi dalam teknologi energi hijau dan penguatan infrastruktur energi bersih.

Pemerintah melihat transisi menuju ekonomi hijau sebagai salah satu pilar utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur energi berkelanjutan terus didorong guna menciptakan sistem energi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing tinggi. Implementasi proyek energi terbarukan tidak hanya berkontribusi terhadap lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dengan menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan industri hijau di dalam negeri.

Meski menghadapi berbagai tantangan, seperti regulasi, pendanaan, dan adopsi teknologi baru, pemerintah tetap optimis bahwa dengan kebijakan yang tepat serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, transisi energi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif. Dadan Kusdiana menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan, baik melalui kerja sama dengan mitra internasional maupun dengan mendorong peran aktif sektor swasta dalam investasi energi hijau.

Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk mempercepat transisi energi, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan selaras dengan kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia bertekad untuk menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan energi hijau di kawasan, sekaligus berkontribusi dalam upaya global untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

)* Pengamat Kebijakan Publik

Oleh: Bara Winatha*)

Program cek kesehatan gratis yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini semakin mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan terbaru dari Kementerian Kesehatan memungkinkan masyarakat untuk mengikuti program ini kapan saja sepanjang tahun 2025, selama kuota masih tersedia. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan guna mencegah penyakit tidak menular yang kerap menjadi penyebab utama kematian di Indonesia.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mengatakan bahwa program ini tetap merupakan kado ulang tahun bagi masyarakat, tetapi kini tidak lagi terikat pada tanggal lahir. Ia menekankan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini kapan saja sesuai dengan ketersediaan kuota yang disediakan. Kementerian Kesehatan telah membuka sistem baru untuk perubahan kebijakan ini sejak 11 Maret 2025, dan surat edaran terkait diharapkan segera diterbitkan. Dengan perubahan ini, Maria berharap lebih banyak masyarakat yang segera memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis tanpa menunggu hari ulang tahun mereka.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyatakan bahwa masyarakat kini bisa menjalani pemeriksaan kesehatan gratis satu kali dalam setahun tanpa harus menunggu tanggal ulang tahun mereka. Program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular, seperti hipertensi dan diabetes, yang sering kali tidak bergejala tetapi memiliki dampak kesehatan jangka panjang yang serius.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan bahwa sejak pertama kali diluncurkan, jumlah pendaftar program cek kesehatan gratis terus mengalami peningkatan signifikan. Jika pada awal peluncuran jumlah pendaftar harian hanya berkisar 2.000 orang, kini angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar 41.000 orang per hari. Meskipun tren pendaftaran terus meningkat, jumlah ini masih jauh dari kapasitas maksimal yang dapat ditampung, yakni 300.000 orang per hari di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Budi mengajak media untuk turut menyebarluaskan informasi terkait program ini agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkannya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan memastikan bahwa program cek kesehatan gratis tetap berjalan selama bulan Ramadan. Menteri Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan seperti pemeriksaan tekanan darah, kesehatan gigi, dan mulut tetap dapat dilakukan. Ia juga memastikan bahwa jam operasional puskesmas tidak mengalami perubahan selama Ramadan, sehingga masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan secara normal. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjalani pemeriksaan kesehatan tanpa harus mengganggu ibadah puasa mereka.

Cek kesehatan gratis telah dilaksanakan sejak 10 Februari 2025 di seluruh puskesmas di Indonesia sebagai bentuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Program ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa lebih dari 600 ribu orang Indonesia meninggal setiap tahunnya akibat penyakit kardiovaskular, seperti stroke. Pemerintah menilai bahwa penyakit-penyakit tersebut sering kali disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat dan dapat dicegah melalui pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan penyakit melalui pemeriksaan berkala.

Pemerintah menargetkan bahwa program cek kesehatan gratis ini dapat menjangkau hingga 100 juta jiwa pada tahun ini. Pada tahap awal, target yang ditetapkan adalah 60 juta jiwa, yang kemudian akan bertambah hingga mencapai 100 juta jiwa pada akhir tahun. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,7 triliun pada tahun 2025. Dengan anggaran tersebut, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan preventif.

Meskipun kuota pendaftaran harian yang tersedia cukup besar, masih terdapat kendala dalam hal pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Maria menyebutkan bahwa jumlah pendaftar masih tergolong rendah dibandingkan kapasitas yang tersedia. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih berpikir bahwa layanan ini hanya bisa dimanfaatkan pada hari ulang tahun mereka, padahal aturan tersebut sudah diubah.

Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai program ini melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial dan kerja sama dengan berbagai pihak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk segera mendaftar dan memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis ini sebelum kuota habis. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti program ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya kesehatan preventif dapat meningkat, sehingga angka kejadian penyakit tidak menular dapat ditekan secara signifikan.

Perubahan kebijakan cek kesehatan gratis ini merupakan langkah yang sangat positif dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tidak lagi terikat pada tanggal ulang tahun, diharapkan lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini sesuai dengan waktu yang mereka anggap paling nyaman. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata bagi semua warga negara. Ke depan, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

*) Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.

Oleh : Fajar Setiawan )*

Isu mengenai gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri dalam negeri belakangan ini mendapat perhatian luas. Namun, pemerintah dengan tegas memastikan bahwa kondisi ketenagakerjaan tetap stabil dan sektor manufaktur terus berkembang. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah tidak hanya menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja, tetapi juga memastikan pertumbuhan industri yang berkelanjutan.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menepis kabar tentang badai PHK yang beredar di masyarakat dengan menyatakan bahwa laporan mengenai PHK massal perlu diverifikasi dengan data resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi dari berbagai perusahaan, termasuk PT Mayora Indah Tbk, kabar tersebut tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, industri justru menyerap lebih banyak tenaga kerja baru dibanding jumlah pekerja yang mengalami PHK. Ia juga menegaskan bahwa industri yang melakukan penyesuaian tetap harus mematuhi regulasi ketenagakerjaan, termasuk pemenuhan hak-hak pekerja.
Pemerintah terus menjaga stabilitas pasar tenaga kerja dengan berbagai kebijakan proaktif. Salah satunya adalah peningkatan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan siap kerja dan dapat langsung terserap oleh sektor manufaktur yang terus berkembang. Pelatihan ini didesain agar tenaga kerja memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan industri, termasuk digitalisasi dan otomatisasi yang semakin banyak diadopsi di berbagai lini produksi. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia tidak hanya memiliki daya saing tinggi di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar kerja global.
Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menegaskan bahwa meskipun ada beberapa perusahaan yang melakukan efisiensi, sektor manufaktur secara keseluruhan tetap tumbuh. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Perindustrian terus mendorong investasi baru agar industri dapat terus menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah tenaga kerja baru yang diserap jauh lebih besar dibanding jumlah yang terdampak PHK. Upaya ini sejalan dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan daya saing industri nasional melalui berbagai program insentif dan kebijakan yang mendukung ekspansi usaha.
Dukungan pemerintah terhadap industri manufaktur juga terlihat dari berbagai insentif yang diberikan kepada pelaku usaha, termasuk kemudahan perizinan, keringanan pajak, serta dorongan penggunaan produk dalam negeri. Menurutnya, langkah ini tidak hanya mengamankan tenaga kerja yang sudah ada, tetapi juga menciptakan peluang bagi lebih banyak pekerja untuk masuk ke sektor formal. Hal ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri, sekaligus memastikan kesejahteraan tenaga kerja tetap terjaga.
Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sektor manufaktur pada tahun 2024 menyerap lebih dari satu juta tenaga kerja baru, dengan rasio serapan tenaga kerja baru dibandingkan PHK mencapai 1:20. Peningkatan ini dinilai menunjukkan bahwa industri terus mengalami ekspansi dan mampu mengakomodasi lebih banyak pekerja. Seiring dengan pertumbuhan industri, pemerintah juga mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program pelatihan dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja dapat lebih produktif dan memiliki prospek karier yang lebih baik.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan ketenagakerjaan dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Langkah-langkah seperti digitalisasi industri, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Dengan pendekatan ini, ketergantungan terhadap sektor manufaktur dapat dikurangi dan diversifikasi tenaga kerja dapat lebih terjaga.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyampaikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat sektor tenaga kerja memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Ia menilai bahwa investasi dalam program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan program 3 Juta Rumah, akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia juga menilai bahwa langkah-langkah pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akan semakin memperkuat daya tahan industri terhadap tantangan global. Stabilitas ekonomi yang terjaga akan mendorong konsumsi rumah tangga tetap tumbuh, sehingga sektor industri dapat terus berkembang tanpa hambatan berarti.
Pemerintah juga memastikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk subsidi energi dan bantuan sosial yang menyasar kelompok berpendapatan rendah. Dengan pendekatan holistik ini, keseimbangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terus terjaga. Tidak hanya itu, langkah-langkah ini juga akan meningkatkan optimisme investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga lapangan kerja baru dapat terus diciptakan.
Ke depan, pemerintah terus berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya mengutamakan stabilitas, tetapi juga peningkatan kualitas tenaga kerja. Program-program seperti peningkatan kualitas pendidikan vokasi, sertifikasi keterampilan, dan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja akan terus diperkuat. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia tidak hanya siap menghadapi tantangan ekonomi domestik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan global.
Langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah mencerminkan komitmen dalam memastikan ketahanan industri dan tenaga kerja nasional. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat, kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja akan semakin memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Optimisme ini menjadi bukti bahwa dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan tenaga kerja, Indonesia dapat terus maju menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

)* Penulis Merupakan Peneliti Kebijakan Industri dan Ketenagakerjaan

JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diisi oleh para ahli dan profesional.

Tidak ada ruang bagi orang-orang titipan dalam pengelolaan lembaga strategis ini.

Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi bahwa Proses pemilihan tim pelaksana dan manajemen dilakukan bersama para penasihat serta perekrut profesional (headhunter).

Rosan memastikan, jajaran pengurus yang ditunjuk memiliki rekam jejak baik, keahlian di bidangnya, serta tidak memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi.

“Publik dapat melihat serta menilai bahwa pengelola Danantara adalah individu yang reputable,” ujar Rosan.

Rosan menambahkan bahwa pihaknya telah melaporkan kandidat tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo berpesan agar seleksi dilakukan dengan ketat demi memastikan tidak ada individu yang masuk atas dasar kepentingan tertentu.

“Kami serahkan nama-nama berikut CV-nya karena mereka harus memiliki reputasi baik serta berintegritas tinggi,” lanjut Rosan.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Anggawira, menyambut baik pembentukan BPI Danantara.

Menurutnya, Danantara harus beroperasi secara independen tanpa intervensi politik atau kepentingan bisnis tertentu.

Ia menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara merupakan aspek krusial.

“Pengelolaan investasi harus dilakukan dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Sistem yang jelas dan transparan dibutuhkan demi menjaga kepercayaan publik,” kata Anggawira.

Anggawira juga menyoroti perlunya pengalaman serta kompetensi tinggi dalam pengelolaan aset negara.

Menurutnya, hanya individu yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset yang layak menduduki posisi strategis di Danantara.

“Mengelola aset dalam skala besar bukan hal mudah. Diperlukan individu yang terbukti mampu bersaing di tingkat internasional agar Danantara dapat memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional,” tambahnya.

Dari sisi operasional, Kepala Pelaksana Bidang Operasional BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkap bahwa banyak profesional ternama dan CEO senior tertarik bergabung dengan Danantara sebagai bentuk pengabdian kepada negara.

“CEO-CEO senior dengan rekam jejak baik ingin berkontribusi untuk Indonesia. Keraguan publik akan terjawab dengan melihat siapa saja yang akan masuk dalam jajaran pengelola Danantara. Mereka semua profesional,” ujar Dony.

Selain itu, tokoh-tokoh internasional juga bergabung sebagai dewan penasihat. Mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi berdasarkan keahlian masing-masing.

“Para penasihat ini memiliki keahlian di berbagai bidang, termasuk investasi dan manajemen risiko. Dengan pengalaman mereka, tata kelola investasi pemerintah dapat diperkuat secara optimal,” jelas Dony.

Dengan susunan pengurus yang diisi oleh individu berintegritas dan profesional, Danantara diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam pengelolaan investasi negara secara transparan serta memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui berbagai kebijakan strategis, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi para pelaku industri kreatif untuk berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian negara.

Menteri Ekonomi Kreatif (Menkraf), Teuku Riefky Harsya, menyatakan ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing global, serta memperkuat identitas budaya bangsa. Oleh karena itu, kami mendorong kepala daerah untuk membentuk Dinas Ekonomi Kreatif di wilayah masing-masing. Hal ini dilakukan guna memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala daerah memiliki peran sentral dalam membentuk Dinas Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ekraf merupakan pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah,” ujarnya.

Salah satu program unggulan yang sedang dijalankan adalah peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif fiskal. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai platform digital guna memperluas jangkauan pemasaran produk kreatif ke pasar domestik dan internasional.

Hal senada disampaikan Menteri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Maman Abdurrahman bahwa Pemerintah menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif. Berbagai program pelatihan dan pendampingan diberikan kepada para pelaku usaha, termasuk startup kreatif dan UMKM.

“Kami ingin memastikan bahwa para pelaku industri kreatif memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk bersaing di era digital,” katanya.

Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, terus diperkuat guna menciptakan inovasi dan meningkatkan daya saing produk kreatif Indonesia. Pemerintah juga aktif dalam menggelar berbagai festival dan pameran ekonomi kreatif di dalam dan luar negeri guna mempromosikan karya-karya anak bangsa.

Sementara itu, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamenektaf), Irene Umar mengatakan data menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor ini telah menyumbang lebih dari 7% terhadap PDB dan menciptakan jutaan lapangan kerja di berbagai subsektor, seperti kuliner, fashion, film, musik, dan animasi.

“Angka ini membuktikan bahwa ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dan mampu menjadi motor pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dengan berbagai kebijakan yang telah dicanangkan, pemerintah optimistis ekonomi kreatif akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan. Diharapkan, sektor ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia di kancah global.

Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen menjaga kualitas bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia sekaligus menindak tegas segala bentuk korupsi dalam tata kelola energi. PT Pertamina (Persero) memastikan bahwa seluruh produk BBM, termasuk Pertamax, telah melalui pengujian ketat guna menjamin mutu terbaik bagi masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa Pertamax yang dijual di seluruh terminal BBM Pertamina memiliki Research Octane Number (RON) 92 sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia memastikan bahwa produk yang beredar tidak mengalami pengoplosan, melainkan hanya dilakukan penambahan additive dan pewarna sebagai pembeda produk.

“Produk yang masuk ke terminal Pertamina adalah produk jadi dengan RON masing-masing. Pertamax memiliki RON 92, dan Pertalite memiliki RON 90. Kami pastikan kualitas Pertamax sesuai dengan standar yang telah ditentukan,” ujar Heppy Wulansari

Sementara itu, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik blending ilegal BBM dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Abdul Qohar, mengungkap bahwa blending ilegal dilakukan dengan mencampur RON 88 dan RON 92 di terminal milik tersangka Muhammad Kerry Adrianto Riza (MKAR).

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan dua tersangka baru, yaitu Maya Kusmaya, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, serta Edward Corne, VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Keduanya telah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut.

Dalam upaya mengawal kasus ini, Komisi VI DPR berencana memanggil PT Pertamina pada 12 Maret 2025. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk menanyakan perkembangan kasus serta kesiapan Pertamina dalam menghadapi Lebaran 2025.

“Kami nanti akan memanggil Pertamina, rencananya tanggal 12 Maret, ya. Menanyakan perkembangan kasus, tentu. Kedua, kami akan menanyakan kesiapan Pertamina menghadapi Lebaran,” kata Andre.

Oleh: Dhita Karuniawati )*

Pemerintah melalui Pertamina terus berkomitmen untuk menjaga kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sampai ke masyarakat. Tidak hanya itu, Pemerintah juga terus mendorong Kejaksaan Agung untuk dapat mengusut tuntas kasus korupsi di Pertamina yang telah menyebabkan kerugian negara.

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina menerapkan standar operasional yang ketat dalam produksi dan distribusi BBM. Setiap tahap pengolahan, mulai dari kilang hingga SPBU, diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa BBM yang sampai ke tangan konsumen benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menegaskan bahwa Pertamax yang disalurkan ke masyarakat tetap mengacu pada ketentuan RON 92 tanpa ada perubahan atau campuran ilegal. Selain itu, teknologi PERTATEC yang diterapkan dalam produksi Pertamax semakin memastikan bahwa BBM ini mampu menjaga performa mesin sekaligus mengurangi emisi gas buang.

Menanggapi dugaan adanya pengoplosan BBM, Pertamina menegaskan bahwa kasus-kasus semacam ini kerap terjadi akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perusahaan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau agar membeli BBM hanya di SPBU resmi yang telah terjamin kualitasnya, sekaligus turut serta dalam pengawasan dengan melaporkan indikasi pelanggaran kepada Pertamina atau otoritas terkait.

Sementara itu, komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas BBM juga diiringi dengan upaya serius dalam memberantas korupsi di sektor energi, khususnya dalam tata kelola Pertamina. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu, termasuk dalam kasus yang melibatkan mafia migas. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penyelidikan mendalam yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Subholding serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada periode 2018-2023.

Dalam penggeledahan yang dilakukan di PT Orbit Terminal Merak (PT OTM), perusahaan milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Kejaksaan Agung menyita 95 bundel dokumen serta sejumlah barang bukti elektronik yang akan dianalisis lebih lanjut. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa praktik korupsi dalam tata kelola BBM telah berlangsung cukup lama dan melibatkan berbagai pihak. Dugaan pengoplosan minyak mentah RON 92 dengan mencampurkan minyak berkualitas lebih rendah menjadi salah satu modus yang merugikan negara sekaligus mencederai kepercayaan publik terhadap sektor energi nasional.

Lebih lanjut, Kejaksaan Agung juga menemukan bahwa keuntungan besar dari praktik pengoplosan ini mengalir ke sejumlah pihak, termasuk petinggi di lingkungan Pertamina. Sejumlah nama seperti Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya (MK), serta VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Corne (EC), disebutkan terlibat dalam persetujuan pencampuran minyak RON 88 dengan RON 90 untuk menghasilkan BBM dengan spesifikasi RON 92 di terminal PT Orbit Terminal Merak. Selain itu, kasus ini juga mengungkap adanya praktik markup biaya pengiriman yang merugikan keuangan Pertamina secara signifikan.

Hingga saat ini, sudah ada sembilan tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi ini. Mereka berasal dari berbagai lini bisnis Pertamina, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan (RS), serta Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF). Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap tata kelola energi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu demi keuntungan pribadi.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kasus ini tidak akan berhenti pada tingkat penyidikan saja, tetapi akan berlanjut hingga ke meja hijau untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Komitmen dalam memberantas mafia migas merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa sektor energi tetap berjalan dengan transparan, efisien, dan bebas dari praktik kecurangan. Langkah ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah dalam menciptakan ketahanan energi nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, keberlanjutan pengawasan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta lembaga terkait seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjadi faktor kunci dalam menjamin kualitas BBM yang beredar di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM harus terus diperkuat agar praktik-praktik curang di sektor energi dapat diberantas sepenuhnya.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung langkah pemerintah dengan menjadi konsumen yang cerdas dan selektif dalam memilih BBM. Penyebaran informasi yang benar dan valid juga menjadi kunci dalam menangkal hoaks yang sering beredar di media sosial mengenai kualitas BBM. Dengan demikian, kepanikan yang tidak berdasar dapat dihindari dan kepercayaan terhadap produk BBM nasional tetap terjaga.

Komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas BBM serta memberantas korupsi di tubuh Pertamina bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret yang telah berjalan dan harus terus diperkuat. Dengan kebijakan yang tegas, pengawasan yang ketat, serta keterlibatan aktif masyarakat, Indonesia dapat memiliki sektor energi yang bersih dari korupsi, berkualitas tinggi, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia